KDKMP HARUS MEMILIKI MARKETPLACE DAN E-COMMERCE SENDIRI: MEMBANGUN KEDAULATAN EKONOMI DIGITAL DARI DESA UNTUK INDONESIA

 

Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.

Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08)

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI)

Yogyakarta, 24 Oktober 2026

KDKMP Jangan Hanya Menjadi Pusat Ekonomi Desa, tetapi Harus Menjadi Kekuatan Pasar Nasional

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan gagasan strategis untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan. Namun, agar cita-cita besar tersebut benar-benar terwujud, kita perlu berpikir lebih jauh daripada sekadar membangun gedung koperasi, menyediakan gudang, membuka gerai sembako, atau membentuk unit-unit usaha konvensional.

KDKMP harus memiliki kemampuan untuk menguasai rantai pasok, memperkuat produksi masyarakat, memperluas distribusi barang, dan memastikan produk-produk lokal memiliki akses pasar yang luas.

Karena itu, saya, Indria Febriansyah, S.E., M.H., selaku Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08) dan Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI), mengusulkan agar KDKMP memiliki marketplace dan platform e-commerce nasional sendiri yang terintegrasi dengan seluruh koperasi desa dan kelurahan di Indonesia.

Gagasan ini bukan sekadar mengikuti tren digitalisasi. Ini merupakan langkah strategis untuk membangun kedaulatan ekonomi digital, memperkuat posisi tawar produsen rakyat, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Kita tidak boleh membiarkan desa hanya menjadi pasar bagi produk-produk dari luar, sementara hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, dan produk UMKM desa sendiri kesulitan menemukan pembeli.

Sudah saatnya desa bukan hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi produsen, distributor, sekaligus pemain utama dalam ekosistem perdagangan nasional.

Marketplace KDKMP: Pasar Digital Milik Gerakan Ekonomi Rakyat

Selama ini, marketplace dan e-commerce telah mengubah cara masyarakat bertransaksi. Konsumen dapat membeli barang dari mana saja, sedangkan produsen dapat menawarkan produknya kepada pembeli tanpa harus memiliki toko fisik di setiap daerah.

Namun, peluang digital tersebut perlu dimanfaatkan secara lebih strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat.

Bayangkan apabila setiap KDKMP di Indonesia terhubung ke dalam satu ekosistem perdagangan digital nasional. Koperasi di desa penghasil beras dapat menawarkan hasil panennya kepada koperasi di wilayah perkotaan. Nelayan dapat menjual hasil tangkapannya melalui jaringan koperasi. Peternak dapat menjangkau pembeli dalam skala lebih besar. UMKM desa dapat memasarkan produk unggulannya ke seluruh Indonesia.

Semua itu dapat dilakukan melalui satu jaringan perdagangan yang menghubungkan produsen, koperasi, distributor, pedagang, dan konsumen.

Dengan model tersebut, marketplace KDKMP bukan sekadar aplikasi untuk berjualan, melainkan infrastruktur perdagangan nasional yang dibangun untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Prinsipnya sederhana: produksi desa harus memiliki akses pasar, pasar desa harus terhubung secara nasional, dan keuntungan ekonomi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Mengapa KDKMP Perlu Memiliki E-Commerce Sendiri?

Ada beberapa alasan strategis mengapa gagasan ini penting untuk diperjuangkan.

Pertama, memotong rantai distribusi yang terlalu panjang.

Dalam banyak komoditas, produsen di tingkat desa tidak selalu memperoleh harga yang sebanding dengan harga yang dibayarkan konsumen akhir. Panjangnya rantai distribusi dapat mengurangi keuntungan produsen sekaligus meningkatkan harga bagi pembeli.

Melalui marketplace KDKMP, produsen dapat terhubung langsung dengan pembeli institusional, pedagang, koperasi lain, dan konsumen. Peran perantara yang tidak memberikan nilai tambah dapat dikurangi, sementara fungsi distribusi yang benar-benar dibutuhkan tetap dijalankan secara profesional.

Kedua, menciptakan pasar yang lebih luas bagi produk UMKM.

Banyak UMKM memiliki produk berkualitas, tetapi terkendala pemasaran, promosi, modal kerja, pengemasan, dan distribusi.

KDKMP dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM lokal untuk memperoleh akses ke pasar digital. Produk yang semula hanya dikenal di satu desa berpeluang dipasarkan ke kabupaten lain, provinsi lain, bahkan pasar ekspor apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi tempat bertransaksi, tetapi juga menjadi mitra pengembangan usaha rakyat.

Ketiga, memperkuat posisi tawar koperasi dalam rantai pasok.

Koperasi yang berdiri sendiri dengan skala transaksi terbatas sering kali memiliki posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan pemasok besar.

Jika jaringan KDKMP terhubung secara nasional, kebutuhan barang dapat dihimpun, permintaan dapat dipetakan, dan pengadaan dapat dilakukan secara lebih efisien.

Kekuatan kolektif tersebut dapat meningkatkan daya tawar koperasi, baik dalam pembelian barang kebutuhan pokok maupun dalam pemasaran hasil produksi desa.

Keempat, menciptakan ekosistem ekonomi digital yang berpihak kepada anggota.

Platform digital yang dibangun untuk KDKMP harus memiliki orientasi yang jelas: meningkatkan efisiensi usaha, memperluas pasar, dan menciptakan manfaat ekonomi bagi koperasi serta anggotanya.

Pendapatan platform dapat berasal dari layanan yang transparan dan wajar, seperti biaya transaksi, layanan logistik, pergudangan, promosi, atau layanan bisnis lainnya.

Model tersebut harus dirancang agar tidak membebani pedagang kecil dan produsen desa dengan biaya yang berlebihan.

Kelima, memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Indonesia membutuhkan ekosistem perdagangan yang mampu menghubungkan kekuatan produksi lokal dengan kebutuhan pasar domestik.

KDKMP dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, kemandirian bukan berarti menutup diri dari persaingan. Kemandirian berarti membangun kapasitas agar produsen dan pelaku usaha nasional memiliki kesempatan yang adil, efisien, serta kompetitif.

Model Bisnis: Satu Platform Nasional, Ribuan Jaringan Ekonomi Lokal

Saya mengusulkan model bisnis KDKMP berbasis ekosistem digital dengan pembagian peran yang jelas antara pemerintah, pengelola platform nasional, dan koperasi di daerah.

Pertama, pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan, fasilitator, pengawas, serta pengarah pembangunan ekosistem. Kementerian Koperasi dapat mengoordinasikan kebijakan dan standardisasi bersama kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga terkait sesuai kewenangannya.

Kedua, perlu dibentuk atau ditunjuk badan pengelola platform digital secara profesional, dengan tata kelola, kepemilikan, pembiayaan, dan pertanggungjawaban yang transparan. Bentuk kelembagaannya perlu dikaji secara hukum agar selaras dengan prinsip perkoperasian dan ketentuan persaingan usaha.

Ketiga, setiap KDKMP menjadi simpul ekonomi lokal yang menjalankan fungsi pengadaan, pengumpulan produk, pengelolaan stok, pelayanan konsumen, dan distribusi sesuai potensi wilayahnya.

Keempat, UMKM, petani, nelayan, peternak, perajin, dan produsen lokal menjadi pemasok sekaligus mitra usaha yang memperoleh akses pasar lebih luas.

Kelima, masyarakat menjadi konsumen sekaligus anggota dan pemilik manfaat dari gerakan ekonomi koperasi.

Dengan model ini, platform nasional menjadi penghubung pasar, sementara KDKMP tetap menjadi kekuatan ekonomi yang hidup di tengah masyarakat.

Marketplace KDKMP Tidak Cukup Hanya Menjual Sembako

Kesalahan yang perlu dihindari adalah membatasi marketplace KDKMP hanya sebagai toko daring untuk barang kebutuhan sehari-hari.

Marketplace tersebut seharusnya dibangun sebagai platform perdagangan yang memiliki beberapa sektor usaha.

1. Perdagangan kebutuhan pokok. Beras, minyak goreng, gula, telur, bahan pangan, dan kebutuhan rumah tangga dapat dipasarkan melalui jaringan pengadaan dan distribusi yang terintegrasi.

2. Perdagangan hasil pertanian dan perkebunan. Petani dapat menawarkan hasil panen dengan informasi mengenai volume, kualitas, lokasi, jadwal panen, dan harga yang transparan.

3. Perdagangan hasil perikanan dan peternakan. Sistem dapat menghubungkan produsen dengan pembeli serta mendukung pengelolaan rantai dingin untuk komoditas yang memerlukannya.

4. Pasar produk UMKM. Makanan olahan, kerajinan, pakaian, produk rumah tangga, dan berbagai produk unggulan daerah dapat dipasarkan melalui etalase digital bersama.

5. Pengadaan antarkoperasi dan antarusaha. KDKMP dapat saling memenuhi kebutuhan barang melalui transaksi antarkoperasi atau business-to-business (B2B), sehingga perputaran ekonomi tidak berhenti di satu wilayah.

6. Layanan logistik dan pergudangan. Jaringan gudang, titik pengumpulan barang, transportasi, dan distribusi dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan riil serta kelayakan usaha di masing-masing daerah.

7. Pasar pengadaan institusional. Platform dapat membuka peluang transaksi dengan badan usaha, hotel, restoran, industri pengolahan, dan pembeli institusional lainnya berdasarkan kontrak yang sah serta standar mutu yang dipenuhi.

Dengan demikian, KDKMP dapat berkembang dari unit usaha lokal menjadi bagian dari jaringan perdagangan nasional.

Menghubungkan Marketplace dengan Supply Chain Nasional

Kekuatan utama platform ini bukan semata-mata jumlah pengguna atau banyaknya produk yang tercantum di aplikasi. Kekuatan sesungguhnya terletak pada kemampuan menghubungkan permintaan dengan pasokan secara nyata.

Karena itu, marketplace harus didukung sistem manajemen rantai pasok yang terintegrasi.

Misalnya, kebutuhan beras di sejumlah wilayah perkotaan dapat dihimpun berdasarkan data permintaan. Sistem kemudian membantu mengidentifikasi koperasi pemasok, ketersediaan stok, jadwal panen, kapasitas pengiriman, dan biaya logistik.

