Kabinet Prabowo dan Ironi Loyalis Jokowi

Opini Publik: Indria Febriansyah.

Dalam sejarah politik Indonesia, tak pernah ada masa seaneh ini — ketika arus perubahan begitu kencang, namun bayang-bayang masa lalu masih menempel di dinding kekuasaan. Kabinet Prabowo yang diharapkan menjadi tonggak baru keberanian dan ketegasan ternyata masih menyisakan wajah-wajah lama, para loyalis Jokowi yang dulu hidup dari logika pencitraan dan jaringan kekuasaan lama.

Kini hasilnya mulai tampak di depan mata: mereka justru menjadi menteri dengan kinerja terendah.

Raja Juli Antoni, Bahlil Lahadalia, bahkan beberapa nama lain yang dulu dielu-elukan sebagai “penggerak pembangunan”, kini terjerembab di dasar survei publik. Rakyat menilai — dan penilaian itu jujur: kinerja mereka lesu, tak punya arah, kehilangan denyut rakyat.

Ironi ini bukan sekadar statistik. Ia adalah cermin dari sebuah sistem politik yang terlalu lama menyembah loyalitas daripada kompetensi. Di bawah Jokowi, banyak pejabat tumbuh bukan karena kerja keras, tapi karena kepatuhan. Mereka dilatih untuk berkata “siap,” bukan untuk berpikir kritis; mereka dibesarkan bukan oleh ide, tapi oleh citra. Dan ketika rezim berganti, kemampuan itu terbongkar — kosong.

Kabinet Prabowo, yang seharusnya menjadi simbol rekonstruksi nasional dan keberanian menempuh jalan baru, kini menanggung beban politik warisan: para menteri yang masih bermental penjilat istana lama.

Rakyat melihat, dan kecewa. Sebab di saat negara membutuhkan terobosan, mereka sibuk mempertahankan gaya lama — rapat, seremoni, pidato tanpa makna.

Bandingkan dengan mereka yang tumbuh dari semangat baru: Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Teddy Indra Wijaya di Sekretariat Kabinet, dan Muhaimin Iskandar sebagai Menko PM — tiga sosok dengan kinerja tertinggi versi survei PR Politik Indonesia.

Mereka bukan sekadar menjalankan tugas; mereka menggerakkan arah.

Mereka tidak hanya loyal kepada presiden, tapi juga kepada amanat rakyat dan Pancasila.

Inilah paradoks yang sedang kita saksikan:

Bahwa yang dulu dielu-elukan karena setia, kini tumbang karena tak mampu bekerja.

Bahwa yang dulu dicap lawan, justru kini menunjukkan keberanian dan kejelasan arah.

Gerakan rakyat harus peka terhadap tanda zaman ini.

Kita tidak boleh lagi menilai pejabat dari siapa yang mereka bela, tapi dari apa yang mereka hasilkan.

Kita harus mendukung lahirnya birokrat pejuang, bukan penjilat; teknokrat berani, bukan pelayan kepentingan lama.

Loyalitas tanpa kinerja adalah bentuk pengkhianatan terselubung.

Dan di bawah langit republik ini, pengkhianatan terhadap rakyat adalah dosa terbesar.

Maka biarlah survei ini menjadi cambuk sejarah —

bahwa era baru tak lagi menuntut kesetiaan buta, tapi keberanian bekerja untuk rakyat.

Karena rakyat sudah muak dengan pejabat yang pandai tersenyum di depan kamera,

namun gagap saat dihadapkan pada persoalan bangsa.

Prabowo boleh memimpin pemerintahan,

tapi rakyatlah yang akan menilai siapa yang benar-benar bekerja,

dan siapa yang sekadar menumpang hidup dari sisa kejayaan masa lalu.