Melawan Opini Sesat Yang Menyudutkan Pemerintah

 

JANGAN SALAH SASARAN YANG SEDANG DIHADAPI BUKAN KRISIS EKONOMI, TETAPI PERTARUNGAN KEPENTINGAN NEGARA

Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Miris melihat bagaimana opini publik hari ini begitu mudah diarahkan. Dolar naik, IHSG melemah, capital outflow terjadi, harga komoditas perkebunan termasuk tandan buah segar (TBS) sawit menurun, lalu dengan cepat jari telunjuk diarahkan kepada pemerintah seolah semua persoalan lahir dari satu ruang kerja dan satu tanda tangan kebijakan.

Padahal, jika kita mau melihat lebih jernih, persoalan yang sedang terjadi jauh lebih besar daripada sekadar naik turunnya angka ekonomi. Kita sedang menyaksikan benturan kepentingan yang selama puluhan tahun berakar kuat dalam struktur ekonomi nasional. Ada kekuatan lama yang selama ini menikmati kenyamanan dari sistem yang timpang. Ketika sistem itu mulai disentuh dan diganggu, maka reaksi balik tentu tidak bisa dianggap sederhana.

Presiden Prabowo sedang membawa narasi yang tidak ringan. Beliau berbicara tentang penguatan kedaulatan negara, pemberantasan korupsi, penataan birokrasi, pembenahan fungsi dana CSR Asing agar kembali pada hakikat sosialnya, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat dan negara. Dalam perspektif pendukungnya, langkah-langkah ini dipandang sebagai upaya menghidupkan kembali semangat Pasal 33 UUD 1945 bahwa cabang produksi penting dan kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketika kepentingan besar disentuh, tentu akan muncul perlawanan. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar hampir selalu diikuti ketidaknyamanan. Ada pihak yang diuntungkan oleh sistem lama, dan ketika keuntungan itu terganggu, bukan tidak mungkin muncul pertarungan opini, tekanan ekonomi, hingga pembentukan persepsi publik.

Tidak semua gejolak ekonomi otomatis merupakan hasil rekayasa atau konspirasi. Faktor global, dinamika pasar, sentimen investor, harga komoditas dunia, dan kondisi geopolitik juga memengaruhi ekonomi Indonesia. Menyederhanakan seluruh persoalan sebagai kesalahan pemerintah ataupun sebaliknya menganggap semuanya sebagai skenario tersembunyi, sama-sama berisiko menutup ruang berpikir kritis.

Yang perlu kita pahami adalah jangan sampai kita salah sasaran menyalahkan. Ketika rakyat dibuat cemas, ketika ekonomi terasa berat, ketika harga-harga bergejolak, tugas kita bukan mencari kambing hitam, tetapi memahami persoalan secara utuh. Sebab bangsa yang mudah dipecah oleh kepanikan akan lebih mudah diarahkan oleh kepentingan yang bukan kepentingan nasional.

Indonesia membutuhkan stabilitas. Indonesia membutuhkan persatuan. Perdebatan boleh keras, kritik harus tetap hidup, tetapi arah akhirnya harus tetap sama menjaga kepentingan nasional dan memastikan negara tidak kehilangan kedaulatannya.

Rakyat harus cerdas membaca keadaan. Karena perjuangan menuju Indonesia yang benar-benar berdaulat bukan pekerjaan singkat, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan energi, kesehatan pemimpin, konsistensi kebijakan, dan dukungan rakyat yang sadar akan kepentingan bangsanya.

Sejarah akan mencatat, apakah kita memilih menjadi bangsa yang tenang membaca perubahan, atau bangsa yang mudah digiring oleh gelombang opini.