Indria Febriansyah: "Efisiensi Elit, Eksklusi Rakyat: Bahaya di Balik Rangkap Jabatan"

Yogyakarta 30 Mei 2025— Fenomena "rangkap jabatan" atau penempatan pejabat negara pada dua posisi strategis dalam waktu bersamaan, misalnya sebagai wakil menteri sekaligus komisaris atau kepala lembaga pemerintah lainnya, kembali menjadi sorotan. Kali ini, Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, Indria Febriansyah, menyampaikan pandangan kritis namun konstruktif atas dinamika tersebut.

Dalam wawancara eksklusif, Indria menyatakan bahwa rangkap jabatan sejatinya bukan hal baru dalam sistem birokrasi Indonesia. “Penempatan jabatan ganda ini bisa dimaknai sebagai upaya membangun sinergisitas antara kementerian dengan badan usaha milik negara (BUMN),” ujarnya. “Tujuannya bisa jadi untuk memangkas birokrasi, mempercepat koordinasi, dan meningkatkan efisiensi anggaran.”

Gaji Satu, Privilege Dua

Indria mengakui bahwa secara administratif, pejabat yang menduduki dua jabatan hanya menerima satu gaji. Namun, ia menekankan bahwa privilege kekuasaan tetap melekat dari kedua jabatan tersebut. "Biar pun gaji hanya satu, akses kekuasaan dan pengaruh dari dua posisi tetap bisa dimainkan. Itu yang tidak bisa diukur hanya dari angka anggaran," tegasnya.

Sebagai pimpinan salah satu organ militansi yang mendukung Presiden Prabowo, Indria menyampaikan kritik internal terhadap tata kelola pemerintahan. Menurutnya, dalam situasi politik dan ekonomi nasional yang sedang tidak stabil, perlu kehati-hatian dalam menata struktur kekuasaan. Terutama agar tidak menimbulkan kesan konsolidasi kekuasaan demi kepentingan pemilu 2029 belaka.

Soal Pemerataan: Siapa yang Diuntungkan?

Indria menyayangkan bahwa dalam praktiknya, jabatan tambahan justru berpotensi mengukuhkan dominasi kelompok tertentu, baik yang berasal dari partai politik, universitas tertentu, hingga organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. “Akhirnya, akses terhadap sumber daya negara hanya dinikmati oleh orang-orang dari lingkaran itu-itu saja,” katanya.

Ia mencontohkan, bila seorang wakil menteri yang berafiliasi dengan ormas A mendapatkan jabatan tambahan, besar kemungkinan jaringan kerja atau staf yang digunakan pun akan berasal dari ormas A. “Begitu juga jika berasal dari kampus tertentu, yang dipakai ya alumni kampus itu juga. Padahal, problem kita sekarang bukan hanya soal efisiensi, tapi keadilan distribusi peran dan manfaat negara,” tegas Indria.

Miskin Ekstrim: Mereka Tidak Punya Akses Politik

Yang lebih disoroti oleh Indria adalah nasib rakyat miskin ekstrim, yang menurutnya sering kali diabaikan dalam diskursus elit. “Mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim tidak tergabung dalam partai politik, tidak aktif di ormas, apalagi punya akses ke lembaga akademik. Mereka terlalu sibuk mikirin beli beras untuk besok,” ujarnya dengan nada tegas.

Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem jika sistem penempatan jabatan masih dikuasai oleh elit politik dan oligarki sosial. “Kalau yang diberi jabatan selalu orang yang itu-itu saja, dan mereka juga yang mengakses anggaran dan program, lalu rakyat yang miskin ini kapan bisa ikut menikmati manfaat negara?”

Persiapan 2029: Sinergi atau Konsolidasi?

Indria menyampaikan bahwa narasi sinergi antarlembaga dan antara politik dengan birokrasi memang selalu terdengar indah. Tapi dalam konteks kekuasaan, ia mengingatkan bahwa sinergi itu bisa bermakna lain: konsolidasi kekuatan menuju pemilu 2029. "Apakah penempatan jabatan-jabatan ini memang untuk pelayanan publik ataukah untuk mengamankan struktur politik sebelum kontestasi berikutnya?"

Ia menutup dengan satu pertanyaan yang menurutnya masih menggantung dalam ruang publik:

"Sampai kapan rakyat miskin ekstrem harus menunggu giliran menikmati keadilan dan kesejahteraan dari negara?"

Catatan redaksi: Indria Febriansyah adalah Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, sebuah organisasi alumni dan aktivis Tamansiswa yang kini aktif menyuarakan reformasi sistem politik dan pendidikan nasional. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh muda progresif pendukung Presiden Prabowo yang kerap memberikan kritik internal secara terbuka.

Prestasi Tak Diakui, Wali Murid di Kabupaten Magelang Keluhkan Sistem Seleksi SMP Jalur Prestasi

 MAGELANG,– Setelah gelombang protes terjadi di Kota Magelang, kini keluhan terkait sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi juga mencuat di Kabupaten Magelang. Salah satu kasus dialami oleh Nindia Marcheilya, siswi SD Muhammadiyah di wilayah Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, yang piagam-piagam prestasinya tidak diakui oleh panitia seleksi SMP Negeri.

Menurut sang ibu, Heni Yuniarti, sebanyak tiga piagam prestasi yang dimiliki Nindia—termasuk juara 1 lomba Spelling Bee Bahasa Inggris tingkat SD se-Kabupaten Magelang—tidak diakui dalam proses seleksi oleh SMP Negeri 1 Muntilan dan SMP Negeri 2 Muntilan. Alasannya, panitia lomba bukan berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten.

"Padahal itu lomba antar-SD se-Kabupaten Magelang, pesertanya resmi, dan Nindia juara pertama. Tapi karena bukan dari Dinas, piagamnya tidak dianggap. Ini sangat mempengaruhi skor jalur prestasi dan akhirnya anak saya tidak diterima di dua SMP negeri terdekat dari rumah," kata Heni saat diwawancarai, Jumat (24/5/2025).

Heni mengaku kecewa terhadap proses penilaian jalur prestasi yang dinilai tidak adil dan terlalu kaku terhadap asal-usul penyelenggara lomba. Ia menilai, semestinya sebuah ajang akademik yang terbuka dan memiliki cakupan tingkat kabupaten tetap dihargai, meskipun tidak diselenggarakan langsung oleh Dinas Pendidikan.

"Harusnya pemerintah kabupaten melalui dinas pendidikannya bisa membuat regulasi yang lebih berpihak kepada anak-anak berprestasi, bukan menutup ruang hanya karena panitia lombanya bukan dari dinas," lanjutnya.

Kasus ini menambah deretan keluhan dari para wali murid yang merasa proses seleksi PPDB jalur prestasi masih belum transparan dan konsisten antara juknis (petunjuk teknis) dan pelaksanaannya. Heni berharap ada evaluasi segera dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang sebelum masa pendaftaran ditutup.

Dukungan Ketua Umum IRMEPSI terhadap Usulan RUU PPS

Jakarta — Menanggapi penyerahan resmi dokumen usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kepada Badan Keahlian DPR RI pada 20 Mei 2025, Ketua Umum IRMEPSI, H. Najamudin, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis tersebut. Menurutnya, perjuangan panjang masyarakat Pulau Sumbawa kini memasuki babak penting yang tidak hanya menyangkut urusan administratif, tetapi juga menyentuh aspek keadilan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan.

“Kami di IRMEPSI memandang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai solusi konkret dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Dengan wilayah yang lebih fokus dan tidak terlalu luas, maka tugas seorang gubernur akan menjadi lebih efektif dan terarah, khususnya dalam menangani kemiskinan ekstrem di desa-desa,” ujar H. Najamudin saat dimintai tanggapan oleh wartawan.

H. Najamudin menambahkan bahwa dukungan IRMEPSI sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo dalam menciptakan Indonesia Maju yang adil dan merata. Ia menyebutkan bahwa daerah-daerah kepulauan seperti Pulau Sumbawa memiliki tantangan unik, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi lokal, yang selama ini kurang terjangkau karena besarnya cakupan wilayah provinsi induk.

“Dengan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa, masyarakat di Bima, Dompu, dan Sumbawa akan memiliki akses yang lebih cepat terhadap layanan pemerintah dan program pembangunan. Ini adalah bentuk nyata desentralisasi yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi,” tegasnya.

Sebagai Ketua Umum Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia, ia juga menyerukan kepada seluruh elemen relawan untuk ikut mengawal proses legislasi RUU PPS ini, serta terus membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh nasional dan lokal agar perjuangan ini mencapai hasil definitif.

Dengan dukungan IRMEPSI menambah legitimasi politik dan sosial terhadap perjuangan pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa. Langkah ini bukan hanya simbol identitas kedaerahan, tapi juga wujud strategi pembangunan nasional yang lebih inklusif dan terfokus.

Aktivis Lintas Generasi Nyatakan Dukungan untuk Presiden Prabowo

Sarasehan Memperingati Reformasi 1998: "Programnya Sosialis, Pro Rakyat"

Jakarta, 21 Mei 2025 — Dalam rangka memperingati 26 tahun Reformasi 1998, sejumlah tokoh aktivis lintas generasi berkumpul dalam sebuah sarasehan nasional bertajuk "Dari Demokrasi Politik Menuju Demokrasi Ekonomi". Acara ini tidak hanya menjadi ruang refleksi atas perjuangan reformasi, tetapi juga menjadi panggung konsolidasi pemikiran tentang arah baru demokrasi Indonesia—yang kini dinilai semakin berpihak kepada rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sarasehan ini dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menciptakan suasana khidmat yang membingkai semangat nasionalisme dan semangat reformasi. Hadir sebagai keynote speaker adalah tokoh legendaris gerakan mahasiswa 1974, Dr. Hariman Siregar, yang menyampaikan pentingnya transisi dari demokrasi politik semata menuju demokrasi ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan sosial.

Moderator acara, Eli Salomo, memandu jalannya diskusi yang menghadirkan berbagai pembicara lintas generasi dan latar belakang. Di antaranya adalah akademisi dan filsuf politik Rocky Gerung; Gubernur NTT Melki Laka Lena; Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman; politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu; ekonom kerakyatan Salamudin Daeng; aktivis HAM Ester Indahyani; serta tokoh pemuda dari Indonesia Timur, Wahab Talaohu.

Diskusi berkembang dinamis, namun satu suara yang mengemuka dari semua pembicara adalah dukungan terhadap visi dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai bahwa Prabowo tidak hanya melanjutkan proses demokratisasi, tetapi juga membawa warna baru berupa keberpihakan nyata kepada rakyat kecil melalui program-program yang berorientasi pada kesejahteraan, kemandirian pangan, energi, serta pembangunan nasional berbasis ekonomi kerakyatan.

“Kalau kita lihat semua programnya, Presiden Prabowo adalah presiden yang sosialis dalam pengertian pro rakyat. Ia mendorong distribusi sumber daya yang adil, penguatan ekonomi domestik, dan kedaulatan nasional. Ini arah baru yang patut didukung,” ungkap Indria Febriansyah, salah satu tokoh muda yang hadir dalam acara ini.

Indria adalah mantan Presiden Mahasiswa tahun 2010 dan salah satu pendiri Forum BEM DIY. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, sebuah organisasi kepemudaan eksternal Tamansiswa yang aktif dalam advokasi pendidikan dan pemberdayaan pemuda.

Lebih lanjut, Indria menyampaikan bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo bukan semata karena figurnya, tetapi karena substansi program-programnya yang berakar kuat pada nilai-nilai keadilan sosial dan kemandirian bangsa. “Prabowo adalah pemimpin yang membawa semangat ekonomi kerakyatan sebagai wujud konkret dari cita-cita reformasi itu sendiri,” tambahnya.

