Kamis, 26 Februari 2026

KSTI Minta Pemerintah Tinjau Impor Mobil Pickup untuk Kopdes Merah Putih

 


JAKARTA — Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) secara resmi mengajukan permohonan kepada Sekretariat Negara Republik Indonesia agar menyampaikan aspirasi organisasi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait kebijakan impor mobil pickup dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih.

Permohonan tersebut tertuang dalam surat bernomor 57/Sper/KSTI/II/2026 yang ditandatangani Ketua Umum KSTI, Indria Febriansyah. Dalam surat tersebut, KSTI meminta pemerintah meninjau kembali atau membatalkan kebijakan impor kendaraan yang dilaksanakan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.

Menurut KSTI, kebijakan pengadaan kendaraan untuk koperasi desa seharusnya menjadi momentum penguatan industri otomotif nasional serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Kebijakan pengadaan armada hendaknya selaras dengan visi kemandirian industri dan pemberdayaan ekonomi desa,” demikian pernyataan resmi KSTI dalam surat tersebut. 

Permohonan Peninjauan Kebijakan

KSTI menyampaikan beberapa pertimbangan utama. Pertama, Indonesia dinilai telah memiliki kapasitas industri otomotif yang memadai untuk memproduksi kendaraan pickup secara massal. Produksi dalam negeri dinilai dapat membuka lapangan kerja, memperkuat industri komponen lokal, serta menciptakan efek ekonomi berantai.


Kedua, KSTI menilai impor kendaraan jadi tanpa kebutuhan transfer teknologi strategis berpotensi melemahkan semangat kemandirian industri nasional. Organisasi tersebut menilai kemampuan produksi kendaraan nasional, termasuk yang dikembangkan oleh PT Pindad, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas teknologi yang cukup.

Selain itu, KSTI menekankan pentingnya spesifikasi kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan desa, yakni tangguh, mudah dirawat, serta memiliki ketersediaan suku cadang yang luas. Organisasi tersebut juga mengusulkan pembentukan bengkel mandiri di setiap koperasi desa guna memperkuat ekosistem ekonomi lokal dan meningkatkan keterampilan teknis masyarakat.

KSTI berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan industri dalam negeri dan pembangunan ekonomi berbasis desa.

Selasa, 24 Februari 2026

Kritik Ketua BEM UGM, Militansi Rakyat Digital, dan Pertarungan Moral Kebijakan Pro-Rakyat

 


Yogyakarta, 24 Februari 2026 | 05:30 WIB

Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo adalah hak demokratis. Tetapi ketika kritik itu diarahkan pada kebijakan yang menyentuh perut anak-anak miskin, kita tidak sedang berbicara soal teori kampus kita sedang berbicara soal nurani.

MBG bukan proyek citra. Ini adalah intervensi struktural terhadap kemiskinan ekstrem. Ketika negara memberi makan anak bangsa yang selama ini hidup dalam kekurangan gizi, maka itu bukan sekadar kebijakan, itu adalah keberpihakan.

Maka jangan heran jika rakyat bereaksi keras. Yang bergerak bukan buzzer istana. Yang bersuara bukan pasukan terorganisir. Yang muncul adalah rakyat digital spontan, emosional, tanpa komando. Mereka membela karena merasa memiliki. Mereka membela karena merasakan.

Militansi Rakyat Digital Bukan Rekayasa Kekuasaan

Kita hidup di era ketika rakyat kecil punya ruang bersuara. Petani, nelayan, buruh, pekerja informal mereka tidak lagi diam. Ketika kebijakan yang mereka rasakan manfaatnya dikritik dengan nada yang dianggap meremehkan, respons emosional pun tak terhindarkan.

Namun intimidasi personal, ancaman fisik, atau serangan terhadap keluarga tidak dapat dibenarkan. Hukum harus ditegakkan. Demokrasi tidak boleh berubah menjadi kekerasan.

Tetapi satu hal harus jelas:

Jika ada intimidasi digital yang liar, jangan tergesa-gesa menunjuk pemerintah sebagai dalang.

Pemerintah tidak akan mengotori mandat konstitusionalnya untuk mengayomi rakyat dengan cara mengeliminasi pengkritik. Presiden Prabowo tidak membutuhkan cara-cara gelap untuk mempertahankan kebijakannya. Legitimasi MBG berdiri pada realitas lapangan, bukan pada ancaman.

Dan kita juga tidak boleh naif. Dalam dunia politik yang penuh kemunafikan, bukan mustahil ada pihak-pihak yang membangun skenario seolah-olah terjadi intimidasi terstruktur demi meraih simpati publik dan membentuk opini korban. Politik adalah ruang persepsi. Dan persepsi sering kali direkayasa.

Karena itu, sebelum menyalahkan negara, tanyakan pada diri sendiri?

Apakah empati kita kepada rakyat miskin sudah cukup?

Atau justru kita lebih sibuk membela ego intelektual daripada memahami penderitaan nyata?

Nalar Sebab-Akibat:

Revolusi Dimulai dari Gizi

Kemiskinan ekstrem melahirkan stunting.

Stunting melemahkan SDM.

SDM lemah membuat bangsa tertinggal.

Itulah rantai sebab-akibat yang dibaca Presiden Prabowo secara strategis. MBG adalah investasi jangka panjang. Ini bukan soal hari ini saja, tetapi tentang 10–20 tahun ke depan ketika anak-anak penerima program tumbuh menjadi generasi produktif. Mereka yang mengkritik tanpa menyentuh akar masalah sering kali terjebak pada retorika, bukan solusi.

Kembali ke Rakyat: Ngerti, Ngelakoni, Ngerasoke.

Ki Hadjar Dewantara mengajarkan ngerti, ngelakoni, ngerasoke.

Pahami. Jalankan. Rasakan. Jangan hanya memahami lewat diskusi. Jangan hanya mengkritik dari podium. Turunlah. Lihat. Rasakan.

Lihat ibu yang kini tidak lagi khawatir anaknya berangkat sekolah tanpa sarapan.

Lihat anak-anak yang mulai mendapat asupan gizi layak.

Di sanalah legitimasi moral MBG berdiri.

Demokrasi digital yang sehat bukan berarti membiarkan kebijakan pro-rakyat terus dilemahkan oleh narasi elitis. Demokrasi sehat adalah ruang kritik yang konstruktif, bukan ruang delegitimasi atas nama idealisme.

