Tragedi Kemanusiaan yang Dipolitisasi "Banjir Bandang Sumatera dan Etika Publik yang Runtuh"

(Ditulis Oleh : Indria Febriansyah)

Saat Duka Menjadi Panggung

Bencana banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejatinya adalah tragedi kemanusiaan nasional. Ribuan rumah rusak, fasilitas publik lumpuh, dan masyarakat kecil kembali menjadi korban dari krisis ekologis yang kompleks.

Namun yang terjadi kemudian adalah penyimpangan etika publik, penderitaan rakyat dijadikan panggung politik, bukan untuk meringankan beban korban, melainkan untuk menyerang dan menjelekkan pemerintah secara sepihak.

Pola yang Terlihat seperti Narasi Seragam, Emosi yang Dieksploitasi

Jika dicermati secara jernih, muncul pola yang berulang,

Narasi tunggal yang disebarkan secara masif

Pemerintah digambarkan abai, lamban, dan tidak hadir tanpa verifikasi utuh atas fakta lapangan.

Visual selektif

Konten yang diviralkan hanya menampilkan sisa lumpur, puing, dan lokasi yang sudah dievakuasi, seolah negara benar-benar tidak bekerja.

Pengaburan kerja negara

Puluhan ribu personel TNI dan Polri, BNPB, Basarnas, relawan, dan tenaga medis yang telah diterjunkan ke berbagai titik terdampak dianggap tidak ada, hanya karena kamera memilih sudut tertentu.

Ini bukan kritik kebijakan.

Ini adalah rekayasa persepsi publik.

Aceh sebagai Episentrum Gejolak Politik

Mengapa Aceh menjadi wilayah dengan gejolak paling keras...?

Analisa objektif menunjukkan bahwa Aceh 

Merupakan daerah dengan basis militansi pendukung capres yang kalah, Anies Baswedan

Memiliki sejarah panjang politik identitas dan kecurigaan terhadap negara

Menjadi ruang subur mobilisasi aktivisme politik pasca Pilpres

Di sinilah tragedi kemanusiaan dipelintir menjadi amunisi politik.

Gerakan demonstrasi, konten provokatif, hingga klaim sepihak bermunculan bukan untuk mengurai solusi, tetapi menyulut kemarahan publik.

Kehadiran Tokoh Politik diaceh menjadi pertanyaan apakah Simbol Empati atau Panggung Popularitas?

Seperti kehadiran Anies Baswedan, capres yang telah kalah, di lokasi bencana Aceh patut dikritisi secara jujur.

Pertanyaan mendasarnya: adalah Apa dampak riil kehadiran tersebut bagi korban?

Apakah ada bantuan sistemik, logistik, atau solusi struktural yang dibawa?

Atau sekadar gestur simbolik yang diarahkan ke kamera dan narasi politik?

Yang terlihat justru Pernyataan menyudutkan pemerintah

Tanpa tawaran solusi kebijakan

Tanpa koordinasi resmi penanggulangan bencana, Jika empati tidak disertai solusi, maka ia berubah menjadi eksploitasi penderitaan.

Negara Hadir, Tapi Sengaja Dibutakan

Fakta di lapangan menunjukkan ternyata sejak hari pertama TNI–Polri dikerahkan untuk evakuasi, dapur umum, dan pengamanan

BNPB dan pemerintah pusat menyalurkan logistik, bantuan darurat, dan dana tanggap bencana

Relawan pemerintah pusat dan lintas daerah bekerja tanpa henti

Namun publik dipaksa melihat sebaliknya karena, 

Kamera memilih lumpur, bukan manusia yang bekerja.

Inilah kejahatan moral konten politik pascabencana.

Garis yang Sengaja Dilanggar, Kritik adalah bagian dari demokrasi.

Namun yang terjadi adalah suudzon kolektif yang dipelihara.

Setiap tindakan pemerintah diasumsikan salah

Setiap keterbatasan dianggap kesengajaan

Setiap kerja sunyi dianggap nihil

Ini bukan lagi kontrol kekuasaan, melainkan kultus kebencian.

Tragedi Tidak Boleh Jadi Komoditas Politik

Bencana alam adalah ujian kemanusiaan, bukan peluang elektoral.

Menari di atas penderitaan rakyat dengan dalih empati adalah keruntuhan akhlak publik.

Mereka yang memuja dengan sengaja menyebarkan narasi kebencian tanpa verifikasi telah Mengkhianati nilai kemanusiaan

Mengorbankan akal sehat

Menghalalkan penderitaan demi kepentingan politik sempit

Semoga publik semakin dewasa.

Semoga nurani tidak terus dikalahkan oleh dendam politik.

Dan semoga mereka yang gemar suudzon segera disadarkan oleh realitas dan akhlak.