Tutupnya Kampus Swasta Menjadi Tangung Jawab Pemerintah

Analisis Dampak Kebijakan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022 dan Nomor 62 Tahun 2023 terhadap Daya Saing Perguruan Tinggi Swasta dalam Penerimaan Mahasiswa Baru di Indonesia

---

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan pilar utama pembangunan sumber daya manusia unggul. Namun, distribusi mahasiswa baru di Indonesia tidak merata antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sejak diberlakukannya Permendikbudristek No. 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru PTN dan Permendikbudristek No. 62 Tahun 2023 sebagai revisinya, sistem penerimaan nasional semakin tersentralisasi pada PTN melalui tiga jalur utama: SNBP, SNBT, dan Mandiri.
Kebijakan ini menimbulkan dampak sistemik terhadap PTS yang harus bersaing merekrut mahasiswa di tengah menurunnya minat publik akibat citra PTN yang lebih bergengsi, biaya yang disubsidi, serta dukungan negara yang lebih besar.

Data dari APTISI (2024) menunjukkan penurunan pendaftar di lebih dari 40% PTS di Indonesia sejak diberlakukannya aturan ini. Banyak calon mahasiswa memilih menunggu hasil seleksi PTN hingga gelombang terakhir, sehingga PTS kehilangan momentum rekrutmen.
Hal ini diperparah dengan penerimaan bergelombang di PTN, yang memperpanjang masa seleksi nasional dan mengunci calon mahasiswa potensial. Fenomena tersebut telah dikritik oleh Komisi X DPR RI karena “mengancam keberlangsungan PTS kecil di daerah” (Kompas, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan dalam Permendikbudristek No. 48/2022 dan No. 62/2023 mengatur penerimaan mahasiswa baru PTN?
2. Apa dampak kebijakan tersebut terhadap PTS dalam menarik mahasiswa baru?
3. Faktor apa yang menyebabkan ketimpangan daya saing antara PTN dan PTS?
4. Bagaimana strategi adaptasi yang dapat dilakukan PTS?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan substansi kebijakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan Permendikbudristek No. 48/2022 dan No. 62/2023.
2. Menganalisis dampak kebijakan terhadap keberlanjutan PTS.
3. Merumuskan rekomendasi strategis bagi PTS untuk meningkatkan daya saing.

1.4 Manfaat Penelitian

• Teoretis: memperkaya literatur kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.
• Praktis: memberikan rekomendasi strategis bagi pimpinan PTS.
• Kebijakan publik: mendorong revisi regulasi agar lebih berimbang antara PTN dan PTS.

BAB II — TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia
   Sistem pendidikan tinggi Indonesia masih menunjukkan ketimpangan struktural antara PTN dan PTS (Tilaar, 2012; Suyatno & Hidayat, 2021).
   Pemerintah lebih banyak memberikan subsidi, fasilitas, dan dukungan kebijakan kepada PTN, sementara PTS bergantung pada biaya pendidikan mahasiswa (Mulyadi, 2020).

2. Permendikbudristek No. 48/2022 dan No. 62/2023

   • Pasal 3 Permendikbud 48/2022 menetapkan kuota minimal 20% untuk SNBP dan 40% untuk SNBT, sementara jalur Mandiri maksimal 30%.
   • Revisi dalam Permendikbudristek 62/2023 mempertegas peran panitia nasional SNPMB dan integrasi data akademik.
   • Kebijakan ini secara langsung mempersempit ruang rekrutmen PTS (APTISI, 2023).

3. Daya Saing Perguruan Tinggi Swasta
   Daya saing institusi pendidikan tinggi ditentukan oleh keunggulan sumber daya, reputasi, dan akses terhadap pasar mahasiswa (Porter, 1980; Barney, 1991).
   Keterbatasan sumber daya keuangan dan citra publik melemahkan posisi PTS di pasar pendidikan (Suharyadi, 2022).

4. Kerangka Teori

   • Teori Ketimpangan Struktural (Structural Inequality Theory) — kebijakan publik dapat menciptakan kesenjangan sistemik antar lembaga (Tilly, 1998).
   • Teori Keunggulan Kompetitif (Competitive Advantage) — lembaga perlu membangun diferensiasi strategis untuk bertahan di pasar (Porter, 1980).