Revolusi sejati bukan terletak pada teriakan paling keras.

Revolusi sejati adalah keberpihakan paling konsisten.

Ketika negara berdiri bersama rakyat miskin, dan rakyat bangkit membela masa depannya sendiri, di situlah sejarah sedang ditulis. Jangan salahkan pemerintah atas ledakan emosi rakyat. Jika ada amarah yang muncul, mungkin itu karena terlalu lama rakyat diabaikan.

Mari kembali ke rakyat.

Bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan bergizi.

_____

Indria Febriansyah

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Senin, 23 Februari 2026

PT. AAKKA CHINDO SEMARE


Membangun Kualitas, Mewujudkan Keandalan: Solusi Konstruksi Terpercaya bersama PT AAKKA CHINDO SEMARE.

Dalam industri konstruksi yang dinamis, memilih mitra yang tepat adalah kunci keberhasilan aset masa depan Anda. PT AAKKA CHINDO SEMARE hadir sebagai perusahaan konstruksi yang mengedepankan integritas, kualitas bangunan, dan ketepatan waktu.

Mengapa PT AAKKA CHINDO SEMARE adalah pilihan terbaik untuk proyek Anda?

1. Legalitas Terjamin & Profesionalisme Tinggi

Kami adalah entitas hukum resmi yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nomor: AHU-0092122.AH.01.01.TAHUN 2024). Memilih kami berarti Anda bekerja dengan mitra yang memiliki kepastian hukum dan standar operasional yang jelas.

2. Tim Ahli yang Berpengalaman

Dibalik setiap struktur kokoh yang kami bangun, terdapat tim internal yang solid dan kompeten. Dipimpin oleh manajemen yang berdedikasi—mulai dari Komisaris hingga jajaran Direksi—kami memastikan setiap aspek proyek, baik teknis maupun administratif, dikelola secara profesional untuk hasil maksimal.

3. Layanan Konstruksi Terintegrasi (One-Stop Solution)

Kami memahami bahwa setiap kebutuhan bangunan itu unik. Oleh karena itu, kami menyediakan spektrum layanan yang sangat luas:

Konstruksi Skala Besar: Spesialisasi dalam pembangunan Gudang, Gedung Hunian, Pabrik, dan Konstruksi Baja.

Layanan Arsitektur & Desain: Mulai dari gambar kerja hingga desain interior 3D yang modern.

Jasa Renovasi Total: Meliputi perbaikan atap, lantai, pengecatan, hingga penambahan ruangan.

Pekerjaan Pendukung: Instalasi kanopi, pembuatan pagar, sumur bor, hingga penyediaan kusen pintu dan jendela.

4. Portofolio Nyata & Pengalaman Lapangan

Keunggulan kami bukan sekadar janji. Portofolio kami mencakup berbagai proyek strategis, mulai dari struktur baja pabrik yang masif, pembangunan gedung bertingkat dengan scaffolding kompleks, hingga pengerjaan infrastruktur industri di berbagai medan. Kami memiliki pengalaman dalam menangani alat berat dan teknik konstruksi baja terkini.














5. Komitmen pada Kualitas

Sesuai moto kami, "Membangun Kualitas, Mewujudkan Keandalan", kami tidak hanya membangun fisik bangunan, tetapi membangun kepercayaan. Kami menggunakan material pilihan dan teknik pengerjaan yang presisi untuk memastikan bangunan Anda kokoh dan tahan lama.

Wujudkan Proyek Impian Anda Sekarang!

Apakah itu gudang industri, gedung perkantoran, atau hunian idaman, PT AAKKA CHINDO SEMARE siap menjadi mitra strategis Anda. Kami siap memberikan konsultasi terbaik dan solusi konstruksi yang efisien bagi bisnis maupun properti pribadi Anda.


PT AAKKA CHINDO SEMARE

Konstruksi Baja • Konstruksi Sipil • General Kontraktor

WA: 082138393333


Impor Mobil Pickup, Dasco Soroti Presiden Masih di Luar Negeri, Indria Febriansyah Analisa Plus-Minus Impor 105.000 Pikap dari India



Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyoroti bahwa Presiden masih berada di luar negeri terkait rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih. Dasco menekankan bahwa keputusan strategis tersebut sebaiknya menunggu arahan langsung Kepala Negara setelah kembali ke Indonesia.

Menurut Dasco, kebijakan berskala besar yang menyangkut industri dan ekonomi nasional idealnya tidak diputuskan saat Presiden sedang melakukan kunjungan luar negeri, agar koordinasi dan pertimbangannya dapat dilakukan secara menyeluruh.

Sementara itu, Ketua Umum Kabeh Sedulur Indonesia, Indria Febriansyah, memberikan analisa terkait rencana impor tersebut. Ia menilai terdapat sisi plus dan minus yang perlu dikaji secara objektif.

Dari sisi positif, impor kendaraan dalam jumlah besar dapat mempercepat realisasi program logistik desa, memastikan ketersediaan armada dalam waktu singkat, serta mendukung percepatan distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok di desa-desa.

Namun di sisi lain, Indria menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan paradoks dengan citra dan keseharian Presiden Prabowo Subianto yang selama ini dikenal bangga menggunakan dan mendorong kendaraan nasional. Menurutnya, publik bisa melihat adanya ketidaksinkronan antara semangat kemandirian industri nasional dengan keputusan impor dalam skala besar.

“Secara ekonomi bisa dipahami ada kebutuhan percepatan. Tetapi secara simbolik dan politik, ini bisa dibaca sebagai kontradiksi terhadap narasi kebanggaan pada produk nasional,” ujar Indria dalam analisanya.

Ia menambahkan, jika memang impor menjadi pilihan sementara, pemerintah perlu memberikan penjelasan transparan kepada publik, termasuk alasan teknis, keterbatasan produksi dalam negeri, serta rencana jangka panjang untuk penguatan industri otomotif nasional.

Indria menegaskan bahwa polemik ini seharusnya menjadi momentum evaluasi kebijakan industri dan penguatan produksi dalam negeri, agar program ekonomi desa tetap berjalan tanpa mengurangi semangat kemandirian nasional.

