Oleh: Indria Febriansyah – Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “orang desa tidak terlalu membutuhkan dolar dalam kehidupan sehari-hari” memunculkan perdebatan di ruang publik. Sebagian menilainya sebagai penyederhanaan ekonomi, sebagian lain melihatnya sebagai refleksi atas struktur sosial-ekonomi Indonesia yang memang masih bertumpu pada konsumsi domestik dan sektor pangan nasional.
Namun bila dibaca secara utuh dengan konteks data ekonomi 2026, pernyataan itu sesungguhnya tidak sedang meremehkan pentingnya dolar, melainkan sedang menegaskan satu hal mendasar kekuatan ekonomi rakyat tidak semata ditentukan oleh kurs, tetapi oleh kemampuan negara menjamin kebutuhan primer rakyatnya.
Di sinilah letak pembeda antara ekonomi rakyat dan ekonomi spekulatif.
Mayoritas masyarakat desa hidup dari siklus produksi dan konsumsi yang relatif berbasis domestik. Mereka membeli beras lokal, cabai lokal, ayam lokal, telur lokal, dan bekerja pada sektor riil yang tidak seluruhnya terkoneksi langsung dengan fluktuasi pasar finansial global. Karena itu, ketika terjadi panik dolar, dampak psikologis paling besar justru dirasakan kelompok urban yang gaya hidup dan pola konsumsinya sangat tergantung pada barang sekunder dan tersier berbasis impor gawai, otomotif, elektronik, fesyen global, perjalanan luar negeri, hingga industri hiburan digital.
Data 2026 memperlihatkan fondasi argumen tersebut.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menyebut Indonesia telah mencapai surplus pada sembilan komoditas strategis beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Bahkan stok beras nasional hingga April 2026 diproyeksikan surplus lebih dari 17 juta ton. Jagung surplus hampir 5 juta ton. Telur, ayam, dan minyak goreng juga berada pada posisi aman.
Artinya, kebutuhan primer masyarakat bawah relatif terlindungi dari gejolak eksternal.
Jika logika ekonomi disederhanakan, maka rakyat kecil akan paling terpukul ketika pangan langka. Tetapi hari ini yang terjadi justru sebaliknya stok pangan melimpah, produksi meningkat, dan pemerintah mulai mengunci ruang permainan harga.
Dalam konteks itu, ucapan Presiden Prabowo dapat dibaca sebagai pesan geopolitik bahwa Indonesia sedang berupaya mengurangi ketergantungan struktural terhadap pasar luar negeri untuk kebutuhan dasar rakyatnya.
Tentu bukan berarti dolar tidak penting.
Dolar tetap menentukan biaya impor bahan baku industri, teknologi, alat kesehatan, energi, dan komponen manufaktur. Karena itu, gejolak kurs tetap berdampak terhadap inflasi tertentu dan biaya produksi nasional. Namun struktur impor Indonesia 2026 menunjukkan hal menarik kenaikan impor sebesar sekitar 10,05 persen pada kuartal pertama lebih banyak didorong bahan baku industri dan barang modal, bukan lonjakan impor pangan konsumsi rakyat.
Ini poin penting yang sering hilang dalam debat publik. Indonesia bukan sedang menghadapi krisis konsumsi pangan rakyat, melainkan sedang memasuki fase transisi menuju penguatan industri domestik dan hilirisasi nasional. Karena itu, tekanan kurs lebih terasa pada sektor perkotaan yang terkoneksi dengan rantai industri global dibanding pada dapur rakyat desa yang kebutuhan pangannya ditopang produksi lokal.
Sementara di sisi lain, ekspor Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai sekitar USD 66,85 miliar, lebih tinggi dibanding impor USD 61,30 miliar. Neraca perdagangan masih surplus. Ini berarti negara belum berada pada posisi darurat ekonomi sebagaimana narasi panik yang beredar di media sosial.
Rakyat harus bisa membedakan antara gejolak kurs dan keruntuhan ekonomi.
Panik dolar tidak otomatis berarti negara runtuh. Yang berbahaya justru bila negara kehilangan kontrol atas pangan, energi, dan distribusi kebutuhan pokok. Sejarah banyak negara menunjukkan kerusuhan sosial lahir bukan pertama-tama karena kurs mata uang, melainkan karena rakyat tidak mampu membeli makan.
Di titik inilah perdebatan tentang “desa dan dolar” menjadi relevan secara ideologis.
Bangsa yang kuat bukan bangsa yang seluruh hidupnya ditentukan Wall Street, melainkan bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri tanpa bergantung penuh pada impor. Ketika desa mampu memproduksi pangan, negara memiliki bantalan sosial terhadap krisis global.
Karena itu, publik tidak perlu terjebak dalam kepanikan berlebihan setiap kali muncul panik dolar. Sikap kritis tetap penting, terutama untuk mengawasi stabilitas harga dan distribusi. Namun kritik juga harus berbasis data, bukan semata persepsi elite perkotaan yang sering menganggap denyut ekonomi nasional identik dengan fluktuasi pasar finansial.
Indonesia masih memiliki problem besar ketimpangan, mafia distribusi, ketergantungan teknologi impor, dan lemahnya industri hulu tertentu. Tetapi di tengah krisis global pangan dan perang dagang dunia, kemampuan menjaga surplus sembilan komoditas strategis adalah modal sosial-politik yang tidak kecil.
Maka pernyataan Presiden Prabowo seharusnya dibaca bukan sebagai glorifikasi anti-dolar, melainkan sebagai penegasan arah bahwa kedaulatan pangan adalah benteng pertama stabilitas negara.
Dan selama dapur rakyat masih menyala, sawah masih panen, serta distribusi pangan tetap terkendali, rakyat tidak perlu diprovokasi untuk panik menghadapi gejolak kurs global.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terima kasih atas komentar anda