Bahasa Ibu Sebagai Dasar Nalar Anak: Kritik terhadap Kebijakan Guru SD Wajib Bisa Bahasa Inggris

Oleh: Indria Febriansyah.

Pendahuluan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah Menteri Abdul Mu’ti telah mengumumkan kebijakan baru: bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dasar (SD) mulai tahun 2027, dan guru kelas SD harus bisa mengajarkannya. Kebijakan ini dimaksudkan agar anak Indonesia sejak dini memiliki kemampuan komunikasi global.

Namun, di balik semangat globalisasi tersebut, muncul kritik mendasar. Kebijakan ini berpotensi membebani guru SD secara tidak proporsional, menggeser fokus pendidikan dasar dari penguatan bahasa Indonesia dan nalar berpikir logis, serta mengabaikan esensi pendidikan dasar sebagai pondasi literasi, karakter, dan nalar berpikir anak.

1. Beban Guru SD yang Sudah Terlalu Luas

Guru kelas di sekolah dasar bukanlah spesialis satu bidang, melainkan pengajar multi-disiplin yang harus menguasai berbagai kompetensi: membaca, menulis, berhitung, pendidikan karakter, sains dasar, sosial, seni, bahkan bimbingan perilaku.

Menambahkan kewajiban untuk menguasai bahasa Inggris dan mengajarkannya secara profesional berarti menambah beban kompetensi yang tidak realistis.

Guru SD seharusnya diposisikan sebagai fasilitator perkembangan anak, bukan polivalen akademik. Jika Kemendikdasmen menganggap bahasa Inggris penting, solusinya bukan menambah beban guru kelas, melainkan menyediakan guru bahasa Inggris khusus di SD sebagaimana model ideal di jenjang SMP dan SMA.

2. Kualitas Pembelajaran Akan Dangkal Jika Guru Tidak Spesialis

Bahasa Inggris bukan sekadar alat komunikasi, melainkan sistem linguistik yang kompleks. Bila diajarkan tanpa kompetensi pedagogis dan fonologis yang benar, yang terjadi adalah pemahaman setengah matang bahkan kesalahan berbahasa (fossilized errors).

Pengalaman beberapa negara Asia Tenggara (termasuk Malaysia dan Thailand) menunjukkan bahwa penerapan bahasa Inggris terlalu dini tanpa guru spesialis justru menyebabkan campur-aduk bahasa (code-mixing) yang merusak struktur bahasa ibu.

Contohnya, masyarakat Malaysia kini sering menggunakan campuran “Bahasa Rojak” — bahasa Inggris dan Melayu bercampur dalam satu kalimat — akibat kebijakan bilingual yang tidak disertai penguatan bahasa nasional di tingkat dasar.

Indonesia perlu belajar dari fenomena ini agar tidak kehilangan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional.

3. Bahasa Indonesia Adalah Dasar Kognitif dan Kebangsaan

Filsuf bahasa Indonesia, seperti Sutan Takdir Alisjahbana dan Ki Hadjar Dewantara, telah menekankan bahwa bahasa ibu adalah wadah berpikir. Anak-anak berpikir melalui bahasa yang mereka pahami secara utuh — dan di Indonesia, bahasa itu adalah bahasa Indonesia atau bahasa daerah.

Mengutamakan bahasa asing di usia dini dapat mengganggu perkembangan kognitif dan identitas linguistik anak, terutama jika kemampuan bahasa Indonesia belum kokoh.

Bahasa Indonesia seharusnya tidak hanya diajarkan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat berpikir, bernalar, dan berkarya — termasuk melalui pembelajaran puisi, gurindam, pantun, dan prosa.
Anak yang fasih berbahasa ibu akan memiliki kemampuan berpikir sebab-akibat (causal reasoning) dan empati sosial yang lebih matang.

4. Fokus Pendidikan Dasar Seharusnya pada Nalar, Bukan Grammar

Sebagaimana dikemukakan oleh Indria Febriansyah (Pemerhati pendidikan dan pemerhati literasi anak), pendidikan dasar harus menumbuhkan nalar berpikir melalui aktivitas bermain kata, diskusi, dan permainan logika sebab-akibat.

“Anak tidak perlu dibebani dengan grammar, tetapi dia harus diajak memahami ‘mengapa sesuatu terjadi’ dan ‘bagaimana menjelaskannya’,” tegasnya.

Kemampuan ini hanya bisa tumbuh bila bahasa pengantarnya adalah bahasa yang benar-benar dipahami anak.
Jadi, prioritas pembelajaran di SD adalah mengasah logika dan bahasa ibu secara mendalam, bukan memperkenalkan grammar asing yang belum kontekstual.

5. Solusi Konstruktif

Alih-alih mewajibkan guru kelas menguasai bahasa Inggris, Kemendikdasmen sebaiknya:

1. Menyiapkan Guru Bahasa Inggris Khusus di SD.
   – Rekrut dan latih guru bahasa Inggris profesional dengan metodologi early childhood English learning (fun learning, story-based, phonics).
   – Penempatan bertahap sesuai kesiapan SD di tiap daerah.

2. Menguatkan Literasi Bahasa Indonesia dan Daerah.
   – Dorong siswa SD untuk mencintai bahasa Indonesia melalui karya sastra sederhana: puisi anak, pantun, cerita rakyat, dan dialog sebab-akibat.
   – Tingkatkan peran guru bahasa Indonesia di SD untuk membangun kemampuan berpikir kritis melalui bahasa ibu.

3. Menerapkan Pendekatan Bilingual Fungsional, Bukan Wajib Total.
   – Bahasa Inggris diperkenalkan secara opsional, kontekstual, dan komunikatif, bukan sebagai kewajiban akademik dengan ujian grammar.

4. Pelatihan Guru Berbasis Kolaborasi, Bukan Beban Individu.
   – Guru kelas dapat berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris saat proses pembelajaran lintas tema, bukan harus menguasai seluruh konten bahasa asing sendiri.

Penutup

Kebijakan “guru SD wajib bisa bahasa Inggris” mencerminkan semangat modernisasi yang patut diapresiasi, tetapi juga risiko pedagogis yang serius bila diterapkan tanpa analisis linguistik dan beban kerja yang proporsional.

Bahasa Indonesia — dan bahasa ibu anak-anak kita — bukan sekadar alat komunikasi, melainkan jiwa berpikir bangsa. Bila sejak dini anak lebih dibiasakan dengan bahasa asing daripada bahasa negaranya sendiri, maka di masa depan kita mungkin akan menghadapi generasi yang pintar berbicara, tetapi miskin berpikir.

Pendidikan dasar seharusnya menanamkan akar berpikir dan kebanggaan berbahasa, bukan sekadar kemampuan mengikuti tren global.
Bahasa Inggris memang penting, tapi bangsa yang besar dimulai dari bahasa yang dicintai.

Kata kunci:

Bahasa Indonesia, pendidikan dasar, guru kelas, bahasa Inggris wajib, kebijakan pendidikan, nalar berpikir, identitas nasional.