Hingga kini, belum ada keputusan final terkait realisasi impor tersebut dan pemerintah disebut akan melakukan pembahasan lanjutan setelah Presiden kembali ke Tanah Air.

Rabu, 18 Februari 2026

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 2026


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh!

Salam & Bahagia


Ramadhan kembali datang!

Bulan suci yang membangunkan jiwa.

Bulan yang menggugah nurani.

Bulan yang menguji siapa kita sebenarnya!


Keluarga Besar

Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia. dengan penuh semangat dan ketulusan mengucapkan:


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1447 HIJRIAH — 2026!


Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah latihan keberanian moral! Puasa adalah disiplin jiwa! Puasa adalah revolusi batin! Di bulan inilah kita ditempa 

untuk jujur meski tak diawasi,

untuk sabar meski diuji,

untuk peduli meski kita sendiri berkekurangan!


Bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang kaya, tetapi bangsa yang berkarakter! Dan karakter itu dibentuk oleh iman, oleh pengendalian diri, oleh kepedulian sosial!


Ramadhan adalah madrasah perjuangan!

Madrasah persaudaraan!

Madrasah kebangkitan moral bangsa!


Mari kita jadikan Ramadhan ini sebagai momentum memperkuat persatuan, menghapus sekat perbedaan,

dan meneguhkan tekad membangun Indonesia yang adil, bermartabat, dan berdaulat! Kita kuat karena iman. Kita bersatu karena persaudaraan. Kita bangkit karena nilai!


Semoga Allah SWT menerima ibadah kita. Memberkahi keluarga kita. Dan menjaga Indonesia dalam kedamaian dan keadilan!


Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh!

salam,

🌙✨

Keluarga Besar

Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Senin, 16 Februari 2026

Guru Tak Usah Diwajibkan Bisa Bahasa Inggris

Kembalikan Esensi Pendidikan Nasional Guru Tidak Wajib Mahir Bahasa Inggris (Kecuali Pengampu Mapel Terkait)



Oleh:Indria Febriansyah


Belakangan ini muncul kecenderungan dalam beberapa rekrutmen tenaga pendidik termasuk pada seleksi guru di sekolah-sekolah unggulan seperti Sekolah Garuda dan berbagai institusi bertaraf internasional yang mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris aktif bahkan skor TOEFL tertentu, tanpa membedakan bidang studi yang diampu. Kebijakan semacam ini patut dikaji ulang secara serius.

Bahasa Inggris adalah alat komunikasi global. Namun menjadikannya syarat umum bagi semua guru, terlepas dari mata pelajaran yang diajarkan, berpotensi menggeser orientasi pendidikan nasional dari akar budayanya sendiri.

1. Bahasa Inggris Bukan Indikator IQ

Kemampuan berbahasa Inggris tidak identik dengan kecerdasan intelektual (IQ), kompetensi pedagogik, maupun integritas moral seorang pendidik. Banyak guru matematika, sejarah, seni budaya, atau pendidikan kewarganegaraan yang luar biasa kompeten dalam bidangnya, tetapi tidak fasih berbahasa Inggris. Apakah itu membuat mereka kurang cerdas? Tentu tidak.

Kualitas guru diukur dari Penguasaan materi ajar

Kemampuan metodologi pembelajaran

Keteladanan karakter

Kemampuan membangun nalar dan akhlak siswa

Bukan semata dari skor TOEFL.

2. Jangan Merendahkan Bahasa Indonesia di Rumah Sendiri

Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang menyatukan lebih dari 270 juta rakyat dengan latar belakang ratusan bahasa daerah. Jika dalam sistem pendidikan nasional justru bahasa asing dijadikan tolok ukur utama kompetensi umum guru, pesan simboliknya berbahaya seolah-olah bahasa sendiri kurang bernilai. Padahal, konstitusi menegaskan fungsi bahasa negara sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional. Menempatkan bahasa Inggris di atas bahasa Indonesia dalam rekrutmen guru non-bahasa adalah langkah yang tidak proporsional.

3. Era Digital Tidak Mengharuskan Semua Guru Fasih Inggris

Di era digital saat ini, generasi muda khususnya Gen Z banyak yang belajar bahasa Inggris secara otodidak melalui internet, media sosial, dan platform global. Artinya, akses terhadap bahasa asing sudah terbuka luas tanpa harus menjadikan itu syarat administratif yang menyaring tenaga pendidik.

Teknologi penerjemahan, AI, dan platform pembelajaran juga memudahkan akses referensi global. Maka argumen bahwa semua guru wajib fasih bahasa Inggris demi akses ilmu menjadi kurang relevan.

4. Pendidikan Harus Berakar pada Kearifan Lokal

Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus berakar pada kebudayaan bangsa sendiri. Konsep “Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani” bukan sekadar semboyan, tetapi fondasi filosofi pendidikan nasional.

Jika syarat rekrutmen guru semakin menjauh dari konteks budaya lokal dan lebih mengedepankan standar global yang seragam, maka pendidikan bisa kehilangan ruh kebangsaannya.

Kearifan lokal (local wisdom) membentuk Identitas nasional, Ketahanan budaya, Nasionalisme yang berakar, Daya tahan terhadap penetrasi nilai asing yang tidak selalu selaras

5. Pengecualian yang Rasional

Tentu ada pengecualian yang logis Guru Bahasa Inggris memang wajib memiliki sertifikasi kompetensi seperti TOEFL/IELTS.

Sekolah dengan kurikulum internasional yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dapat mensyaratkan hal tersebut secara proporsional dan transparan.

Namun menjadikannya syarat umum untuk seluruh formasi guru dalam sistem pendidikan nasional adalah kebijakan yang perlu dikoreksi.

6. Pendidikan Nasional Bukan Ajang Gengsi Global

Indonesia bukan negara tanpa identitas yang harus membuktikan diri lewat standar linguistik asing. Kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak guru fasih berbahasa Inggris, melainkan oleh seberapa kuat sistem pendidikan membentuk karakter, daya pikir kritis, dan kecintaan terhadap tanah air.

Globalisasi boleh dihadapi, tetapi jangan sampai menjadi westernisasi yang tidak kritis.

