Politik Provokasi dan Krisis Etika Intelektual

 

Sebuah ironi besar ketika seorang akademisi bahkan mantan rektor dan pejabat publik justru memilih jalan paling dangkal dalam berpolitik, memprovokasi emosi publik dan menanam benih kebencian permanen terhadap pemerintah. Video yang beredar memperlihatkan bagaimana Anies Baswedan, sebagai calon presiden yang telah kalah dalam kontestasi demokratis, tidak menawarkan refleksi ilmiah, evaluasi kebijakan berbasis data, ataupun kritik struktural yang mencerahkan. Yang ditampilkan justru retorika emosional yang rawan disalahgunakan sebagai bahan bakar polarisasi sosial.

Dalam tradisi akademik, kritik bukanlah teriakan, melainkan argumen. Bukan insinuasi, melainkan analisis. Bukan narasi korban yang dipelintir, melainkan pembacaan sistematis atas kebijakan publik. Ketika seorang intelektual meninggalkan tradisi itu dan memilih narasi provokatif yang menyederhanakan persoalan negara menjadi “kami versus mereka”, maka yang runtuh bukan hanya kualitas diskursus publik, tetapi juga integritas intelektualnya sendiri.

Lebih berbahaya lagi, pola komunikasi semacam ini berpotensi menciptakan kebencian yang bersifat permanen bukan kebencian kritis yang mendorong perbaikan, melainkan kebencian emosional yang membekukan rasionalitas. Pemerintah, dalam negara demokrasi, memang harus dikritik. Namun kritik yang sehat bertujuan memperbaiki, bukan menghasut, mencerahkan, bukan mengeruhkan, membangun kesadaran, bukan mengkapitalisasi amarah.

Seorang akademisi yang terjun ke politik seharusnya menjadi jembatan antara ilmu dan kekuasaan, antara data dan kebijakan, antara nalar dan rakyat. Ketika peran itu ditanggalkan demi panggung populisme murahan, maka publik patut bertanya....? di mana tanggung jawab moral seorang intelektual? Di mana keberanian untuk mengakui kekalahan dengan elegan dan mengawal demokrasi secara dewasa?

Bangsa ini tidak kekurangan kritik terhadap pemerintah. Yang langka justru kritik yang bermutu, berakar pada riset, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang rakyat. Menabur kebencian sporadis mungkin efektif mengumpulkan tepuk tangan sesaat, tetapi ia meninggalkan warisan berbahaya, masyarakat yang lelah berpikir dan mudah diprovokasi.

Dan pada titik itu, yang dirugikan bukan pemerintah semata melainkan masa depan demokrasi itu sendiri.