"Bekerja, Bekerja, Bekerja"—di masa pendudukan Jepang, kata-kata ini diselipkan halus dalam pidato dan spanduk, dibungkus janji “kemakmuran bersama” dan “kemajuan Asia Timur Raya”. Namun di balik slogan itu, tersimpan agenda eksploitasi: pemuda-pemuda desa dipaksa jadi romusha, bekerja paksa membangun rel, jembatan, dan fasilitas perang untuk kepentingan penjajah.
Janji-janji manis itu adalah topeng ideologis. Semangat gotong royong dibajak, nasionalisme dipelintir, dan kata “kerja” dijadikan mantra untuk meninabobokan rakyat agar rela memeras tenaga tanpa bertanya untuk siapa hasilnya.
Bertahun-tahun kemudian, slogan serupa kembali terdengar. Kali ini bukan dari penjajah berseragam asing, melainkan dari podium kekuasaan di negeri sendiri: “Kerja, kerja, kerja.” Tampilannya lebih modern—disiarkan di televisi, viral di media sosial—tetapi substansi propaganda tak banyak berubah. Kerja rakyat dijadikan mesin penggerak proyek besar yang hasilnya sering kali hanya dinikmati segelintir elite, sementara rakyat di bawah tetap berjuang demi sesuap nasi.
Inilah wajah propaganda yang abadi: menggiring massa dengan repetisi kata sederhana, menciptakan ilusi kesamaan tujuan, dan mematikan kritik dengan jargon. Sejarah mengajarkan, ketika slogan menggantikan substansi, kerja berubah menjadi kerja paksa terselubung—hanya saja kali ini tanpa rantai besi, melainkan dengan rantai hutang, pajak, dan janji yang tak kunjung ditepati.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terima kasih atas komentar anda