Kritik Indria Febriansyah atas Abainya Presiden terhadap Organ Relawan

MERAWAT RELAWAN, MENJAGA ARAH PERJUANGAN

Dua tahun sejak pencoblosan 14 Februari 2024, kemenangan Prabowo Subianto telah menjelma menjadi kekuasaan formal. Banyak program telah ditelurkan, banyak kebijakan telah diluncurkan, dan tak sedikit pula langkah besar yang diklaim sebagai fondasi Indonesia menuju era lepas landas.

Namun di balik narasi besar itu, ada suara yang pelan bahkan nyaris tak terdengar yakni suara relawan.

Kami adalah barisan yang tak tercatat dalam struktur resmi negara. Kami bukan pemegang jabatan, bukan komisaris, bukan direksi BUMN, bukan pula pejabat yang mendapatkan kursi empuk pasca kontestasi. Kami adalah mereka yang berjalan dari desa ke desa, mengetuk pintu rakyat, menghadapi cemooh, membantah fitnah, dan mempertaruhkan reputasi demi satu keyakinan bahwa Prabowo harus menjadi Presiden Republik Indonesia.

Kini, setelah 1,5 tahun pasca pelantikan, realitas yang kami hadapi terasa pahit.

Aparat baik TNI maupun Polri dikaryakan dalam berbagai posisi strategis. Jabatan baru bermunculan. Penugasan di BUMN, komisaris, hingga entitas seperti Agrinas dan lembaga lainnya menjadi bagian dari konsolidasi kekuasaan. Negara memberi tambahan take-home pay melalui jabatan-jabatan tersebut. Kami tidak mempersoalkan loyalitas korps. Kami tidak anti terhadap profesionalisme aparat. Jika itu untuk membasmi mafia, kami mendukung. Jika itu untuk mempercepat presisi dan efektivitas pemerintahan, kami paham urgensinya.

Tetapi pertanyaannya sederhana? Di mana posisi relawan dalam arsitektur pembangunan ini?

Relawan bukan sekadar alat elektoral. Relawan bukan suku cadang kampanye yang dibuang setelah mesin kekuasaan hidup. Relawan adalah energi moral. Relawan adalah embrio kepemimpinan rakyat. Jika mereka diabaikan, maka yang tumbuh bukan partisipasi melainkan kekecewaan.

Hari ini banyak relawan menggigit jari. Banyak yang merasa terabaikan. Banyak yang menyaksikan “orang baru login” tiba-tiba mendapat porsi pengabdian dan bersumpah setia seolah paling militan.

Kami tidak iri pada jabatan. Kami tidak meminta balas jasa. Yang kami tuntut adalah ruang partisipasi.

Karena jika rakyat hanya dijadikan objek pembangunan, bukan operator pembangunan, maka mereka akan selamanya sulit naik kelas. Mafia boleh diberantas, tetapi tanpa pemberdayaan organ rakyat, kita sedang menyemai embrio mafia baru, mafia kekuasaan yang lahir dari eksklusivitas akses dan monopoli peran. Presiden harus menyadari satu hal penting. Kekuatan moral kepemimpinan tidak hanya diukur dari keberanian melawan lawan politik, tetapi dari kesetiaan merawat barisan yang berjuang tanpa pamrih.

Kritik ini bukan bentuk pembangkangan.

Ini adalah bentuk tanggung jawab sejarah.

Kami tetap setia pada cita-cita Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan. Namun kesetiaan tidak boleh dimaknai sebagai diam. Relawan harus diberi ruang dalam penetrasi pemberdayaan rakyat,

Dalam koperasi desa

Dalam ekonomi kerakyatan

Dalam pendidikan politik rakyat

Dalam pengawasan program sosial

Dalam transformasi desa menjadi pusat pertumbuhan

Jika tidak, maka jarak antara kekuasaan dan barisan perjuangan akan semakin lebar. Dan ketika jarak itu membesar, legitimasi moral akan terkikis perlahan. Presiden tidak boleh hanya kuat secara struktural. Presiden harus kuat secara kultural. Dan kekuatan kultural itu lahir dari relawan bukan dari kursi komisaris.

Indria Febriansyah

Relawan, Aktivis Pemberdayaan Rakyat

Untuk Indonesia yang bukan hanya dibangun, tetapi juga melibatkan.

Merawat Barisan Inti Pendukung Prabowo Subianto

MERAWAT BARISAN INTI YANG TAK TERCATAT: Sebuah Refleksi tentang Nasionalisme, Loyalitas, dan Kemandirian Rakyat

Oleh: Indria Febriansyah



MENGENAL BARISAN YANG TERLUPAKAN

Kemenangan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024 bukanlah semata hasil kerja mesin partai politik dan koalisi formal yang tercatat dalam dokumen-dokumen administrasi negara. Di balik gemerlap panggung politik, di balik hiruk-pikuk kampanye elektoral, dan di balik struktur organisasi yang rapi terpampang dalam diagram alur kekuasaan, terdapat sebuah barisan sunyi yang sejak lama berdiri tegak, bergerak tanpa henti, dan membela tanpa pamrih. Mereka adalah kelompok yang tidak memiliki kartu anggota partai, tidak tercatat dalam SK struktural, dan tidak terdaftar sebagai sayap resmi dari mana pun koalisi politik yang ada.

Mereka adalah barisan independen. Mereka adalah kelompok mandiri. Mereka adalah komunitas yang bergerak berdasarkan keyakinan ideologis, bukan instruksi atasan.

Salah satu contoh paling representatif dari barisan ini adalah Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia sebuah jejaring nasionalis-kerakyatan yang sejak awal konsisten mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto bukan sebagai sekadar kandidat dalam kontes elektoral, melainkan sebagai figur kebangsaan yang dipercaya mampu membawa perubahan substantif bagi rakyat Indonesia. Barisan seperti ini tidak lahir karena transaksi politik semalam. Mereka tidak muncul karena imbalan jabatan atau proyek. Mereka lahir karena keyakinan yang mendalam pada nilai-nilai nasionalisme, kedaulatan ekonomi, dan keadilan sosial.

Dalam peta dukungan politik yang selama ini dipahami publik, yang sering kali terlihat hanyalah struktur formal partai, sayap-sayap pemuda yang terorganisir rapi, serta relawan-relawan yang tercatat dalam database dengan nomor identitas lengkap. Namun ada kekuatan lain yang jauh lebih subtil namun tidak kalah pentingnya: komunitas intelektual yang berpikir kritis, jaringan sosial-kultural yang mengakar di masyarakat, aktivis-aktivis ekonomi rakyat yang bekerja di lapangan, serta organisasi-organisasi independen yang dengan sengaja menolak untuk tersubordinasi oleh kepentingan partai politik mana pun.

