Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
“Kekuasaan tanpa kritik akan melahirkan kesombongan, dan loyalitas tanpa penghargaan akan melahirkan kekecewaan.” Terinspirasi dari pemikiran Niccolò Machiavelli
Polemik yang menyeret nama Ade Armando beberapa waktu terakhir sejatinya bukan hanya soal unggahan media sosial atau perdebatan tafsir terhadap potongan ceramah Jusuf Kalla di Masjid UGM. Di balik kegaduhan itu, tersimpan persoalan yang lebih dalam, yakni tentang bagaimana seorang pejabat publik dari lingkar kekuasaan seharusnya memahami sensitivitas sosial dan menjaga kehati-hatian dalam menyampaikan opini di ruang publik.
Saya memandang setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat. Demokrasi memberikan ruang seluas-luasnya untuk itu. Namun ketika seseorang telah duduk sebagai Komisaris BUMN, maka setiap pernyataan yang disampaikan tidak lagi dipandang sebagai opini pribadi semata. Masyarakat akan mengaitkannya dengan wajah pemerintah dan arah kekuasaan yang sedang berjalan.
Karena itu, kebijaksanaan dalam berbicara menjadi penting. Jangan sampai sebuah opini justru berubah menjadi blunder politik yang menyeret pemerintahan Prabowo Subianto ke dalam polemik yang sebenarnya tidak perlu. Apalagi jika isu yang disentuh berkaitan dengan konflik agama dan sejarah luka sosial seperti Poso dan Ambon. Bangsa ini terlalu sering terluka oleh api sentimen yang dipantik dari kata-kata yang tidak terukur.
Kalau memang ingin membela Presiden ke-7 Joko Widodo atau menjaga warisan politik tertentu, tentu itu hak politik setiap orang. Namun pembelaan seharusnya dibangun dengan argumentasi yang sehat, objektif, dan tidak menyentuh isu sensitif yang berpotensi membangkitkan emosi kelompok-kelompok militan agama. Sebab sekali sentimen itu bergerak, dampaknya tidak hanya menyerang individu, tetapi juga dapat membebani pemerintah yang sedang berkuasa.
Ironinya, banyak figur yang hari ini menikmati posisi strategis justru tidak terlihat ketika Prabowo Subianto dihantam fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian sejak dilantik. dalam beberapa pemilu Saat Prabowo menghadapi tekanan politik yang begitu besar, banyak relawan bergerak dengan sumber daya sendiri, turun ke lapangan tanpa fasilitas dan tanpa kepastian apa pun. Mereka bertarung karena keyakinan, bukan karena jabatan. Namun setelah kemenangan diraih, yang tampak dominan mengisi ruang-ruang strategis justru kelompok yang selama ini berada di orbit kekuasaan lama.
Di situlah letak kritik kami beberapa hari lalu.
Ketika narasi “Relawan Prabowo-Gibran” disatukan tanpa batas yang jelas, publik digiring pada persepsi bahwa seluruh relawan memperoleh perlakuan yang sama. Padahal faktanya tidak demikian. Yang lebih banyak terakomodasi justru relawan yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan sepuluh tahun sebelumnya. Akibatnya, relawan yang sejak awal berdiri bersama Prabowo merasa mulai kehilangan ruang. Mereka diminta terus bersabar, terus ikhlas, sementara distribusi posisi strategis terlihat tidak proporsional.
Padahal dalam realitas politik, kekuatan relawan sangat berbeda dengan kader partai. Organ relawan memiliki struktur yang lebih fleksibel, lebih cair, dan mampu bergerak menembus batas organisasi formal. Basis massanya hidup hingga tingkat bawah. Dalam banyak momentum politik, relawan justru menjadi ujung tombak yang paling militan menjaga suara dan opini publik.
Kader partai tetap memiliki ruang politik meskipun presidennya kalah. Mereka masih memiliki jalur legislatif, struktur partai, dan posisi formal lainnya. Tetapi ketua umum relawan mempertaruhkan hampir seluruh energi politiknya pada kemenangan calon yang didukung. Maka ketika kemenangan itu tercapai, wajar jika mereka berharap ada penghargaan politik yang jelas dan proporsional.
Karena itu saya memandang perlu adanya formula yang tegas dalam pembagian posisi strategis, termasuk kursi komisaris BUMN. Misalnya terdapat proporsi yang jelas antara kader partai dan relawan. Katakanlah 60 persen untuk partai dan 40 persen untuk relawan. Namun dalam kuota relawan itu pun harus ada distribusi yang adil antara relawan Prabowo, relawan Jokowi, dan relawan Gibran. Jangan sampai seluruh ruang justru diisi satu kelompok tertentu, sementara kelompok lain hanya diberi narasi kesabaran dan keikhlasan.
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa pengaruh kekuasaan sepuluh tahun Joko Widodo masih menyisakan jejak yang kuat di pemerintahan hari ini. Beberapa tokoh lama tetap memiliki posisi strategis dan pengaruh besar dalam menentukan arah distribusi jabatan. Dalam pandangan publik relawan, figur seperti Rosan Roeslani dianggap memiliki pengaruh penting dalam konfigurasi kursi komisaris. Sementara di sisi lain, relawan berharap tokoh seperti Sufmi Dasco Ahmad mampu memastikan adanya keseimbangan dan rasa keadilan politik bagi relawan Prabowo.
Kritik yang saya sampaikan bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah. Justru sebaliknya, ini adalah alarm agar basis pendukung Presiden tidak mengalami demoralisasi. Sebab jika relawan terus merasa dianaktirikan, maka efek jangka panjangnya adalah melemahnya militansi politik di akar rumput.
Dan mungkin karena kritik itulah, beberapa hari terakhir muncul berbagai bentuk intimidasi terhadap saya. Mulai dari tekanan digital, serangan opini, hingga upaya pembungkaman secara psikologis. Situasi ini menunjukkan bahwa kritik internal mulai dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Padahal demokrasi tidak dibangun oleh suara pujian semata. Demokrasi justru tumbuh dari keberanian mengingatkan kekuasaan agar tidak kehilangan arah. Loyalitas sejati bukan hanya hadir saat tepuk tangan bergema, tetapi juga saat keberanian menyampaikan kritik diperlukan demi menjaga cita-cita perjuangan tetap hidup.
Pilpres 2029 akan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Relawan tidak lagi bergerak hanya karena romantisme politik. Mereka akan menjadi lebih rasional, lebih terukur, dan lebih fokus melihat apakah loyalitas benar-benar dihargai setelah kemenangan diraih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terima kasih atas komentar anda