Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Alumni Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Pendiri & Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Setiap tanggal 1 Juni, kita memperingati hari lahir dasar negara kita, Pancasila. Tahun 2026 ini, pidato Presiden Prabowo Subianto di momen yang sakral ini bukan sekadar amanat kenegaraan biasa, melainkan seruan sejarah yang bergema keras, menembus ruang dan waktu, seolah berbicara langsung kepada setiap elemen bangsa, termasuk kita keluarga besar Tamansiswa. Di hadapan seluruh rakyat Indonesia, Presiden menegaskan satu hal yang sangat mendasar namun sering kita lupakan "Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya, memiliki sumber daya alam melimpah ruah mulai dari nikel, emas, tembaga, hasil bumi, hingga kekayaan laut namun kita masih saja bergantung pada bangsa lain. Ini tidak boleh berlanjut. Kedaulatan dan kemandirian tidak akan jatuh dari langit, melainkan harus dipetik dengan kerja keras, kebijakan yang tepat, dan kekuatan politik yang kokoh di dalam negeri."
Bagi saya, sebagai anak Tamansiswa yang telah menelusuri sejarah lahirnya gerakan ini, mengkaji pemikiran luhur Ki Hadjar Dewantara, hingga melihat pasang surut perjalanan organisasi ini hingga hari ini, pesan Presiden ini adalah cermin besar yang harus kita tatap dalam-tatap. Jika sebuah negara yang dikaruniai Tuhan begitu banyak kekayaan alam saja masih merasa khawatir, masih berjuang keras mengokohkan kemandirian, dan harus bertarung habis-habisan meraih kedaulatannya melalui jalur politik dan kebijakan, lantas bagaimana dengan kita? Sebuah gerakan pemikiran, pendidikan, dan kebudayaan yang lahir dari darah perjuangan kemerdekaan, yang tidak memiliki tambang emas atau ladang minyak, apakah kita boleh diam saja?
Presiden Prabowo mengingatkan kita satu hukum sejarah yang abadi: Kebijakan lahir dari arus kemenangan kekuatan politik. Tidak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat, tidak ada arah pembangunan yang berpihak pada kedaulatan, jika kekuatan politik tidak berada di genggaman tangan kita. Segala gagasan besar, segala cita-cita mulia, hanya akan menjadi tulisan indah di atas kertas jika kita tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah, memilih pemimpin, dan menentukan kebijakan yang berlaku di tanah air. Inilah pelajaran berat yang kini dipahami oleh negara kita. Dan inilah pelajaran paling mahal yang harus segera dipahami oleh Tamansiswa.
Menelusuri sejarah, Ki Hadjar Dewantara mendirikan Tamansiswa pada tahun 1922 bukan semata-mata sebagai lembaga pendidikan biasa. Beliau mendirikan "Taman Siswa" sebagai benteng perlawanan budaya dan intelektual saat bangsa ini sedang dijajah, saat suara rakyat dibungkam, dan saat kebijakan pemerintah kolonial sama sekali mematikan potensi anak bangsa. Pemikiran "Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani" bukanlah sekadar semboyan pendidikan, melainkan filosofi kepemimpinan dan kemandirian. Bapak Pendiri kita mengajarkan bahwa bangsa ini harus punya daya pikir sendiri, punya daya cipta sendiri, dan berdaulat dalam budaya dan pengetahuannya. Beliau sadar betul, bahwa kemerdekaan politik takkan ada artinya jika kita masih dijajah dalam pikiran dan kebudayaan.
Namun, kini kita berada di tahun 2026. Indonesia sudah merdeka. Negara sedang bergerak cepat membangun kekuatan mandirinya. Tapi bagaimana dengan Tamansiswa?
Dengan jujur dan sedih hati, sebagai orang yang lahir, besar, dan mengabdi di sini, saya melihat gejala yang mengkhawatirkan. Kita sering merasa cukup hanya dengan menjadi "pengamat sejarah", merasa bangga dengan masa lalu yang gemilang, namun lupa merawat masa depan. Kita sering merasa bahwa Tamansiswa cukup hanya mengajar, cukup hanya mencetak murid, cukup hanya menjaga gedung dan warisan budaya. Kita merasa politik itu kotor, kita merasa kekuasaan itu bukan urusan kita, lalu kita mundur ke dalam "kandang kerbau" kita sendiri.