Karateristik utama dari barisan ini adalah sikap mereka yang tidak menuntut jabatan, tidak meminta posisi, dan tidak mengincar kursi di berbagai badan-badan negara. Apa yang mereka tuntut adalah arah kebijakan yang konsisten dengan retorika nasionalisme yang diusung. Mereka mendukung Prabowo karena nasionalismenya yang diyakini tulus, karena komitmennya pada kedaulatan ekonomi yang diharapkan mampu memerdekakan rakyat dari belenggu ketergantungan, dan karena keberpihakannya pada rakyat kecil bukan karena janji posisi atau imbalan materi yang menggiurkan.

MENGAPA BARISAN INI PENTING DAN VITAL

Dalam dinamika politik pasca kemenangan, fokus perhatian pemerintah dan elit politik seringkali tertuju pada koalisi besar yang baru terbentuk dan pada figur-figur yang baru saja bergabung dengan barisan pendukung. Perhatian yang berlebihan pada elemen-elemen baru ini, meski bisa dipahami dari perspektif politik praktis, seringkali mengaburkan fakta bahwa ada barisan lama yang independen yang kadang terabaikan tepatnya karena mereka tidak "terdata" secara administratif. Padahal, justru kelompok inilah yang memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh pendukung-pendukung lainnya.

Pertama, mereka adalah kelompok yang bertahan ketika elektabilitas rendah. Ketika angka survei menunjukkan Prabowo berada dalam posisi tidak menguntungkan, ketika media mainstream mulai meragukan peluang kemenangan, dan ketika banyak pihak mulai berpikir untuk berpaling, barisan independen ini tetap setia berdiri di garis terdepan. Mereka tidak lari. Mereka tidak berpindah haluan. Mereka tetap berjuang dengan keyakinan yang sama kuatnya.

Kedua, mereka adalah kelompok yang membela saat serangan politik masif. Ketika kubu lawan melancarkan kritik tajam, ketika isu-isu miring disebarluaskan untuk menggoyahkan citra, dan ketika serangan-serangan personal dilancarkan tanpa ampun, barisan independen ini menjadi benteng pertahanan yang tidak kenal lelah. Mereka bukan hanya pasif menonton, tetapi aktif melawan narasi-narasi negatif dengan argumentasi yang berbasis pada fakta dan nilai.

Ketiga, dan yang paling penting, mereka adalah kelompok yang konsisten saat kompromi politik terjadi. Ketika pada tahun 2019 Prabowo memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo dalam sebuah kompromi politik yang mengejutkan banyak pihak, banyak pendukung yang kecewa dan berpaling. Namun barisan independen ini tidak goyah. Mereka memahami bahwa politik adalah seni kemungkinan, dan mereka tetap percaya pada visi jangka panjang yang lebih besar. Mereka bukan migran politik yang berpindah-pindah sesuai arah angin. Mereka adalah pendukung yang berakar pada keyakinan, bukan pada kalkulasi pragmatis semata.

Dalam kontribusi politiknya, jika para eks pendukung Jokowi yang kemudian bergabung memberikan volume suara yang besar, dan jika basis massa Gerindra memberikan struktur organisasi yang kokoh, maka barisan independen inilah yang memberikan legitimasi moral yang tak ternilai harganya. Mereka adalah penjaga integritas narasi, penjamin konsistensi ideologis, dan penguat fondasi kepercayaan publik yang tidak bisa dibeli dengan uang atau diperoleh melalui transaksi politik.

RISIKO KETIKA BARISAN INTI DIABAIKAN

Namun demikian, ada risiko besar yang mengintai ketika barisan inti yang independen ini diabaikan atau dilupakan. Kekecewaan dari kelompok ini tidak selalu muncul dalam bentuk oposisi terbuka yang terlihat jelas. Bisa jadi, kekecewaan mereka tercermin dalam bentuk yang jauh lebih berbahaya dan sulit dideteksi: keheningan politik yang perlahan merayap, menurunnya militansi sosial yang tadinya menjadi kekuatan, serta berkurangnya pembelaan narasi di ruang publik yang sebelumnya selalu aktif.

Dalam politik modern yang sangat bergantung pada narasi dan persepsi publik, kehilangan energi moral jauh lebih berbahaya daripada kehilangan satu atau dua kursi komisaris di badan-badan usaha milik negara. Karena energi moral adalah penjaga reputasi jangka panjang, adalah penguat legitimasi yang tidak bisa diukur dengan angka-angka statistik, namun sangat terasa dampaknya ketika hilang. Ketika barisan independen mulai bungkam, ketika mereka tidak lagi dengan antusias membela kebijakan pemerintah, dan ketika mereka mulai menarik diri dari ruang-ruang diskusi publik, maka akan muncul kekosongan yang sulit diisi oleh pendukung-pendukung lainnya.

TANTANGAN BAGI KEPIMPINAN PRESIDEN

Sebagai figur yang mengusung banner nasionalisme, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berdiri di atas partai politik yang menaunginya. Ia berdiri di atas simpul-simpul kebangsaan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Barisan independen seperti Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia dan jaringan-jaringan sejenisnya bukanlah kompetitor bagi partai-partai politik yang ada. Mereka bukan ancaman bagi struktur kekuasaan formal. Sebaliknya, mereka adalah penguat ekosistem nasionalisme yang justru dibutuhkan untuk memperkokoh fondasi pemerintahan.

Yang dibutuhkan oleh barisan independen ini bukanlah pembagian jabatan dalam struktur birokrasi. Mereka tidak haus akan kursi, tidak lapar akan posisi, dan tidak mendambakan gelar. Yang mereka butuhkan adalah hal-hal yang jauh lebih substantif dan berarti dalam jangka panjang.

Pertama, ruang dialog rutin yang memungkinkan mereka menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan secara langsung tanpa melalui filter birokratis yang berlapis-lapis. Dialog yang bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi saluran komunikasi dua arah.

