Merangkul Untuk Menjaga Bangsa

 

 

Sejarah selalu mengajarkan satu hal yang pahit tetapi jujur: perang besar tidak pernah menguntungkan rakyat. Yang diuntungkan adalah industri senjata, elite global, dan kekuatan asing yang hidup dari konflik berkepanjangan. Rakyat hanya kebagian duka kehilangan nyawa, harga pangan melonjak, lapangan kerja menyempit, dan masa depan generasi dikorbankan atas nama kepentingan yang bahkan tidak mereka pahami.

Sebagai aktivis pergerakan yang lahir dari rahim penderitaan rakyat kecil, saya meyakini ada tiga prinsip yang tidak bisa ditawar negara harus kuat, rakyat harus bersatu, dan Indonesia tidak boleh menjadi pion konflik asing.

Prinsip inilah yang menjadi dasar saya membaca dan menganalisis sikap Presiden Prabowo Subianto yang kerap merangkul lawan-lawan politiknya. Banyak yang mencibir, menuduh langkah ini sebagai politik transaksional, kompromi ideologi, bahkan pengkhianatan terhadap basis pendukung. Namun kritik semacam itu sering lahir dari cara pandang sempit cara pandang yang gagal membaca konteks geopolitik global dan kondisi objektif bangsa Indonesia hari ini.

Persatuan Elite sebagai Tameng Bangsa

Kita hidup di era dunia yang tidak stabil. Perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju fase konfrontasi global yang panjang dan berbahaya. Dalam kondisi seperti ini, negara-negara yang terbelah secara internal adalah target paling empuk.

Presiden Prabowo tampaknya memahami betul pelajaran sejarah tersebut. Merangkul lawan politik bukan berarti menghapus perbedaan, melainkan menjinakkan konflik internal agar tidak dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Negara yang terus ribut di dalam akan mudah dipecah, dilemahkan ekonominya, dan dijadikan pasar senjata atau ladang eksploitasi sumber daya.

Dalam perspektif pergerakan, ini bukan soal siapa menang pemilu, melainkan bagaimana bangsa ini bertahan dan tetap berdaulat.

Nasionalisme yang Realistis, Bukan Retorika Kosong

Sebagai kader Tamansiswa, saya diajarkan bahwa nasionalisme bukan sekadar teriakan di jalanan, tetapi kerja sunyi menjaga keberlangsungan bangsa. Ki Hadjar Dewantara mengajarkan ing ngarso sung tulodo (di depan memberi teladan). Teladan hari ini adalah mengutamakan kepentingan negara di atas ego politik.

Merangkul lawan politik adalah bentuk nasionalisme yang realistis karena meredam polarisasi sosial, menenangkan ekonomi dan dunia usaha, mengirim pesan ke dunia bahwa Indonesia stabil dan tidak mudah diintervensi

Inilah yang sering tidak dipahami oleh mereka yang masih terjebak dalam politik dendam dan romantisme konflik, Rakyat Tidak Butuh Elite yang Saling Membakar. Rakyat hari ini tidak membutuhkan tontonan elite yang saling menjatuhkan. Rakyat membutuhkan harga pangan yang stabil, lapangan kerja yang layak, pendidikan yang adil, hukum yang tidak tajam ke bawah, ekonomi desa yang hidup dan berdaulat. Jika elite politik terus berkonflik, yang pertama runtuh adalah kepercayaan rakyat kepada negara. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, negara menjadi rapuh.

Dalam situasi global yang panas, Presiden Prabowo memilih mendinginkan api konflik, bukan meniupnya. Itu bukan kelemahan, melainkan strategi bertahan hidup sebagai bangsa. Bukan Tanpa Kritik, Tetapi dengan Tujuan Merangkul bukan berarti menutup mata terhadap kritik. Justru di sinilah peran gerakan rakyat sipil seperti Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia mengawal, mengingatkan, dan memastikan bahwa persatuan elite tidak berubah menjadi kartel kekuasaan yang melupakan rakyat.

Kami berdiri jelas

melawan ketidakadilan

menolak kriminalisasi rakyat kecil.

memperjuangkan ekonomi kerakyatan.

menjaga pendidikan sebagai alat pembebasan, bukan penjinakan.

Persatuan nasional harus berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar stabilitas semu.

Transisi Dari Kesadaran Menuju Pergerakan

Dari kesadaran inilah, kami menyusun sikap kolektif, arah perjuangan, dan ikrar bersama. Apa yang kami yakini tidak boleh berhenti sebagai opini, tetapi harus menjadi gerakan terorganisir.

Maka lahirlah Manifesto Pergerakan Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia.

MANIFESTO PERGERAKAN

KABEH SEDULUR TAMANSISWA INDONESIA

“Negara Kuat, Rakyat Bersatu, Indonesia Berdaulat”

Mukadimah

Kami, Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, adalah anak kandung dari sejarah panjang perjuangan pendidikan dan kemanusiaan yang diwariskan oleh Ki Hadjar Dewantara. Kami meyakini bahwa kemerdekaan bangsa tidak cukup hanya di atas kertas, tetapi harus hidup dalam keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan martabat manusia.

Di tengah dunia yang dilanda konflik dan perang, kami menyatakan sikap:

Indonesia tidak boleh menjadi korban, apalagi pion, dari kepentingan kekuatan asing.

Perang besar menguntungkan industri senjata dan elite global, sementara rakyat mewarisi kemiskinan dan ketidakadilan. Karena itu, pergerakan kami berdiri di atas keyakinan:

Negara harus kuat.

Rakyat harus bersatu.

Indonesia harus berdaulat.

Landasan Ideologis Nilai Ketamansiswaan, Pancasila sebagai ideologi hidup, Nasionalisme kerakyatan, Kemanusiaan dan keadilan sosial, Sikap Politik Pergerakan Persatuan nasional adalah syarat utama kedaulatan bangsa. Persatuan elite adalah alat, bukan tujuan. Stabilitas nasional adalah syarat, bukan akhir. Kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama. Arah Perjuangan Menjaga kedaulatan bangsa, Membangun persatuan rakyat, Membela rakyat kecil, Menghidupkan pendidikan pembebasan, Mengawal kekuasaan, bukan menjadi alat kekuasaan.

Sikap terhadap Perang Global

Menolak perang, menolak intervensi asing, mendukung politik bebas aktif yang berdaulat.

Ikrar Pergerakan

Setia pada Pancasila dan UUD 1945. Berdiri bersama rakyat. Melawan ketidakadilan. Menjaga persatuan nasional. Mengabdi pada bangsa, bukan pada kekuasaan.

Manifesto ini adalah panggilan sejarah. Kami percaya Bangsa yang bersatu tidak mudah dijajah.

Rakyat yang sadar tidak mudah ditipu. Negara yang kuat tidak mudah diperalat.

Kabeh Sedulur, Kabeh Melu Njaga Indonesia.

Indria Febriansyah

Ketua Umum

Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia