Menjawab Pernyataan Josua Pardede, Kepala Ekonom Permata Bank dan Cara Kita Membaca Ekonomi Indonesia

 Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Saya menghormati pandangan Josua Pardede yang mengingatkan pemerintah agar tidak terus-menerus menyalahkan faktor global atas pelemahan rupiah. Dalam banyak aspek, pandangan tersebut memiliki dasar ekonomi makro yang masuk akal. Memang benar, persoalan domestik seperti kondisi fiskal, tax ratio, persepsi investor, maupun struktur impor Indonesia ikut memengaruhi nilai tukar.

Namun ada pertanyaan yang menurut saya lebih mendasar dari sudut pandang ekonomi yang mana kita sedang membaca Indonesia? Karena ekonomi bukan hanya ilmu angka. Ekonomi juga soal cara pandang. Cara melihat masalah akan menentukan solusi yang dipilih. Kalau kita berdiri di jendela pasar modal, yang tampak pertama adalah indeks, investor asing, rating, dan arus modal. Tetapi jika kita berdiri di halaman rakyat, yang tampak adalah harga sembako, biaya sekolah, biaya pupuk, biaya solar nelayan, dan daya beli masyarakat. Masalahnya, dua jendela itu sering memperlihatkan pemandangan yang berbeda.

Dalam pandangan ekonomi arus utama, kesehatan ekonomi kerap diukur melalui kenyamanan pasar keuangan. Ketika modal asing masuk deras, pasar tenang, kurs stabil, dan lembaga pemeringkat memberi sinyal positif, maka ekonomi dianggap sehat. Tetapi saya kira kita perlu bertanya:

Apakah republik ini dibangun agar investor merasa nyaman, atau agar rakyat merasa aman?

Pertanyaan ini bukan anti-investor. Bukan anti-pasar. Dan tentu bukan anti-perdagangan global. Namun jangan sampai negara perlahan terjebak pada cara berpikir bahwa seluruh arah ekonomi harus menyesuaikan sentimen modal internasional.

Dalam kajian Political Economy dan teori ketergantungan ekonomi (dependency theory), negara berkembang sering menghadapi persoalan struktural terlalu menggantungkan stabilitas nasional pada modal eksternal. Kalimat sederhananya begini:

"Kalau investor luar negeri bersin, kita langsung sibuk mencari obat."

Padahal negara sebesar Indonesia seharusnya memiliki daya tahan ekonomi yang lebih mandiri.

Kekhawatiran Pak Josua tentang current account deficit juga perlu dibaca secara lebih dalam. Memang secara teknis Indonesia membutuhkan aliran modal untuk menopang neraca pembayaran. Tetapi ketergantungan yang terus berlangsung bukanlah solusi jangka panjang. Karena bila kebutuhan pembiayaan nasional selalu mengandalkan modal luar, maka kita sedang mengobati gejala, bukan menyelesaikan sumber penyakitnya. Yang perlu diperkuat adalah fondasi ekonomi domestik:

• memperbesar nilai tambah industri nasional;
• memperkuat UMKM dan koperasi;
• memperluas industrialisasi berbasis sumber daya dalam negeri;
• meningkatkan produktivitas nasional;
• dan memperkuat pembiayaan pembangunan berbasis kekuatan ekonomi rakyat.
• membuat regulasi satu pintu ekspor.

Dalam perspektif Ekonomi Pancasila, uang bukan sekadar instrumen pasar. Uang harus menjadi alat produksi sosial. Di sinilah perbedaan mendasar muncul. Ekonomi pasar sering menganggap modal sebagai pusat gravitasi. Sedangkan Ekonomi Pancasila menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Karena ukuran kemajuan bangsa tidak cukup dilihat dari kurs dan indeks. Ada gurauan lama yang mungkin relevan:

"Jangan sampai negara seperti pemilik rumah yang terlalu sibuk bertanya apakah tamunya nyaman, sementara anak-anak di rumah belum makan."

Sederhana, tetapi di situlah letak persoalannya. Ekonomi bukan sekadar urusan bagaimana pasar menilai Indonesia. Ekonomi adalah soal bagaimana Indonesia menilai dirinya sendiri. Kalau indeks membaik, modal asing masuk, lembaga pemeringkat tersenyum, tetapi petani tetap kesulitan pupuk, nelayan tetap berat membeli solar, dan kelas menengah terus tertekan maka kita perlu bertanya ulang.

Apakah kita sedang membangun ekonomi bangsa?

Atau hanya sedang merawat kenyamanan statistik?