Kedua, pengakuan kontribusi yang tulus atas apa yang telah mereka lakukan selama ini—bukan dalam bentuk piagam atau penghargaan seremonial, tetapi dalam bentuk pengakuan bahwa suara mereka didengar dan peran mereka dihargai dalam pembentukan kebijakan.

Ketiga, pelibatan dalam gagasan strategis kebangsaan yang memungkinkan mereka berkontribusi pada perumusan visi dan misi besar bangsa, bukan hanya sebagai pelaksana di tingkat operasional.

Keempat, sinergi program ekonomi rakyat yang konkret dan terukur, di mana mereka bisa menjadi mitra strategis dalam implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

Karena dukungan ideologis yang tulus tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dipaksa dengan kekuasaan, tetapi bisa dirawat dengan kebijakan yang adil dan partisipatif.



JANGKA PANJANG MENUJU 2029

Jika kemenangan pada tahun 2024 lahir dari koalisi yang sangat luas dan beragam, maka stabilitas politik menuju tahun 2029 akan sangat bergantung pada soliditas fondasi yang dibangun sejak awal. Para eks migran politik yang bergabung belakangan bisa berubah arah kapan saja j situasi politik tidak lagi menguntungkan mereka. Struktur partai politik bisa mengalami dinamika internal yang tidak terduga. Elite-elite politik bisa kapan saja bernegosiasi ulang dan membentuk aliansi baru yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Tetapi barisan ideologis yang independen jika dirawat dengan baik, jika diberi ruang yang memadai, dan jika dihargai kontribusinya akan tetap menjadi benteng yang kokoh dan tidak goyah menghadapi berbagai gejolak politik. Mereka adalah penjaga api ideologi yang tidak akan padam meski badai politik menerpa.

Dalam pandangan saya, kepemimpinan besar bukan hanya tentang merangkul mereka yang datang belakangan dengan tawaran-tawaran menggiurkan. Kepemimpinan besar justru terletak pada kemampuan untuk menghargai mereka yang setia sejak awal, meskipun mereka tidak tercatat dalam administrasi, meskipun mereka tidak memiliki kartu anggota, dan meskipun mereka tidak bisa memberikan kontribusi finansial yang besar.

Politik kebangsaan tidak boleh hanya menjadi ruang transaksi di mana segala sesuatu diukur dengan imbalan dan keuntungan. Ia harus menjadi ruang nilai di mana keyakinan, komitmen, dan pengorbanan dihargai setimpal. Presiden Prabowo adalah figur yang mengusung diri sebagai nasionalis. Dan figur nasionalis yang tulus membutuhkan barisan yang percaya pada gagasan, bukan sekadar mereka yang mengincar jabatan. Barisan inti yang independen mungkin tidak memiliki kartu anggota yang bisa dipindai, tetapi mereka memiliki komitmen yang tak tergoyahkan. Dan dalam sejarah perjuangan bangsa, komitmen jauh lebih mahal harganya daripada kursi kekuasaan.

BAHAYA "RESTART" PERSEPSI PUBLIK

Namun jika situasi ini dibiarkan terus berlanjut jika barisan independen terus diabaikan sementara kelompok-kelompok yang baru bergabung mendapat perhatian berlebihan maka akan muncul apa yang saya sebut sebagai "restart persepsi" di kalangan publik. Ini bukan bentuk oposisi terbuka yang frontal. Ini bukan pula bentuk perlawanan yang terorganisir. Tetapi ini adalah peninjauan ulang keyakinan terhadap figur yang selama ini dibela dengan penuh kesetiaan.

Ketika publik, khususnya barisan independen yang loyal, melihat bahwa kesetiaan mereka tidak diintegrasikan dalam kerja nyata pemerintahan, sementara kelompok-kelompok yang dulu berseberangan justru lebih cepat mendapat ruang dan perhatian, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan sunyi yang mengganggung: Apakah nasionalisme hanya berlaku untuk mereka yang datang belakangan? Apakah kesetiaan dianggap sudah pasti sehingga tidak perlu dirawat dan dihargai? 

Dalam politik, rasa diabaikan jauh lebih berbahaya daripada kritik yang keras dan terbuka. Kritik bisa dijawab dengan argumentasi. Kritik bisa diatasi dengan perbaikan. Tetapi rasa diabaikan akan memicu keheningan yang mematikan, kecenderungan untuk menarik diri, dan akhirnya kehilangan energi yang selama ini menjadi motor penggerak.

Nasionalisme tidak boleh selektif. Nasionalisme bukan sekadar retorika podium yang meluncur indah di telinga pendengar. Ia harus tercermin dalam keberpihakan yang adil dan merata. Jika energi dan waktu lebih banyak dihabiskan untuk "menjinakkan gajah di laut seberang" merangkul lawan-lawan politik yang dulu bermusuhan sementara "semut di pelipis mata" barisan kecil yang setia merasa tak diperhatikan, maka risiko internal jauh lebih nyata dan mengancam daripada ancaman eksternal apa pun.

Pepatah tentang gajah dan semut ini bukanlah ancaman. Ini adalah peringatan kebijaksanaan yang telah terbukti kebenarannya sepanjang sejarah. Merangkul lawan memang penting untuk stabilitas politik jangka pendek. Tetapi merawat kawan adalah fondasi keberlanjutan jangka panjang yang tidak bisa ditawar-tawar.

MENUJU SOLUSI-SINERGI EKONOMI PRODUKTIF

Solusi dari dilema ini bukanlah konflik atau perpecahan yang justru akan melemahkan barisan sendiri. Solusinya adalah sinergi ekonomi produktif yang mengintegrasikan barisan independen dalam program-program pembangunan yang substantif. Libatkan mereka dalam:

Program koperasi desa nasional yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat

Skema pembiayaan kerakyatan yang memberikan akses modal bagi usaha-usaha kecil dan menengah

Digitalisasi UMKM yang membuka akses pasar lebih luas bagi pengusaha-pengusaha lokal

Penguatan jaringan ekonomi berbasis komunitas yang mengakar pada kekuatan sosial yang sudah ada

Berikan ruang kontribusi nyata, bukan sekadar akses simbolik yang hanya untuk foto bersama dan liputan media. Karena barisan ideologis yang diberi ruang untuk berkontribusi secara produktif akan menjadi penguat pemerintahan, bukan beban politik yang harus ditanggung.