Transaksi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan harga dan kualitas yang transparan. Koperasi pemasok memperoleh kepastian permintaan sesuai kontrak, sedangkan koperasi pembeli memperoleh pasokan yang terukur.

Data transaksi juga dapat membantu memetakan komoditas unggulan setiap wilayah, kebutuhan modal kerja, kapasitas gudang, serta peluang pengembangan usaha baru.

Akan tetapi, digitalisasi tidak boleh membuat desa sekadar menjadi objek pengumpulan data. Data usaha harus dilindungi, penggunaannya harus memiliki dasar yang sah, dan koperasi harus memperoleh manfaat yang jelas dari informasi yang dihasilkan.

Teknologi harus membantu pengurus koperasi mengambil keputusan yang lebih baik, bukan menggantikan tanggung jawab dan pengawasan manusia.

Jangan Sampai Platform Digital Dikuasai Kepentingan Segelintir Pihak

Gagasan marketplace KDKMP harus disertai prinsip tata kelola yang kuat.

Platform ini tidak boleh berubah menjadi proyek pengadaan aplikasi yang mahal, tetapi tidak memiliki transaksi riil. Jangan pula sampai koperasi hanya menjadi pengguna pasif, sedangkan manfaat ekonomi terbesar justru dinikmati oleh pihak pengelola yang tidak memiliki hubungan langsung dengan produksi masyarakat.

Oleh karena itu, beberapa prinsip perlu dijadikan fondasi.

Pertama, struktur kepemilikan dan pengelolaan harus jelas, sah, dan dapat diaudit.

Kedua, biaya transaksi serta biaya layanan harus transparan.

Ketiga, koperasi dan pelaku UMKM harus memperoleh kesempatan yang adil untuk berpartisipasi.

Keempat, pengadaan barang harus dilakukan secara kompetitif dan bebas dari konflik kepentingan.

Kelima, sistem pembayaran harus aman dan penyelesaian transaksi dapat ditelusuri.

Keenam, platform harus memiliki mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen, serta pengamanan data.

Ketujuh, keberhasilan program harus diukur berdasarkan pertumbuhan transaksi riil, peningkatan pendapatan anggota, efisiensi distribusi, dan keberlanjutan usaha, bukan semata-mata jumlah aplikasi yang diunduh atau jumlah koperasi yang terdaftar.

Kita juga perlu memahami bahwa marketplace nasional tidak harus berarti satu aplikasi yang memonopoli seluruh perdagangan desa. Sistem perlu dibangun dengan interoperabilitas, persaingan yang sehat, serta ruang bagi inovasi lokal. Integrasi harus memperkuat koperasi, bukan mematikan inisiatif usaha yang telah berkembang.

Strategi Pelaksanaan: Mulai dari Percontohan, Kemudian Diperluas

Pembangunan marketplace KDKMP sebaiknya dilakukan bertahap agar investasi sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Tahap pertama adalah pemetaan potensi produksi, kebutuhan barang, kesiapan digital, dan infrastruktur logistik pada koperasi percontohan.

Tahap kedua adalah membangun platform minimum yang memiliki fitur katalog produk, pemesanan, pencatatan transaksi, pengelolaan stok, informasi harga, dan pelacakan pengiriman sesuai kemampuan operasional.

Tahap ketiga adalah menjalankan proyek percontohan lintas wilayah untuk menguji transaksi antarkoperasi, mengukur biaya logistik, memastikan kualitas produk, dan membuktikan manfaat ekonomi bagi anggota.

Tahap keempat adalah memperkuat pembayaran digital, analisis permintaan, integrasi sistem persediaan, serta konektivitas dengan layanan lain yang telah tersedia.

Tahap kelima adalah memperluas jaringan berdasarkan hasil evaluasi yang terukur, bukan semata-mata berdasarkan target administratif.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat memfasilitasi infrastruktur dasar, pelatihan, standardisasi, dan akses pembiayaan sesuai aturan. Sementara itu, operasional perdagangan harus dikelola secara profesional dengan perhitungan biaya dan pendapatan yang realistis.

Koperasi yang belum siap secara digital juga harus memperoleh pendampingan. Jangan sampai kesenjangan teknologi justru membuat koperasi di daerah terpencil tertinggal semakin jauh.

Desa Harus Menjadi Pemain dalam Ekonomi Digital

Masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh perusahaan besar di kota-kota metropolitan, tetapi juga oleh kemampuan jutaan pelaku usaha kecil untuk terhubung dengan pasar.

Petani tidak seharusnya hanya menunggu tengkulak datang. Nelayan tidak seharusnya kehilangan daya tawar karena terbatasnya akses distribusi. Perajin desa tidak seharusnya hanya menjual produk di lingkungan yang sempit. UMKM tidak seharusnya terhambat berkembang hanya karena tidak memiliki kemampuan membangun sistem pemasaran digital sendiri.

KDKMP dapat menjadi jembatan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Dengan jaringan koperasi yang saling terhubung, desa dapat memiliki kekuatan kolektif untuk membeli lebih efisien, menjual lebih luas, mengelola persediaan lebih baik, dan memperkuat posisi tawar dalam perdagangan.

Namun, semua itu membutuhkan kepemimpinan, profesionalisme, regulasi yang mendukung, serta komitmen untuk menempatkan kepentingan anggota dan masyarakat sebagai orientasi utama.

Kita tidak sedang berbicara tentang aplikasi semata. Kita sedang berbicara tentang pembangunan infrastruktur ekonomi yang dapat menentukan bagaimana nilai tambah dari produksi masyarakat dikelola dan didistribusikan.

Penutup: Membangun Kedaulatan Ekonomi dari Desa

Saya meyakini bahwa KDKMP memiliki peluang untuk menjadi salah satu pilar penting ekonomi kerakyatan Indonesia. Akan tetapi, potensi tersebut tidak akan maksimal jika koperasi hanya dibangun sebagai unit usaha fisik tanpa jaringan pasar yang kuat.

Karena itu, saya mengusulkan agar pemerintah bersama gerakan koperasi mengkaji dan merealisasikan Marketplace dan E-Commerce Nasional KDKMP, yang terhubung dengan sistem rantai pasok, logistik, pembayaran, serta pemasaran produk rakyat.

Pemerintah perlu hadir sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator, sedangkan pengelolaan bisnis dijalankan secara profesional, transparan, kompetitif, dan berorientasi pada manfaat anggota.

Tujuannya bukan menciptakan platform digital baru hanya demi kebanggaan nasional, melainkan membangun sistem perdagangan yang benar-benar memberikan nilai tambah kepada petani, nelayan, UMKM, koperasi, dan masyarakat.

Jika koperasi desa mampu menghubungkan produksi dengan pasar, mengelola distribusi secara efisien, dan memanfaatkan teknologi secara tepat, maka desa tidak lagi hanya menjadi ujung distribusi barang dari kota. Desa dapat menjadi pusat produksi, pusat perdagangan, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

KDKMP harus menjadi lebih dari sekadar toko di desa. KDKMP harus menjadi simpul jaringan ekonomi nasional.

Saatnya membangun pasar digital dari desa, untuk Indonesia. Saatnya memperkuat ekonomi rakyat melalui teknologi, kolaborasi, dan kemandirian.

Indria Febriansyah, S.E., M.H.

Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08)

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI)

SUARA TAMANSISWA: MERAWAT AMANAT KI HADJAR DEWANTARA DI TENGAH PEMBELAHAN

 

Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08

Tamansiswa berdiri bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan benteng roh kebangsaan yang dirintis Ki Hadjar Dewantara dengan semangat kebhinekaan yang tak tergoyahkan. Prinsip dasarnya sederhana namun luhur, memandang segala perbedaan sebagai kekayaan, bukan pemisah menjadikan kerakyatan sebagai poros segala gerak, agar setiap anak bangsa tanpa pandang asal usul berhak memperoleh pendidikan yang merata dan bermartabat. Di atas landasan itulah Tamansiswa melahirkan barisan kader yang kelak mengisi persada, pemimpin yang populis, yang merapat pada denyut nadi rakyat, yang tak menjadikan jabatan kendaraan kepentingan kelompok semata.

Begitu lekatnya ikatan itu, hingga pada masa pencapresan, Prabowo Subianto berulang kali hadir bersilaturahmi ke Tanah Kelahiran Tamansiswa, mendengar langsung suara para Pamong, Para Siswa, dan kader yang setia menjaga api ajaran pendiri bangsa. Namun harus kita akui hampir dua tahun menjabat Presiden, belum pernah beliau kembali menapakkan kaki di Tamansiswa. Pun sebaliknya pihak pengurus besar Tamansiswa belum pernah menyampaikan undangan resmi untuk kunjungan tersebut. Kendati demikian, jembatan persahabatan tak pernah putus komunikasi antara Prasetyo Hadi kader muda berlatar Taruna Nusantara yang kini menjabat Sekretaris Negara dengan Ki Saur Pandjaitan, Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, tetap berjalan hangat dan penuh rasa saling menghargai. Hal ini wajar mengingat Taruna Nusantara pun mengadopsi sistem “Among” yang menjadi napas utama ajaran Ki Hadjar Dewantara ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.

Namun di tengah luasnya jaring kader yang tersebar, terselip peristiwa yang mengundang renungan mendalam. Ribuan lulusan Tamansiswa kini terserap dan bergerak dalam beragam wadah perjuangan politik dengan corak dan aliran yang beraneka ragam. Sebagian masih teguh menjunjung cita-cita besar para pendiri Republik dan menempatkan Pasal 33 UUD 1945 tentang kedaulatan ekonomi rakyat sebagai kompas utama. Namun tak sedikit pula yang luluh tergerus kepentingan kelompok, hingga mengaburkan amanat konstitusi itu sendiri. Kadang tajamnya kritik menjadi buta arah karena dikalahkan oleh loyalitas buta pada warna partai yang dinaungi, padahal Tamansiswa sejak awal mengajarkan kemerdekaan berpikir berarti berani memegang kebenaran di atas segalanya, bukan bebas mencaci, menghujat, atau memutarbalikkan fakta demi keuntungan sesaat. Secara akademis dan etika publik, batas antara kritik yang membangun dengan serangan yang merusak kehormatan sangatlah tegas sayangnya batas itu kerap dikaburkan oleh mereka yang gemar menebar kegaduhan di balik kedok kebebasan berpendapat.