Para pembicara lainnya juga menyoroti bahwa demokrasi politik tanpa disertai demokrasi ekonomi hanya akan melahirkan ketimpangan dan oligarki baru. Oleh karena itu, keberanian Prabowo dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat, meski tidak selalu populer, dinilai sebagai bentuk kepemimpinan transformatif yang dibutuhkan Indonesia saat ini.

Sarasehan ini menjadi bukti bahwa narasi dukungan terhadap Presiden Prabowo tidak hanya datang dari partai politik atau kelompok pendukung formal, tetapi juga dari komunitas aktivis yang selama ini kritis terhadap kekuasaan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program-program pemerintah mulai diterima secara substansial oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di luar lingkar kekuasaan.

Acara ditutup dengan pernyataan bersama yang menyatakan komitmen untuk terus mengawal demokrasi Indonesia agar semakin inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta dukungan terhadap langkah-langkah strategis Presiden Prabowo dalam membangun ekonomi nasional yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan.

PR Besar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andianto: Kerusuhan Lapas Muara Beliti Picu Sorotan Tajam

 PR Besar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andianto: Kerusuhan Lapas Muara Beliti Picu Sorotan Tajam

Musi Rawas, Sumatera Selatan — Kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, menyita perhatian publik. Dalam potongan video yang diunggah oleh akun media sosial Portal Musi Rawas, terlihat para narapidana melakukan aksi protes yang diduga dipicu oleh tindakan arogansi petugas lapas.

Menurut informasi yang beredar, kerusuhan bermula dari kebiasaan petugas lapas yang kerap memindahkan narapidana dari satu kamar ke kamar lainnya tanpa alasan yang jelas. Selain itu, razia rutin di dalam kamar narapidana dianggap mengganggu ketenangan mereka dalam menjalani masa hukuman.

Indria Febriansyah, Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI), menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut. Sebagai putra daerah Musi Rawas, ia menilai sudah saatnya sistem pemasyarakatan Indonesia meninggalkan pola pikir kolonial yang hanya menekankan efek jera.

"Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan hanya tempat penghukuman. Para narapidana bisa dilatih menjadi sumber daya manusia padat karya yang produktif," ujar Indria dalam keterangannya.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kecerdasan spiritual (SQ) dan kapasitas mental para petugas lapas. Menurutnya, para sipir bukan hanya bertugas melakukan razia terhadap barang-barang terlarang seperti ponsel, tetapi harus lebih memprioritaskan tindakan preventif dan pendekatan manusiawi.

Indria mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andianto untuk berani mengambil langkah revolusioner, meski tidak populer. Ia menyarankan agar Kepala Lapas (Kalapas) Muara Beliti dan jajaran atasnya diberi sanksi disipliner yang tegas.

"Demosi jabatan adalah langkah yang tepat. Dari video yang beredar, terlihat jelas bahwa kerugian negara akibat kerusuhan tersebut terjadi karena kelalaian kepemimpinan di lapas," tambahnya.

Kerusuhan ini menjadi ujian besar bagi komitmen reformasi di bidang pemasyarakatan. Publik kini menanti respons tegas dari Menteri Agus Andianto untuk memastikan peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Hari Pendidikan Nasional

 Selamat Hari Pendidikan Nasional

Dari Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Hari ini, 2 Mei, bangsa ini kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sebuah hari yang terpatri dari kelahiran tokoh agung, Ki Hadjar Dewantara—Bapak Pendidikan Nasional, pendiri Perguruan Tamansiswa, dan pejuang sejati kemerdekaan melalui jalan pendidikan.

Ki Hadjar tak hanya mendirikan sekolah. Ia mendirikan harapan. Melalui Tamansiswa, beliau memperjuangkan pembebasan rakyat dari belenggu kebodohan dan kemiskinan, menyatukan semangat kebangsaan dengan kebudayaan, dan menjadikan pendidikan sebagai alat perjuangan, bukan alat komersialisasi.

Namun kini, di tengah arus deras globalisasi budaya dan gempuran kapitalisme pendidikan, Tamansiswa terengah. Esensi perjuangan Ki Hadjar yang berakar pada nilai-nilai budaya, kemandirian, dan pembebasan, perlahan terkikis oleh sistem pendidikan yang cenderung menjadikan manusia sebagai komoditas. Pendidikan telah berubah menjadi pasar. Sekolah menjadi pabrik. Guru menjadi operator. Murid menjadi produk.

Tamansiswa yang dulu menjadi pionir kini nyaris menjadi artefak—sekadar cerita masa lalu yang diperingati setahun sekali. Hari Pendidikan Nasional lebih sering menjadi ajang seremonial, mengagungkan nama Ki Hadjar tanpa sungguh-sungguh menjalankan nilai yang ia perjuangkan: Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.

Kami, kabeh sedulur Tamansiswa Indonesia, mengajak seluruh anak bangsa untuk tidak hanya memperingati, tapi merenungi: Apakah pendidikan kita hari ini telah benar-benar memerdekakan manusia? Apakah kita masih berjalan di jalan kebudayaan, atau tersesat di lorong gelap industrialisasi pendidikan?

Sudah saatnya Tamansiswa bangkit, bukan sebagai institusi semata, tapi sebagai gerakan kebudayaan. Sebuah perlawanan terhadap sistem pendidikan yang menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan.

Ki Hadjar telah menyalakan obor, jangan biarkan padam hanya karena kita memilih untuk nyaman dalam gelap.

Selamat Hari Pendidikan Nasional.

Hidup Pendidikan yang Memerdekakan!

Hidup Tamansiswa!

Ketua Umum

Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Indria Febriansyah

Pemimpin 𝙉𝙖𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞𝙨 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙚𝙨𝙞𝙛 yang Peduli Rakyat

Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Indria Febriansyah: Pemimpin 𝙉𝙖𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞𝙨 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙚𝙨𝙞𝙛 yang Peduli Rakyat

Jakarta, 1 Mei 2025 – Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia, Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto menghadiri langsung peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Acara yang berlangsung meriah dan penuh antusiasme ini dihadiri sekitar 170 ribu buruh dari seluruh Indonesia, dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan logistik yang tertata rapi.

Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB dan disambut dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta pembacaan doa. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari sejumlah pimpinan serikat buruh nasional dan internasional, seperti Shoya Yoshida (Sekjend Serikat Buruh se-Dunia), Elly Rosita (Presiden KSBSI), Jumhur Hidayat (Ketum KSPSI), Andi Gani (Presiden KSPSI), dan Said Iqbal (Presiden KSPI). Puncak acara ditandai dengan pidato kebangsaan dari Presiden Prabowo Subianto yang disambut gegap gempita para buruh.

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia sekaligus Sekjen Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia, Indria Febriansyah, menyatakan rasa bangga dan syukur atas kehadiran langsung Presiden dalam peringatan Hari Buruh ini.

"Ini bukan hanya sejarah, ini adalah bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin sosialis populis yang benar-benar peduli terhadap rakyat. Kehadiran beliau di tengah-tengah buruh adalah bukti keberpihakan yang nyata terhadap perjuangan kaum pekerja," ujar Indria.

Dalam kesempatan tersebut, panitia juga membagikan makan siang gratis, air minum, dan bandana yang membedakan identitas tiap kelompok buruh. Sebanyak 3.000 bus digunakan untuk mengangkut peserta, dengan pengawalan dari Polres masing-masing daerah. Acara dimeriahkan oleh penampilan Band TIPE-X, WALI, serta hiburan dangdut dari Dirlantas Polri.

Indria Febriansyah juga berharap agar dari peringatan ini akan lahir kebijakan baru yang lebih berpihak pada buruh. "Semoga dari momentum ini akan terbit Undang-Undang baru pengganti Omnibus Law yang lebih baik dan manusiawi, sebagaimana diberi waktu oleh Mahkamah Konstitusi dua tahun, dan kini tinggal satu tahun lagi," tambahnya.

Dengan pengamanan lebih dari 5.000 personel gabungan TNI-Polri serta Paspampres, acara berjalan tertib dan aman. Ini menjadi tonggak sejarah baru bagi gerakan buruh nasional dan menandai era baru relasi negara dengan rakyat pekerja.

Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025

Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025

Kami mengucapkan selamat dan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya peringatan Hari Buruh se-Dunia di Lapangan Monas yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto.

Ini adalah momen bersejarah setelah 66 tahun lamanya, di mana seorang Presiden kembali hadir menyapa, mendengarkan, dan merangkul kaum buruh Indonesia. Sosok Presiden Prabowo Subianto adalah pemimpin yang peduli pada kepentingan rakyat, seorang sosialis populis yang memahami denyut nadi perjuangan buruh. Kehadiran beliau hari ini menjadi bukti nyata keberpihakan terhadap pekerja dan tekad untuk menghadirkan keadilan sosial.

Kami berharap dari peringatan ini akan lahir kado indah bagi kaum buruh: hadirnya Undang-Undang baru pengganti Omnibus Law yang lebih berpihak, adil, dan manusiawi. Semoga suara buruh menjadi pijakan kebijakan negara di bawah kepemimpinan beliau.

Hidup Buruh! Hidup Rakyat!

Merdeka!

Indria Febriansyah

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Sekjend Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia

Klaim Bank Dunia Tentang Angka Kemiskinan, Standart Yang Salah

Menyoal Klaim Bank Dunia: Kemiskinan Indonesia Tak Bisa Diukur dengan Kacamata Konsumtif Barat

Oleh: Indria Febriansyah

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Bank Dunia baru saja merilis laporan yang menyatakan bahwa 60,3% penduduk Indonesia tergolong miskin, setara dengan 172 juta jiwa. Klaim ini tentu mencengangkan, terutama jika dibandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut angka kemiskinan hanya 8,57%. Namun yang menjadi soal bukan semata perbedaan angka, melainkan metode, sudut pandang, dan konteks kultural yang diabaikan oleh Bank Dunia.

Budaya Lokal: Hemat, Mandiri, dan Tak Bergantung pada Uang Tunai

Bank Dunia memakai standar pengeluaran harian sebesar US$6,85 atau sekitar Rp115.278 per hari sebagai batas kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah-atas. Dengan parameter ini, siapa pun yang pengeluarannya di bawah angka itu langsung dikategorikan miskin. Tapi mari kita bertanya: apakah pengeluaran rendah selalu identik dengan kemiskinan?

Di banyak daerah di Indonesia, khususnya pedesaan dan kabupaten, masyarakat hidup dari hasil bumi. Mereka memetik hasil kebun, menangkap ikan di sungai, dan membangun rumah secara gotong royong. Transaksi ekonomi yang mereka jalankan tidak selalu menggunakan uang tunai. Sistem barter bahkan masih eksis di beberapa wilayah. Mereka tidak miskin secara sosial maupun budaya—mereka justru mandiri dan hidup cukup.

Indikator yang Gagal Menyentuh Realitas Sosial

Bank Dunia melihat dari kaca mata ekonomi konsumtif, dengan asumsi bahwa makin tinggi pengeluaran, makin sejahtera seseorang. Padahal di Indonesia, budaya hemat adalah bagian dari nilai luhur. Banyak masyarakat tidak terbiasa membelanjakan uang secara besar-besaran, dan lebih memilih menabung, menyimpan pangan, atau saling berbagi dalam komunitas.

Lebih dari itu, survei pengeluaran masyarakat yang dijadikan dasar klaim Bank Dunia sangat mungkin bias. Banyak masyarakat Indonesia masih bertransaksi secara tunai, bahkan tidak memiliki rekening bank. Maka, data pengeluaran yang tidak tercatat secara digital tidak masuk dalam radar pengamatan lembaga internasional tersebut.

Kritik atas Validitas Akademik

Secara akademik, metode survei yang menggeneralisasi populasi besar seperti Indonesia dengan indikator tunggal pengeluaran per hari patut dipertanyakan. Di mana data primer mereka dikumpulkan? Berapa persen populasi Indonesia yang benar-benar dijadikan responden? Apakah data dikonfirmasi dengan realitas lapangan yang kompleks dan beragam? Jika tidak, maka hasilnya hanya hipotesis statistik yang berbahaya jika digunakan sebagai acuan kebijakan.