Lihatlah kenyataan pahitnya: Negara saja yang kaya raya harus berjuang keras berebut pengaruh agar kebijakannya berpihak pada rakyat. Lalu Tamansiswa yang kekayaan utamanya hanya warisan pemikiran, budaya, dan semangat juang—apa yang akan terjadi jika kita diam? Jawabannya sudah tertulis jelas di papan sejarah: Tidak ada satu pun yang akan menangisi kehancuran Tamansiswa jika kita runtuh. Tidak ada negara lain yang akan menolong kita, tidak ada kekuatan asing yang akan memelihara warisan Ki Hadjar Dewantara, dan tidak ada kekuatan politik lain yang akan memikirkan kelangsungan cita-cita kita jika kita sendiri tidak memegang kendali.
Ini adalah realita keras yang harus kita hadapi. Seperti negara yang kini berbenah, Tamansiswa juga harus mengubah arah kebijakan dasarnya. Kita harus menyadari bahwa keberlangsungan dan kejayaan Tamansiswa ke depan sangat bergantung pada bagaimana kita merebut kembali posisi pemegang kebijakan, baik di dalam tubuh organisasi sendiri maupun di kancah perjuangan bangsa yang lebih luas. Kita tidak boleh lagi menjadi organisasi yang hanya "mengikuti arus", melainkan harus menjadi kekuatan politik budaya yang menciptakan arus.
Apa artinya berpolitik bagi Tamansiswa? Berpolitik dalam arti sejati menurut Ki Hadjar Dewantara adalah "menyusun kehidupan bersama demi kesejahteraan umum". Berpolitik artinya kita harus hadir dan bersuara dalam penentuan arah pendidikan nasional. Berpolitik artinya kader-kader kita harus berani maju memimpin, berani mengusung gagasan, dan berani duduk di meja pengambil keputusan, baik di pemerintahan, di lembaga legislatif, maupun di berbagai institusi strategis bangsa. Jika kita absen dari panggung politik dan kebijakan, maka jangan heran jika sistem pendidikan nasional, arah kebudayaan, dan pola pikir bangsa makin jauh dari jiwa Tamansiswa.
Jika negara bertekad memproses kekayaan alamnya sendiri agar nilainya maksimal di tangan sendiri, maka Tamansiswa pun harus bertekad mengelola kekayaan pemikirannya sendiri agar nilainya dirasakan oleh bangsa ini. Kita tidak boleh lagi membiarkan warisan pemikiran Ki Hadjar Dewantara hanya dikutip orang lain, diambil intinya, lalu kita sendiri terpinggirkan. Kita harus berubah arah: dari sekadar pewaris sejarah menjadi penentu kebijakan masa depan. Kita harus membangun kekuatan politik organisasi yang kokoh, mandiri, dan berdaulat. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil di tubuh Tamansiswa lahir dari kemenangan gagasan yang segar, relevan, dan berani menjawab tantangan zaman, bukan sekadar kebiasaan lama yang sudah usang.
Tantangan Indonesia ke depan adalah menjadi bangsa yang berdaulat dan mandiri. Tantangan Tamansiswa ke depan adalah apakah kita bisa menjadi kekuatan utama yang melahirkan manusia-manusia berdaulat itu, ataukah kita menjadi saksi bisu sejarah yang akhirnya dilupakan?
Pidato Presiden Prabowo adalah cermin dan peringatan. Kekayaan saja tidak menjamin kedaulatan, kecuali dikelola dengan politik yang benar dan kerja keras yang nyata. Begitu pula Tamansiswa. Warisan pemikiran yang agung saja tidak menjamin keabadian gerakan ini, kecuali kita berani berpolitik, berani memegang kendali kebijakan, dan berani berjuang agar arah pergerakan ini selalu berada di jalur kemenangan.
Sebagai alumni Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan pembawa amanah Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, saya mengajak seluruh keluarga besar Tamansiswa Mari kita ambil makna Hari Lahir Pancasila ini sebagai titik balik. Mari kita berhenti merasa cukup hanya menjadi "lembaga kenangan". Mari kita berubah haluan, merebut kembali posisi strategis dalam penentuan kebijakan, dan membangun kekuatan politik organisasi yang mandiri. Karena percayalah, jika Tamansiswa hancur atau redup, tak ada satu pun yang akan menangisi kita. Maka, mari kita menang dan berjaya, agar cita-cita Ki Hadjar Dewantara untuk mencerdaskan dan memerdekakan bangsa tetap hidup, tumbuh, dan mewujudkan kemuliaan di bumi Indonesia.
Tamansiswa Mulya!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terima kasih atas komentar anda