Semboyan “Tut Wuri Handayani” sering diucapkan, dikagumi, dijadikan tulisan hiasan dinding pidato namun seringkali mati diamalkan. Ada yang di depan memuji kebesaran nama Tamansiswa, namun di balik layar bekerja membelokkan perjuangan demi kepentingan kekuasaan. Ada pula yang menjunjung tinggi kebhinekaan dan persamaan derajat sesama manusia secara lisan, namun secara tindakan lebih mengutamakan ego sektoral kepartaian. Padahal ajaran kemerdekaan yang diajarkan Ki Hadjar Dewantara adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab merdeka berpikir, merdeka bertindak, namun tetap terikat pada kebenaran, keadilan, dan pengabdian kepada rakyat.

Di antara dinamika yang berliku itu, tersimpan pula luka yang tak terucap sebagian pimpinan tertinggi lembaga justru memberikan dukungan ke pasangan calon lain pada pemilu lalu. Namun berbeda halnya dengan lingkaran muda dan jaringan luas alumni yang kemudian melebur dalam wadah Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia. Kami bersatu bukan karena perintah struktur, melainkan karena kesadaran hati nurani kekaguman yang mendalam pada konsistensi Prabowo Subianto yang tak pernah mendua dalam menjunjung Pasal 33 UUD 1945, yang tak tawar menawar soal ekonomi berpihak pada rakyat, yang tak mendekam mendekat pada kekuasaan asing yang menggerogoti kedaulatan kita. Itulah pemimpin yang memegang prinsip tegak lurus tak berbelit-belit, tak berkelit-kelit, tahu kemana arah perahu besar ini harus dituju.

Kita tak menampik realitas Indonesia hari ini sedang terbaring sakit. Banyak tangan asing menjalar ke sendi-sendi ekonomi dan politik, banyak orang berbusana pejuang rakyat namun sejatinya hanya memanfaatkan kemiskinan dan penderitaan demi melanggengkan kuasa sendiri. Di tengah samar-samar batas antara kawan dan lawan itulah kami para kader muda Tamansiswa semakin yakin Prabowo Subianto adalah putra terbaik bangsa yang hadir untuk mengamalkan Pancasila dalam bentuk nyata, dan menjalankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh dan konsekuen.

Sebagai putra-putri Tamansiswa, kami tak berhenti pada sekadar mendukung nama. Kami hadir untuk mengingatkan kembali bahwa “Tut Wuri Handayani” harus hidup dalam perbuatan, mendorong segala hal yang benar, mengingatkan segala yang keliru, tak membiarkan ajaran luhur menjadi semata kenangan sejarah. Kami tetap menjaga persaudaraan dengan seluruh elemen besar Tamansiswa, namun kami berjanji tak akan pernah mengorbankan nasib rakyat demi kepentingan kelompok manapun. Demi Ki Hadjar Dewantara, demi amanat konstitusi, demi Indonesia yang benar-benar merdeka secara lahir dan batin.

Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian sebagai Ancaman terhadap Demokrasi Konstitusional dan Stabilitas Nasional

 

Melacak Akar Penyebaran DFK dan Kewajiban Negara Menegakkan Kebenaran

Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia - Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08

https://vt.tiktok.com/ZS4daQSAH/

Penangkapan pelaku penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang diduga memperoleh bayaran hingga Rp200 juta seharusnya tidak dipandang sebagai keberhasilan penegakan hukum yang selesai dalam satu tahap. Peristiwa tersebut justru membuka tabir bahwa ruang digital Indonesia telah menjadi arena perebutan pengaruh yang semakin terorganisasi, sistematis, dan berorientasi pada kepentingan tertentu. Apa yang tampak hari ini bukan sekadar tindakan individu yang menyebarkan informasi palsu, melainkan indikasi adanya mekanisme yang lebih kompleks, melibatkan produksi narasi, distribusi informasi, hingga kemungkinan dukungan pendanaan yang perlu ditelusuri secara tuntas sesuai proses hukum.

Dalam perspektif negara hukum, penangkapan pelaku lapangan hanyalah pintu masuk. Hukum tidak boleh berhenti pada mereka yang menjalankan perintah apabila terdapat dugaan adanya pihak lain yang merancang, mengoordinasikan, atau membiayai suatu operasi penyebaran informasi yang melanggar hukum. Apabila proses penegakan hanya menyentuh bagian paling bawah dari sebuah jaringan, maka rasa keadilan publik tidak akan pernah benar-benar terpenuhi.

Disinformasi, fitnah, dan kebencian bukan lagi persoalan sederhana mengenai benar atau salahnya sebuah informasi. Ketiganya telah berkembang menjadi instrumen perang psikologis yang mampu menggerakkan opini publik, memengaruhi perilaku sosial, menciptakan polarisasi, bahkan menggoyahkan legitimasi institusi negara. Di era digital, perang tidak selalu dilakukan dengan senjata. Cukup dengan narasi yang diproduksi secara masif, persepsi masyarakat dapat diarahkan, kepercayaan publik dapat dihancurkan, dan konflik horizontal dapat dipantik.

Secara akademis, disinformasi merupakan penyebaran informasi yang diketahui tidak benar dengan tujuan menyesatkan publik. Fitnah merupakan penyebaran tuduhan atau informasi yang menyerang kehormatan seseorang tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara ujaran kebencian yang melanggar hukum merupakan komunikasi yang dapat mendorong permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Ketika ketiga unsur tersebut dipadukan dalam satu operasi yang didukung sumber daya finansial, persoalannya tidak lagi sebatas penyalahgunaan media sosial, melainkan berpotensi menjadi ancaman terhadap ketertiban umum dan stabilitas nasional.

Aristoteles pernah mengingatkan bahwa "keadilan adalah landasan berdirinya negara." Pemikiran tersebut tetap relevan hingga hari ini. Negara yang membiarkan ketidakadilan tumbuh akan kehilangan legitimasi moral di hadapan rakyatnya. Sebaliknya, negara yang menegakkan hukum secara konsisten akan memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai modal utama pembangunan.

Dalam teori administrasi publik modern, legitimasi pemerintah tidak hanya dibangun melalui keberhasilan menjalankan program pembangunan, tetapi juga melalui kemampuan negara melindungi ruang publik dari manipulasi informasi. Sebuah pemerintahan dapat bekerja dengan baik, namun apabila persepsi publik terus-menerus dibentuk oleh informasi yang dipalsukan secara sistematis, maka hasil pembangunan pun akan dipandang negatif. Pada titik inilah disinformasi menjadi ancaman nyata terhadap efektivitas pemerintahan.

Indonesia sebagai negara demokrasi tentu menjamin kebebasan berpendapat. Konstitusi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sehat dan menjadi elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Namun demokrasi tidak pernah memberikan legitimasi kepada siapa pun untuk memproduksi kebohongan, melakukan fitnah, ataupun menyebarkan kebencian yang bertujuan merusak tatanan kehidupan berbangsa.

Perbedaan antara kritik dan disinformasi harus dipahami secara jelas. Kritik lahir dari fakta, argumentasi, dan itikad baik untuk memperbaiki keadaan. Sebaliknya, disinformasi dibangun melalui manipulasi fakta, pemotongan konteks, hingga penyebaran narasi yang diketahui tidak benar demi mencapai tujuan tertentu. Kritik memperkuat demokrasi, sedangkan disinformasi menggerogoti fondasi demokrasi dari dalam.

Apabila benar terdapat imbalan yang sangat besar bagi penyebaran DFK, maka muncul pertanyaan yang wajar di ruang publik siapa yang memiliki kepentingan untuk membiayai aktivitas tersebut? Pertanyaan ini bukanlah tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan dorongan agar proses penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam negara hukum, setiap dugaan harus diuji melalui proses penyidikan yang profesional, bukan melalui asumsi atau prasangka.

Keberanian Aparat Penegak Hukum menjadi faktor yang sangat menentukan. Penegakan hukum yang komprehensif semestinya tidak hanya mengungkap pelaksana di lapangan, tetapi juga menelusuri aliran dana, pola komunikasi, mekanisme koordinasi, serta pihak-pihak yang mungkin berperan dalam keseluruhan rangkaian peristiwa apabila terdapat dasar hukum dan alat bukti yang memadai. Pendekatan seperti inilah yang akan memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa hukum benar-benar bekerja tanpa membedakan kedudukan sosial, kekuasaan, maupun pengaruh.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang terus mengawal jalannya pemerintahan, saya meyakini bahwa mandat puluhan juta rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto merupakan amanat konstitusional yang harus dihormati. Amanat tersebut lahir melalui mekanisme demokrasi yang sah dan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan program-program strategis, termasuk Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap upaya yang melanggar hukum dan bertujuan merusak ruang publik melalui penyebaran kebohongan patut ditangani secara serius sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan ini bukan semata menyangkut satu pemerintahan atau satu periode kepemimpinan. Yang dipertaruhkan adalah kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Apabila praktik penyebaran disinformasi yang terorganisasi dibiarkan berkembang, maka setiap pemerintahan, siapa pun pemimpinnya, akan menghadapi ancaman yang sama. Korbannya bukan hanya pemerintah, melainkan masyarakat yang kehilangan akses terhadap informasi yang benar.

Ki Hadjar Dewantara pernah menegaskan bahwa pendidikan bertujuan memerdekakan manusia lahir dan batin. Dalam konteks era digital, kemerdekaan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila masyarakat memperoleh informasi yang jujur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika ruang informasi dipenuhi kebohongan, sesungguhnya yang dirampas bukan hanya hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran, tetapi juga hak mereka untuk mengambil keputusan secara rasional sebagai warga negara.