Loyalitas harus dikonversi menjadi daya. daya gerak, daya kreasi, dan daya produksi yang menguntungkan rakyat banyak.

REFLEKSI KRITIS DARI KABEH SEDULUR TAMANSISWA INDONESIA

Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan refleksi yang lebih personal dan internal dari perspektif Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia salah satu barisan independen yang saya wakili.

Kami bukan barisan karbitan yang muncul tiba-tiba saat momentum politik menguntungkan. Kami sudah ikut kalah sejak tahun 2009, ketika Prabowo pertama kali maju dalam kontestasi pilpres dan belum berhasil. Kami terbiasa berada di luar sistem kekuasaan, terbiasa mandiri secara finansial dan operasional, dan terbiasa mengabdi tanpa menuntut jabatan ataupun proyek. Loyalitas kami bukan loyalitas administratif yang tercatat dalam buku besar partai. Kami tidak tercatat sebagai sayap partai, tidak bergantung pada struktur hierarkis, dan tidak menggantungkan harapan pada amplop kekuasaan yang datang setiap bulan.

Kami berdiri karena keyakinan keyakinan bahwa figur nasionalis seperti Presiden Prabowo mampu membawa perubahan besar bagi rakyat kecil, bagi wong cilik, bagi kaum marhaen modern, bagi masyarakat desa yang sering terlupakan, dan bagi keluarga besar Tamansiswa yang sejak awal lahir untuk mencerdaskan dan memerdekakan manusia sesuai cita-cita pendiri kami, Ki Hadjar Dewantara.

Namun hari ini, kami dipaksa melakukan refleksi yang pahit apakah keyakinan itu harus dinormalisasi ulang? 

Dari Harapan Perubahan ke Realitas Bias Pembangunan

Kami menyaksikan arah pembangunan yang dikemas dengan narasi jangka panjang hilirisasi, industrialisasi, penguatan fiskal, stabilitas makroekonomi. Secara konseptual, semua itu tidak salah. Sebuah negara memang butuh fondasi ekonomi yang kuat. Tetapi dalam praktiknya, yang menjadi pelaku utama tetaplah segelintir elit menengah ke atas yang memiliki akses pada modal, teknologi, dan jaringan pengaruh.

Rakyat miskin dan miskin ekstrem disusun ulang dalam skema administratif yang rapi, didata dengan teknologi modern, dikategorikan dalam berbagai kelompok sasaran, diberi bantuan sosial yang terprogram, namun tetap saja berada dalam orbit ketergantungan pada pemodal lokal yang berganti pemain namun tidak pernah berubah struktur relasinya. Strukturnya berubah dengan nama-nama program yang lebih canggih, aktornya berganti dengan wajah-wajah yang lebih muda, tetapi relasi kuasa yang eksploitatif tetap sama.

Di mana ruang partisipasi rakyat yang sesungguhnya? Di mana pemberdayaan ekonomi rakyat yang memperkecil kesenjangan struktural? Di mana keberpihakan pada gerakan mandiri yang sudah lama berjuang di luar sistem formal?

Kekecewaan yang Rasional, Bukan Emosional

Kekecewaan Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia bukanlah bentuk pembangkangan yang emosional. Ini adalah kegelisahan moral yang lahir dari pengamatan kritis terhadap realitas. Kami percaya nasionalisme bukan sekadar simbol yang dipajang dan pidato yang meluncur indah, tetapi keberanian memberi ruang bagi rakyat untuk menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek statistik yang dikelola.

Selama ini kami yakin bahwa Presiden Prabowo adalah figur yang mampu memutus rantai oligarki pembangunan yang selama ini mengikat rakyat. Tetapi jika orientasi kebijakan tetap bertumpu pada kelompok elite sebagai motor utama pembangunan, maka perubahan yang terjadi hanya menjadi rotasi kekuasaan dari satu kelompok elite ke kelompok elite lainnya, bukan transformasi struktural yang mengadakan rakyat.

Kami harus jujur pada diri sendiri: jangan sampai ketergantungan pada figur membuat kami menutup mata terhadap realitas yang tidak sesuai harapan.

Menormalisasi Ketergantungan Figur

Sudah saatnya kami menormalisasi ketergantungan terhadap figur. Artinya apa?

Artinya, perjuangan rakyat tidak boleh berhenti hanya karena kecewa pada satu kepemimpinan. Artinya, loyalitas tidak boleh berubah menjadi pembenaran buta atas segala kebijakan. Artinya, pengabdian harus tetap berjalan meskipun tanpa panggung kekuasaan yang menyorot.

Tamansiswa sejak awal didirikan untuk membangun manusia merdeka bukan manusia yang menggantungkan nasib dan harapannya pada satu sosok pemimpin, sekalipun sosok itu dianggap baik dan tulus. Jika perubahan ternyata berjalan dalam koridor elite, maka rakyat harus memperkuat barisannya sendiri dengan kemandirian. Jika ekonomi jangka panjang tetap diprioritaskan untuk pemodal besar, maka ekonomi rakyat harus dibangun dari bawah dengan semangat kemandirian kolektif.

Refleksi untuk Kepemimpinan Nasional

Kekecewaan ini bukan ancaman. Ini adalah peringatan sejarah yang harus didengar. Gerakan yang sejak 2009 tetap bertahan di luar sistem adalah bukti nyata bahwa ada barisan yang tulus, tidak oportunis, dan tidak transaksional. Jika barisan seperti ini merasa tidak lagi mendapatkan ruang partisipasi substantif, maka yang tergerus bukan hanya kepercayaan personal, tetapi energi moral yang selama ini menopang legitimasi pemerintahan.

Nasionalisme sejati bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang diberdayakan. Dan jika rakyat kecil hanya menjadi angka dalam laporan statistik, sementara pelaku pembangunan tetap segelintir elite yang berkuasa, maka cita-cita perubahan akan terasa sangat jauh dari makna keadilan sosial yang dijanjikan.

KEMBALI PADA PRINSIP AWAL

Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia akan tetap mengabdi. Pengabdian ini bukan karena kami tidak punya pilihan lain, tetapi karena itu adalah kodrat organisasi kami. Tetapi pengabdian kami tidak lagi berbasis pada romantisme figur atau personifikasi kepemimpinan. Kami akan kembali pada prinsip awal yang dibentuk oleh Ki Hadjar Dewantara membangun kekuatan rakyat secara mandiri, terlepas dari siapa yang memimpin negara ini.