Kemiskinan Tak Bisa Diukur Hanya dari Uang

Kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak bisa diukur semata dari besarnya pengeluaran harian. Kebahagiaan, rasa cukup, solidaritas sosial, dan kemandirian ekonomi lokal adalah indikator yang jauh lebih representatif. Maka, kami menolak labelisasi “mayoritas miskin” yang dilekatkan kepada bangsa ini tanpa memahami konteks budaya dan sosial masyarakatnya.

Indonesia bukan bangsa miskin. Indonesia adalah bangsa yang kaya secara alam, budaya, dan nilai hidup. Dan kami akan terus mengingatkan dunia akan hal itu.

Pardimin rektor ust menjabat 4 periode

 Kepemimpinan 4 Periode Rektor UST Dinilai Kemunduran, Alumni dan Mahasiswa Soroti Nepotisme

Yogyakarta — Polemik internal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) kembali mencuat setelah sejumlah alumni dan mahasiswa mengkritik keras kepemimpinan Rektor yang telah menjabat selama empat periode, atau hampir dua dekade. Kritik tersebut mengarah pada tudingan stagnasi reformasi kampus dan praktik nepotisme dalam pengangkatan jabatan strategis.

Menurut sejumlah sumber internal, rektor dinilai tak bergeming terhadap kritik yang terus bergulir, bahkan menunjukkan sikap seolah-olah kebal terhadap aspirasi sivitas akademika. "Rektor UST tidak ada rasa malu, atau memang sudah buta pada kebenaran," ujar seorang alumni dalam forum terbuka yang digelar secara daring beberapa waktu lalu.

Kritik juga mengemuka atas kebijakan pengangkatan pejabat kampus yang disebut-sebut mengandung konflik kepentingan, termasuk penempatan individu yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan rektor sendiri. Hal ini dinilai mencederai semangat meritokrasi dan prinsip Tamansiswa yang menjunjung tinggi keluhuran budi dan pengabdian.

Menanggapi situasi ini, Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, Indria Febriansyah, menyatakan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa semangat perjuangan Ki Hadjar Dewantara harus ditegakkan kembali.

 “Ini bukan soal individu semata, tapi menyangkut masa depan generasi muda dan integritas lembaga pendidikan. Kalau ada indikasi kekuasaan dikekang terlalu lama, apalagi disertai praktik nepotisme, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai Tamansiswa. Rektor UST seharusnya punya jiwa besar untuk mundur dan memberi ruang bagi regenerasi,” ujar Indria.

Ia juga menyerukan kepada seluruh keluarga besar Tamansiswa untuk tidak diam dan mulai bersuara demi masa depan yang lebih sehat dan transparan.

Para pengamat pendidikan menilai bahwa kasus ini bisa menjadi momentum evaluasi total terhadap sistem tata kelola UST, agar tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi lebih pada pembinaan karakter dan kualitas akademik sesuai amanat pendiri Tamansiswa.

Pilar Gerindra Yogyakarta

Danang Wicaksana Sulistya, Pilar Gerindra dari Yogyakarta

Oleh: Indria Febriansyah

Yogyakarta bukan hanya pusat kebudayaan dan pendidikan, tapi kini menjadi titik tumbuh kekuatan politik baru yang berakar kuat pada nilai, integritas, dan semangat kerakyatan. Di tengah kontestasi nasional, ada satu nama yang secara konsisten membangun citra Partai Gerindra dari daerah istimewa ini: Danang Wicaksana Sulistya.

Danang bukan politisi karbitan. Ia hadir dari proses panjang di akar rumput, memahami denyut nadi masyarakat, dan membangun simpul-simpul sosial secara organik. Dengan latar belakang sebagai praktisi muda dan pemimpin yang bersih rekam jejaknya, Danang merepresentasikan generasi baru Gerindra yang progresif namun tetap berakar pada nilai-nilai kepribadian bangsa.

Citra Gerindra di Jogja mengalami revitalisasi berkat pendekatan Danang yang humanis dan partisipatif. Ia mengedepankan dialog dengan rakyat, bukan sekadar kampanye kosong. Gagasan-gagasannya tentang ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, hingga pendidikan karakter selaras dengan nilai Tamansiswa yang kami junjung: ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.

Sebagai Sekjen Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia, saya melihat Danang sebagai sosok yang membawa semangat kebangsaan dalam praktik politik keseharian. Ia bukan hanya membesarkan Gerindra di DIY, tapi juga menjadi jembatan antara generasi muda dengan idealisme perjuangan nasionalisme ala Prabowo Subianto.

Danang adalah contoh bagaimana politik bisa dibangun dari nilai, bukan sekadar kekuasaan. Citra Gerindra kini tak lagi elitis, melainkan hadir di tengah masyarakat—berkat kader seperti Danang yang membumi dan visioner.

Yogyakarta telah menyumbang banyak tokoh penting bagi negeri ini. Saya yakin, dari rahim tanah budaya ini, Danang Wicaksana Sulistya akan melangkah lebih jauh, bukan hanya membangun Gerindra, tapi juga merawat Indonesia.

Mutiara Pendukung Presiden Prabowo Subianto

Relawan Prabowo yang Berkelas dan Layak Masuk Kabinet Merah Putih

Jakarta, 29 April 2025 — Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia sekaligus Sekretaris Jenderal Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia, Indria Febriansyah, menyampaikan pandangannya mengenai sejumlah tokoh relawan yang dinilai layak memperkuat Kabinet Merah Putih. Menurutnya, Haris Rusly Moti, Eli Salomo, dan Wahab Talaohu merupakan sosok-sosok berkelas yang tidak hanya memiliki rekam jejak panjang dalam perjuangan rakyat, tetapi juga memahami secara mendalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa melalui Asta Cita.

“Ketiga nama ini bukan hanya aktivis yang lahir dari perlawanan terhadap Orde Baru, tetapi juga tetap setia di garis perjuangan rakyat hingga kini. Mereka memahami betul arah perjuangan Presiden Prabowo dan memiliki kapasitas untuk memperkuat Kabinet Merah Putih,” ujar Indria.

Haris Rusly Moti: Aktivis Strategis dan Penggerak Relawan

Haris Rusly Moti dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan mahasiswa 1998. Sebagai Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, ia telah memainkan peran kunci dalam mengkonsolidasikan berbagai organisasi relawan pendukung Prabowo. Haris juga aktif menyuarakan pentingnya kemandirian pangan dan ekonomi nasional, serta mengkritisi kepentingan geopolitik yang berpotensi menunggangi situasi sosial di Indonesia.

Eli Salomo: Aktivis 98 dengan Pengalaman Organisasi Luas

Eli Salomo Sinaga merupakan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Front Kota. Pemuda asal Binjai, Sumatera Utara ini adalah lulusan Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) dan pernah aktif di berbagai organisasi kepemudaan serta gerakan buruh. Selain itu, Eli juga dikenal sebagai pengusaha yang memiliki komitmen kuat dalam membangun bangsa.

Wahab Talaohu: Aktivis Famred dengan Komitmen Sosial Tinggi

Wahab Talaohu adalah aktivis 98 yang tergabung dalam Famred (Forum Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi). Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi terhadap isu-isu sosial dan demokrasi. Wahab pernah diusulkan sebagai calon menteri dalam kabinet Presiden Jokowi, menunjukkan pengakuan atas kapasitas dan integritasnya dalam kancah politik nasional.

Penutup

Indria Febriansyah menegaskan bahwa penunjukan relawan ke dalam kabinet bukan semata-mata soal loyalitas, tetapi juga kapasitas dan integritas. “Bukan berarti relawan saat ini yang ada di kabinet tidak kompeten, tetapi ada mutiara yang mampu menguatkan Kabinet Merah Putih yang kami nilai lebih mumpuni dari yang sudah ada,” pungkasnya.

Dengan latar belakang dan pengalaman yang dimiliki, Haris Rusly Moti, Eli Salomo, dan Wahab Talaohu dinilai sebagai sosok-sosok yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Terima Kasih Hasan Nasbi

Ucapan Terima Kasih dan Apresiasi Mendalam kepada Hasan Nasbi dari Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia

Jakarta, 29 April 2025 —

Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia (IRMEPSI) menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bung Hasan Nasbi atas segala dedikasi, kontribusi, dan perjuangannya selama ini sebagai Kepala Presiden Communication Office (PCO) dalam mengawal dan memenangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas kiprah dan karya Bung Hasan Nasbi yang telah membantu membangun narasi politik yang kuat, rasional, dan menyentuh hati rakyat. Melalui strategi komunikasi yang terarah dan cerdas, ia turut memainkan peran penting dalam membentuk citra positif Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang tegas, berpihak pada rakyat, dan siap membawa Indonesia menuju kedaulatan dan kemakmuran.

Keputusan mundur dari jabatan bukan akhir dari perjuangan, melainkan babak baru dalam pengabdian untuk bangsa. Kami percaya Bung Hasan Nasbi akan terus menjadi sosok inspiratif di medan juang kebangsaan.

Indria Febriansyah, Sekretaris Jenderal IRMEPSI dan Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, menyampaikan:

“Kami, segenap relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia, memberikan hormat dan terima kasih yang tulus untuk Bung Hasan Nasbi. Ia telah menunjukkan integritas, loyalitas, dan kecerdasan dalam membangun komunikasi politik yang memperkuat kepercayaan rakyat terhadap Presiden Prabowo. Kami doakan semoga langkah selanjutnya selalu diberkahi dan tetap berada dalam garis perjuangan untuk bangsa dan rakyat Indonesia.”

Semangat dan jasa Bung Hasan Nasbi akan selalu menjadi bagian dari sejarah kemenangan besar rakyat bersama Presiden Prabowo.

Salam hormat dan terima kasih dari kami semua, para pejuang relawan merah putih.

Bersama rakyat. Bersama Prabowo. Indonesia Menang!

Sekretaris Jendral Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia (IRMEPSI)

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Indria Febriansyah

Jakarta, 29 April 2025

Haris Rusly Moti Aktivis 98

Kiprah Haris Rusly Moti di Dunia Politik: Dari Aktivis 98 hingga Komandan Relawan Pejuang Prabowo

Haris Rusly Moti merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia, khususnya dari kalangan aktivis 1998 yang dikenal vokal dalam menggulingkan rezim Orde Baru. Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) ini dikenal tidak hanya karena keberaniannya di masa reformasi, tetapi juga karena konsistensinya memperjuangkan isu-isu kerakyatan dan nasionalisme hingga kini. Kiprahnya tak pernah lepas dari idealisme dan orientasi pada keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Kini, Haris Rusly kembali menjadi sorotan setelah tampil di garda depan mendukung Presiden Prabowo Subianto. Ia berhasil memimpin dan mengomandani jaringan relawan pejuang kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Perannya bukan hanya simbolik, melainkan nyata di lapangan: mengorganisir, menyuarakan visi kerakyatan Prabowo, serta menggerakkan jaringan aktivis lintas generasi yang solid.

Kepemimpinan Haris dalam barisan relawan ini mendapatkan apresiasi besar dari berbagai kalangan, termasuk dari Indria Febriansyah, Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia dan Sekretaris Jenderal Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia. Menurut Indria, Haris adalah “sosok yang konsisten menjaga idealisme aktivis 98 dalam kerangka perjuangan politik yang lebih nyata.” Indria menilai keberhasilan Prabowo mengonsolidasikan kemandirian pangan tak lepas dari kerja ideologis dan pergerakan akar rumput yang dibangun oleh tokoh seperti Haris.

Apresiasi Indria tidaklah berlebihan. Haris terbukti tidak hanya menjadi komentator politik, tapi juga aktor perubahan yang langsung terlibat dalam membangun narasi kebangkitan ekonomi berbasis kerakyatan, termasuk kemandirian pangan. Pernyataannya soal capaian swasembada beras dalam enam bulan pemerintahan Prabowo menjadi bukti bahwa ia memahami dengan mendalam dinamika strategis pertanian nasional serta urgensi ketahanan pangan sebagai fondasi kedaulatan negara.

