Kajian Kritis Kehancuran Indonesia di Era Jokowi (2014–2024)
1. Kemunduran Demokrasi dan Otoritarianisme Baru
Sumber: Aspinall, E., Mietzner, M. (2020), “Democratic regression in Indonesia: The rise of illiberalism”
Demokrasi Indonesia mengalami penurunan tajam.
Jokowi mengakomodasi kekuatan militer, oligarki, dan elite konservatif agama.
Revisi UU KPK dan UU ITE dinilai sebagai instrumen represi sipil.
Temuan:
Indeks demokrasi Indonesia (Freedom House) menurun dari 65 (2014) menjadi 58 (2023) — status: partly free.
Komnas HAM mencatat peningkatan kriminalisasi aktivis dan mahasiswa.
2. Oligarki Ekonomi dan Ekspansi Kapitalisme Predatori
Sumber: Hadiz, Vedi R. (2021), “Oligarchy, Populism and Elite Capture”
Kebijakan ekonomi pro-investor (UU Cipta Kerja/Omnibus Law) memfasilitasi oligarki tambang, sawit, dan properti.
Dampak:
Ketimpangan meningkat: Gini Ratio stagnan di atas 0,38.
Aset nasional terkonsentrasi di 1% kelompok elite.
Desa-desa tergusur oleh proyek infrastruktur besar.
3. Kerusakan Lingkungan yang Sistemik
Sumber: WALHI & Forest Watch Indonesia, “Environmental Destruction under Infrastructure Politics” (2022)
Proyek seperti Food Estate dan IKN menyebabkan deforestasi masif.
Fakta:
Selama 2015–2022, Indonesia kehilangan 4,5 juta hektare hutan alam.
Proyek infrastruktur (Tol, Bendungan, IKN) menyebabkan konflik agraria di lebih dari 1.000 titik (Data KPA).
4. Militerisme dan Rezim Keamanan
Sumber: TAPOL, Amnesty International (2023)
Peningkatan penempatan militer di Papua dan kriminalisasi aktivis Papua.
Operasi militer tanpa pengawasan sipil memperparah konflik horizontal.
Kritik:
Reformasi TNI pasca-Reformasi 1998 mengalami stagnasi.
Polisi dan militer dilibatkan dalam proyek sipil, keamanan investasi, dan pengamanan tambang.
5. Manipulasi Konstitusi dan Daya Rusak Politik Dinasti
Sumber: ICW, LP3ES, KontraS
Perubahan Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran sebagai Cawapres adalah contoh konkret manipulasi hukum.
Akibat:
Erosi kepercayaan publik terhadap MK, KPU, dan Bawaslu.
Jokowi disebut membangun “dinasti gaya Orde Baru” lewat pencalonan anak dan ipar dalam pilkada dan pilpres.
6. Perusakan Lembaga Antikorupsi
Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2021
Pelemahan KPK melalui revisi UU KPK 2019.
Pemberhentian 57 pegawai KPK yang dianggap kritis.
Skandal:
Korupsi bansos (Juliari Batubara), BTS Kominfo (Johnny Plate), dan suap di Mahkamah Agung.
7. Kemiskinan Struktural dan Ketimpangan Sosial
Sumber: BPS, The World Bank, 2023
Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% tapi tidak menciptakan pemerataan.
UMKM dan buruh informal paling terdampak pandemi, sementara perusahaan besar diselamatkan.
KESIMPULAN UMUM
Kepemimpinan Jokowi yang semula dipuji sebagai pemimpin rakyat kecil justru:
Menjadi alat kepentingan oligarki.
Menggunakan militer dan polisi sebagai alat politik.
Melemahkan demokrasi, HAM, dan lingkungan.
"Jokowi tidak meruntuhkan Orde Baru, ia membawanya kembali dengan wajah baru.”
— Parafrase dari tulisan Edward Aspinall
DAFTAR REFERENSI AKADEMIK & KEBIJAKAN
1. Aspinall, E., Mietzner, M. (2020). Illiberal Turn in Indonesia
2. Hadiz, V. R. (2021). Oligarchy and Populism in Indonesia
3. WALHI (2022). Laporan Krisis Ekologis Era Jokowi
4. Forest Watch Indonesia (2023). Deforestasi dan Proyek Infrastruktur
5. Amnesty International Indonesia (2023). Papua: Negara Darurat HAM
6. TAPOL (2023). Militerisme Baru di Indonesia
7. ICW (2021). Evaluasi 7 Tahun Jokowi & KPK
8. LP3ES (2024). Demokrasi Kita Tercekik
9. Komnas HAM (2022). Laporan Tahunan HAM Indonesia
10. KPA (2023). Peta Konflik Agraria Indonesia
11. BPS (2023). Statistik Sosial Ekonomi Indonesia
12. World Bank (2023). Indonesia Inequality Report
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terima kasih atas komentar anda