Karena itu, perjuangan melawan disinformasi bukan semata tugas kepolisian, kejaksaan, atau lembaga penegak hukum lainnya. Ia merupakan tanggung jawab bersama antara negara, media massa, akademisi, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, pendidik, dan seluruh elemen bangsa. Literasi digital harus diperkuat, etika bermedia sosial harus dibangun, dan kesadaran hukum masyarakat harus terus ditingkatkan agar ruang publik Indonesia tidak mudah disusupi oleh operasi manipulasi informasi.

Saya mengingatkan seluruh Aparat Penegak Hukum untuk menjadikan momentum ini sebagai pembuktian bahwa supremasi hukum benar-benar berdiri di atas asas persamaan di hadapan hukum. Siapa pun yang terbukti melanggar harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Keadilan hanya akan memperoleh legitimasi apabila ditegakkan secara objektif, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Pada saat yang sama, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar tetap menjaga nalar kritis. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Jangan menjadi bagian dari rantai penyebaran kebohongan. Verifikasi sebelum membagikan informasi merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus kontribusi nyata dalam menjaga persatuan bangsa.

Negara yang besar bukanlah negara yang bebas dari perbedaan pendapat, melainkan negara yang mampu membedakan antara kritik yang membangun dengan kebohongan yang disengaja. Kritik harus dijaga sebagai napas demokrasi, sedangkan disinformasi, fitnah, dan penyebaran kebencian yang melanggar hukum harus ditindak melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu adanya penangkapan. Masyarakat menunggu hadirnya keadilan yang utuh. Keadilan yang tidak berhenti pada pelaksana, tetapi juga mampu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa sesuai pembuktian hukum. Sebab hanya dengan penegakan hukum yang menyeluruh, negara dapat menjaga kepercayaan rakyat, melindungi demokrasi, dan memastikan bahwa kebenaran tetap menjadi fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indria Febriansyah : Surat Terbuka Untuk Presiden Prabowo Subianto

 

SURAT TERBUKA  

KEPADA  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

BAPAK PRABOWO SUBIANTO

Yth. Bapak Presiden Prabowo Subianto,

Dengan hormat dan penuh takzim, kami menyampaikan salam perjuangan serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak, seorang pemimpin yang kini berdiri di garis terdepan sejarah bangsa.

Bapak Presiden yang kami hormati,  

dari riuhnya zaman, kami melihat satu kenyataan: tidak semua orang besar berjalan tanpa bayangan. Justru mereka yang memikul cahaya, akan selalu menarik perhatian gelap di sekelilingnya. Maka, bila nama Bapak banyak disebut, dibicarakan, bahkan dipersoalkan, itu bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa Bapak telah berada di pusat pusaran kepentingan, harapan, dan pertarungan bangsa.

Bapak adalah sosok yang tidak hadir untuk disukai oleh semua orang, melainkan untuk memimpin dengan keberanian. Dalam lintasan sejarah, para pemimpin besar selalu diuji bukan oleh pujian, melainkan oleh resistensi. Dan justru dari sanalah ukuran keteguhan seorang negarawan lahir.

Kami percaya, Bapak adalah pribadi yang relevan bagi Indonesia hari ini. Relevan karena Bapak memikul amanah di saat bangsa membutuhkan arah. Relevan karena di tengah bisingnya zaman, Bapak tetap memilih bekerja. Relevan karena ketika banyak orang memilih diam dan menonton, Bapak berdiri di depan, menanggung risiko, kritik, bahkan luka politik yang tidak kecil.

Bapak Presiden yang kami muliakan,  

orang-orang besar sering kali tidak luput dari mereka yang hendak memanfaatkan, merendahkan, atau menjatuhkan. Namun sejarah telah mengajarkan bahwa tidak ada pemimpin bernilai tanpa mereka yang mencoba menggoyahkannya. Tekanan adalah bayang-bayang dari kepemimpinan. Dan kebencian, sering kali, hanyalah sisi lain dari pengaruh yang nyata.

Karena itu, kami memandang bahwa kritik yang datang kepada Bapak tak selalu lahir dari kebencian. Sebagian mungkin lahir dari rasa cemas, sebagian dari rasa tak sanggup memahami arah besar yang sedang Bapak bangun. Namun kami meyakini, di balik segala suara sumbang itu, ada kenyataan yang jauh lebih besar bahwa Bapak sedang bekerja untuk negara, dan kerja besar memang tidak pernah sunyi.

Hari ini, kami berdiri bersama Bapak bukan karena Bapak tak pernah disalahpahami, melainkan justru karena Bapak sedang berada di jalan yang tidak ringan. Jalan kepemimpinan selalu sepi bagi mereka yang takut bertanggung jawab, tetapi selalu penuh arti bagi mereka yang berani memikul nasib bangsa.

Kami, atas nama rakyat Indonesia melalui simpul komunitas dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional-08, menyatakan bahwa kami berada di garis perjuangan Bapak. Kami percaya, bangsa ini masih membutuhkan pemimpin yang berani, tegas, dan tahan ditempa oleh badai sejarah.

Jakarta, 26 Juli 2026

Atas nama rakyat Indonesia  

melalui simpul komunitas dan organisasi masyarakat  

yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional-08

INDRIA FEBRIANSYAH, S.E., M.H.

Forum Komunijasi Nasional: BGN Perlu Dikendalikan Negara, Bukan Dibiarkan Tersandera Skema Mitra

 

Telaah Administrasi Publik, Tata Kelola, Ekonomi Kelembagaan, dan Reformasi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H. (Inisiator FKN-08)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini bukan sekadar agenda distribusi makanan, melainkan investasi jangka panjang negara untuk memperbaiki status gizi masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat produktivitas generasi muda, serta menyiapkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam perspektif negara kesejahteraan (welfare state), pemenuhan gizi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara. Amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera dan memperoleh pelayanan kesehatan, sementara Pasal 34 UUD 1945 menegaskan kewajiban negara mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Oleh sebab itu, MBG tidak dapat diperlakukan sebagai proyek pengadaan biasa yang keberhasilannya hanya diukur dari terserapnya anggaran, melainkan sebagai instrumen negara dalam memenuhi hak dasar rakyat.

Konsekuensi logis dari kedudukan tersebut adalah bahwa desain kelembagaan MBG harus menempatkan negara sebagai aktor utama (state-centered policy), bukan sekadar regulator yang bergantung pada jejaring pelaksana eksternal. Negara harus menjadi pengendali utama mulai dari perencanaan, penganggaran, pengawasan, hingga evaluasi.

Organ Tergabung Dalam Forum Komunikasi Nasional-08.

Persoalan yang mengemuka saat ini bukan terletak pada tujuan Program MBG, melainkan pada desain implementasinya. Ketika sebagian fungsi strategis mulai bergeser kepada berbagai mitra, muncul pertanyaan mendasar mengenai siapa sesungguhnya yang mengendalikan program, siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi penyimpangan, dan bagaimana negara menjamin kualitas layanan yang seragam di seluruh Indonesia.

Peringatan yang pernah disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai masih lemahnya regulasi, belum optimalnya sistem pengawasan, belum bakunya SOP, serta adanya potensi konflik kepentingan dalam penetapan mitra SPPG dan dapur semestinya dipahami sebagai peringatan dini agar tata kelola program segera diperkuat. Peringatan tersebut bukan kritik terhadap tujuan MBG, melainkan dorongan agar implementasinya semakin akuntabel.

Negara Harus Memegang Kendali

Dalam teori administrasi publik modern, David Osborne dan Ted Gaebler memperkenalkan konsep steering rather than rowing, yaitu pemerintah berperan mengarahkan kebijakan, sedangkan sebagian fungsi operasional dapat melibatkan pihak lain. Namun konsep tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk mengurangi tanggung jawab negara terhadap pelayanan publik yang menyangkut hak dasar warga negara.

Christopher Hood melalui pendekatan New Public Management juga menegaskan bahwa meskipun sektor swasta dapat dilibatkan untuk meningkatkan efisiensi, fungsi pengendalian, penetapan standar pelayanan, serta mekanisme akuntabilitas tetap harus berada di tangan negara.

Dalam konteks MBG, fungsi-fungsi seperti penyusunan standar gizi, pengendalian mutu pangan, verifikasi penerima manfaat, pengawasan anggaran, audit, serta evaluasi nasional merupakan fungsi inti pemerintahan (core governmental functions). Fungsi tersebut tidak dapat dialihkan secara substantif kepada pihak lain tanpa mengurangi kemampuan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya.

Apabila fungsi-fungsi strategis tersebut semakin bergantung kepada mitra, maka BGN berpotensi berubah dari institusi pelaksana menjadi sekadar koordinator administratif. Dalam jangka panjang, kondisi demikian justru melemahkan kapasitas negara.

Masalah Principal–Agent dalam Skema SPPG Mitra

Persoalan tersebut dapat dijelaskan melalui Principal–Agent Theory yang dikembangkan Michael Jensen dan William Meckling.

Dalam teori ini, semakin panjang rantai pendelegasian kewenangan, semakin besar peluang munculnya agency problem, yaitu kondisi ketika pelaksana tidak lagi memiliki kepentingan yang sepenuhnya sejalan dengan pemberi mandat.

Dalam Program MBG, rakyat merupakan principal yang memberikan mandat kepada pemerintah. Pemerintah kemudian mendelegasikan pelaksanaan kepada Badan Gizi Nasional, selanjutnya kepada SPPG, kemudian kepada berbagai mitra, penyedia jasa, dapur, pemasok bahan pangan, hingga pelaksana lapangan.

Setiap tambahan mata rantai menciptakan biaya pengawasan (monitoring cost), meningkatkan asimetri informasi, memperbesar peluang konflik kepentingan, sekaligus menyulitkan negara memastikan bahwa setiap rupiah APBN benar-benar berubah menjadi layanan gizi yang berkualitas.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kondisi tersebut dikenal sebagai transaction cost, yakni biaya tambahan akibat koordinasi, pengawasan, verifikasi, penyelesaian sengketa, serta pengendalian pelaksanaan. Semakin kompleks struktur kemitraan, semakin tinggi pula biaya kelembagaan yang harus ditanggung negara.

Implementasi Kebijakan Membutuhkan Garis Komando yang Tegas

George C. Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Keempat unsur tersebut hanya dapat berjalan efektif apabila terdapat rantai komando yang jelas.