Lebih dari itu, Haris juga dikenal sebagai pengusung ide ekonomi swadesi ala Gandhi yang sangat relevan dengan konteks global saat ini. Ia melihat peluang dalam krisis global untuk mendorong bangsa ini berdiri di atas kaki sendiri, sebagaimana pesan Bung Karno dalam Trisakti: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ia tidak hanya menyuarakan Trisakti, tapi mewujudkannya dalam kerja-kerja nyata di lapangan.

Kiprah Haris Rusly Moti saat ini menunjukkan transformasi seorang aktivis menjadi pemimpin gerakan strategis, yang tetap teguh memegang nilai-nilai perjuangan namun piawai membaca realitas politik dan kebijakan. Ia adalah figur yang menjembatani antara kekuasaan dan rakyat, antara idealisme dan pragmatisme, serta antara sejarah gerakan dan masa depan bangsa.

Dari Mimpi ke Aksi: Kiprah Presiden Prabowo dalam 6 Bulan Pertama

Dari Mimpi ke Aksi: Kiprah Presiden Prabowo dalam 6 Bulan Pertama

Jakarta, 28 April 2025 — Enam bulan sejak pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menunjukkan bahwa visi besar "Indonesia Emas 2045" bukan sekadar mimpi, melainkan sedang diwujudkan dengan langkah nyata dan terukur.

Dalam periode singkat ini, di tengah tantangan global dan domestik, pemerintahan Presiden Prabowo bergerak cepat untuk membangun fondasi kuat bagi masa depan bangsa.

Hal ini disampaikan oleh Indria Febriansyah, Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, salah satu organ relawan pemenangan Presiden Prabowo Subianto.

Indria menegaskan bahwa capaian enam bulan pertama pemerintahan ini merupakan bukti bahwa kerja nyata telah dijalankan sesuai dengan komitmen kampanye.

"Mimpi besar harus diikuti dengan kerja keras tanpa henti. Indonesia tidak boleh hanya bermimpi — kita harus bertindak," ujar Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, menguatkan semangat perubahan tersebut.

Pilar Utama Capaian 6 Bulan Pertama

Berdasarkan catatan yang dihimpun dari tim relawan Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, terdapat lima pilar utama yang menjadi fokus transformasi dalam enam bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo:

1. Ketahanan Pangan: Membangun Kedaulatan dari Desa

Pemerintah menginisiasi Program Lumbung Pangan Nasional di berbagai provinsi, mendorong modernisasi sektor pertanian melalui teknologi smart farming, serta memperkuat kolaborasi antara petani, pemerintah, dan sektor swasta.

Dampak: Produksi beras, jagung, dan kedelai nasional meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Negara besar harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri," tegas Presiden Prabowo.

2. Kemandirian Energi: Langkah Nyata Menuju Masa Depan Hijau

Upaya kemandirian energi nasional ditandai dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 10 provinsi, investasi di sektor bioenergi dan geothermal, serta akselerasi penggunaan kendaraan listrik.

Dampak: Impor energi nasional berhasil dikurangi sebesar 5%.

3. Reformasi Birokrasi: Pemerintah yang Melayani

Transformasi birokrasi berjalan melalui digitalisasi 70% layanan publik, penyederhanaan perizinan usaha, dan peningkatan transparansi administrasi.

Dampak: Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik meningkat 15% menurut survei nasional.

4. Diplomasi Global: Indonesia Diperhitungkan Dunia

Indonesia mengukir prestasi di panggung internasional dengan penandatanganan 12 perjanjian strategis serta peran aktif di forum G20, ASEAN, dan PBB.

Dampak: Nilai ekspor nasional melonjak 8% dalam semester pertama pemerintahan.

5. Pemerataan Sosial dan Investasi pada Generasi Muda

Pemerintah memperluas program bantuan sosial untuk keluarga prasejahtera, meluncurkan program Indonesia Sehat 2025 serta Beasiswa Indonesia Emas, dan mempercepat pembangunan sekolah vokasi berbasis industri.

Dampak: Akses layanan kesehatan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) meningkat hingga 20%.

 "Investasi terbesar kita adalah anak-anak bangsa. Mereka lah yang akan membawa Indonesia terbang tinggi di masa depan," ungkap Presiden Prabowo dalam salah satu pidatonya.

Menuju Indonesia Emas 2045

Indria Febriansyah menambahkan bahwa enam bulan pertama ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju kejayaan Indonesia.

"Perjuangan kita baru dimulai. Dengan persatuan, kerja keras, dan cinta tanah air, Indonesia akan menjadi kekuatan besar dunia," pungkas Presiden Prabowo dalam pesan motivasionalnya kepada seluruh rakyat Indonesia.

Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, bersama seluruh elemen relawan, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, serta menjaga semangat persatuan dan nasionalisme di tengah masyarakat.

"Dari mimpi ke aksi, Indonesia kini bergerak maju bersama Presiden Prabowo," tutup Indria.

Kemelut Merk vs Kualitas Individu

 *Kemelut Merk vs Kualitas Individu* 

Opini By: Leo Tampubolon (Pendiri dan Inisiator Irmepsi)

Kalau dilihat dari arti kata Kemelut, adalah suatu situasi yang berbahaya, kritis, atau genting, baik dalam konteks kesehatan, politik, maupun situasi sosial lainnya. Secara sederhana, kemelut bisa diartikan sebagai keadaan yang tidak stabil dan mengancam. 

Merk adalah suatu tanda, lambang atau simbol yg menggambarkan sesuatu sehingga dapat dikenali oleh orang.

Kalau kita melihat dari judul narasi diatas, dikatakan kemelut Merk vs Kualitas diri. Maka dalam narasi ini ingin digambarkan adanya suatu keadaan dimana akan adanya suatu benturan yg terjadi ketika Merk itu di klaim menjadi milik seseorang yg mempunyai jasa besar atas terbitnya merk tersebut di masyarakat dengan mengabaikan sebenarnya merk akan punya arti dan nilai ketika ada kualitas, ada sistem manajemen yg termanage dengan baik yang semuanya membutuhkan adanya suatu kualitas individu yg mumpuni.

Karena sebaik apapun merk kalau tanpa didukung oleh kualitas individu yg mumpuni dalam mengoptimalkan merk tersebut sehingga dapat berhasil guna maka, merk itu hanya tinggal sebagai suatu tanda, lambang, simbol belaka. Tanpa ada gunanya.

Begitu juga dengan hal yg berkembang belakangan ini di Irmepsi. Dimana seorang Sekjen dari dari Irmepsi dengan Kualitas Individu yg mumpuni melihat adanya suatu hal yg harus disampaikan secara sebagai suatu masukan positif untuk Pemerintahan yg berjalan sekarang. Dan hal ini juga disampaikan karena Sekjen Irmepsi ini merasa ikut bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat sebagai seorang pendukung Presiden Prabowo Subianto. Dan koreksi dan masukan ini berbuah manis dan di dengar serta disambut dengan baik.

Dan semua ini membuat nama dari Irmepsi menjadi sesuatu yg cukup di kenal karena telah memberikan masukan positif bagi pemerintahan yg berjalan. 

Nah, ini semua adalah karena Kualitas, Intuisi dari seorang anak muda yg menjabat sebagai Sekjen di Irmepsi. 

Belakang timbul polemik, bahwa ada orang orang yg mengklaim semua itu adalah masukan dari mereka (orang orang yg merasa) yg punya andil besar terhadap berdirinya Irmepsi ini. 

Orang orang ini merasa buah manis yg dihasilkan Itu adalah suatu bagian yg mereka harus miliki sepenuhnya. 

Hal ini kan sebenarnya adalah suatu hal yang sangat lucu di dalam berorganisasi. Karena Irmepsi dilirik orang bukan karena hebatnya nama Irmepsi tetapi karena hebatnya seorang Sekjen yang mampu membuat Personal Branding Organisasi dengan cantik dan mulusnya mulusnya sehingga sangat diakui kualitas dan ketajamannya sehingga Irmepsi ini dikenal.

Dinegara ini banyak sekali orang orang yg seperti ini, kalau kata kawan saya yg berdarah Minang, mereka mereka yg seperti ini dikenal dengan Istilah Manembak diate Kudo. Dan mereka mereka ini adalah penghianat penghianat organisasi karena mereka mereka ini adalah orang orang yg hanya memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan kerja keras dan kerja cerdas orang lain untuk mengangkat nama Organisasi.

Satu kata yg layak untuk mereka mereka ini adalah LAWAN. 

Berikan dan serahkan lah Organisasi pada tangan tangan yg Baik, tepat dan amanah bukan pada para penghianat yg mementingkan diri sendiri.

Prabowo, Semakin Dekat Dengan Rakyat

Indria Febriansyah: 6 Bulan Pemerintahan Prabowo,  Semakin Dekat Dengan Rakyat, Namun Perlu Percepatan di Kabinet

Jakarta — Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia sekaligus Sekjen Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia, Indria Febriansyah, memberikan apresiasi atas capaian enam bulan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa Prabowo telah membawa nafas baru dalam merawat persatuan nasional di tengah tantangan zaman yang tidak ringan.

"Selama enam bulan ini, Presiden Prabowo bukan hanya bicara soal pembangunan infrastruktur atau ekonomi, tapi lebih dalam lagi: beliau memperkuat pondasi kebangsaan. Presiden hadir di tengah rakyat, merangkul semua golongan, tanpa membedakan latar belakang politik, agama, maupun budaya," ujar Indria saat diwawancarai, Senin (28/4/2025).

Indria menegaskan, pendekatan Presiden Prabowo yang mengedepankan dialog, keterbukaan, dan keadilan sosial terasa nyata dalam berbagai program pemerintahannya. Ia menilai Prabowo berhasil meredam polarisasi politik pasca Pilpres dengan mengajak semua elemen bangsa berkontribusi aktif dalam pembangunan.

"Ini bukan prestasi kecil. Membawa bangsa sebesar Indonesia untuk bersatu kembali setelah kontestasi politik itu pekerjaan berat. Tapi Prabowo membuktikan dirinya sebagai pemimpin pemersatu, bukan sekadar pemimpin administratif," tegasnya.

Indria juga membandingkan gaya kepemimpinan Prabowo dengan figur-figur besar dalam sejarah Islam. Menurutnya, Prabowo mengingatkan pada karakter Khalifah Umar bin Khattab — tegas dalam prinsip, lembut kepada rakyat, dan selalu hadir di saat rakyat membutuhkan.

"Presiden kita tidak sekadar memberi instruksi dari istana. Ia turun langsung ke titik-titik bencana, meninjau lapangan, bahkan dalam kondisi yang penuh risiko. Ini bukti nyata bahwa beliau memimpin dengan hati, bukan hanya dengan kepala," kata Indria.

Meski demikian, Indria juga mengingatkan adanya tantangan serius di internal pemerintahan. Ia melihat ada beberapa menteri yang belum mampu mengikuti kecepatan kerja Presiden Prabowo.

"Sayangnya, tidak semua pembantu presiden sigap membaca irama baru ini. Ada menteri yang masih terjebak dalam birokrasi konvensional, lamban merespons arahan, bahkan kurang inovatif dalam mengambil langkah cepat di lapangan. Ini harus menjadi koreksi ke depan," sorotnya.

Bagi Indria, kecepatan dan ketepatan menjadi kunci utama dalam pemerintahan Prabowo, mengingat visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan gerak lincah, bukan jalan lamban.

"Kita butuh kabinet yang bergerak serentak, seirama. Kalau ada yang tidak bisa ikut irama, lebih baik diberi kesempatan kepada yang lebih siap. Waktu tidak menunggu," ujarnya.

