SALES BERLABEL KEMANUSIAAN?

 

SALES BERLABEL KEMANUSIAAN?

Oleh: Indria Febriansyah

Sales Kebangsaan dan Kerakyatan (Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia/Relawan Prabowo 2 Periode)

Di zaman modern, perjuangan ternyata punya industri. Aktivisme punya sponsor. Narasi punya investor. Dan kepedulian, rupanya kadang datang lengkap dengan proposal pendanaan.

Di negeri ini ada fenomena menarik semakin sering seseorang mengucapkan kata rakyat kecil, keadilan sosial, penyelamatan demokrasi, dan kemanusiaan, masyarakat justru perlu bertanya satu hal sederhana:

"Siapa yang membiayai pengeras suaranya?"

Karena hari ini perjuangan tidak selalu lahir dari idealisme. Sebagian mungkin lahir dari ruang rapat, proposal, target program, indikator donor, dan agenda-agenda yang tidak selalu dipahami publik.

Nama George Soros sering muncul dalam perdebatan global. Di banyak negara ia dipuji sebagai pendukung masyarakat sipil dan demokrasi. Di sisi lain, ada pula pihak yang menilai jejaring pendanaannya memiliki pengaruh terhadap dinamika sosial dan politik. Dua kubu ini terus berdebat.

Tetapi sesungguhnya pertanyaan yang lebih penting bukan soal satu nama. Persoalan utamanya adalah sejauh mana negara mengatur transparansi arus pendanaan asing terhadap organisasi sipil?

Sebab ada pemandangan yang kadang membuat rakyat bingung.

Beberapa kelompok tampil sangat merakyat. Mereka hadir ke kampung-kampung, memeluk petani, menangis bersama nelayan, berbicara lantang soal lingkungan, hak masyarakat adat, penderitaan rakyat kecil, dan ketidakadilan. Kamera menyala.Mikrofon berdiri. Kata-kata besar diluncurkan.

Lalu muncul pertanyaan dari rakyat:

Apakah ini perjuangan... atau audisi?

Karena aneh juga. Ketika kepentingan asing masuk ke sektor strategis, sebagian mendadak diam. Saat sumber daya penting berpindah tangan, suaranya mengecil. Ketika kepentingan global bersentuhan dengan kepentingan nasional, ada sebagian aktivis yang terlihat seperti GPS rusak biasanya galak, tiba-tiba kehilangan sinyal.

Rakyat mulai bertanya Apakah air mata kemanusiaan ini murni? Atau ada lampiran anggaran operasional di belakangnya?

Tentu tidak semua LSM seperti itu. Banyak organisasi bekerja tulus mendampingi masyarakat tanpa pamrih. Tetapi transparansi tetap menjadi keharusan. Sebab rakyat berhak tahu dari mana dana berasal, untuk apa digunakan, dan agenda apa yang ikut menempel di belakang bantuan itu. Karena dunia modern bukan lagi era penjajahan kapal perang. Sekarang pengaruh datang lebih halus. Tidak perlu mendaratkan pasukan. Cukup mendanai wacana. Tidak perlu merebut istana. Cukup mempengaruhi opini. Tidak perlu mengibarkan bendera asing. Cukup menguasai arah percakapan publik.

Cara kerjanya sederhana biarkan rakyat marah, lalu bantu arahkan kemarahannya. Biarkan konflik tumbuh, lalu hadir sebagai penyelamat. Biarkan narasi kemanusiaan menjadi kendaraan, sementara penumpang gelap di belakangnya membawa kepentingan ekonomi dan geopolitik.

Jika dulu sumber daya alam dijarah dengan senjata, kini sebagian orang khawatir pengaruh datang melalui proposal, seminar, riset, kampanye digital, atau gerakan yang tampil sangat populis.

Tetapi bangsa ini sudah cerdas.

Pertanyaannya bukan anti-LSM. Bukan anti-demokrasi. Bukan pula anti-pendanaan luar negeri.

Pertanyaannya jauh lebih sederhana:

Mengapa organisasi yang berbicara atas nama rakyat takut transparan kepada rakyat?

Kalau memang memperjuangkan bangsa, buka semuanya. Siapa donor, berapa nilainya, programnya apa, dan apa ukuran keberhasilannya.

Karena kedaulatan sebuah negara tidak selalu runtuh karena invasi. Kadang ia bocor perlahan ketika rakyat terlalu sibuk bertepuk tangan kepada orang yang mengatasnamakan mereka, tanpa sempat melihat siapa yang duduk di kursi VIP di belakang panggung.

Dan hari ini saya ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu menjaga demokrasi dengan iklim stabilitas nasional, persatuan, dan ketenangan sosial.

Jangan mudah terprovokasi oleh propaganda yang terus memecah belah rakyat dengan narasi kebencian tanpa solusi. Jangan mudah digiring ke dalam pertentangan horizontal yang membuat sesama anak bangsa saling curiga.

Karena bangsa ini sedang memasuki fase penting sejarahnya.

Presiden Prabowo sedang menghidupkan kembali semangat Pasal 33 UUD 1945,  bumi, air, dan kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kita sedang memasuki apa yang dapat disebut sebagai Orde Transformasi. masa peralihan besar dari negara berkembang menuju negara maju, dari ketergantungan menuju kemandirian, dari ekonomi yang hanya dinikmati segelintir menjadi pembangunan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Transformasi besar selalu melahirkan turbulensi. Selalu ada benturan kepentingan. Selalu ada pihak yang merasa terganggu.

Karena itu rakyat jangan terpecah. Tetap kritis, tetapi jangan mudah diadu. Tetap berani bersuara, tetapi jangan menjadi alat agenda yang tidak dipahami ujungnya.

Sebab dalam dunia modern, penjajahan paling rapi mungkin bukan lagi datang dengan sepatu tentara. Kadang ia datang memakai rompi aktivis, membawa proposal bantuan, sambil berkata lembut:

"Kami datang demi kemanusiaan."

Lalu rakyat perlahan bertanya???

Kemanusiaan untuk siapa? Indonesia... atau investor?