Kepercayaan Publik kepada Presiden Prabowo

Data, Persepsi Digital, dan Alarm Demokrasi di Akhir 2025

Oleh: Indria Febriansyah

Menjelang hari terakhir tahun 2025, perdebatan mengenai kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka. Media sosial dipenuhi kritik, kecurigaan, dan narasi pesimistis terhadap negara. Namun ketika ditelaah melalui data survei nasional yang terukur secara metodologis, gambaran tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak publik Indonesia secara luas. Berbagai survei sepanjang 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo tetap berada pada level tinggi. Bahkan, survei yang dirilis menjelang akhir Desember 2025 mencatat lebih dari delapan dari sepuluh warga menyatakan puas dan masih menaruh kepercayaan pada kepemimpinan nasional. Ini menegaskan bahwa legitimasi politik Presiden secara sosial masih kuat di mata mayoritas rakyat.

Bias Representasi di Ruang Digital

Kesenjangan antara data survei dan riuhnya kritik di media sosial perlu dibaca secara hati-hati. Media sosial bukanlah ruang yang sepenuhnya netral. Algoritma platform digital cenderung memperkuat konten yang memicu emosi kemarahan, kecemasan, dan konflik karena jenis konten inilah yang paling cepat menyebar dan menarik perhatian. Dalam kajian komunikasi politik, fenomena ini dikenal sebagai minoritas vokal: kelompok yang relatif kecil secara jumlah, tetapi sangat aktif dalam memproduksi narasi dan membangun persepsi. Suara mereka penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, namun tidak bisa secara otomatis disamakan dengan suara mayoritas rakyat Indonesia.

Akun Resmi Presiden dan Kepercayaan Publik

Dalam konteks ini, akun resmi Presiden Prabowo di berbagai platform media sosial berperan sebagai kanal komunikasi negara. Konten-konten resmi yang bersifat informatif, kenegaraan, dan berbasis kebijakan umumnya mendapatkan respons yang lebih stabil, dengan dominasi sentimen positif dan netral, khususnya di platform visual seperti Instagram dan TikTok. Fakta ini menunjukkan bahwa ketika negara berbicara secara langsung kepada rakyat, tanpa distorsi berlapis, tingkat kepercayaan publik relatif terjaga. Artinya, persoalan utama bukan terletak pada absennya kepercayaan, melainkan pada bagaimana persepsi dibentuk dan disebarluaskan di ruang digital.

Alarm Demokrasi Ketika Kritik Digital Menjadi Aksi Nyata

Namun demikian, dinamika kritik di media sosial tidak boleh diremehkan. Di sinilah letak alarm demokrasi yang perlu disadari bersama. Kritik yang bermula di ruang digital, meskipun tidak selalu representatif secara statistik, memiliki kemampuan untuk memengaruhi dunia nyata: membentuk opini publik, memicu ketegangan sosial, bahkan mendorong mobilisasi massa. Sejarah politik modern menunjukkan bahwa narasi yang terus diulang—meski berangkat dari ruang digital dapat menciptakan realitas sosial baru. Jika dibiarkan tanpa penjelasan, klarifikasi, dan komunikasi publik yang memadai, distorsi persepsi dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan yang nyata, bukan lagi sekadar debat daring. Oleh karena itu, tingginya kepercayaan publik berdasarkan survei tidak boleh membuat negara lengah. Justru sebaliknya, ia harus menjadi dasar untuk memperkuat dialog, meningkatkan transparansi, dan merespons kritik secara argumentatif dan bermartabat.

Presiden Harus Membaca Kritik secara Proporsional

Demokrasi yang sehat menuntut keseimbangan. Kritik harus didengar, tetapi juga harus dibaca secara proporsional. Media sosial perlu diposisikan sebagai salah satu sumber masukan, bukan satu-satunya barometer legitimasi politik. Kebijakan publik tidak boleh ditentukan oleh dinamika viral yang bersifat sesaat, tetapi juga tidak boleh mengabaikan sinyal ketidakpuasan yang tumbuh di ruang publik.

Tantangan pemerintahan di era digital bukan hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga mengelola persepsi secara jujur dan bertanggung jawab.

Di penghujung tahun 2025, data survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih terjaga dengan kuat. Namun, kegaduhan di media sosial menjadi pengingat bahwa legitimasi politik tidak pernah bersifat final. Ia harus dirawat melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat, komunikasi publik yang terbuka, dan kesediaan negara untuk hadir di tengah kritik, bukan bersembunyi darinya.

Media sosial mungkin tidak selalu merepresentasikan mayoritas, tetapi ia memiliki daya pengaruh nyata. Mengabaikannya berbahaya, menyamakannya dengan kehendak rakyat juga keliru. Di antara dua ekstrem itulah demokrasi harus dijaga dengan data, ketenangan, dan kebijaksanaan.