Demikian pula model implementasi Van Meter dan Van Horn menegaskan pentingnya kejelasan tujuan, konsistensi standar, koordinasi antarorganisasi, dan kapasitas pelaksana.

MBG merupakan program nasional yang memiliki standar baku mengenai kualitas gizi, keamanan pangan, waktu distribusi, serta sasaran penerima manfaat. Program dengan karakteristik demikian lebih tepat dilaksanakan melalui pendekatan top-down implementation, karena membutuhkan standardisasi nasional yang ketat.

Semakin besar ruang improvisasi antar-mitra, semakin besar pula kemungkinan munculnya variasi mutu pelayanan di berbagai daerah.

Good Governance Menuntut Akuntabilitas Tunggal

Prinsip good governance menempatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelayanan publik dikenal konsep single point of accountability, yaitu masyarakat harus mengetahui dengan jelas siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan pelayanan.

Ketika terjadi makanan tidak layak konsumsi, keterlambatan distribusi, penyimpangan penggunaan anggaran, ataupun persoalan mutu pelayanan, masyarakat tidak boleh dipaksa menelusuri apakah tanggung jawab berada pada BGN, mitra, yayasan, dapur, penyedia logistik, atau vendor.

Negara harus tetap menjadi pihak yang memikul tanggung jawab utama.

Moral Hazard dan Konflik Kepentingan

Douglass North menjelaskan bahwa tujuan utama kelembagaan adalah mengurangi ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi.

Namun ketika jumlah aktor semakin banyak sementara aturan belum sepenuhnya matang, maka ketidakpastian justru meningkat.

Di sinilah muncul risiko moral hazard, yakni perilaku pelaksana yang memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Semakin panjang rantai pelaksana, semakin sulit negara mendeteksi penyimpangan sejak awal.

Karena itu, penguatan tata kelola tidak cukup hanya dengan memperketat regulasi, tetapi juga perlu menyederhanakan struktur kelembagaan agar pengawasan menjadi lebih efektif.

Negara Kesejahteraan Memerlukan Kapasitas Negara yang Kuat

Dalam konsep Welfare State, negara bukan hanya pembuat regulasi, melainkan penyelenggara utama pelayanan publik.

Francis Fukuyama menjelaskan bahwa keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakannya, tetapi juga oleh kapasitas negara (state capacity) dalam melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif.

Dengan demikian, tantangan utama MBG bukan terletak pada kurangnya mitra, melainkan pada bagaimana memperkuat kapasitas Badan Gizi Nasional sebagai institusi negara.

Penguatan SDM, sistem logistik nasional, digitalisasi pengawasan, audit internal, serta pengembangan infrastruktur pelayanan akan jauh lebih berkelanjutan dibanding memperluas ketergantungan kepada berbagai mitra.

Menuju Reformasi Kelembagaan MBG

Apabila tujuan utama Program MBG adalah menjamin pemenuhan hak masyarakat atas pangan bergizi secara berkelanjutan, maka desain kelembagaannya harus lebih mengutamakan kapasitas negara dibandingkan ketergantungan pada jejaring kemitraan.

Berbagai teori administrasi publik menunjukkan bahwa pelayanan publik yang menyangkut hak dasar warga negara memerlukan rantai komando yang pendek, standar pelayanan yang seragam, mekanisme pengawasan yang kuat, serta akuntabilitas yang tidak terfragmentasi.

Dalam konteks tersebut, evaluasi terhadap model Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbasis mitra merupakan langkah yang penting. Evaluasi tersebut perlu mengukur efektivitas pelayanan, efisiensi anggaran, kualitas pengawasan, kepatuhan terhadap standar nasional, serta risiko tata kelola.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa model kemitraan justru memperpanjang birokrasi, melemahkan pengawasan, meningkatkan biaya transaksi, menimbulkan konflik kepentingan, atau memperbesar peluang penyimpangan, maka pemerintah patut mempertimbangkan reformasi kelembagaan secara bertahap.

Salah satu pilihan kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah mengalihkan fungsi-fungsi inti SPPG ke dalam pengelolaan langsung Badan Gizi Nasional. Dalam model tersebut, BGN menjadi operator utama yang mengendalikan seluruh proses strategis, mulai dari perencanaan, operasional, standar gizi, pengadaan strategis, pengawasan mutu, audit, hingga evaluasi nasional.

Sementara itu, pihak swasta, koperasi, BUMN, BUMDes, maupun organisasi masyarakat tetap dapat dilibatkan sebagai penyedia jasa pendukung (supporting services) berdasarkan kontrak yang transparan, indikator kinerja yang terukur, dan sistem audit yang ketat. Dengan demikian, kemitraan tetap memiliki ruang, tetapi tidak mengambil alih fungsi strategis negara.

Penutup

Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran ataupun banyaknya pihak yang dilibatkan, melainkan oleh kualitas desain kelembagaannya.

Seluruh teori administrasi publik, implementasi kebijakan, ekonomi kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan menunjukkan satu kesimpulan yang konsisten, yaitu bahwa pelayanan publik yang menyangkut hak dasar masyarakat memerlukan negara yang memiliki kapasitas kuat, garis komando yang tegas, standar pelayanan yang seragam, serta akuntabilitas yang tidak terpecah.

Oleh karena itu, penguatan Badan Gizi Nasional harus diarahkan agar lembaga ini benar-benar menjadi institusi pelaksana utama Program Makan Bergizi Gratis. Kemitraan tetap dapat menjadi instrumen pendukung dalam aspek teknis tertentu, tetapi tidak menggantikan fungsi inti negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Apabila melalui evaluasi yang komprehensif terbukti bahwa model SPPG berbasis mitra lebih banyak menimbulkan persoalan tata kelola dibandingkan manfaat yang dihasilkan, maka pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk melakukan transformasi kelembagaan secara bertahap menuju SPPG yang dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional. Reformasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menutup ruang partisipasi masyarakat, melainkan untuk memastikan bahwa tanggung jawab konstitusional negara terhadap pemenuhan gizi rakyat tetap berada di tangan negara, sehingga Program Makan Bergizi Gratis dapat berkembang menjadi sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, berintegritas, dan berkelanjutan bagi generasi Indonesia di masa depan.

Perang Adalah Kunci Bertahan Hidup, Hemat Adalah Kunci Pembangunan Negara

 

Di tengah persaingan global yang semakin ketat dan tekanan yang datang dari berbagai arah, sebuah negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa tumbuh dan maju hanya dengan berdiam diri. Sama seperti makhluk hidup yang harus berjuang untuk mendapatkan tempat dan sumber daya, bangsa ini pun harus berani berperang melawan segala hal yang berusaha melemahkannya. Bukan perang dengan senjata yang memakan korban jiwa, melainkan perang melawan musuh dalam negeri yang telah lama menjadi parasit dan penghambat kemajuan.

Perang adalah kunci bertahan hidup. Pernyataan ini bukanlah retorika kosong, melainkan realitas yang harus kita pahami bersama. Selama puluhan tahun, Indonesia terperangkap dalam lingkaran setan yang disebabkan oleh keberadaan korupsi, oligarki, mafia birokrasi, dan mafia ekonomi. Keempatnya ibarat penyakit kronis yang perlahan menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Perang melawan korupsi adalah pertarungan melawan pencuri yang diam-diam mengambil hak rakyat. Setiap rupiah yang dikorupsi berarti hilangnya kesempatan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Perang melawan oligarki adalah upaya memutus rantai penguasaan sumber daya alam dan pasar oleh segelintir orang yang menjadikan negara ini ladang mencari keuntungan pribadi. Perang melawan mafia birokrasi dan ekonomi adalah langkah membebaskan sistem pemerintahan dan perdagangan dari jerat aturan yang berbelit, pungutan liar, dan praktik yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Bagi negara berkembang, perang ini bukanlah pilihan, melainkan syarat mutlak untuk bisa bertahan hidup. Jika kita membiarkan keempat kekuatan ini terus berkuasa, maka Indonesia akan selamanya menjadi negara yang bergantung, mudah diatur, dan kesejahteraannya hanya dinikmati oleh sedikit orang. Berani berperang melawan mereka berarti berani memilih hidup yang bermartabat, mandiri, dan berdaulat.

Di sisi lain, setelah berani berperang membebaskan diri dari belenggu tersebut, ada satu kunci lain yang tidak kalah pentingnya hemat adalah kunci pembangunan negara. Berperang saja tidak cukup jika pengelolaan keuangan negara masih boros dan tidak terarah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah darah kehidupan pembangunan. Setiap sen yang masuk ke kas negara adalah hasil kerja keras seluruh rakyat, sehingga harus dikelola dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya.

Menghemat pengeluaran negara bukan berarti mempersempit ruang gerak pembangunan, melainkan memastikan tidak ada satu rupiah pun yang terbuang sia-sia, diboroskan, atau disalahgunakan. Memastikan setiap sen yang keluar dari APBN tepat sasaran berarti memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan, membangun infrastruktur yang bermanfaat luas, mendukung perekonomian rakyat, dan memperkuat ketahanan negara. Ketika uang negara dikelola secara hemat, jujur, dan tepat guna, maka kekayaan negara akan terus bertambah, pembangunan berjalan cepat, dan kesejahteraan rakyat akan tercapai dalam waktu yang lebih singkat.

Inilah pesan yang harus kita tanamkan di hati setiap warga negara Perang melawan korupsi, oligarki, dan mafia ekonomi adalah cara kita bertahan hidup sebagai bangsa yang merdeka. Sedangkan menghemat dan memanfaatkan anggaran negara dengan bijak adalah jalan kita menuju kemajuan dan kejayaan.

Mari kita dukung sepenuhnya gerakan ini. Bersama-sama, kita lawan segala bentuk kejahatan yang merusak, dan bersama-sama kita jaga keuangan negara agar menjadi modal besar untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan disegani dunia.