Karena pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang setia pada kekuasaan. Sejarah hanya mencatat siapa yang setia pada rakyat. Dan kami memilih untuk setia pada rakyat, dengan segala konsekuensinya.

Menuju 2029, tantangan terbesar bukan pada oposisi terbuka yang bisa dilihat dan diukur, tetapi pada melemahnya energi internal dari barisan yang selama ini menjadi fondasi. Eks migran politik bisa berubah arah jika situasi tidak menguntungkan itu adalah sifat dasar politisi pragmatis. Tetapi barisan inti hanya akan berubah jika merasa diabaikan dan tidak dihargai. Dan jika sampai terjadi "restart" posisi yang memicu pro dan kontra publik yang meluas, maka narasi nasionalisme yang diusung bisa dipertanyakan keabsahannya.

Naudzubillah min dzalik.  Semoga Allah menjauhkan kita dari keadaan demikian.

Karena nasionalisme sejati bukan soal siapa yang paling keras berteriak di panggung politik, melainkan siapa yang konsisten diberi ruang untuk bekerja nyata bagi rakyat. Saya percaya Presiden Prabowo adalah figur nasionalis yang tulus dalam niatnya. Namun dalam praktik kekuasaan, ketulusan harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang adil, partisipatif, dan berpihak pada rakyat kecil.

Loyalitas tidak boleh dianggap otomatis dan kekal. Ia harus dirawat. Ia harus disinergikan dengan program yang nyata. Ia harus diberi ruang kontribusi yang substantif.

Karena menjinakkan gajah di laut seberang memang terlihat heroik dan mengesankan, tetapi semut yang menggigit di pelipis mata bisa lebih menyakitkan dan mengganggu jika diabaikan terus-menerus. Bukan karena semut itu jahat, tetapi karena ia merasa tidak dianggap padahal selalu ada.

Merawat barisan inti yang tak tercatat bukanlah pilihan. Itu adalah keharusan bagi keberlanjutan sebuah pemerintahan yang mengusung nama rakyat.



Indria Febriansyah:

Penulis adalah aktivis dan pengamat politik dari jejaring Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia 

Minggu, 15 Februari 2026

Siapakah Indria Febriansyah

 

 PORTOFOLIO





INDRIA FEBRIANSYAH, S.E., M.H.

Daerah Istimewa Yogyakarta
Email: indriafebriansah@gmail.com

STRATEGIC EXECUTIVE STATEMENT

Eksekutif sektor pembiayaan dan manajemen risiko dengan pengalaman lebih dari 10 tahun memimpin operasional wilayah dan penguatan kualitas aset dalam industri multifinance. Memiliki kombinasi kompetensi manajerial, pengawasan pembiayaan, serta latar belakang hukum perdata yang memperkuat pendekatan governance, compliance, dan risk-based management.

STRATEGIC LEADERSHIP IMPACT

• Penguatan pengendalian risiko pembiayaan dan kualitas portofolio area.

• Implementasi strategi collection berbasis kepatuhan dan tata kelola.

• Peningkatan disiplin organisasi dan performa SDM lintas cabang.

• Pengawasan operasional berbasis target dan stabilitas bisnis.

• Penguatan mitigasi risiko melalui pendekatan manajemen berbasis data.

PRIMARY QUALIFICATIONS

  • Manajemen Operasional Wilayah
  • Risk & Collection Management
  • Recovery Asset dan Remedial
  • Kepemimpinan dan Pengembangan SDM
  • Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan
  • Analisis Hukum Perdata dan Kontrak Pembiayaan

EXECUTIVE LEADERSHIP COMPETENCIES

  • Pengambilan keputusan berbasis data
  • Penguatan disiplin organisasi
  • Problem solving operasional
  • Pengelolaan konflik dan negosiasi
  • Implementasi kebijakan pusat ke tingkat cabang

EXECUTIVE PROFESSIONAL EXPERIENCE

Koordinator Area – PT Finaccel Finance Indonesia (2022–2023)

  • Mengelola kinerja operasional area
  • Pengawasan portofolio pembiayaan dan kualitas aset
  • Pengendalian rasio NPL dan recovery
  • Pembinaan dan evaluasi SDM area

Kepala Departemen Collection – PT Satustop Finansial Solusi (2021–2022)

  • Penyusunan strategi collection nasional
  • Penguatan SOP penagihan berbasis kepatuhan
  • Peningkatan efektivitas recovery

Head Mikro Area III – PT Mandala Finance (2020–2021)

  • Pengawasan cabang wilayah
  • Penguatan manajemen risiko pembiayaan mikro
  • Monitoring kinerja pembiayaan dan kualitas aset

Kepala Cabang – PT Finansia Multi Finance (2018–2020)

  • Pengelolaan operasional cabang
  • Pengendalian risiko pembiayaan
  • Pencapaian target pertumbuhan bisnis dan kualitas kredit

Manajer Area – PT Mitra Dana Top Finance (2015–2018)

  • Koordinasi cabang wilayah Pantura
  • Monitoring rasio pembiayaan bermasalah
  • Penguatan tata kelola operasional area

EDUCATION & PROFESSIONAL CERTIFICATION

Magister Hukum (Hukum Perdata) – Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (2023–2025)

Sarjana Ekonomi – Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta (2008–2012)

Sertifikasi Manajerial – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017

Sertifikasi Penagihan (SPPI) – Otoritas Jasa Keuangan, 2023

INTELLECTUAL CONTRIBUTION

Penulisan kajian akademik terkait perlindungan hukum dalam kontrak pembiayaan dan penguatan transparansi dalam praktik Peer-to-Peer Lending, dengan penekanan pada kepastian hukum dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

GOVERNANCE, INTEGRITY & RISK COMMITMENT

Berkomitmen pada tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), penguatan fungsi pengawasan internal, kepatuhan terhadap regulasi OJK, serta perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sebagai fondasi stabilitas sistem pembiayaan nasional.

PROFESSIONAL VISION

Mendorong transformasi manajemen risiko dan penguatan governance sektor keuangan melalui kepemimpinan strategis, disiplin organisasi, serta pengambilan keputusan berbasis integritas dan akuntabilitas.