Indria juga memuji keberadaan tokoh-tokoh strategis di sekitar Prabowo seperti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang menurutnya berperan besar dalam menjaga komunikasi politik lintas sektor dan memperkuat soliditas nasional.

"Sama seperti Khalifah Umar yang memiliki orang kepercayaan seperti Zaid bin Aslam, Prabowo punya Dasco — orang yang memahami denyut rakyat dan politik tanah air. Ini penting untuk menjaga konsistensi arah pemerintahan," katanya.

Indria mengakhiri pernyataannya dengan penuh optimisme. Ia yakin, dengan konsistensi kerja keras dan penguatan kohesi nasional, Indonesia akan melangkah lebih cepat menuju kejayaan 2045.

"Kita semua harus menjadi bagian dari gerakan besar ini. Indonesia butuh semua energi positif rakyatnya. Dengan tekad kuat dan kepemimpinan yang lurus seperti Prabowo, saya yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang bukan hanya besar dari jumlah penduduknya, tetapi juga dari martabat dan kesejahteraannya," tutup Indria.

Kepatuhan Buta: Jalan Sunyi Menuju Kematian Diri Sendiri

Kepatuhan Buta: Jalan Sunyi Menuju Kematian Diri Sendiri

(Oleh Indria Febriansyah)

Dalam kehidupan, kepatuhan adalah sebuah kebutuhan. Ia menjadi fondasi dari keteraturan, dari kerja sama, bahkan dari keberhasilan kolektif. Namun, saat kepatuhan berubah menjadi kebutaan — saat ia melucuti akal sehat, nalar kritis, dan kemanusiaan kita — maka sesungguhnya kita sedang menulis surat kematian kita sendiri. Bukan kematian fisik semata, tetapi kematian jiwa, nurani, dan harga diri.

Kepatuhan buta adalah saat seseorang mengikuti perintah, aturan, atau tradisi tanpa pernah bertanya, "Mengapa aku melakukan ini?" atau "Adakah kebenaran di balik ini?" Ini adalah bentuk penyerahan total yang membunuh potensi diri. Ia mengubah manusia menjadi mesin, bukan makhluk berpikir.

Analoginya sederhana: bayangkan seekor domba yang selalu mengikuti domba di depannya, tanpa pernah melihat ke mana ia sedang dibawa. Saat kawanan itu menuju jurang, domba itu tetap melangkah, karena nalurinya telah dimatikan oleh kebiasaan patuh. Ia tidak lagi berpikir, hanya mengikuti. Dan akhirnya, ia pun jatuh — mati bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena kepatuhan yang tak pernah dipertanyakan.

Begitu juga dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari kita yang rela menghabiskan waktu, bakat, dan tenaga untuk melayani sesuatu yang sebenarnya salah, hanya karena "semua orang juga begitu"? Berapa banyak yang diam melihat ketidakadilan, mengangguk terhadap kebodohan, dan tersenyum pada pengkhianatan, hanya karena takut berbeda?

Saya, Indria Febriansyah, mengatakan bahwa kepatuhan buta adalah musuh utama kemajuan. Ia membuat bangsa ini mandek, membuat generasi ini kehilangan nyali untuk bertanya dan memperbaiki. Ia menjadikan para pemimpin tak tersentuh kritik, menjadikan lembaga pendidikan sekadar pabrik ijazah, menjadikan rakyat sekadar angka statistik.

Maka, bila ingin hidup sungguh-sungguh sebagai manusia — bukan sekadar hidup bernafas — kita harus belajar membedakan mana kepatuhan yang lahir dari pemahaman, dan mana yang lahir dari ketakutan. Kita harus berani berkata "tidak" ketika perintah bertentangan dengan nurani, dan "mengapa" ketika kebijakan terasa mengkhianati akal sehat.

Kepatuhan seharusnya lahir dari cinta dan kesadaran, bukan dari rasa takut. Karena bila tidak, kita tidak lebih dari domba-domba yang dengan rela melangkah menuju jurang kehancuran kita sendiri.

Indria Febriansyah : Komitmen Jaga Stabilitas dan Soliditas Relawan

Sikap Tegas Sekretaris Jenderal IRMEPSI Terkait Dinamika Internal: Komitmen Jaga Stabilitas dan Soliditas Relawan

JAKARTA-- Seiring beredarnya informasi yang kurang tepat terkait dinamika internal IRMEPSI (Ikatan Relawan Merah Putih Seluruh Indonesia), Sekretaris Jenderal IRMEPSI, Indria Febriansyah, menyampaikan klarifikasi resmi untuk meluruskan persepsi publik dan menjaga soliditas organisasi.

Permasalahan internal bermula dari pembahasan mengenai pergantian Ketua Umum H. Najamudin dalam sebuah pertemuan terbatas di kediaman salah satu tokoh senior organisasi. Dalam pertemuan itu muncul usulan mengganti Ketua Umum dengan kandidat dari luar IRMEPSI, yang menurut Indria Febriansyah bertentangan dengan prinsip kemandirian organisasi. "Menyikapi hal tersebut, Indria menyatakan ketidaksetujuannya dan menegaskan pentingnya mempertahankan kepemimpinan dari internal IRMEPSI sendiri," kata Sekretaris Jenderal IRMEPSI, Indria Febriansyah, kepada wartawan, Sabtu (26/4).

Menanggapi dinamika tersebut, Indria Febriansyah mengambil inisiatif sebagai ketua formatur untuk menjaring calon Ketua Umum dari internal organisasi. Sikap ini diambil guna menjaga semangat perjuangan IRMEPSI sesuai nilai-nilai yang telah dibangun sejak awal.

"Dari informasi yang dihimpun, upaya pergantian Ketua Umum lebih dilandasi kepentingan segelintir pihak yang ingin menguasai jabatan strategis dalam organisasi, dengan dalih mengakomodasi relawan. Dalam forum tersebut sempat disepakati bahwa H. Najamudin akan dipindahkan menjadi Pembina, agar tidak lagi memimpin IRMEPSI secara langsung," ujarnya 

Sementara itu, dalam pertemuan antara pimpinan IRMEPSI dengan perwakilan eks Tim Kampanye Nasional (TKN) relawan, termasuk H. Najamudin, Indria Febriansyah, dan perwakilan Ketua Harian saudara inov, disepakati bahwa seluruh relawan harus tetap konsisten menjaga pemerintahan Presiden Prabowo. Para relawan diimbau untuk menjaga ketertiban, bersabar menunggu proses, dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas.

"Melihat potensi gejolak internal yang dipicu oleh ancaman aksi dari pihak tertentu, Sekretaris Jenderal IRMEPSI akhirnya mengambil langkah strategis dengan mengembalikan kepemimpinan kepada H. Najamudin. Bersamaan dengan itu, Ketua Harian dinonaktifkan oleh ketua umum Irmepsi untuk menjaga stabilitas internal organisasi," ujarnya.

Indria, menegaskan bahwa dirinya terus berkoordinasi dengan Ketua Umum dalam menjaga marwah IRMEPSI. Fokus organisasi tetap mendukung stabilitas nasional serta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan penuh semangat persatuan.

"Penonaktifan Ketua Harian dilakukan setelah adanya tindakan provokatif berupa ancaman demonstrasi yang mengatasnamakan IRMEPSI, tindakan yang bertentangan dengan prinsip menjaga persatuan nasional. Indria Febriansyah menilai bahwa gerakan yang tidak terkoordinasi ini hanya akan memperburuk citra relawan di mata publik, di tengah tantangan besar dari tekanan asing dan elite global," ungkap Indria.

Sebagai Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, Indria juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas dan menghindari langkah-langkah yang dapat menjadi blunder politik, terutama di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"IRMEPSI tetap berkomitmen untuk solid, menjaga kehormatan perjuangan relawan, serta mendukung penuh program pemerintah dengan semangat luhur dan nasionalisme yang kuat. Bagi seluruh relawan pendukung Prabowo-Gibran, tetap semangat, jaga soliditas, dan jangan terprovokasi oleh oknum yang menunggangi demi kepentingan pribadi mereka sendiri," tegas Indria.

H. Najamudin Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum IRMEPSI

 H. Najamudin Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum IRMEPSI

Bekasi, 21 April 2025 — Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia (IRMEPSI) resmi mengumumkan pengembalian mandat Ketua Umum kepada H. Najamudin. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal IRMEPSI, Indria Febriansyah, dalam pernyataan resminya hari ini di Bekasi.

Indria menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Menurutnya, sebagai Sekjen yang bertanggung jawab memastikan IRMEPSI berjalan sesuai dengan aturan, ia berkewajiban untuk mengembalikan jalannya organisasi ke rel yang seharusnya.

"Ketua umum yang sebelumnya dijadikan pembina oleh ketua harian sudah tidak berada pada jalur yang sesuai AD/ART. Maka dari itu, sebagai pengisi kekosongan jabatan secara prematur, saya memutuskan untuk mengembalikan hak dan kewajiban Ketua Umum kepada H. Najamudin," ujar Indria.

Ia menambahkan bahwa langkah ini diambil agar struktur organisasi kembali solid dan wewenang pengambilan keputusan, termasuk dalam hal penegakan sanksi terhadap pelanggaran internal, berada pada tangan yang tepat.

"Dengan kembalinya H. Najamudin sebagai Ketua Umum, kita harap ke depan semua berjalan pada alurnya. Sesuai semangat persatuan yang telah disepakati oleh para ketua umum relawan Prabowo se-Indonesia," tutup Indria.

Langkah ini mendapat sambutan hangat dari berbagai elemen relawan, yang mengharapkan konsolidasi dan penyatuan kembali IRMEPSI dalam barisan yang kokoh menuju cita-cita besar perjuangan bersama.

Kami Relawan Prabowo Subianto

 Kami Relawan Prabowo Subianto

Oleh: Indria Febriansyah (Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia)

Kami Relawan Prabowo memahami mengapa rakyat begitu mudah diarahkan, meski berkali-kali kecewa. Karena kami membaca Propaganda karya Edward Bernays. Dari buku itu kami tahu bahwa opini publik bukan semata hasil kesadaran kolektif, tapi seringkali buah dari rekayasa yang terencana.

Kami Relawan Prabowo tahu bagaimana narasi itu tak hanya terdengar, tapi juga menyentuh. Karena kami membaca Retorika karya Aristoteles. Ia mengingatkan dengan logos, ethos, dan pathos. Kata-kata bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen kepemimpinan.

Kami Relawan Prabowo paham bahwa retorika tanpa keadilan adalah usaha memperindah ruang kosong. Karena kami membaca teori keadilan karya John Rawls. Di sana kami paham bahwa keadilan bukan soal pembagian yang merata, melainkan bagaimana keberpihakan terhadap yang paling rentan. Karena jika keadilan hanya indah dalam konstitusi perundang-undangan, tapi hampa dalam kenyataan, maka rakyat akan mengerti bahwa hukum dibuat bukan untuk mereka.

Kami Relawan Prabowo mendengar suara bising riuh di jalanan yang tidak teratur. Kami sadari, bisa jadi mereka sedang menagih janji. Karena kami membaca Social Contract karya Rousseau, yang menyebutkan bahwa kekuasaan bukan warisan, tapi kontrak. Dan setiap kontrak yang dikhianati berhak dipertanyakan.

Kami Relawan Prabowo bisa melihat lebih luas karena kami membaca Politics karya Andrew Heywood. Dia menjelaskan, politik bukan sekadar memenangkan kontestasi, melainkan mengelola perbedaan. Karena banyak pengelolaan hari ini berubah menjadi pengendalian—yang dibentuk bukan dari kesepahaman, tapi kepatuhan. Dan itu bukan demokrasi.

Kami Relawan Prabowo tahu betul bahwa demokrasi tak selalu mati karena kudeta. Kadang, demokrasi mati perlahan lewat hukum yang dibentuk untuk melindungi satu golongan saja. Karena kami membaca How Democracies Die karya Levitsky dan Ziblatt. Mereka mengisyaratkan bahwa demokrasi berakhir dengan senyap, ketika oposisi dilemahkan dan rakyat diajari takut bertanya.