Dukungan dari Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Bersama Berjuang, Bersama Membangun

Tidak Perlu Ahli Gizi untuk Menjadi Kepala Badan Gizi Nasional

Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Sering kali kita mendengar anggapan bahwa untuk memimpin sebuah lembaga yang bergerak di bidang tertentu, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan yang persis sama dengan bidang tersebut. Ketika Badan Gizi Nasional dibentuk, banyak yang berpendapat bahwa pemimpinnya haruslah seorang ahli gizi, seorang dokter, atau pakar kesehatan. Namun, sebagai orang yang memiliki latar belakang pendidikan manajemen dan hukum, serta pernah menjadi Presiden Mahasiswa, saya memandang hal ini dengan sudut pandang yang berbeda. Bagi saya, tidak mutlak diperlukan gelar ahli gizi untuk menduduki posisi Kepala Badan Gizi Nasional. Yang paling dibutuhkan justru adalah kemampuan memimpin dan mengelola organisasi negara dengan baik.

Pemikiran ini muncul dari sebuah percakapan yang pernah saya alami dengan seorang teman aktivis. Beliau adalah sosok yang dibesarkan dan ditempa dalam organisasi ekstra kampus, dengan fokus perjuangan yang sangat spesifik. Beliau menasihati saya agar sebaiknya seseorang memusatkan perhatian pada satu bidang saja, sebagaimana dirinya yang mengabdikan diri sepenuhnya untuk memperjuangkan reforma agraria dan nasib petani. Beliau berkata, agar tulisan dan perjuangan kita berbobot, hendaknya kita hanya berbicara tentang hal yang benar-benar dikuasai secara mendalam.

Saya tidak sedikit pun membantah nasihat tersebut. Itu adalah sebuah kebenaran yang sangat berharga, namun saya menyadari bahwa kebenaran itu berlaku secara spesifik bagi jalan perjuangan yang dipilihnya. Bagi saya yang menempuh pendidikan di bidang manajemen, pola pikir yang dibentuk justru sebaliknya kami dilatih untuk memahami berbagai aspek kehidupan organisasi. Ilmu manajemen mengajarkan kita untuk melihat sesuatu secara utuh mulai dari input atau sumber daya yang dimiliki, proses atau cara mengolahnya, output atau hasil yang diharapkan, hingga evaluasi untuk memastikan tujuan tercapai. Cara pandang inilah yang kemudian membawa saya pada kesimpulan tentang kualifikasi seorang pemimpin lembaga strategis seperti Badan Gizi Nasional.

Memang, pengetahuan tentang gizi itu penting, namun pengetahuan itu bisa didapatkan dan dijalankan oleh para staf ahli, direktur teknis, maupun tenaga profesional yang memang bergelar ahli gizi. Tugas utama seorang pemimpin bukanlah menghitung takaran zat gizi atau merumuskan menu makanan sehat secara teknis. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa seluruh sumber daya yang ada dapat dijalankan dengan tertib, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan. Di sinilah peran ilmu kepemimpinan dan manajemen menjadi jauh lebih krusial.

Seorang pemimpin yang baik wajib menguasai berbagai aspek manajemen yang menentukan keberhasilan organisasi:

Pertama, manajemen konflik. Di dalam sebuah lembaga besar pasti ada perbedaan pendapat, kepentingan, maupun dinamika internal. Seorang pemimpin harus mampu meredam perselisihan dan menyatukan visi agar tidak terjadi perpecahan yang menghambat kinerja.

Kedua, manajemen keuangan. Ini adalah nyawa dari setiap program negara. Pemimpin harus paham bagaimana uang negara direncanakan, dialokasikan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan. Ketidakmampuan mengelola keuangan adalah awal mula terjadinya pemborosan hingga korupsi.

Ketiga, manajemen distribusi dan rantai pasokan (supply chain). Program Makan Bergizi Gratis tidak akan berhasil jika makanan yang disiapkan tidak sampai ke tangan anak-anak di daerah terpencil, atau jika kualitasnya menurun di tengah jalan. Dibutuhkan kemampuan mengatur jalur logistik yang luas dan kompleks, bukan sekadar memahami kandungan nutrisi.

Keempat, manajemen sumber daya manusia dan disiplin. Seorang pemimpin harus mampu memilih orang yang tepat, memberikan tugas yang jelas, dan menegakkan aturan agar seluruh jajaran bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab.

Berdasarkan kerangka berpikir inilah saya mengkritik kinerja Dadan Hindayana semasa menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kritik saya bukanlah karena beliau bukan seorang ahli gizi, melainkan karena terlihat jelas ketidakmampuannya dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial tersebut. Alih-alih berjalan tertib, pengelolaan lembaga tersebut justru terlihat amburadul, tidak terstruktur, dan banyak menimbulkan pertanyaan publik. Jika seorang pemimpin tidak menguasai dasar-dasar pengelolaan organisasi, maka betapapun bagusnya para ahli di bawahnya, program tersebut akan tetap berjalan semrawut, tidak efisien, dan rentan disalahgunakan.

Jadi posisi pemimpin adalah posisi yang mengatur, bukan posisi yang mengerjakan secara teknis. Ahli gizi dibutuhkan sebagai pelaksana teknis dan penasihat, namun pemimpin yang menguasai manajemen dan kepemimpinanlah yang menjadi kunci agar program mulia tersebut benar-benar mencapai tujuannya. Jadi, tidak ada salahnya jika seorang lulusan manajemen atau hukum memimpin badan semacam ini, asalkan ia memahami cara mengatur, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan setiap langkah yang diambil. Sebaliknya, meskipun seseorang adalah ahli gizi terkemuka, jika ia tidak mampu mengelola organisasi dan mengendalikan aliran sumber daya, maka ia belum tentu layak memimpin sebuah lembaga sebesar Badan Gizi Nasional. 

Kekuasaan Yang Tidak Tunduk Terhadap Rakyat Tak Bisa Hidup Di Era Presiden Prabowo

Arah Baru  Indonesia

Penulis: Indria Febriansyah, S.E., M.H.

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Sejarah politik bangsa ini mencatat bahwa setiap peralihan kekuasaan sering kali diikuti oleh pergeseran keseimbangan kekuatan, namun jarang yang sejelas dan setegas apa yang sedang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jika kita merangkai berbagai peristiwa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir mulai dari pergantian struktur jabatan strategis, penegakan hukum yang menjerat pejabat tinggi, hingga respons terhadap dinamika sosial dan politik terlihat jelas sebuah pola yang terstruktur. Bukan sekadar pergantian orang, melainkan sebuah langkah strategis yang menandakan dimulainya “perang terbuka” terhadap kelompok, sistem, dan perilaku yang dianggap telah melupakan hakikat kekuasaan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan setiap pemegang jabatan wajib tunduk pada kepentingan bersama, bukan pada kelompok atau loyalitas pribadi.

Pergantian Struktur: Menata Arah Kekuasaan Sesuai Amanah Baru

Salah satu langkah awal yang menunjukkan arah politik ini adalah penataan kembali lembaga-lembaga strategis negara, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2026. Pergantian posisi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Luhut Binsar Pandjaitan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono bukan sekadar urusan administrasi atau penyesuaian nomenklatur kabinet. Secara politis, ini adalah penegasan bahwa proyek-proyek strategis nasional harus dikelola dalam kerangka visi pemerintahan yang baru, bukan lagi kelanjutan dari kepentingan kelompok tertentu. Seperti yang dikatakan filsuf politik Niccolò Machiavelli dalam karyanya The Prince, “Setiap perubahan membuka jalan bagi perubahan lain.” Pergantian ini menjadi pintu awal untuk memastikan bahwa pengelolaan aset negara tidak lagi terikat pada loyalitas masa lalu, melainkan berlandaskan akuntabilitas dan pelayanan publik.

Penegakan Hukum: Memutus Rantai Kekebalan Kekuasaan

Langkah yang paling keras dan nyata terlihat dari jalannya penegakan hukum yang menjerat sejumlah pejabat tinggi yang sebelumnya dikenal sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan sebelumnya. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, ditahan oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 atas dugaan korupsi dalam program strategis. Tak lama kemudian, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang juga merupakan bagian dari jajaran pejabat yang diangkat pada periode sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.

Peristiwa ini memiliki makna yang sangat dalam. Selama bertahun-tahun, tumbuh persepsi di masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang merasa memiliki kekebalan hukum karena kedekatan politik. Namun, teori kekuasaan yang dikemukakan filsuf Prancis Michel Foucault mengajarkan bahwa “kekuasaan hanya sah jika ia dapat dipertanggungjawabkan.” Ketika kelompok ini merasa berani menyalahgunakan wewenang karena mengandalkan jaringan perlindungan, mereka lupa bahwa legitimasi kekuasaan tidak abadi. Penangkapan mereka bukanlah balas dendam politik, melainkan penegasan prinsip bahwa tidak ada satu pun jabatan atau hubungan yang dapat melindungi seseorang dari konsekuensi jika merugikan negara dan rakyat. Ini adalah pukulan keras terhadap budaya di mana jabatan dianggap sebagai milik pribadi dan alat untuk memperkaya diri. 

Membela Marwah dan Nilai: Menjaga Keutuhan Sosial

Perang terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang tidak hanya berlangsung di ranah birokrasi, tetapi juga dalam menjaga keutuhan sosial dan martabat masyarakat. Hal ini terlihat dari sikap hukum yang diambil oleh Ikatan Keluarga Minang (IKM) yang melaporkan pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda ke Bareskrim Polri pada 26 Mei 2026. Laporan ini didasari oleh pernyataan yang dianggap merendahkan dan bermuatan SARA.

Filsuf Jerman Immanuel Kant pernah menegaskan, “Manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar alat.” Pernyataan yang menyebut kelompok masyarakat sebagai “barbar” mencerminkan sikap arogan yang menganggap diri lebih tinggi dan berhak merendahkan orang lain sikap yang sering kali tumbuh subur di kalangan mereka yang merasa memiliki kekuasaan atau pengaruh. Dukungan terhadap langkah hukum ini menunjukkan bahwa pemerintahan dan elemen masyarakat tidak akan membiarkan kekuasaan suara atau pengaruh digunakan untuk melukai martabat sesama warga negara. Ini adalah bagian dari perang yang sama: melawan setiap bentuk kekuasaan yang tidak menghormati kemanusiaan dan keberagaman yang menjadi fondasi bangsa.

