Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

REFLEKSI SATU TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO SUBIANTO

Opini Indria Febriansyah

Satu tahun sudah Presiden Prabowo Subianto memimpin bangsa ini. Banyak yang mengira transisi pasca-Jokowi akan melahirkan persatuan utuh di antara kekuatan politik. Faktanya, itu hanyalah ilusi. Sejak awal, politik kita hanya menampilkan wajah pura-pura bersatu di depan publik, sementara di balik layar, tangan-tangan lain terus bergerak menghajar pemerintah dengan cara yang lebih halus dan sistematis.

Prabowo datang dengan visi besar: Indonesia bangkit, rakyat sejahtera, dan negara berdiri tegak di hadapan kekuatan asing. Namun, jalan menuju cita-cita itu tidaklah mulus. Tidak mungkin ada satu pemimpin pun yang bisa merangkul sempurna semua kepentingan politik di negeri ini. Demokrasi Indonesia selalu hidup dalam tarik-menarik antara kepentingan rakyat dengan kepentingan kelompok yang hanya mencari panggung dan keuntungan.

Di tahun pertamanya, kita melihat pemerintahan berusaha menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kemandirian pangan dan energi, serta menjaga wibawa pertahanan nasional. Namun di luar itu, muncul pula suara-suara yang bersembunyi di balik jargon rakyat, padahal sesungguhnya hanya memperjuangkan ruang hidup bagi kelompoknya sendiri.

Di sinilah letak tantangan terbesar: bagaimana pemerintah tetap fokus melaksanakan amanah konstitusi, sembari tidak terjebak dalam jebakan opini buatan para pengganggu stabilitas nasional. Mereka sering tampil seolah-olah pro-demokrasi, padahal tujuannya melumpuhkan legitimasi pemerintahan.

Oleh karena itu, pemerintah harus terus menguatkan komunikasi publik. Rakyat harus diajak memahami bahwa kritik boleh ada, dialektika harus dijaga, tapi jangan sampai kita diperdaya oleh permainan politik bayangan yang menyamar sebagai suara rakyat. Yang lebih penting, jaringan logistik dan sumber daya bagi kelompok pengacau ini harus segera diputus.

Satu tahun pemerintahan ini mengajarkan kita satu hal: Prabowo tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak. Tetapi ukuran keberhasilan bukanlah pada berapa banyak elite yang dirangkul, melainkan seberapa teguh pemerintah melayani tuannya yang sejati: rakyat Indonesia.

Kini Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berlalu. Tahun pertama ini penuh dengan harapan sekaligus tantangan. Harapan, karena rakyat menunggu realisasi janji-janji besar: kedaulatan pangan, energi, pertahanan, dan kemandirian ekonomi. Tantangan, karena tidak mudah menakhodai kapal sebesar Indonesia di tengah riuh rendah kepentingan politik yang tidak pernah sepenuhnya bersatu.

Sejak hari pertama, banyak yang mengira semua kekuatan politik akan benar-benar menyatu. Kenyataannya, persatuan itu hanya kosmetik. Di depan publik seolah tampil kompak, tetapi di balik layar, banyak kelompok tetap menjalankan agendanya sendiri, bahkan ada yang memakai “tangan lain” untuk melemahkan pemerintahan. Inilah wajah asli demokrasi: perbedaan kepentingan, gesekan, bahkan intrik, yang tak akan pernah bisa dihapus.

Namun, di situlah justru keunggulan demokrasi dibanding sistem lain. Demokrasi tidak menghendaki keseragaman total, melainkan memberi ruang bagi oposisi untuk tetap hidup. Menurut Robert A. Dahl dalam konsep Polyarchy, keberadaan oposisi adalah jaminan agar pemerintahan tidak jatuh pada absolutisme. Begitu pula Samuel Huntington pernah menegaskan bahwa kekuatan oposisi yang sahih adalah indikator demokrasi yang sehat. Dengan kata lain, membiarkan oposisi tumbuh adalah kekuatan, bukan kelemahan.

Bagi saya, dialektika ini harus dijaga. Pemerintah jangan sampai memaksa semua orang tunduk pada kuasa. Justru kehadiran kelompok di luar pemerintahan menjadi cermin sekaligus pengingat agar pemerintah tetap melayani rakyat, bukan sekadar elite. Namun tentu saja, oposisi yang sehat berbeda dengan mereka yang berpura-pura mengatasnamakan rakyat padahal sejatinya memperjuangkan kepentingan sempit.

Di tahun pertamanya, Prabowo telah menunjukkan keseriusan pada program ketahanan pangan, penguatan pertahanan, dan perluasan akses kesejahteraan. Tetapi narasi tandingan yang mencoba mendeligitimasi pemerintah juga tak pernah berhenti. Mereka hadir di ruang publik, di media sosial, bahkan lewat jaringan logistik yang menopang gerakan mereka.

Di sinilah pekerjaan rumah terbesar pemerintah:

1. Menguatkan komunikasi publik, agar rakyat tahu mana kritik tulus dan mana manipulasi.

2. Memutus rantai logistik kelompok pengacau, yang sering tampil munafik dengan topeng pro-rakyat.

3. Tetap membuka ruang oposisi sehat, karena itu bagian dari roh demokrasi.

Satu tahun pemerintahan ini membuktikan satu hal: Presiden Prabowo tidak mungkin merangkul utuh semua pihak. Tetapi keberhasilan pemerintah bukan diukur dari seberapa banyak elite yang diajak duduk bersama, melainkan dari keteguhan dalam melayani rakyat Indonesia.

Maka, marilah kita melihat demokrasi ini apa adanya: ruang dialektika, bukan ruang seragam. Karena di sanalah ujian sekaligus keunggulan bangsa ini—bahwa kita kuat bukan karena semua sepakat, melainkan karena kita mampu mengelola perbedaan untuk kemajuan bersama.