Selasa, 24 Februari 2026

Kritik Ketua BEM UGM, Militansi Rakyat Digital, dan Pertarungan Moral Kebijakan Pro-Rakyat

 


Yogyakarta, 24 Februari 2026 | 05:30 WIB

Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo adalah hak demokratis. Tetapi ketika kritik itu diarahkan pada kebijakan yang menyentuh perut anak-anak miskin, kita tidak sedang berbicara soal teori kampus kita sedang berbicara soal nurani.

MBG bukan proyek citra. Ini adalah intervensi struktural terhadap kemiskinan ekstrem. Ketika negara memberi makan anak bangsa yang selama ini hidup dalam kekurangan gizi, maka itu bukan sekadar kebijakan, itu adalah keberpihakan.

Maka jangan heran jika rakyat bereaksi keras. Yang bergerak bukan buzzer istana. Yang bersuara bukan pasukan terorganisir. Yang muncul adalah rakyat digital spontan, emosional, tanpa komando. Mereka membela karena merasa memiliki. Mereka membela karena merasakan.

Militansi Rakyat Digital Bukan Rekayasa Kekuasaan

Kita hidup di era ketika rakyat kecil punya ruang bersuara. Petani, nelayan, buruh, pekerja informal mereka tidak lagi diam. Ketika kebijakan yang mereka rasakan manfaatnya dikritik dengan nada yang dianggap meremehkan, respons emosional pun tak terhindarkan.

Namun intimidasi personal, ancaman fisik, atau serangan terhadap keluarga tidak dapat dibenarkan. Hukum harus ditegakkan. Demokrasi tidak boleh berubah menjadi kekerasan.

Tetapi satu hal harus jelas:

Jika ada intimidasi digital yang liar, jangan tergesa-gesa menunjuk pemerintah sebagai dalang.

Pemerintah tidak akan mengotori mandat konstitusionalnya untuk mengayomi rakyat dengan cara mengeliminasi pengkritik. Presiden Prabowo tidak membutuhkan cara-cara gelap untuk mempertahankan kebijakannya. Legitimasi MBG berdiri pada realitas lapangan, bukan pada ancaman.

Dan kita juga tidak boleh naif. Dalam dunia politik yang penuh kemunafikan, bukan mustahil ada pihak-pihak yang membangun skenario seolah-olah terjadi intimidasi terstruktur demi meraih simpati publik dan membentuk opini korban. Politik adalah ruang persepsi. Dan persepsi sering kali direkayasa.

Karena itu, sebelum menyalahkan negara, tanyakan pada diri sendiri?

Apakah empati kita kepada rakyat miskin sudah cukup?

Atau justru kita lebih sibuk membela ego intelektual daripada memahami penderitaan nyata?

Nalar Sebab-Akibat:

Revolusi Dimulai dari Gizi

Kemiskinan ekstrem melahirkan stunting.

Stunting melemahkan SDM.

SDM lemah membuat bangsa tertinggal.

Itulah rantai sebab-akibat yang dibaca Presiden Prabowo secara strategis. MBG adalah investasi jangka panjang. Ini bukan soal hari ini saja, tetapi tentang 10–20 tahun ke depan ketika anak-anak penerima program tumbuh menjadi generasi produktif. Mereka yang mengkritik tanpa menyentuh akar masalah sering kali terjebak pada retorika, bukan solusi.

Kembali ke Rakyat: Ngerti, Ngelakoni, Ngerasoke.

Ki Hadjar Dewantara mengajarkan ngerti, ngelakoni, ngerasoke.

Pahami. Jalankan. Rasakan. Jangan hanya memahami lewat diskusi. Jangan hanya mengkritik dari podium. Turunlah. Lihat. Rasakan.

Lihat ibu yang kini tidak lagi khawatir anaknya berangkat sekolah tanpa sarapan.

Lihat anak-anak yang mulai mendapat asupan gizi layak.

Di sanalah legitimasi moral MBG berdiri.

Demokrasi digital yang sehat bukan berarti membiarkan kebijakan pro-rakyat terus dilemahkan oleh narasi elitis. Demokrasi sehat adalah ruang kritik yang konstruktif, bukan ruang delegitimasi atas nama idealisme.

Revolusi sejati bukan terletak pada teriakan paling keras.

Revolusi sejati adalah keberpihakan paling konsisten.

Ketika negara berdiri bersama rakyat miskin, dan rakyat bangkit membela masa depannya sendiri, di situlah sejarah sedang ditulis. Jangan salahkan pemerintah atas ledakan emosi rakyat. Jika ada amarah yang muncul, mungkin itu karena terlalu lama rakyat diabaikan.

Mari kembali ke rakyat.

Bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan bergizi.

_____

Indria Febriansyah

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

terima kasih atas komentar anda