Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Mantan Presiden Mahasiswa Dan Pendiri Forum BEM DIY
Gagasan menjadikan kampus sebagai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didorong oleh Badan Gizi Nasional patut dipertanyakan secara serius. Alih-alih menjadi solusi strategis, ide ini justru mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam desain kebijakan publik, khususnya dalam aspek kesiapan implementasi dan konsistensi arah program.
Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang diinisiasi pemerintahan Prabowo Subianto untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Artinya, program ini bukan sekadar proyek biasa, melainkan kebijakan strategis yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, setiap aspek implementasinya harus berbasis pada perencanaan matang, bukan improvisasi kebijakan di tengah jalan.
MBG Bukan Ruang Eksperimen Kebijakan
Secara konseptual, kebijakan publik yang menyasar kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi tidak boleh dijadikan ruang uji coba. Ketika kampus didorong menjadi “laboratorium hidup”, muncul kesan kuat bahwa negara belum memiliki model implementasi yang solid.
Padahal, ilmu gizi, manajemen pangan, dan distribusi logistik bukanlah bidang baru. Indonesia memiliki cukup banyak ahli, riset, dan pengalaman program sebelumnya seperti intervensi stunting berbasis Posyandu dan program pangan sekolah.
Jika pendekatan masih berubah-ubah dan pengelolaan dilakukan sambil berjalan, maka yang terjadi bukanlah inovasi, melainkan trial and error dalam kebijakan publik.
Masalah Kelembagaan dan Kompetensi Manajerial
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam program berskala nasional bukan pada ketersediaan ilmu, tetapi pada tata kelola.
Ketika peran pengelola lebih banyak diisi oleh pendekatan sektoral (misalnya hanya fokus pada gizi), maka aspek lain seperti: manajemen distribusi, efisiensi logistik, pengawasan kualitas, akuntabilitas anggaran menjadi lemah.
Di sinilah terlihat bahwa persoalan utama bukan kurangnya aktor (kampus), tetapi belum solidnya desain kelembagaan yang mampu mengintegrasikan seluruh fungsi tersebut secara profesional.
Distorsi Target Program
Secara faktual, MBG menyasar anak-anak sekolah sebagai kelompok prioritas untuk intervensi gizi. Hal ini sejalan dengan berbagai data nasional yang menunjukkan bahwa stunting dan malnutrisi paling tinggi terjadi pada usia dini dan sekolah dasar.
Dengan demikian, menjadikan kampus sebagai pusat pengelolaan justru menciptakan jarak antara: produsen (dapur MBG), distribusi, penerima manfaat. Pendekatan ini berpotensi tidak efisien secara geografis dan logistik, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pendidikan tinggi.
Pendekatan Pedagogik yang Tidak Tepat Sasaran
Jika dalihnya adalah pendidikan dan teaching factory, maka pendekatan tersebut justru lebih relevan diterapkan di sekolah, bukan kampus.
Pendidikan gizi harus dimulai dari usia dini. Program MBG akan jauh lebih efektif jika: Dapur berada di lingkungan sekolah, siswa dilibatkan dalam edukasi pola makan sehat, masyarakat sekitar menjadi bagian dari rantai pasok. Model ini lebih kontekstual dan langsung menyentuh penerima manfaat.
Kampus dan Ancaman Hilangnya Independensi
Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat keilmuan dan kontrol sosial. Ketika kampus terlalu dalam masuk ke dalam operasional program pemerintah, maka terdapat risiko: Berkurangnya independensi akademik, konflik kepentingan dalam penelitian, melemahnya fungsi kritik terhadap kebijakan. Kampus tidak boleh direduksi menjadi operator teknis. Perannya harus tetap pada produksi ilmu, evaluasi kebijakan, dan pemberi rekomendasi berbasis riset.
Potensi Inefisiensi dan Beban Anggaran
Melibatkan kampus juga berarti membuka struktur biaya baru: Pembangunan fasilitas dapur di lingkungan kampus, operasional tambahan, koordinasi lintas institusi. Padahal, infrastruktur yang lebih dekat dengan masyarakat seperti sekolah dan komunitas lokal sudah tersedia dan bisa dioptimalkan.
Alternatif Kebijakan yang Lebih Tepat
Pendekatan yang lebih rasional dan berbasis kebutuhan adalah: Desentralisasi dapur MBG di sekolah, pemberdayaan UMKM lokal sebagai penyedia bahan pangan, penguatan sistem pengawasan berbasis pemerintah daerah, kampus sebagai pusat riset dan evaluator independen.
Dengan model ini, program menjadi: Lebih efisien, lebih tepat sasaran, tetap berbasis ilmu pengetahuan.
Kritik sebagai Upaya Perbaikan Kebijakan
Kritik terhadap ide pelibatan kampus bukan berarti menolak peran akademisi dalam pembangunan. Justru sebaliknya, kritik ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi kampus pada posisi strategisnya.
Program MBG membutuhkan sistem yang kuat, bukan sekadar perluasan aktor pelaksana. Jika kebijakan terus bergeser tanpa arah yang jelas, maka risiko kegagalan program akan semakin besar.
Negara harus memperkuat fondasi kebijakan, bukan mendistribusikan tanggung jawab ke berbagai institusi tanpa desain yang matang.
Karena dalam kebijakan publik, kesalahan desain bukan hanya soal teknis ia berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Dan di titik inilah, keberanian untuk mengoreksi arah menjadi jauh lebih penting daripada sekadar mempertahankan narasi yang tampak progresif, tetapi rapuh dalam implementasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terima kasih atas komentar anda