Warisan Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit dan Relevansinya terhadap Struktur Pemerintahan Indonesia Modern

“Warisan Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit dan Relevansinya terhadap Struktur Pemerintahan Indonesia Modern”

Oleh: Indria Febriansyah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dan relevansi sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit terhadap sistem pemerintahan Republik Indonesia masa kini. Dengan menggunakan pendekatan historis-deskriptif dan analisis kualitatif terhadap sumber-sumber primer seperti Negarakertagama dan Pararaton, serta literatur modern dari para sejarawan Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi, konsep persatuan Nusantara, dan prinsip musyawarah yang diterapkan pada masa Majapahit memberikan landasan konseptual bagi sistem pemerintahan demokratis dan desentralisasi yang dianut Indonesia. Warisan ideologis Majapahit, seperti semangat Bhinneka Tunggal Ika, juga terbukti menjadi fondasi integrasi nasional dalam konteks negara kesatuan modern.

Kata Kunci: Majapahit, Pemerintahan, Indonesia Modern, Bhinneka Tunggal Ika, Desentralisasi.

Bab I – Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kerajaan Majapahit (1293–1527 M) dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit berhasil menyatukan wilayah yang luas dari Sumatra hingga Papua. Konsep kesatuan wilayah yang dikenal sebagai “Nusantara” merupakan cikal bakal gagasan negara kesatuan Indonesia. Selain itu, sistem birokrasi Majapahit yang terorganisir dengan baik menjadi salah satu warisan penting dalam pembentukan sistem pemerintahan modern Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemerintahan dan administrasi Kerajaan Majapahit berjalan?
2. Apa bentuk warisan sistem pemerintahan Majapahit terhadap sistem pemerintahan Indonesia modern?
3. Bagaimana nilai-nilai ideologis Majapahit berkontribusi terhadap pembentukan identitas nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

• Mendeskripsikan struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit.
• Menganalisis pengaruh sistem Majapahit terhadap pemerintahan Republik Indonesia.
• Mengidentifikasi nilai-nilai Majapahit yang masih relevan dalam tata kelola pemerintahan saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman sejarah politik Nusantara dan menjadi dasar konseptual bagi penguatan nilai-nilai kebangsaan dan tata kelola pemerintahan yang berakar pada sejarah Indonesia sendiri.

Bab II – Tinjauan Pustaka

Kajian ini mengacu pada karya klasik seperti Negarakertagama (Prapanca, 1365), serta interpretasi modern oleh sejarawan seperti Coedès (1968) dan M.C. Ricklefs (1993), yang menekankan konsep mandala dalam struktur politik Majapahit. Penelitian oleh Supomo (1984) juga menunjukkan adanya kesamaan struktur antara birokrasi Majapahit dan sistem administratif Indonesia modern, terutama dalam konteks desentralisasi dan pembagian kekuasaan.

Bab III – Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur historis. Sumber data meliputi naskah kuno, prasasti, dan hasil penelitian akademik kontemporer. Analisis dilakukan dengan teknik interpretatif untuk menemukan hubungan ideologis dan struktural antara Majapahit dan pemerintahan Indonesia modern.

Bab IV – Pembahasan

4.1 Struktur Pemerintahan Majapahit

Sistem pemerintahan Majapahit bersifat monarki terpusat dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Namun, kerajaan juga memiliki struktur administratif hierarkis — seperti rakryan, patih, dan adipati — yang menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Model ini menyerupai sistem desentralisasi administratif yang diterapkan dalam pemerintahan daerah Indonesia saat ini.

4.2 Konsep Persatuan dan Nasionalisme Awal

Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada mencerminkan cita-cita politik integratif yang sejalan dengan semangat “Bhinneka Tunggal Ika”. Ungkapan ini, yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu,” diadaptasi menjadi semboyan resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan kesinambungan nilai ideologis dari Majapahit ke era modern.

4.3 Relevansi dengan Pemerintahan Modern

Prinsip-prinsip pemerintahan Majapahit seperti:

• Musyawarah dalam pengambilan keputusan,
• Sistem pemerintahan berjenjang, dan
• Konsep kesatuan wilayah

masih tampak dalam struktur pemerintahan Indonesia saat ini, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan berbasis nilai kebersamaan dan persatuan.

Bab V – Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Kerajaan Majapahit memberikan warisan penting dalam pembentukan sistem pemerintahan Indonesia modern, baik secara struktural maupun ideologis. Semangat persatuan, desentralisasi administratif, dan nilai kebersamaan yang dianut Majapahit menjadi dasar konseptual bagi pemerintahan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial.

5.2 Saran

Penelitian lebih lanjut dapat menelusuri hubungan antara sistem hukum Majapahit dan hukum adat Indonesia modern, serta implikasi historisnya terhadap pembentukan hukum nasional.

Daftar Pustaka

1. Prapanca. Negarakertagama. 1365 M.
2. Coedès, G. (1968). The Indianized States of Southeast Asia. University of Hawaii Press.
3. Ricklefs, M.C. (1993). A History of Modern Indonesia since c.1200. Macmillan.
4. Supomo, S. (1984). Sistem Pemerintahan Tradisional di Nusantara. UI Press.
5. Slamet Muljana. (1979). Negara Kertagama dan Tafsir Sejarahnya. Balai Pustaka.
6. Pigeaud, Th. (1960). Java in the 14th Century: A Study in Cultural History. The Hague: Martinus Nijhoff.