Dinamika Politik Pasca-Kekuasaan: Menguji Orientasi

Di tengah berbagai peristiwa tersebut, muncul pula dinamika baru dengan rencana kunjungan keliling mantan Presiden Joko Widodo mulai Juni 2026. Meskipun disampaikan sebagai kunjungan silaturahmi, langkah ini menimbulkan pertanyaan politik apakah ini upaya untuk tetap mempertahankan pengaruh, atau sekadar perjalanan pribadi? Dalam konteks pergeseran kekuasaan yang sedang terjadi, hal ini menjadi ujian bagi semua pihak. Sebagaimana kata bijak filsuf Yunani Aristoteles, “Manusia adalah makhluk politik, tetapi kekuasaan yang telah berakhir harus tahu tempatnya.”

Dalam sistem demokrasi, masa jabatan memiliki batas. Ketika seseorang telah selesai memegang amanah, pengaruhnya harus disesuaikan dengan peran sebagai warga negara biasa, bukan lagi sebagai kekuatan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan yang sah. Apapun tujuannya, peristiwa ini memperjelas garis batas bahwa kekuasaan hari ini berada di tangan mereka yang mendapatkan mandat rakyat, dan setiap gerakan politik harus tunduk pada aturan main demokrasi dan kepentingan umum.

Arah Menuju Kekuasaan yang Berdaulat pada Rakyat

Merangkai seluruh fakta dan dinamika ini, dapat disimpulkan bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah sekadar persaingan antar-kelompok. Ini adalah sebuah perjuangan untuk menegakkan kembali prinsip dasar negara bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dilaksanakan berdasarkan undang-undang, dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan sinyal yang tegas masa di mana ada kelompok yang merasa berkuasa melebihi hukum dan kepentingan bersama telah berakhir.

Perang ini tidak ditujukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memulihkan. Seperti yang diingatkan filsuf Inggris John Locke, “Tujuan utama kekuasaan politik adalah melindungi hak-hak rakyat.” Ketika kekuasaan berbalik arah dan justru menjadi alat penindasan atau pengayaan diri, maka sudah menjadi kewajiban untuk meluruskannya kembali. Penegakan hukum terhadap pejabat yang korup, penataan lembaga yang strategis, dan pembelaan terhadap martabat masyarakat adalah langkah-langkah untuk memastikan bahwa ke depannya, setiap pemegang jabatan mengerti satu hal yang mutlak kekuasaan yang tidak tunduk pada rakyat, pada akhirnya akan runtuh dengan sendirinya.

 

Menakar Kejumawahan Mantan Pimpinan BGN: Ketika Kekuasaan Membuat Lupa Diri

 

Opini Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia 

Dunia hukum dan pemerintahan Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit yang menguji kepercayaan publik. Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan dan menahan tiga pimpinan tertinggi Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala BGN Dadan Hindayana, beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis. Dari pengungkapan penyidik, terungkap bahwa praktik penyimpangan dilakukan secara terstruktur, di mana titik layanan makanan justru diberikan kepada yayasan-yayasan yang tidak memenuhi syarat dan memiliki keterkaitan keluarga atau kerabat dekat para petinggi tersebut. Dana yang seharusnya dinikmati jutaan anak bangsa justru dialihkan menjadi sumber keuntungan pribadi, dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai angka triliunan rupiah.

Namun, di balik besarnya nilai kerugian itu, ada satu hal yang lebih berbahaya dan memprihatinkan sikap batin yang melandasi tindakan mereka. Dari berbagai fakta yang terungkap, tampak jelas bahwa para pimpinan ini tidak bertindak karena ketidaktahuan, melainkan didorong oleh rasa percaya diri yang berlebihan hingga melampaui batas kewajaran. Mereka hidup dalam ilusi yang kuat merasa memiliki jaringan perlindungan dari kalangan orang-orang berpengaruh, merasa posisinya tak tergoyahkan, dan yakin bahwa hukum tidak akan pernah mampu menjangkau mereka. Inilah puncak dari kejumawahan yang membutakan akal sehat.

Keyakinan buta inilah yang akhirnya membuat mereka berani melanggar batas hingga mengkhianati amanah yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program yang digagas sebagai upaya mulia untuk memulihkan kualitas gizi generasi penerus justru dijadikan ladang mencari keuntungan semata. Bagi mereka, kedekatan kekuasaan dan nama besar dianggap sebagai tameng yang mampu menutupi segala kesalahan, sehingga mereka merasa bebas bertindak sewenang-wenang tanpa rasa takut atau rasa bersalah.

Sikap yang mencerminkan penyakit hati ini semakin terlihat jelas dari reaksi yang ditunjukkan oleh salah satu tersangka, Sony Sonjaya, sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka. Alih-alih merenung dan melakukan introspeksi diri, ia justru sibuk membangun narasi untuk memutarbalikkan fakta. Melalui surat yang ditulisnya dan diunggah ke media sosial, ia seolah memosisikan diri sebagai korban, bahkan menuduh ada pihak-pihak yang “gila jabatan” berusaha menjatuhkannya. Ia tampak enggan mengakui bahwa tindakannya adalah bentuk kejahatan yang dalam pandangan masyarakat jauh lebih tercela dibandingkan kejahatan biasa. Jika perampok hanya mengambil harta sekali waktu, maka koruptor semacam ini telah merampas hak dasar anak-anak Indonesia untuk tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang layak.

Namun, ilusi kebal hukum yang selama ini mereka bangun perlahan mulai runtuh. Di tengah tekanan penyidikan yang semakin mendalam, Sony Sonjaya kemudian mengubah sikapnya dan menyatakan kesediaan untuk mengajukan diri sebagai saksi kerja sama atau justice collaborator. Melalui kuasa hukumnya, ia menyatakan siap membuka nama-nama pihak lain yang diduga terlibat, baik dari lingkungan eksekutif maupun legislatif. Langkah ini memperlihatkan satu kebenaran yang tak terbantahkan benteng perlindungan yang mereka anggap kokoh ternyata rapuh. Saat jeruji besi mulai terasa di depan mata, mereka yang merasa paling kuat dan paling dilindungi justru menjadi yang pertama membuka rahasia, semata-mata demi menyelamatkan diri sendiri.

Fenomena ini menjadi cermin penting bagi seluruh elemen bangsa. Kejumawahan dan rasa kebal hukum adalah penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada korupsi itu sendiri. Ia tumbuh subur ketika seseorang lupa bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak milik. Ia muncul ketika seseorang merasa kedudukannya lebih tinggi daripada aturan dan kepentingan rakyat. Seperti ungkapan bijak yang sering kita dengar, “ikan busuk dimulai dari kepalanya” ketika pucuk pimpinan sudah terkontaminasi, maka seluruh sistem di bawahnya pun akan ikut rusak.

Kini, kasus ini menjadi ujian berat bagi penegak hukum dan pemerintahan. Kejaksaan Agung harus membuktikan bahwa upaya menjadi saksi kerja sama ini bukan sekadar akal-akalan untuk meringankan hukuman, melainkan sarana untuk membongkar habis seluruh jaringan yang terlibat. Tidak boleh ada kompromi, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak peduli seberapa tinggi jabatan atau seberapa luas pengaruhnya.

Bagi Presiden Prabowo Subianto, kasus ini menjadi pengingat yang sangat jelas kekuasaan harus dijaga dari orang-orang yang terjangkit rasa kejumawahan. Mereka yang merasa dilindungi dan kebal hukum justru merupakan ancaman terbesar bagi keberhasilan pemerintahan. Rakyat Indonesia sedang mengawasi, menuntut satu kepastian bahwa hukum berlaku sama bagi siapa saja, bahwa amanah tidak boleh dikhianati, dan bahwa masa depan anak bangsa tidak boleh diperjualbelikan oleh mereka yang haus kekuasaan dan harta.

Di Balik Vonis dan Peringatan: Menyimak Pernyataan Emanuel Ebenezer

 

Oleh: Indria Febriansyah

Konferensi pers yang digelar pasca-sidang putusan yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara terhadap Emanuel Ebenezer memunculkan perhatian tersendiri di tengah masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Emanuel tidak hanya berbicara mengenai kasus yang menimpanya, tetapi juga menyampaikan peringatan yang dianggap cukup serius dan mendalam, terutama yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan agar Presiden berhati-hati dalam memilih dan menilai siapa saja yang menjadi rekan atau pendampingnya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurut apa yang disampaikannya, telah terbentuk sebuah konsolidasi kekuatan besar yang dinyatakan sudah final, dan hanya sedang menunggu momentum yang tepat untuk bergerak. Momentum yang dimaksud dikaitkan dengan pergerakan nilai tukar dolar yang cenderung meningkat dan potensi pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Situasi ekonomi tersebut dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk menunggangi kemarahan masyarakat, sehingga menimbulkan gejolak sosial dan politik. Emanuel menyebut bahwa kelompok yang dimaksud berasal dari kalangan civil society atau masyarakat sipil, meskipun ia tidak menyebutkan nama secara eksplisit.

Namun, petunjuk yang disampaikan dianggap cukup jelas. Ia memberikan contoh kelompok yang dinilai memiliki basis pendukung yang setia dan militan, yakni kelompok yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab serta kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut pandangannya, kedua kekuatan ini justru perlu didekati dan dirangkul oleh Presiden Prabowo, bukan dijauhi.

Jika ditelaah lebih lanjut dan dikaitkan dengan dinamika politik yang berkembang, pernyataan tersebut mengundang berbagai tafsir. Berdasarkan teori analisis konflik politik dan aliansi strategis, seringkali kekuatan yang dianggap berpotensi menjadi penyeimbang justru memiliki sejarah persaingan dengan tokoh-tokoh kunci di lingkungan kekuasaan saat ini. Sebagai contoh, tercatat adanya persaingan dan ketidaksepakatan yang cukup tajam antara Habib Rizieq Shihab dengan Luhut Binsar Pandjaitan, salah satu tokoh berpengaruh dalam pemerintahan. Sementara itu, PDIP juga diketahui memiliki dinamika hubungan yang tidak selalu harmonis dengan Partai Demokrat serta dengan mantan Presiden Joko Widodo.

