Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Capaian Nyata dan Panggilan Evaluasi Menuju Pemerintahan yang Lebih Efektif dan Pro-Rakyat
Oleh: Indria Febriansyah
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Koordinator Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo
Satu tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan. Dalam kurun waktu yang relatif singkat ini, rakyat Indonesia mulai merasakan arah perubahan nyata — baik dalam penegakan hukum, pembangunan ekonomi rakyat, maupun visi kedaulatan nasional yang kembali menjadi ruh kebijakan negara.
Presiden Prabowo memimpin dengan ketegasan dan keberanian politik yang jarang dimiliki pemimpin sebelumnya. Beliau menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok, mengutamakan pemerataan ekonomi, dan berani melawan kelompok-kelompok yang selama ini menguasai sumber daya nasional.
Namun, dalam perjalanan ini, tidak semua pembantu Presiden mampu bekerja sejalan dengan semangat besar tersebut. Banyak kementerian yang masih berjalan di tempat, sibuk dengan rutinitas, dan gagal menangkap arah besar visi Presiden: Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.
1. Pemberantasan Korupsi: Gerak Tegas Menyelamatkan Uang Negara
Satu tahun terakhir menunjukkan langkah-langkah nyata dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola keuangan negara.
Audit silang antarinstansi dilakukan untuk menutup kebocoran fiskal, dan kebijakan fiskal-moneter mulai terintegrasi secara disiplin di bawah koordinasi Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang berani mengambil langkah strategis dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pemerintah juga mulai menertibkan proyek-proyek yang rawan penyimpangan, serta mendorong digitalisasi sistem keuangan negara agar transparan dan akuntabel. Ini menjadi titik balik dalam membangun pemerintahan yang bersih.
Namun, pemberantasan korupsi tidak akan optimal bila tidak diikuti reformasi di Kepolisian Republik Indonesia. Dalam satu tahun ini, banyak laporan masyarakat ditolak tanpa alasan substansial, dan kepercayaan publik terhadap Polri menurun. Polri seharusnya berdiri tegak di tengah rakyat, bukan menjadi tembok birokrasi hukum. Reformasi internal mutlak diperlukan agar Polri kembali menjadi pelindung, pengayom, dan sahabat rakyat.
2. Penataan Pertanian dan Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih
Di sektor pertanian, Presiden Prabowo menunjukkan arah baru dengan menata kembali sistem distribusi pangan, menghapus rantai mafia, dan menggerakkan kembali ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Koperasi ini menjadi model baru pembiayaan sosial rakyat desa, di mana desa menjadi lender dan masyarakat menjadi borrower dengan bunga rendah — sistem gotong royong ekonomi yang berpihak pada rakyat, bukan korporasi.
Ini adalah langkah monumental yang menghidupkan kembali ekonomi rakyat ala Tamansiswa dan Sumitronomik — membangun dari bawah, dengan prinsip kebersamaan dan kemandirian.
Namun, perang melawan mafia pangan, mafia tambang, serta mafia di sektor perkebunan dan kehutanan harus terus diperkuat. Kartel-kartel lama masih bermain di sektor distribusi pupuk, pangan, dan bahan tambang. Mereka inilah musuh sejati ekonomi rakyat, dan negara tidak boleh kalah oleh kepentingan oligarki lama.
3. Program Makan Bergizi Gratis: Gagasan Baik, Eksekusi Lemah
Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu ide besar Presiden Prabowo yang menggembirakan rakyat. Program ini visioner, menyentuh akar masalah gizi anak bangsa, dan menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas generasi Indonesia.
Namun, di balik konsep besar itu, pelaksanaan di lapangan jauh dari ideal. Kepala program dinilai tidak memahami manajemen pemerintahan (governance management) secara memadai. Akibatnya, banyak anggaran tidak terserap, pelaksanaan tersendat, dan muncul banyak koreksi dalam pelaporan.
Program ini terlalu banyak teori dan minim eksekusi. Bila tidak segera dievaluasi secara manajerial, cita-cita Presiden bisa terhambat hanya karena ketidakmampuan teknokrat yang memimpin program. Kami mendesak agar dilakukan restrukturisasi total pada kepemimpinan Badan Gizi Nasional agar program strategis ini benar-benar berpihak pada anak-anak Indonesia.
4. Capaian Strategis Lain: Kementerian Haji dan Kedaulatan Ibadah
Pembentukan Kementerian Haji adalah terobosan besar yang menunjukkan keberpihakan Presiden pada rakyat. Untuk pertama kalinya, negara memberi perhatian penuh terhadap tata kelola ibadah haji — bukan sekadar administrasi, tetapi pelayanan umat.
