Indria Febriansyah: Literasi Keuangan Saja Tak Cukup Jika Arah Pembiayaan Masih Didorong ke Konsumsi

 

Indonesia Pasar Raksasa Peer to Peer Lending: Literasi Keuangan Saja Tak Cukup Jika Arah Pembiayaan Masih Didorong ke Konsumsi

Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Indonesia kembali dipaksa menatap cermin ekonomi rakyat dari sudut yang kadang terasa jujur sekaligus getir. Di satu sisi, teknologi keuangan berkembang sangat cepat. Aplikasi pinjaman hadir di genggaman. Uang dapat datang dalam hitungan menit. Tidak perlu antre panjang, tidak perlu berkas setebal skripsi mahasiswa semester akhir, bahkan kadang wajah peminjam lebih dulu dikenali sistem dibanding RT setempat. Namun di sisi lain, di balik segala kemudahan itu muncul pertanyaan besar apakah kita sedang membangun masyarakat yang semakin berdaya, atau justru masyarakat yang semakin akrab dengan budaya "besok dipikir nanti"?

Data terbaru dari OJK menunjukkan fakta yang tidak bisa dianggap ringan. Outstanding pinjaman online atau peer to peer lending pada Maret 2026 telah menembus Rp101 triliun, tumbuh 26,25 persen secara tahunan. Jumlah ini bukan sekadar angka statistik. Di balik Rp101 triliun itu ada jutaan cerita ibu rumah tangga yang mencari tambahan modal, pedagang kecil yang menutup kebutuhan harian, pekerja yang menalangi biaya sekolah anak, hingga mereka yang terjebak pola konsumsi yang dibungkus slogan "bayar nanti".

Kita perlu mengakui secara jujur bahwa Indonesia memang merupakan pasar besar bagi industri peer to peer lending. Dengan populasi yang besar, tingkat penetrasi internet yang tinggi, jutaan masyarakat unbanked dan underbanked, serta kebutuhan pembiayaan yang sering kali tidak mampu dijawab lembaga keuangan formal secara cepat, Indonesia menjadi ladang yang sangat subur bagi pertumbuhan teknologi finansial.

Tetapi pasar yang besar tidak selalu berarti ekosistem yang sehat. Karena terkadang pasar besar justru menjadi tempat paling nyaman bagi perilaku ekonomi yang salah arah. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang telah mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya literasi keuangan. Peringatan beliau mengenai fenomena "makan utang" patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian seorang pemimpin terhadap kesehatan ekonomi rakyat.

Pernyataan beliau sesungguhnya sangat dalam. Sebab persoalannya bukan sekadar soal pinjam uang. Persoalannya adalah perubahan perilaku sosial masyarakat. Dahulu masyarakat meminjam karena ada kebutuhan mendesak. Sekarang, sebagian masyarakat meminjam karena algoritma mengatakan, "Anda layak mendapatkan limit tambahan." Dulu orang berpikir: "Saya punya uang lalu membeli." Kini logikanya mulai bergeser: "Saya beli dulu, urusan uang nanti." Perubahan kecil ini tampak sederhana, tetapi dampaknya besar secara sosial.

Di sinilah saya ingin menyampaikan pandangan lain. Literasi keuangan sangat penting, tetapi literasi keuangan saja tidak cukup. literasi keuangan itu seperti memberi buku panduan berenang kepada seseorang, tetapi membiarkannya dilempar ke laut saat ombak sedang tinggi. Buku panduan memang berguna. Tetapi arus laut tetap harus diatur.

Dalam konteks ekonomi, arus laut itu bernama regulasi. Kita terlalu sering meletakkan seluruh beban pada rakyat, rakyat harus lebih cerdas, rakyat harus melek finansial, rakyat harus berhati-hati. Benar. Tetapi regulator juga harus bertanya kepada dirinya sendiri:

Sudahkah sistem pembiayaan diarahkan untuk memperkuat produktivitas?

Atau justru tanpa sadar membiarkan pasar membesar pada sektor konsumtif?

Karena jika kita melihat realitas di lapangan, mayoritas platform P2P lending berkembang pesat justru pada perilaku konsumsi masyarakat. Masyarakat diajak masuk ke ekosistem yang menawarkan kecepatan. Klik. Cair. Transfer. Selesai. Masalahnya, ekonomi tidak selesai hanya dengan pencairan dana. Ekonomi baru dimulai setelah uang itu dipakai. Di titik inilah muncul pertanyaan penting Berapa porsi pembiayaan P2P lending yang benar-benar masuk pada sektor produktif? Berapa yang digunakan UMKM membeli mesin? Berapa yang dipakai petani membeli bibit?Berapa yang digunakan nelayan memperbaiki kapal? Berapa yang dipakai pengusaha kecil memperbesar usaha? Dan berapa yang sekadar digunakan untuk memenuhi gaya hidup? Pertanyaan ini penting karena ekonomi sebuah bangsa tidak dibangun oleh konsumsi utang semata.

Negara bertumbuh karena produktivitas.

Jika keran pembiayaan lebih banyak mengalir ke sektor konsumsi, maka yang tumbuh bukan kapasitas ekonomi rakyat, melainkan kapasitas cicilan rakyat. Mungkin ini terdengar keras. Tetapi mari jujur. Banyak platform teknologi keuangan memahami psikologi manusia dengan sangat baik. Mereka tidak sekadar menjual pinjaman. Mereka menjual rasa tenang sesaat. Mereka menjual ilusi bahwa masalah ekonomi dapat selesai dalam lima menit. Padahal hidup tidak bekerja seperti tombol aplikasi.

