Pembatasan TikTok Live Berpotensi Picu Amuk Massa, Ketidakpuasan Bisa Dialihkan ke Presiden
Jakarta – Kebijakan TikTok menangguhkan sementara fitur TikTok LIVE di Indonesia akibat meningkatnya aksi unjuk rasa justru dinilai bisa menjadi pemicu gelombang kemarahan baru di tengah masyarakat.
Penghentian akses live streaming yang biasanya digunakan oleh warga, terutama anak muda dan aktivis, untuk menyiarkan langsung dinamika aksi di lapangan, dianggap sebagai pembungkaman ruang berekspresi digital. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah berada di balik tekanan kepada platform digital.
Sejumlah pengamat politik memperkirakan, jika situasi ini berlanjut, ketidakpuasan publik bisa beralih dari isu lapangan ke arah Istana Presiden. Masyarakat yang merasa ruang informasi ditutup dapat menganggap pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab, meski kebijakan berasal dari perusahaan platform.
“Dalam konteks sosial-politik Indonesia, pembatasan kanal komunikasi publik sering ditafsirkan sebagai tindakan represif. Jika publik marah, maka figur yang paling disorot adalah Presiden, karena dianggap pengendali kebijakan,” ujar seorang analis komunikasi politik di Jakarta.
Lebih jauh, potensi amuk massa bisa meningkat karena kekecewaan rakyat tidak hanya soal tuntutan aksi, tetapi juga menyangkut kebebasan digital yang selama ini menjadi sarana utama anak muda menyuarakan aspirasi.
Penghentian TikTok Live di tengah maraknya demonstrasi dapat menjadi titik balik yang berbahaya. Jika tidak diantisipasi dengan langkah-langkah komunikasi terbuka dari pemerintah, masyarakat berisiko melampiaskan kemarahan langsung kepada Presiden, baik dalam bentuk aksi lanjutan maupun gelombang kritik masif di media sosial.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terima kasih atas komentar anda