Indria Febriansyah: DANANTARA Apakah Menjadi Tangan Negara Untuk Membangun?

Danantara: Holding BUMN atau Fund Manager Negara?

Oleh: [Indria Febriansyah]

Ketika Daya Agata Nusantara (Danantara) diluncurkan sebagai holding BUMN, publik berharap lembaga ini menjadi lokomotif baru penggerak ekonomi nasional. Harapannya sederhana namun mendasar: Danantara mampu mengonsolidasikan kekuatan BUMN agar lebih efisien, lebih mandiri, dan lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, arah perjalanan yang kini tampak justru menimbulkan tanda tanya besar.

Alih-alih menggerakkan investasi ke sektor riil yang menyentuh kehidupan masyarakat, Danantara justru memilih memutar modalnya di obligasi dan instrumen keuangan pasif. Di permukaan, langkah ini tampak aman dan menguntungkan. Tetapi bila ditelaah lebih dalam, ini adalah langkah yang secara ideologis menjauh dari ruh BUMN sebagai badan usaha milik rakyat.

Uang Negara, Bukan Uang Pribadi

Modal yang dikelola Danantara bersumber dari kekayaan negara, dan itu berarti berasal dari rakyat Indonesia. Maka setiap rupiah yang mereka kelola bukanlah milik korporasi pribadi, melainkan amanah publik. Dengan demikian, orientasi pengelolaannya semestinya tidak boleh sama dengan lembaga investasi swasta yang hanya mengejar yield dan bunga.

Ketika uang negara hanya diputar di pasar obligasi, pada dasarnya Danantara sedang “menidurkan” potensi pembangunan. Dana besar yang seharusnya menjadi bahan bakar bagi proyek infrastruktur, energi terbarukan, digitalisasi desa, atau pemberdayaan UMKM — justru diparkir untuk menikmati bunga. Dalam bahasa sederhana, negara memilih menjadi penabung, bukan pembangun.

Kemunduran dari Misi Ekonomi Kerakyatan

BUMN didirikan dengan satu misi utama: menjadi pelaku ekonomi negara yang mampu menembus pasar, sekaligus memastikan rakyat mendapat manfaat langsung dari pembangunan ekonomi. Maka ketika Danantara — sebagai holding strategis — menempatkan portofolionya pada surat utang, itu berarti ia menukar visi pembangunan dengan kenyamanan finansial.

Langkah ini adalah kemunduran dari semangat ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi cita-cita konstitusional. Padahal, bangsa ini sedang menghadapi banyak tantangan ekonomi riil: pengangguran terbuka meningkat, industri padat karya melemah, dan daya beli rakyat menurun. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya modal BUMN diarahkan untuk menghidupkan sektor produktif, bukan sekadar mempercantik neraca keuangan melalui bunga obligasi.

Rakyat Menunggu Aksi, Bukan Neraca Indah

Ekonomi rakyat hanya akan kuat jika negara hadir di lapangan — menggerakkan produksi, menciptakan pekerjaan, membuka akses modal, dan membangun rantai pasok yang adil. Jika Danantara benar-benar ingin menjadi katalis ekonomi bangsa, seharusnya ia turun ke bawah: membiayai koperasi desa, mendukung industri pangan rakyat, atau memimpin investasi di sektor-sektor strategis seperti logistik desa dan energi mandiri.

Keahlian seorang COO seperti Pandu Putra, yang seharusnya menjadi motor transformasi sektor produktif, justru akan sia-sia jika hanya dihabiskan untuk mengelola portofolio obligasi. Tugas seorang manajer BUMN bukanlah sekadar memutar uang, tapi memastikan uang negara berputar di tangan rakyat.

Menjaga Jiwa BUMN agar Tidak Terkapitalisasi

BUMN adalah alat perjuangan ekonomi negara. Ia bukan lembaga perbankan, bukan investor spekulatif, dan bukan fund manager yang berlindung di balik kata “efisiensi”. Karena itu, pilihan Danantara untuk masuk ke pasar obligasi harus dikritisi sebagai gejala awal dari kapitalisasi jiwa BUMN — di mana keuntungan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan, sementara manfaat sosial diabaikan.

BUMN seharusnya tidak sekadar profitable, tapi berfaedah. Tidak sekadar efisien, tapi berkeadilan. Danantara akan kehilangan legitimasi moralnya jika gagal membuktikan bahwa setiap rupiah investasi mereka memberi manfaat nyata bagi rakyat banyak.

Kembali ke Akar: Membangun, Bukan Menyimpan

Kita butuh BUMN yang berani mengambil risiko untuk membangun. Negara ini tidak akan maju jika uang publik hanya berputar di atas kertas. Sejarah menunjukkan, bangsa besar tumbuh bukan dari portofolio keuangan, tapi dari keberanian menanam investasi di sektor produktif — di pabrik, di sawah, di desa, dan di tangan rakyat yang bekerja.

Maka, sebelum Danantara menjadi sekadar fund manager negara, mari kita ingatkan: mandat mereka bukan mencari bunga, melainkan menumbuhkan kesejahteraan.

“Bangsa yang kuat lahir dari ekonomi rakyat yang hidup, bukan dari obligasi yang mengendap.”

Danantara harus menjawab pertanyaan rakyat: apakah mereka masih menjadi tangan negara yang membangun, atau sudah berubah menjadi tangan korporasi yang sekadar menghitung bunga?