Langkah ini harus terus diperkuat agar ibadah umat tidak lagi dikomersialisasi oleh pihak tertentu. Kementerian Haji menjadi simbol bahwa negara hadir secara penuh dalam menjaga harkat spiritual rakyatnya.
5. Kementerian yang Harus Dievaluasi
Kami dari Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, bersama Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo, mendesak dilakukan penyegaran terhadap sejumlah kementerian yang gagal menyesuaikan diri dengan arah perubahan.
- Kementerian ESDM – hanya berfokus pada migas dan tambang, tidak menyentuh rakyat. Harga minyak masih tinggi, mafia migas belum tersentuh, dan subsidi gas tetap mahal meski kita negara produsen.
- Kementerian Dalam Negeri – terlalu administratif dan formalistik. Tidak ada gebrakan berarti yang menyentuh rakyat atau memperkuat otonomi daerah.
- Kepolisian Republik Indonesia – gagal melakukan reformasi internal dan masih jauh dari citra pelindung rakyat.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – sistem regulasi belum melindungi masyarakat kecil. Man power dan sistemnya perlu pembenahan total.
- Kementerian Ekonomi Kreatif – gagal menjangkau pelaku seni dan budaya lokal agar mendapat ruang berusaha.
- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) – gagal menuntaskan pinjol ilegal dan gagal mengkomunikasikan program Presiden dengan bahasa rakyat.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah – gagal membentuk karakter bangsa. Kasus kekerasan dan lemahnya moral pelajar menunjukkan hilangnya arah pendidikan nasionalisme. Guru tidak boleh dikastakan melalui sertifikasi dan penggerak; semua guru harus penggerak bangsa.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi – gagal membaca arah zaman. Dunia kerja berubah cepat, tapi kampus masih terjebak teori. Sertifikasi dan spesialisasi seharusnya bisa diakui lewat magang dan pengalaman kerja.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan– belum mampu menekan kekerasan dan penyalahgunaan wewenang di lapas.
- Kementerian Sosial – data penerima bantuan sosial tidak valid. Ada penerima fiktif, pegawai BUMN, bahkan pelaku judi online. Ini kegagalan moral dan manajerial.
- Kementerian Tenaga Kerja – stagnan, tidak inovatif, dan justru tersandung kasus OTT pejabat.
- Kementerian Investasi Dan Hilirisasi,(Rosan) dan Badan Ekonomi Nasional (LBP), Serta Danantara (ROSN) – gagal mengeksekusi program hilirisasi strategis. Terlalu sibuk mencari bunga deposito daripada membangun kilang atau industri riil yang bermanfaat bagi rakyat. Kementrian Investasi dan Pengelola Danantara seyogyanya berbeda orang karena kementrian berbicara amanat konstitusi danantara berbicara ilmu ekonomi yang profit oriented.
6. Rekomendasi dan Seruan Penyegaran Kabinet
Untuk menjaga momentum perubahan, kami memohon dengan hormat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar segera melakukan penyegaran total terhadap beberapa kementerian dan lembaga berikut:
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian ESDM
- Kementerian Investasi
- Badan Ekonomi Nasional
- Danantara
- Kementrian Investasi Dan Hilirisasi
- Kepolisian Republik Indonesia
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkumham)
- Kementerian Ekonomi Kreatif
- Kementerian Sosial
- Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- Kementerian Komunikasi dan Digital
- Kepala Badan Gizi Nasional
Langkah ini penting agar roda pemerintahan berjalan cepat, selaras dengan semangat revolusi kerja Presiden yang ingin membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan pro-rakyat.
7. Penutup: Dukungan Kritis, Loyalitas Sejati
Kami, Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, menyatakan tetap setia mendukung Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan kami adalah dukungan kritis — bukan untuk memuji membabi buta, tetapi untuk menjaga arah perjuangan tetap sesuai cita-cita kemerdekaan: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Satu tahun pemerintahan ini adalah fondasi. Tahun-tahun berikutnya harus menjadi masa percepatan.
Presiden telah menunjukkan nyala api perubahan. Sekarang saatnya jajaran di bawah beliau memastikan api itu tidak padam — agar Indonesia benar-benar berdiri tegak di atas kaki sendiri, berdaulat di bumi sendiri, dan sejahtera di bawah kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terima kasih atas komentar anda