Indonesia Dibuat Rentan Finansial Oleh Elitnya Sendiri

Indonesia Tidak Lemah, Tapi Indonesia Dibuat Rentan Secara Finansial.

Oleh : Indria Febriansyah

Ekonomi Indonesia tidak rapuh, Jika kita jujur melihat:

1. Konsumsi domestik menopang lebih dari separuh PDB.

2. Utang negara relatif terkendali.

3. Inflasi masih bisa dijaga.

4. Bonus demografi masih menjadi mesin pertumbuhan.

Namun mengapa pasar keuangan kita mudah goyah? Mengapa setiap guncangan global langsung membuat IHSG jatuh, rupiah tertekan, dan investor lari???

Jawabannya sederhana tapi pahit… karena ekonomi Indonesia terlalu lama disandera oleh kepentingan segelintir elite finansial. Pasar modal kita tidak dibangun untuk membiayai industri nasional, tapi untuk melayani spekulasi jangka pendek. Kebijakan ekonomi sering lebih takut pada reaksi investor asing dibanding penderitaan rakyat sendiri. Resesi Global Selalu Dijadikan Alibi, Setiap ancaman global selalu dipakai sebagai pembenaran seperti,

Upah murah demi “daya saing”

Privatisasi demi “kepercayaan pasar”

Pemotongan subsidi demi “disiplin fiskal”

Pembiaran oligarki demi “stabilitas ekonomi”

Padahal, yang distabilkan bukan ekonomi rakyat, melainkan kenyamanan elite. Jika resesi global benar-benar terjadi, rakyat kecil akan diminta berkorban lebih dulu. Tapi jika ekonomi membaik, keuntungan tetap menumpuk di atas. Ini bukan ketidaksengajaan. Ini pilihan politik ekonomi.

Ancaman Sesungguhnya Resesi Kepercayaan

Bahaya terbesar Indonesia saat ini bukan resesi global, melainkan Krisis kepercayaan terhadap institusi ekonomi. Pasar yang tidak dipercaya rakyat, Negara yang terlihat ragu membela kepentingan nasional.

Jika kepercayaan runtuh, tidak perlu resesi global untuk menjatuhkan ekonomi nasional. Modal akan lari, produksi stagnan, dan rakyat kehilangan harapan.

Jalan Keluarnya Ekonomi Harus Kembali ke Rakyat. Maka Indonesia tidak butuh panik. Indonesia butuh keberanian.

Keberanian untuk Mengakhiri ketergantungan pada modal spekulatif, Menjadikan pasar modal alat pembiayaan produksi, bukan kasino finansial, Melindungi industri nasional dan UMKM, Menempatkan negara sebagai wasit, bukan pelayan oligarki.

Resesi global, jika datang, seharusnya menjadi momentum koreksi arah. Bukan alasan untuk kembali menekan rakyat. Dunia boleh melambat. Pasar boleh bergejolak. Tetapi bangsa yang berdaulat tidak boleh takut. Indonesia tidak akan runtuh karena resesi global. Indonesia hanya bisa runtuh jika terus membiarkan ekonominya dikuasai segelintir elite yang menjauh dari rakyatnya sendiri.

Mundurnya elite Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bukanlah peristiwa administratif biasa. Ia adalah gejala retakan struktural dalam arsitektur keuangan yang selama dua dekade terlalu bergantung pada modal asing, logika pasar global, dan disiplin neoliberal. Ketika arus modal global berbalik arah, yang goyah bukan hanya indeks, melainkan otoritas simbolik lembaga keuangan nasional. Ini menandai fase transisi dari stabilitas semu menuju pertarungan arah ekonomi yang sesungguhnya.

Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto menghadapi situasi yang oleh sebagian pihak disebut sebagai “kerentanan finansial”. Namun sejarah menunjukkan, kerentanan adalah bahan baku kekuatan, jika dibaca dengan kacamata kedaulatan. Mundurnya elite lama membuka ruang rekonstruksi penataan ulang kepemilikan aset strategis, reposisi pasar modal sebagai alat pembangunan, bukan kasino spekulasi serta penguatan peran negara dalam sektor keuangan yang selama ini disterilkan dari kepentingan rakyat.

Arah kebijakan Prabowo yang menekankan nasionalisasi sumber daya strategis, pembentukan sovereign wealth yang agresif, hingga konsolidasi BUMN dan lembaga pembiayaan domestik, harus dibaca sebagai pergeseran paradigma. Negara tidak lagi berfungsi sebagai wasit netral pasar global, melainkan sebagai aktor utama yang memobilisasi kapital nasional untuk kepentingan industrialisasi, pangan, energi, dan desa. Dalam fase ini, pasar modal tidak ditinggalkan, tetapi ditundukkan pada visi kebangsaan.

Justru di tengah kegaduhan IHSG dan kepanikan investor asing, terdapat peluang besar membangun kekuatan finansial domestik, dana pensiun nasional, koperasi modern, perbankan Himbara, BPI Danantara, hingga skema pembiayaan sosial desa. Modal rakyat yang selama ini tercerai-berai dapat dikonsolidasikan menjadi tulang punggung pembiayaan nasional. Ini adalah momen dekolonisasi finansial perlahan, terukur, namun irreversible.

Ke depan, kekuatan ekonomi Indonesia tidak akan lagi ditentukan oleh rating lembaga asing atau selera dana lindung nilai global, melainkan oleh kemampuan negara mengorkestrasi sumber dayanya sendiri. Mundurnya elite BEI dan OJK adalah penutup satu bab lama, sekaligus pembuka bab baru ekonomi nasional yang lebih berdaulat, lebih tahan guncangan, dan lebih berpihak pada rakyat. Sejarah tidak sedang runtuh ia sedang ditulis ulang.