Kalau utang bisa menyelesaikan semua masalah, mungkin mahasiswa cukup pinjam uang untuk mengganti skripsi. Kalau cicilan otomatis menyelesaikan kesulitan, mungkin diet paling mudah adalah mencicil olahraga. Kenyataannya tidak demikian. Yang membuat masyarakat kuat bukan pinjaman. Yang membuat masyarakat kuat adalah kemampuan menghasilkan nilai ekonomi baru.

Karena itu menurut saya regulator harus mulai memikirkan desain kebijakan yang lebih agresif untuk mengarahkan segmentasi pembiayaan P2P lending menuju sektor produktif. Bukan berarti pembiayaan konsumsi harus dimatikan. Tidak. Ekonomi juga membutuhkan konsumsi. Tetapi keseimbangan harus dijaga. Regulator dapat memberikan insentif tertentu bagi platform yang menyalurkan pembiayaan produktif UMKM, petani, nelayan, industri kreatif, koperasi rakyat, maupun sektor ekonomi desa. Sebab jika dibiarkan murni mengikuti logika pasar, industri akan selalu bergerak pada jalur yang paling cepat menghasilkan keuntungan. Dan secara bisnis, perilaku konsumtif masyarakat memang lebih mudah dipetakan. Lebih mudah diprediksi. Lebih mudah dijual. Lebih mudah membuat orang tergoda. Karena manusia kadang sulit menolak diskon. Apalagi kalau kalimatnya: "Promo terakhir." Padahal "promo terakhir" itu sering muncul lagi besok. Lalu muncul lagi minggu depan. Lalu muncul lagi saat tanggal gajian. Fenomena ini menunjukkan bahwa psikologi konsumen jauh lebih kompleks daripada sekadar soal literasi. Di sisi lain, kita juga harus memahami kondisi objektif masyarakat saat ini.

Indonesia dan dunia sedang berada dalam tekanan geopolitik yang tidak sederhana.

Ketidakpastian global, perang dagang, tekanan ekonomi internasional, konflik rantai pasok, perlambatan ekonomi dunia, hingga perebutan pengaruh ekonomi global menciptakan tekanan besar terhadap masyarakat kelas menengah dan bawah. Dalam situasi seperti ini, pilihan paling praktis bagi banyak keluarga memang bukan teori ekonomi makro. Pilihan paling praktis adalah bertahan hidup. Dan ketika kebutuhan hidup datang lebih cepat daripada penghasilan, maka masyarakat mencari jalan yang paling cepat.

P2P lending akhirnya menjadi jembatan darurat.

Kita boleh mengkritik. Tetapi kita juga harus memahami. Sebab rakyat tidak sedang mencari kemewahan. Banyak yang hanya mencari ruang bernapas. Ketika uang sekolah datang. Ketika biaya kesehatan muncul. Ketika usaha sedang sepi. Ketika harga kebutuhan naik. Maka tombol pinjam kadang terasa lebih dekat dibanding solusi lain. Karena itu fenomena P2P lending tidak bisa dilihat secara hitam putih. Menyalahkan masyarakat sepenuhnya juga tidak adil. Karena banyak masyarakat meminjam bukan karena serakah. Tetapi karena keadaan. Maka negara perlu hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga arsitek ekonomi rakyat.

Regulator harus memastikan teknologi keuangan tidak sekadar tumbuh besar, tetapi tumbuh sehat.

Sebab negara yang sehat bukan negara yang utangnya besar. Tetapi negara yang produktivitas rakyatnya besar. Di sisi lain, kita juga perlu memahami perjuangan pemerintah saat ini yang sedang menghadapi tekanan ekonomi global yang sangat berat.

Pemerintahan hari ini sedang berhadapan dengan tantangan yang tidak kecil tekanan geopolitik, kompetisi ekonomi internasional, fluktuasi pasar global, hingga pertarungan kepentingan modal internasional. Dalam bahasa aktivis kampus dulu, dunia kadang terlihat seperti rapat organisasi yang semua ingin menjadi ketua. Semua ingin menentukan arah. Semua merasa paling benar. Dan negara berkembang sering berada di tengah tarik-menarik kepentingan besar. Karena itu proses menuju kedaulatan ekonomi memang tidak mudah.

Jalan menuju ekonomi berdaulat bukan jalan tol.

Kadang lebih mirip jalan kabupaten saat musim hujan niatnya lurus, tetapi banyak lubangnya. Namun perjuangan menuju kedaulatan ekonomi tetap harus didukung. Karena bangsa besar tidak dibangun dalam satu malam. Mimpi Indonesia yang mandiri secara ekonomi juga tidak lahir dari proses instan.

Kita berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan kejernihan dalam menghadapi tantangan besar bangsa ini.

Semoga pemerintahan Presiden Prabowo baik-baik saja.

Semoga diberi perlindungan dalam menghadapi tekanan global.

Semoga mampu menjaga kepentingan nasional di tengah pertarungan ekonomi dunia.

Dan semoga mimpi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai: hidup yang lebih layak, ekonomi yang lebih adil, serta masa depan yang lebih berdaulat.

Karena pada akhirnya cita-cita rakyat sebenarnya sederhana. Rakyat tidak meminta langit. Rakyat hanya ingin hidup dengan tenang. Tidak takut tagihan. Tidak takut cicilan. Tidak takut biaya sekolah. Tidak takut harga kebutuhan naik. Dan mungkin yang paling penting: Tidak takut ketika ponsel berbunyi, lalu ternyata yang menelepon adalah penagih utang.

Sebab kalau sampai masyarakat lebih deg-degan melihat telepon masuk dibanding melihat hasil ujian anak, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam sistem ekonomi kita. Dan di titik itulah, literasi keuangan memang penting. Tetapi arah kebijakan jauh lebih menentukan. Sebab rakyat tidak hanya perlu diajarkan cara menghindari ombak. Rakyat juga membutuhkan negara yang membantu mengarahkan kapal.