Kami Relawan Prabowo membaca The Wealth of Nations karya Adam Smith. Ia mengajarkan bagaimana menyentuh akar ekonomi. Bukunya menerangkan tentang pasar dan moralitas, bukan sekadar laba.

Kami Relawan Prabowo juga membaca Capital karya Karl Marx. Dan kami tahu tak semua pertumbuhan itu netral. Kadang yang disebut pembangunan adalah cara lain untuk menjaga struktur ketimpangan.

Kami Relawan Prabowo juga membaca Republik karya Plato, yang menulis bahwa pemimpin harus terlebih dahulu menjadi pencari kebenaran. Karena negara yang dipimpin oleh mereka yang tidak pernah merenung akan diseret ke arah yang hanya didikte selera pasar dan sorak sorai penonton.

Kami Relawan Prabowo juga membaca Politik karya Aristoteles. Ia menerangkan bahwa kekuasaan adalah sarana menuju kebaikan bersama, bukan perlombaan cepat-cepat jadi orang terdepan. Pemimpin bukan puncak, tapi pusat. Jika pusatnya keropos, yang runtuh bukan hanya sistem, tapi seluruh harapan.

Kami Relawan Prabowo mengerti bahwa kekuasaan yang dibingkai tanpa makna akan menjelma seperti bukunya Clifford Geertz yang berjudul Negara Teater, di mana negara jadi panggung, pejabat jadi aktor, rakyat jadi penonton pasif yang hanya diundang saat ada perayaan. Yang mereka pelihara adalah citra, bukan substansi.

Kami Relawan Prabowo hanya ingin agar ruang berpikir tetap hidup, dengan memahami buku F. Budi Hardiman berjudul Ruang Publik. Dari sana kami paham, demokrasi tak dibangun dari suara mayoritas saja, tapi dari kemampuan mendengar suara minor. Artinya, ketika semua suara dibungkam kecuali satu, maka yang lahir bukan musyawarah, tapi monarki yang disamarkan.

(Aktivis Mahasiswa 2010–2012)

Indria Febriansyah Desak Presiden Prabowo Segera Reshuffle Menteri yang Masih Tunduk pada Jokowi

 Indria Febriansyah Desak Presiden Prabowo Segera Reshuffle Menteri yang Masih Tunduk pada Jokowi

Jakarta – 15 April 2025

Indria Febriansyah, Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) sekaligus Founder Forum BEM DIY, menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reshuffle terhadap jajaran menteri yang dinilai masih menunjukkan loyalitas berlebihan terhadap Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Indria, sudah saatnya Presiden Prabowo bertindak tegas untuk memastikan seluruh pembantunya berada dalam garis kebijakan yang satu arah, bukan terpecah oleh kepentingan politik masa lalu. Hal ini merespons pernyataan pengamat politik dalam sebuah tayangan di Tribunnews (https://video.tribunnews.com/view/821053/full-pengamat-menteri-prabowo-yang-patuh-ke-jokowi-harusnya-direshuffle-bahaya-kalau-tidak) yang menyebutkan bahwa keberadaan menteri-menteri yang masih patuh pada Jokowi dapat menjadi ancaman bagi soliditas pemerintahan.

“Jika ada menteri yang masih tunduk pada Presiden sebelumnya, maka sudah sepatutnya Presiden Prabowo mengevaluasi loyalitas mereka. Jangan sampai niatan baik Prabowo untuk rakyat Indonesia justru terganjal oleh permainan kepentingan kelompok dan individu,” ujar Indria, dalam keterangannya kepada media, Senin (15/4).

Indria juga menyinggung kasus yang baru-baru ini ramai di media sosial, terkait pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengaku ditegur oleh Wakil Presiden karena menutup perusahaan mafia beras. Menurutnya, hal tersebut menandakan adanya kekuatan tak kasat mata yang masih mengendalikan arah eksekusi kebijakan dari balik layar.

“Kalau seorang menteri yang berniat membersihkan rantai pasok pangan dari mafia saja bisa ditegur karena menyinggung ‘kepentingan lama’, maka ini adalah alarm bahaya. Kita tidak ingin program Presiden Prabowo yang visioner dan populis justru rusak di tangan pelaksana yang tidak tegas,” tegas Indria.

Ia mengingatkan bahwa rakyat telah menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, yang selama ini dikenal memiliki ide dan program yang pro-rakyat. Namun, jika pelaksanaan program tersebut masih dikendalikan oleh menteri-menteri yang loyalitasnya tidak utuh kepada Presiden, maka tidak menutup kemungkinan cita-cita perubahan akan meleset dari target.

“Kita ingin arah bangsa ini benar-benar berubah. Jangan sampai Presiden Prabowo dikelilingi oleh para pembantu yang tidak sejalan dan bahkan menjadi penghalang. Jika reshuffle adalah solusinya, maka lakukanlah demi Indonesia yang lebih kuat dan mandiri,” pungkasnya.

Indria Febriansyah juga menegaskan bahwa Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia akan terus mengawal pemerintahan Prabowo dan mengingatkan jika ada tanda-tanda penyimpangan atau intervensi kekuasaan yang membahayakan masa depan rakyat.

Rektor UST Prof. Pardimin Dikritik Keras, Dinilai Langgar Statuta dan Monopoli Kekuasaan

 Rektor UST Prof. Pardimin Dikritik Keras, Dinilai Langgar Statuta dan Monopoli Kekuasaan

Yogyakarta – Kritik tajam kembali menghujani Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Prof. Pardimin. Kali ini datang dari mantan Ketua Majelis Mahasiswa Universitas (MMU-KBM UST) periode 2010-2012, Indria Febriansyah, yang secara terbuka menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial sang rektor.

Prof. Pardimin yang kini menjabat sebagai rektor untuk keempat kalinya, dianggap telah melanggar statuta kampus yang secara tegas membatasi masa jabatan rektor maksimal dua periode. Kritik dari berbagai kalangan sebelumnya pun tampaknya tak digubris. “Ini bukan hanya soal masa jabatan, tapi soal etika dan komitmen terhadap aturan yang dibuat institusi sendiri,” tegas Indria.

Isu lainnya yang mengundang tanda tanya publik adalah anggaran pembangunan gedung baru UST. Gedung empat lantai tersebut dikabarkan menelan biaya lebih dari Rp100 miliar — jauh lebih besar dibandingkan pembangunan gedung delapan lantai milik Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang hanya menghabiskan Rp80 miliar. Hal ini menimbulkan kecurigaan terkait efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran kampus.

Tak hanya itu, dugaan praktik nepotisme turut mencuat. Prof. Pardimin dikritik karena diduga mengangkat anak kandungnya sendiri menjadi Kepala Biro Kepegawaian. “Kalau kampus sudah dikelola seperti perusahaan keluarga, maka hancurlah idealisme pendidikan,” ujar Indria dalam pernyataan terbarunya.

Kebijakan mengganti nama kelembagaan mahasiswa dari MMU menjadi BEM juga dianggap sebagai upaya sistematis untuk mengontrol gerakan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan kampus. Langkah ini dinilai sebagai pemusnahan identitas dan sejarah panjang perjuangan mahasiswa Tamansiswa.

Dengan posisinya saat ini sebagai Wakil Ketua Majelis Luhur Tamansiswa, kekuasaan Prof. Pardimin dianggap semakin tidak terbendung. “Beliau seperti pemain tunggal dalam panggung politik akademis Tamansiswa. Kritik seolah hanya angin lalu,” tambah Indria.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Rektorat UST belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai kritik yang dilayangkan. Desakan agar Majelis Luhur Tamansiswa mengevaluasi kepemimpinan Prof. Pardimin pun terus menguat.

Tamansiswa dalam Bahaya: Suara Alumni dan Mahasiswa Menolak Otoritarianisme di UST

 Tamansiswa dalam Bahaya: Suara Alumni dan Mahasiswa Menolak Otoritarianisme di UST

Dalam beberapa waktu terakhir, suasana di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) memanas. Bukan karena prestasi yang membanggakan, melainkan karena gelombang kekecewaan yang datang dari berbagai kalangan: alumni, mahasiswa, dosen, hingga para aktivis pendidikan. Sorotan utama jatuh pada kebijakan dan kepemimpinan Rektor UST, Prof. Pardimin, yang kini menuai kritik tajam.

Indria Febriansyah, alumni Majelis Mahasiswa Universitas (MMU-KBM-UST), menjadi salah satu suara paling vokal. Ia menyoroti beberapa hal krusial, termasuk perubahan nama kelembagaan tanpa partisipasi atau persetujuan dari keluarga besar mahasiswa, serta dominasi kekuasaan Prof. Pardimin yang sudah menjabat selama empat periode. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan praktik otoritarianisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Tamansiswa.

Yang lebih mencengangkan, muncul dugaan nepotisme: pengangkatan anak kandung Prof. Pardimin ke dalam jajaran kepegawaian UST. Apakah ini bentuk penyalahgunaan wewenang? Ataukah Tamansiswa kini menjadi ladang kekuasaan pribadi?

Padahal, Prof. Pardimin adalah dosen yang diperbantukan oleh pemerintah—seorang aparatur sipil negara yang seharusnya menjaga netralitas dan profesionalisme. Namun, kenyataannya, justru ada upaya sistematis untuk “mengobok-obok” tatanan Tamansiswa dengan membuat peraturan sekehendaknya sendiri, seakan-akan lembaga ini milik pribadi, bukan milik bersama.

Kami, para alumni, mahasiswa, dan pegiat pendidikan, menyatakan tuntutan kami dengan tegas:

1. Majelis Luhur harus segera memecat Prof. Pardimin sebagai Rektor UST.

2. Kembalikan posisi Prof. Pardimin ke Dikti sesuai status PNS-nya.

3. Blacklist Prof. Pardimin, anaknya, dan kroni-kroninya dari lingkungan Tamansiswa.

4. Pulihkan marwah Tamansiswa sebagai lembaga pendidikan yang demokratis, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ki Hadjar Dewantara.

Tamansiswa bukan milik individu. Ini rumah bagi mereka yang percaya pada pendidikan yang memerdekakan. Jangan biarkan satu nama menghancurkan warisan besar ini.

"Tamansiswa 5000 Tahun Lagi"

"Tamansiswa 5000 Tahun Lagi"

Di atas tanah pusaka,
Tamansiswa berdiri—bukan hanya seratus tahun,
tapi untuk ribuan tahun ke depan.
Karena kami bukan sekadar pelajar,
kami adalah penjaga nyala peradaban!

Api Ki Hadjar menyala di dada kami,
tak padam diterpa zaman,
tak goyah diterjang badai global.
Kami bukan generasi yang tenggelam dalam lupa,
kami adalah pewaris cita, penjelajah makna,
dan pembangun bangsa!

Tamansiswa adalah taman yang tak lekang oleh waktu,
di sanalah benih-benih kemerdekaan disemai,
di sanalah akar karakter bangsa menjulang.

Kami bersumpah—
bahwa ilmu bukan sekadar hafalan,
tapi jalan perjuangan!
Bahwa budaya bukan sekadar warisan,
tapi nyawa identitas bangsa!

Wahai generasi muda Tamansiswa—
angkat pena seperti pedang,
bentangkan pikiran seperti sayap,
dan taklukan masa depan dengan nilai,
dengan budi pekerti,
dengan keberanian!

Tamansiswa akan berdiri,
bukan hanya 100 tahun,
tapi 5.000 tahun lagi!
Karena semangat kami tak pernah usang,
dan Indonesia akan terus hidup di hati kami!