 

Hal ini memunculkan pertanyaan apakah petunjuk yang disampaikan Emanuel tersebut merupakan gambaran dari sebuah diskusi atau informasi yang memang diketahuinya secara mendalam? Seperti prinsip yang sering dipegang, Wallahu a’lam bis shawab hanya Tuhan Yang Maha Mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Namun, pernyataan ini menjadi salah satu tanda bahwa peta politik nasional saat ini masih sangat dinamis dan memiliki banyak lapisan kepentingan.

Di tengah berbagai spekulasi dan kemungkinan yang berkembang, Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia mengambil sikap yang tegas. Kami menyatakan akan terus menggalang kekuatan dan persatuan di kalangan rakyat untuk berdiri bersama Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini diambil untuk bersama-sama memerangi segala bentuk praktik yang merugikan kepentingan umum, termasuk apa yang disebut sebagai praktik ekonomi serakah atau yang sering disebut sebagai kajim serakahnomic sistem yang dianggap hanya menguntungkan segelintir pihak dan membebani masyarakat luas. Kami percaya bahwa persatuan rakyat adalah kekuatan utama untuk menjaga stabilitas dan mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan seluruh bangsa.

Refleksi Hari Lahir Pancasila: Kedaulatan Negara dan Panggilan Perubahan Haluan Tamansiswa

 

Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.

Alumni Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Pendiri & Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Setiap tanggal 1 Juni, kita memperingati hari lahir dasar negara kita, Pancasila. Tahun 2026 ini, pidato Presiden Prabowo Subianto di momen yang sakral ini bukan sekadar amanat kenegaraan biasa, melainkan seruan sejarah yang bergema keras, menembus ruang dan waktu, seolah berbicara langsung kepada setiap elemen bangsa, termasuk kita keluarga besar Tamansiswa. Di hadapan seluruh rakyat Indonesia, Presiden menegaskan satu hal yang sangat mendasar namun sering kita lupakan "Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya, memiliki sumber daya alam melimpah ruah mulai dari nikel, emas, tembaga, hasil bumi, hingga kekayaan laut namun kita masih saja bergantung pada bangsa lain. Ini tidak boleh berlanjut. Kedaulatan dan kemandirian tidak akan jatuh dari langit, melainkan harus dipetik dengan kerja keras, kebijakan yang tepat, dan kekuatan politik yang kokoh di dalam negeri."

Bagi saya, sebagai anak Tamansiswa yang telah menelusuri sejarah lahirnya gerakan ini, mengkaji pemikiran luhur Ki Hadjar Dewantara, hingga melihat pasang surut perjalanan organisasi ini hingga hari ini, pesan Presiden ini adalah cermin besar yang harus kita tatap dalam-tatap. Jika sebuah negara yang dikaruniai Tuhan begitu banyak kekayaan alam saja masih merasa khawatir, masih berjuang keras mengokohkan kemandirian, dan harus bertarung habis-habisan meraih kedaulatannya melalui jalur politik dan kebijakan, lantas bagaimana dengan kita? Sebuah gerakan pemikiran, pendidikan, dan kebudayaan yang lahir dari darah perjuangan kemerdekaan, yang tidak memiliki tambang emas atau ladang minyak, apakah kita boleh diam saja?

Presiden Prabowo mengingatkan kita satu hukum sejarah yang abadi: Kebijakan lahir dari arus kemenangan kekuatan politik. Tidak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat, tidak ada arah pembangunan yang berpihak pada kedaulatan, jika kekuatan politik tidak berada di genggaman tangan kita. Segala gagasan besar, segala cita-cita mulia, hanya akan menjadi tulisan indah di atas kertas jika kita tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah, memilih pemimpin, dan menentukan kebijakan yang berlaku di tanah air. Inilah pelajaran berat yang kini dipahami oleh negara kita. Dan inilah pelajaran paling mahal yang harus segera dipahami oleh Tamansiswa.

Menelusuri sejarah, Ki Hadjar Dewantara mendirikan Tamansiswa pada tahun 1922 bukan semata-mata sebagai lembaga pendidikan biasa. Beliau mendirikan "Taman Siswa" sebagai benteng perlawanan budaya dan intelektual saat bangsa ini sedang dijajah, saat suara rakyat dibungkam, dan saat kebijakan pemerintah kolonial sama sekali mematikan potensi anak bangsa. Pemikiran "Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani" bukanlah sekadar semboyan pendidikan, melainkan filosofi kepemimpinan dan kemandirian. Bapak Pendiri kita mengajarkan bahwa bangsa ini harus punya daya pikir sendiri, punya daya cipta sendiri, dan berdaulat dalam budaya dan pengetahuannya. Beliau sadar betul, bahwa kemerdekaan politik takkan ada artinya jika kita masih dijajah dalam pikiran dan kebudayaan.

Namun, kini kita berada di tahun 2026. Indonesia sudah merdeka. Negara sedang bergerak cepat membangun kekuatan mandirinya. Tapi bagaimana dengan Tamansiswa?

Dengan jujur dan sedih hati, sebagai orang yang lahir, besar, dan mengabdi di sini, saya melihat gejala yang mengkhawatirkan. Kita sering merasa cukup hanya dengan menjadi "pengamat sejarah", merasa bangga dengan masa lalu yang gemilang, namun lupa merawat masa depan. Kita sering merasa bahwa Tamansiswa cukup hanya mengajar, cukup hanya mencetak murid, cukup hanya menjaga gedung dan warisan budaya. Kita merasa politik itu kotor, kita merasa kekuasaan itu bukan urusan kita, lalu kita mundur ke dalam "kandang kerbau" kita sendiri.

Lihatlah kenyataan pahitnya: Negara saja yang kaya raya harus berjuang keras berebut pengaruh agar kebijakannya berpihak pada rakyat. Lalu Tamansiswa yang kekayaan utamanya hanya warisan pemikiran, budaya, dan semangat juang—apa yang akan terjadi jika kita diam? Jawabannya sudah tertulis jelas di papan sejarah: Tidak ada satu pun yang akan menangisi kehancuran Tamansiswa jika kita runtuh. Tidak ada negara lain yang akan menolong kita, tidak ada kekuatan asing yang akan memelihara warisan Ki Hadjar Dewantara, dan tidak ada kekuatan politik lain yang akan memikirkan kelangsungan cita-cita kita jika kita sendiri tidak memegang kendali.

Ini adalah realita keras yang harus kita hadapi. Seperti negara yang kini berbenah, Tamansiswa juga harus mengubah arah kebijakan dasarnya. Kita harus menyadari bahwa keberlangsungan dan kejayaan Tamansiswa ke depan sangat bergantung pada bagaimana kita merebut kembali posisi pemegang kebijakan, baik di dalam tubuh organisasi sendiri maupun di kancah perjuangan bangsa yang lebih luas. Kita tidak boleh lagi menjadi organisasi yang hanya "mengikuti arus", melainkan harus menjadi kekuatan politik budaya yang menciptakan arus.

Apa artinya berpolitik bagi Tamansiswa? Berpolitik dalam arti sejati menurut Ki Hadjar Dewantara adalah "menyusun kehidupan bersama demi kesejahteraan umum". Berpolitik artinya kita harus hadir dan bersuara dalam penentuan arah pendidikan nasional. Berpolitik artinya kader-kader kita harus berani maju memimpin, berani mengusung gagasan, dan berani duduk di meja pengambil keputusan, baik di pemerintahan, di lembaga legislatif, maupun di berbagai institusi strategis bangsa. Jika kita absen dari panggung politik dan kebijakan, maka jangan heran jika sistem pendidikan nasional, arah kebudayaan, dan pola pikir bangsa makin jauh dari jiwa Tamansiswa.

Jika negara bertekad memproses kekayaan alamnya sendiri agar nilainya maksimal di tangan sendiri, maka Tamansiswa pun harus bertekad mengelola kekayaan pemikirannya sendiri agar nilainya dirasakan oleh bangsa ini. Kita tidak boleh lagi membiarkan warisan pemikiran Ki Hadjar Dewantara hanya dikutip orang lain, diambil intinya, lalu kita sendiri terpinggirkan. Kita harus berubah arah: dari sekadar pewaris sejarah menjadi penentu kebijakan masa depan. Kita harus membangun kekuatan politik organisasi yang kokoh, mandiri, dan berdaulat. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil di tubuh Tamansiswa lahir dari kemenangan gagasan yang segar, relevan, dan berani menjawab tantangan zaman, bukan sekadar kebiasaan lama yang sudah usang.

Tantangan Indonesia ke depan adalah menjadi bangsa yang berdaulat dan mandiri. Tantangan Tamansiswa ke depan adalah apakah kita bisa menjadi kekuatan utama yang melahirkan manusia-manusia berdaulat itu, ataukah kita menjadi saksi bisu sejarah yang akhirnya dilupakan?

Pidato Presiden Prabowo adalah cermin dan peringatan. Kekayaan saja tidak menjamin kedaulatan, kecuali dikelola dengan politik yang benar dan kerja keras yang nyata. Begitu pula Tamansiswa. Warisan pemikiran yang agung saja tidak menjamin keabadian gerakan ini, kecuali kita berani berpolitik, berani memegang kendali kebijakan, dan berani berjuang agar arah pergerakan ini selalu berada di jalur kemenangan.

Sebagai alumni Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan pembawa amanah Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, saya mengajak seluruh keluarga besar Tamansiswa Mari kita ambil makna Hari Lahir Pancasila ini sebagai titik balik. Mari kita berhenti merasa cukup hanya menjadi "lembaga kenangan". Mari kita berubah haluan, merebut kembali posisi strategis dalam penentuan kebijakan, dan membangun kekuatan politik organisasi yang mandiri. Karena percayalah, jika Tamansiswa hancur atau redup, tak ada satu pun yang akan menangisi kita. Maka, mari kita menang dan berjaya, agar cita-cita Ki Hadjar Dewantara untuk mencerdaskan dan memerdekakan bangsa tetap hidup, tumbuh, dan mewujudkan kemuliaan di bumi Indonesia.

Tamansiswa Mulya!