BAB III — METODOLOGI PENELITIAN

• Pendekatan: Kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan (policy analysis).
• Sumber Data:
  1. Dokumen resmi (Permendikbudristek 48/2022, 62/2023, laporan APTISI, data LLDikti).
  2. Wawancara dengan pengelola PTS dan pejabat LLDikti wilayah III dan IV.
  3. Studi pustaka dan publikasi ilmiah terkait kebijakan pendidikan tinggi.
• Analisis Data: Metode interactive model (Miles & Huberman, 1994): reduksi data, penyajian, dan verifikasi.

BAB IV — HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Substansi Kebijakan

Kedua Permendikbudristek menempatkan sistem penerimaan mahasiswa baru secara sentralistik pada PTN, dengan kuota yang membatasi peluang PTS.
Menurut APTISI (2023), kebijakan tersebut mengakibatkan penurunan hingga 50% pendaftar di sebagian besar PTS non-unggulan, terutama di luar Jawa.

4.2 Dampak terhadap Daya Saing PTS

1. Penurunan jumlah mahasiswa baru.
   Data Medcom (2024) menunjukkan penurunan 30–50% di beberapa wilayah.
2. Keterbatasan keuangan dan SDM.
   Dengan jumlah mahasiswa yang menurun, banyak PTS kesulitan membayar dosen tetap dan mempertahankan akreditasi.
3. Efek domino dari penerimaan bergelombang PTN.
   PTN dapat memperpanjang gelombang penerimaan hingga akhir tahun akademik, menyebabkan calon mahasiswa menunggu hasil PTN sebelum memutuskan ke PTS.

4.3 Analisis Teoretis

Dari perspektif teori kebijakan publik (Dye, 2017), kebijakan ini memperlihatkan policy bias terhadap lembaga negara.
Secara struktural, PTN diuntungkan dalam hal pendanaan, citra, dan sistem penerimaan nasional.
PTS menjadi “pemain sekunder” yang hanya berkompetisi pada sisa pasar mahasiswa.

4.4 Strategi Adaptasi PTS

1. Rebranding institusional berbasis keunggulan lokal (local wisdom-based education).
2. Kolaborasi dan konsorsium antar-PTS untuk efisiensi biaya promosi.
3. Digitalisasi penerimaan mahasiswa baru dan program beasiswa internal.
4. Kemitraan industri untuk memperkuat relevansi kurikulum dan employability lulusan.

BAB V — KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kebijakan Permendikbudristek 48/2022 dan 62/2023 secara substansial memperkuat dominasi PTN melalui pengaturan kuota dan seleksi nasional yang terpusat.
2. Dampaknya terhadap PTS sangat signifikan, terutama dalam hal penurunan jumlah mahasiswa baru dan keterbatasan sumber daya.
3. Ketimpangan ini berpotensi menurunkan keberlanjutan PTS kecil di daerah.
4. Reformasi kebijakan diperlukan agar prinsip keadilan dan keberagaman sistem pendidikan tinggi tetap terjaga.

Saran

1. Pemerintah perlu meninjau ulang kuota nasional dan memberi ruang bagi PTS dalam seleksi nasional (misalnya integrasi SNBT bersama PTS).
2. PTS harus memperkuat strategi diferensiasi, digitalisasi, dan kolaborasi antar-lembaga.
3. DPR dan LLDikti perlu mendorong kebijakan afirmatif bagi PTS, termasuk proporsi beasiswa KIP Kuliah dan bantuan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

• Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120.
• Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. Pearson.
• Kompas. (2024). Penerimaan Mahasiswa Baru PTN Bergelombang Dinilai Matikan Kampus Swasta.
• Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Sage.
• Mulyadi, E. (2020). Manajemen Pendidikan Tinggi Swasta di Era Persaingan Global. Jurnal Ilmu Pendidikan, 19(3), 221–234.
• Permendikbudristek No. 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru PTN.
• Permendikbudristek No. 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendikbud 48/2022.
• Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press.
• Suyatno & Hidayat, A. (2021). Tantangan PTS dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Tinggi. Jurnal Administrasi Pendidikan, 28(2), 145–162.
• Tilaar, H. A. R. (2012). Kebijakan Pendidikan: Analisis dalam Perspektif Sosial Budaya. Rineka Cipta.
• Tilly, C. (1998). Durable Inequality. University of California Press.
• APTISI. (2023). Laporan Tahunan Dampak Regulasi Penerimaan Mahasiswa Baru terhadap PTS. Jakarta: Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia.
• Medcom.id. (2024). Penerimaan Mahasiswa Baru di PTS Turun hingga 50 Persen.