Tamansiswa dalam Bayang-Bayang Krisis Integritas: Panggilan untuk Reformasi Total

 Tamansiswa dalam Bayang-Bayang Krisis Integritas: Panggilan untuk Reformasi Total

Oleh: Indria Febriansyah

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Sekjen Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia

Tamansiswa, sebagai institusi pendidikan yang lahir dari semangat kebangsaan dan cita-cita luhur Ki Hadjar Dewantara, kini dihadapkan pada situasi yang memprihatinkan. Krisis integritas dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar tata kelola yang sehat mulai menggerogoti tubuh Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), serta lembaga-lembaga pendidikan Tamansiswa secara luas.

Salah satu bentuk penyimpangan yang mencolok adalah praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Prof. Pardimin. Ia menjabat sebagai Rektor UST sekaligus duduk dalam Majelis Luhur Tamansiswa, yang merupakan lembaga tertinggi dan organ yayasan yang menaungi UST. Hal ini jelas bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 3 Tahun 2021 yang melarang rangkap jabatan antara organ yayasan dan pengelola perguruan tinggi. Ini bukan hanya pelanggaran regulasi, melainkan bentuk krisis etik dan profesionalitas yang harus segera dihentikan.

Lebih jauh, praktik nepotisme juga terlihat terang-terangan. Prof. Pardimin diketahui mengangkat anaknya, Putri, sebagai Kepala Bagian Kepegawaian di UST. Ini menjadi preseden buruk bagi institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjunjung tinggi asas meritokrasi dan keadilan.

Sementara itu, pengangkatan Wakil Rektor oleh pihak rektorat yang diduga adalah orang-orang baru yang mudah dikendalikan, memperlihatkan adanya kecenderungan untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak independen dan sarat intervensi kekuasaan. Ini memperlemah semangat akademik dan profesionalisme di lingkungan universitas.

Kejanggalan lainnya tampak dalam proses pembangunan fisik kampus. Gedung baru UST empat lantai dibangun dengan anggaran sebesar 100 miliar rupiah, jumlah yang sangat besar bila dibandingkan dengan Gedung UAD delapan lantai yang hanya menelan biaya 80 miliar rupiah. Selain dugaan ketidakwajaran biaya, pembangunan tersebut juga dilakukan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang menunjukkan lemahnya komitmen terhadap aturan hukum dan transparansi anggaran.

Tak kalah penting, struktur organisasi pendidikan Tamansiswa juga menghadapi masalah sistemik. Saat ini, majelis cabang yang seharusnya menjalankan fungsi sebagai yayasan sekolah di daerah, justru bercampur peran dengan pengelola pendidikan tinggi. Bahkan di UST sendiri, orang-orang dari Majelis Luhur turut mengisi jabatan struktural di kampus, menciptakan dwifungsi antara yayasan dan pengelola. Praktik ini berlangsung masif dan melanggar prinsip tata kelola yang bersih, profesional, dan terpisah sebagaimana diamanatkan oleh regulasi pemerintah.

Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Tamansiswa bukan sekadar lembaga pendidikan; ia adalah simbol gerakan kebangsaan dan moralitas dalam pendidikan Indonesia. Namun tanpa integritas, semangat regeneratif, dan kepatuhan hukum, Tamansiswa hanya akan menjadi nama besar tanpa jiwa.

Karena itu, kami dari Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia menyampaikan seruan moral:

1. Hentikan rangkap jabatan di seluruh jenjang pendidikan Tamansiswa.

2. Segera lakukan audit independen terhadap keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia di UST.

3. Lakukan reformasi kepemimpinan dengan membatasi masa jabatan maksimal dua periode.

4. Pisahkan secara tegas peran yayasan dan pengelola pendidikan tinggi, sesuai peraturan yang berlaku.

5. Bangun kembali semangat regenerasi dan meritokrasi dengan melibatkan tokoh-tokoh independen dan profesional.

Tamansiswa adalah warisan bangsa, bukan milik segelintir elit birokrasi. Saatnya kembali pada ajaran Ki Hadjar Dewantara: Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Tapi bukan hanya sebagai semboyan kosong—melainkan sebagai prinsip hidup yang dijalankan dengan keteladanan nyata.

Kepemimpinan Rektor UST 4 Periode Berturut-turut baik apa buruk untuk kampus

 Kepemimpinan Rektor UST 4 Periode Berturut-turut baik apa buruk untuk kampus

Oleh: Indria Febriansyah

(Alumni UST, Ketua KSTI, Ketua Koperasi Jasa Barisan Alumni Tamansiswa Nusantara, Sekjen IRMP Prabowo se-Indonesia)

Sebagai alumni Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) yang pernah memimpin Ketua Majelis Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Keluarga Besar Mahasiswa (MMU-KBM) UST pada periode 2010–2012, saya memandang perlu adanya refleksi kritis terhadap realitas yang terjadi di almamater tercinta. Berita mengenai Prof Drs Ki Pardimin MPd PhD yang kembali menjabat sebagai Rektor untuk keempat kalinya patut kita sikapi dengan lebih objektif dan tidak hanya berlandaskan pujian semata.

1. Reformasi Kelembagaan yang Mandek

Tiga periode sebelumnya semestinya menjadi ruang regenerasi dan reformasi, bukan sekadar kontinuitas kekuasaan. Kepemimpinan yang terlalu lama tanpa evaluasi terbuka berisiko melanggengkan status quo dan menutup ruang lahirnya pemimpin-pemimpin baru dari kalangan dosen muda atau sivitas akademika lain yang potensial. Ini bertentangan dengan semangat Tamansiswa yang menjunjung dinamika hidup dan kemerdekaan berpikir.

2. Ukuran Prestasi Harus Holistik, Bukan Sekadar Infrastruktur

Saya tidak menafikan adanya pembangunan fisik kampus, namun indikator keberhasilan pendidikan tidak bisa hanya diukur dari beton dan gedung. Yang lebih penting adalah transformasi nilai, kualitas riset, dan partisipasi aktif mahasiswa dan alumni dalam pengambilan kebijakan kampus. Dalam hal ini, banyak alumni menilai partisipasi publik dan transparansi dalam proses rektorat selama ini masih minim.

3. Krisis Ekonomi Global Bukan Alasan Tunggal

Stabilnya jumlah mahasiswa baru tidak serta-merta menjadi bukti keberhasilan manajerial. Yang perlu kita tanyakan adalah, apakah lulusan UST mampu bersaing di dunia kerja, ataukah hanya menjadi angka statistik tanpa dampak nyata? Selain itu, keberadaan unit usaha kampus justru belum sepenuhnya memberdayakan alumni, terutama dalam sektor koperasi atau kewirausahaan berbasis komunitas Tamansiswa yang seharusnya bisa diperkuat.

4. Aspirasi Alumni Belum Maksimal Didengar

Sebagai Ketua Koperasi Alumni dan Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, saya banyak menerima aspirasi dari alumni di berbagai daerah bahwa mereka belum merasakan manfaat konkret dari kiprah rektorat selama tiga periode sebelumnya. Penghargaan dari Ikasata memang patut diapresiasi, namun penting diingat bahwa tidak semua alumni terwakili dalam Ikasata. Ada banyak organisasi alumni yang punya suara, namun belum diakomodasi secara adil dalam forum resmi kampus.

5. Rektor Bukan Figur Tunggal dalam Gerakan Tamansiswa

Gerakan Tamansiswa adalah gerakan kultural dan pendidikan yang bersifat kolektif. Ketika sosok rektor terlalu dominan dan terus-menerus diposisikan sebagai "satu-satunya motor", maka kita sudah menyimpang dari filosofi “Sang Guru” yang mestinya membimbing, bukan mengendalikan.

---

Saya berharap ke depan ada mekanisme demokratis yang lebih sehat di tubuh UST, baik dalam pemilihan rektor maupun dalam penyusunan kebijakan kampus. Kita perlu membuka ruang diskusi seluas-luasnya antar alumni, mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan Tamansiswa secara menyeluruh agar “Taman Siswa” benar-benar kembali menjadi taman pendidikan yang merdeka, inklusif, dan progresif.

Salam Tamansiswa – Tut Wuri Handayani!

Indria Febriansyah

Masa Kepemimpinan Rektor UST 4 Periode, Refleksi atas Kemunduran Demokrasi Kampus

 Masa Kepemimpinan Rektor UST 4 Periode, Refleksi atas Kemunduran Demokrasi Kampus

Yogyakarta – Penunjukan kembali Prof Drs Ki H Pardimin MPd PhD sebagai Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) untuk keempat kalinya menimbulkan polemik di kalangan alumni dan pemerhati pendidikan tinggi. Salah satunya datang dari Indria Febriansyah, alumni UST yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Keluarga Besar Mahasiswa (MMU-KBM) UST periode 2010–2012. Ia juga dikenal sebagai Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, Ketua Koperasi Jasa Barisan Alumni Tamansiswa Nusantara, serta Sekretaris Jenderal Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia.

Menurut Indria, perpanjangan masa jabatan Rektor hingga empat periode mencerminkan lemahnya regenerasi dan kemunduran nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola kampus. "Sebagai institusi pendidikan warisan Ki Hadjar Dewantara, UST seharusnya menjunjung tinggi prinsip kaderisasi dan pembaharuan kepemimpinan, bukan malah memupuk kekuasaan," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu (14/4).

Indria mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan rektor. “Apakah tidak ada lagi figur yang mumpuni di lingkungan kampus? Ini bukan soal pribadi Prof Pardimin, tetapi soal sistem yang harus adil, sehat, dan berdaya hidup,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menilai bahwa capaian-capaian infrastruktur dan peningkatan jumlah mahasiswa belum cukup merefleksikan kualitas akademik dan budaya kampus yang merdeka. “Jika pembangunan fisik dijadikan parameter utama, maka semangat pendidikan Tamansiswa telah digeser menjadi sekadar proyek administratif,” tambah Indria.

Ia juga mengingatkan bahwa selama kepemimpinan yang panjang ini, suara mahasiswa dan dosen kritis cenderung tidak terakomodasi. “Kampus bukan perusahaan. Kampus harus menjadi tempat dialektika, bukan hanya menara gading yang steril dari perbedaan pendapat,” ujarnya.

Sebagai solusi, Indria mendorong dibentuknya dewan pengarah alumni independen yang terlibat aktif dalam proses pengawasan dan kaderisasi kepemimpinan kampus. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh atas tata kelola UST demi menjaga marwah Tamansiswa sebagai gerakan pendidikan yang membebaskan.

“Ki Hadjar Dewantara mengajarkan kita untuk mendidik dengan hati, memimpin dengan teladan, dan mewariskan semangat perjuangan. Bukan mewariskan jabatan,” pungkas Indria.

“Rektorat UST Jangan Membunuh Demokrasi Mahasiswa”

 

“Rektorat UST Jangan Membunuh Demokrasi Mahasiswa”
Oleh: Indria Febriansyah
Mantan Ketua Umum MMU Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta 2010–2012 | Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Sebagai alumni dan pernah menjadi bagian dari kepemimpinan lembaga mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), saya merasa prihatin dan sekaligus marah terhadap arah perjalanan kampus saat ini, yang seolah melenceng jauh dari semangat perjuangan Ki Hadjar Dewantara.

Tanggal 12 April 2025 menjadi hari kelam bagi demokrasi mahasiswa di UST. Alih-alih membina kedaulatan mahasiswa, rektorat justru melantik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang menggantikan Majelis Mahasiswa Universitas (MMU) secara sepihak—tanpa partisipasi mahasiswa dalam pembahasan statuta, tanpa musyawarah, tanpa semangat Tamansiswa. Ini bukan sekadar perubahan nama. Ini adalah pembungkaman. Ini adalah kudeta akademik terhadap kedaulatan mahasiswa.

Zaman kami dulu, pembahasan statuta yang berkaitan dengan kelembagaan mahasiswa dilakukan secara terbuka. Kami, perwakilan mahasiswa, duduk sejajar dengan pimpinan universitas. Kami punya suara—bahkan 22 suara dalam pemilihan rektor. Dana kelembagaan menjadi tanggung jawab lembaga mahasiswa, bukan dikendalikan secara sepihak oleh rektorat.

