Pencabutan izin 28 perusahaan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar keputusan administratif. Ini adalah deklarasi perang halus terhadap akumulasi modal yang selama puluhan tahun terlalu nyaman mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan lisensi kekuasaan.
Dan seperti hukum politik yang paling tua:
modal yang terusik tidak akan diam.
Ke depan, kritik terhadap program Presiden Prabowo akan membanjir. Bukan kritik tulus demi rakyat, melainkan kritik yang lahir dari kepentingan yang kehilangan akses. Kita akan menyaksikan fenomena yang menarik bahkan ironis.
para influencer yang dulu jinak, mendadak kritis,
para analis yang dulu senyap, tiba-tiba lantang bicara demokrasi,
para buzzer yang dulu memuja stabilitas, kini mempersoalkan kebijakan.
Pertanyaannya sederhana....
siapa yang merasa terganggu?
Dua puluh delapan izin dicabut, artinya dua puluh delapan pemilik modal kehilangan karpet merah. Dan pemilik modal tidak pernah benar-benar percaya pada hukum mereka percaya pada negosiasi ulang, kompensasi uang, dan jalan belakang kekuasaan.
Serangan opini ini bukan bertujuan menjatuhkan Presiden semata. Target sejatinya adalah melemahkan posisi tawar negara, agar pemerintah kembali duduk di meja perundingan dengan satu kalimat klasik:
“Kalau mau investasi jalan, ya harus ada kompromi.”
Kompromi versi siapa?
Kompromi versi modal, tentu saja.
Di sinilah publik harus waspada. Jangan terkecoh oleh kritik yang dibungkus jargon lingkungan, demokrasi, atau ekonomi. Tidak semua kritik lahir dari kepedulian sebagian besar lahir dari rasa kehilangan kehilangan konsesi, kehilangan konsesi tambang, kehilangan konsesi hutan, kehilangan ladang rente.
Negara hari ini sedang diuji...
apakah pencabutan izin ini benar-benar menjadi awal kedaulatan sumber daya alam,
atau hanya alat tawar-menawar baru untuk harga yang lebih mahal?
Sejarah Indonesia mencatat, kekayaan alam bukan habis karena rakyat serakah, melainkan karena modal terlalu lama dimanjakan. Jika hari ini negara mulai berdiri tegak, maka wajar bila modal menggertak.
Dan bagi Presiden Prabowo, satu hal harus dipahami...
yang paling berisik ke depan belum tentu paling benar.
Bisa jadi, mereka hanya sedang menghitung ulang kerugian dan menyiapkan balas dendam dengan wajah kritik.
Negara tidak boleh gentar.
Karena setiap langkah berani pasti dibalas perlawanan.
Dan setiap perlawanan modal adalah bukti
kebijakan itu tepat sasaran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terima kasih atas komentar anda