Apa yang terjadi hari ini? Rektorat UST menjelma bak rezim kecil ala Orde Baru. Rektor menjabat tiga periode tanpa batasan. Pers mahasiswa dibungkam. Mahasiswa hanya boleh aktif hingga semester tujuh, seolah gerakan dan idealisme anak muda dibatasi oleh angka. Sementara kekuasaan rektor tak mengenal akhir. Di mana keadilan? Di mana Tamansiswa?

Kami menuntut:

1. Audit eksternal terhadap seluruh penggunaan dana kampus selama masa kepemimpinan rektor UST saat ini.
2. Pemulihan lembaga mahasiswa, pengembalian hak representasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan kampus.
3. Pembatasan masa jabatan rektor, demi regenerasi dan pencegahan oligarki kampus.
4. Kebebasan pers kampus, karena kampus tanpa suara mahasiswa adalah kampus yang mati.

Kampus bukan kerajaan. Rektor bukan raja. Mahasiswa bukan rakyat yang harus tunduk. Semangat Tamansiswa bukan sekadar slogan, tapi harus hadir dalam tindakan—“Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”—bukan ing ngarsa njupuk kabeh, ing madya mateni ide, tut wuri ngapusi.

Kami, Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, berdiri di barisan mahasiswa. Karena kami tahu, tanpa mahasiswa yang merdeka, UST bukan lagi rumah ide dan cita-cita Ki Hadjar Dewantara.

---

Indria Febriansyah: Pidato Presiden Prabowo di Parlemen Turki Tegaskan Komitmen Global Indonesia terhadap Kemanusiaan

 Indria Febriansyah: Pidato Presiden Prabowo di Parlemen Turki Tegaskan Komitmen Global Indonesia terhadap Kemanusiaan

Jakarta, 11 April 2025. – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato penuh makna di hadapan Majelis Nasional Agung Turki (Parlemen Turki), yang menuai apresiasi luas baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan dukungan tak tergoyahkan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina dan menyerukan solidaritas global dalam menghadapi ketidakadilan kemanusiaan.

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia yang juga Sekretaris Jenderal Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia (IRMEPSI), Indria Febriansyah, memberikan apresiasi mendalam terhadap sikap Presiden Prabowo yang dinilai mencerminkan prinsip dasar bangsa Indonesia: berpihak kepada yang lemah, dan bersuara untuk keadilan.

"Pidato Presiden Prabowo di Parlemen Turki bukan sekadar diplomasi, ini adalah panggilan moral dunia. Beliau berbicara sebagai negarawan yang membawa semangat kemerdekaan Indonesia—bahwa kita sebagai bangsa merdeka tidak akan tinggal diam saat ada ketidakadilan," ungkap Indria kepada media.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Mustafa Kemal Atatürk—pendiri Republik Turki—yang secara historis menunjukkan simpati dan dukungan terhadap perjuangan bangsa-bangsa di dunia, termasuk kesultanan-kesultanan di Nusantara pada masa penjajahan. Ia juga menyinggung bagaimana pengalaman masa lalu membentuk prinsip hidupnya untuk senantiasa berpihak pada bangsa tertindas, terutama rakyat Palestina.

Ia mengkritik keras sikap diam banyak negara besar yang kerap menggaungkan demokrasi dan kemanusiaan, tetapi bungkam saat melihat anak-anak dibom, para ibu menjadi korban, dan rakyat sipil tak bersalah menjadi sasaran kekerasan.

"Kami siap bekerja sama dengan Turki dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan," tegas Presiden Prabowo, yang disambut tepuk tangan panjang dari parlemen Turki.

Indria Febriansyah menilai bahwa pidato tersebut telah mengangkat posisi Indonesia di mata dunia: dari negara berkembang menjadi kekuatan moral yang disegani dalam percaturan global.

"Sebagai generasi muda Tamansiswa dan barisan relawan merah putih, kami bangga Presiden Prabowo membawa Indonesia menjadi suara nurani dunia. Dalam situasi internasional yang kompleks dan penuh kepentingan, Indonesia tetap memilih jalan kebenaran dan kemanusiaan," ujarnya.

Apresiasi Dunia Internasional

Pidato Prabowo turut mendapat pujian dari sejumlah tokoh Parlemen Turki yang berkali-kali memberikan tepuk tangan sebagai bentuk penghormatan. Bahkan, beberapa anggota parlemen berdiri memberikan apresiasi begitu pidato selesai disampaikan.

Dalam kesempatan terpisah, Duta Besar Palestina untuk Indonesia juga menyampaikan rasa terima kasih atas keberpihakan Indonesia. "Presiden Prabowo adalah sahabat rakyat Palestina. Kami merasakan ketulusan itu dalam setiap kata dan sikapnya," ungkapnya.

Membangun Poros Kemanusiaan Dunia

Menurut Indria, pidato Prabowo membuka jalan bagi terbentuknya poros baru dunia—poros yang tidak hanya berbicara soal kekuatan ekonomi dan militer, tetapi poros yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemerdekaan.

"Inilah kepemimpinan sejati. Presiden Prabowo membangun relasi luar negeri dengan hati nurani, bukan sekadar atas dasar kepentingan dagang atau kekuasaan. Ini adalah era baru diplomasi Indonesia, dan kami siap mendukung penuh visi besar beliau," tegas Indria.

Dengan langkah ini, Indonesia menunjukkan diri sebagai bangsa besar yang tidak pernah melupakan sejarah penderitaannya, dan justru menjadikan sejarah itu sebagai kompas moral dalam memperjuangkan dunia yang lebih adil dan manusiawi.

Alasan Rakyat Mendukung Presiden Prabowo

 

Perbedaan kebijakan antara Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, Joko Widodo, dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) telah menjadi sorotan publik dan memicu berbagai respons dari masyarakat. Berikut adalah analisis berdasarkan perspektif Indria Febriansyah, Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, terhadap tulisan Muhammad Said Didu mengenai perbedaan kebijakan tersebut:

1. Pendekatan terhadap Pelanggaran Hukum dalam Pengelolaan SDA

• Era Jokowi: Pemerintahan Jokowi cenderung memberikan legalitas terhadap pelanggaran hukum oleh oligarki melalui regulasi yang memungkinkan negosiasi dan pemutihan atas pelanggaran tersebut. Hal ini terlihat dari pemberian izin kepada perusahaan yang sebelumnya melanggar hukum dalam sektor hutan, sawit, tambang, dan laut. Pendukung kebijakan ini berargumen bahwa langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi investor dan mempercepat pembangunan ekonomi.

• Era Prabowo: Sebaliknya, Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan menyita aset-aset yang dikuasai secara ilegal oleh oligarki dan menyerahkannya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam pendekatan ini. Contohnya, sekitar 1 juta hektar kebun sawit ilegal telah diserahkan kepada BUMN PT Agripalma Nusantara.

2. Pembentukan BUMN Khusus untuk Pengambilalihan Aset Negara

Presiden Prabowo membentuk BUMN khusus yang dipimpin oleh pensiunan Jenderal TNI Saptamargais untuk mengambil alih aset negara yang selama ini dikuasai secara ilegal oleh oligarki. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan mengembalikan aset negara demi kepentingan rakyat.

3. Respons Publik dan Dinamika Demonstrasi

Kebijakan tegas Prabowo dalam mengambil alih aset negara telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa kelompok yang merasa terganggu kepentingannya melakukan demonstrasi besar-besaran dengan tuntutan yang beragam. Awalnya, tuntutan demonstran berfokus pada penegakan hukum terhadap Jokowi dan perlawanan terhadap oligarki. Namun, seiring waktu, tuntutan tersebut bergeser menjadi desakan untuk menurunkan Prabowo dan mengembalikan TNI ke barak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai aktor-aktor di balik demonstrasi tersebut dan kemungkinan adanya upaya pengalihan isu dari penertiban aset negara yang sedang dilakukan.

4. Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah

Indria Febriansyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah dalam mengambil alih aset negara yang telah dirampok selama ini. Ia menekankan pentingnya tidak terpengaruh oleh upaya pengalihan isu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Penertiban aset negara merupakan langkah penting dalam memastikan pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dengan demikian, perbedaan pendekatan antara Prabowo dan Jokowi dalam pengelolaan SDA mencerminkan perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintah terhadap penegakan hukum dan pengelolaan aset negara. Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo menunjukkan komitmen untuk mengembalikan kedaulatan negara atas SDA dan memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan demi kepentingan rakyat.

MENJAGA KOTA SEBAGAI RUANG BERSAMA DALAM MEMBANGUN PALEMBANG BERDAYA

MENJAGA KOTA SEBAGAI RUANG BERSAMA DALAM MEMBANGUN PALEMBANG BERDAYA

*(_Ki Edi Susilo_)*

Palembang, seperti kota besar lainnya, bukan sekadar ruang geografis, tetapi juga wadah kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang harus dijaga bersama. Sebuah kota tidak hanya dibangun dari kebanggaan warganya, tetapi juga dari bagaimana masyarakatnya mampu mempertahankan harmoni dan keseimbangan antara identitas lokal, keamanan sosial, serta stabilitas ekonomi.

Kasus viralnya video Willie Salim tidak bisa dilihat secara simplistis hanya dalam bingkai demokrasi dan kebebasan berekspresi. Ada kepentingan yang lebih besar, yaitu bagaimana citra kota dan perilaku warganya dapat berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi, khususnya sektor jasa, UMKM, perhotelan, serta pariwisata. Kota bukan hanya milik individu, melainkan milik bersama yang harus dijaga demi kepentingan kolektif.

Kita bisa berkaca dari kota-kota lain yang telah berhasil membangun citra positif dengan kesadaran publik yang tinggi, seperti Yogyakarta. Kota ini tetap dikenal sebagai kota wisata dan kota pelajar, meskipun di bawah permukaannya terdapat berbagai dinamika sosial yang kompleks. Keberhasilan ini bukan hanya karena peran pemerintah, tetapi juga kesadaran masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara realitas sosial dan wajah kota yang ingin mereka tunjukkan kepada dunia luar.

Palembang memiliki sejarah kejayaan Sriwijaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai adab dan kearifan lokal. Jika masyarakatnya tidak mampu menjaga nilai-nilai ini dalam menghadapi era digital, maka citra kota akan mudah tergerus oleh narasi-narasi yang kurang menguntungkan. Demokrasi dan kebebasan berpikir memang hak setiap individu, tetapi kebebasan ini tidak boleh mengorbankan kepentingan yang lebih luas, yaitu kemaslahatan rakyat.

Lebih dari sekadar membangun kebanggaan terhadap kota, kita perlu membangun kesadaran bahwa setiap tindakan, baik di dunia nyata maupun digital, memiliki konsekuensi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kota yang kuat bukan hanya kota yang megah secara infrastruktur, tetapi juga kota yang masyarakatnya memiliki kesadaran untuk saling menjaga, melindungi, dan membangun demi masa depan yang lebih baik.

Dalam kehidupan, ada batas yang jelas antara urusan spiritual dan sosial. Agama telah mengajarkan konsep Hablum minallah (hubungan dengan Tuhan), Hablum minannas (hubungan dengan sesama manusia), dan Hablum minal ‘alam (hubungan dengan lingkungan). Ketiga aspek ini harus berjalan seimbang agar suatu masyarakat dapat berkembang dengan baik. Cinta terhadap tanah air dan cinta terhadap manusia tidak bisa disamakan dengan cinta kepada Tuhan, tetapi ketiganya memiliki keterkaitan dalam menciptakan keharmonisan sosial.

Dalam konteks ini, viralnya video Willie Salim di Palembang tidak bisa dilihat sebagai sekadar peristiwa hiburan atau kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi. Ada dampak yang lebih besar, yaitu bagaimana peristiwa tersebut mencerminkan citra kota dan berpengaruh terhadap stabilitas sosial serta ekonomi masyarakat. Palembang bukan hanya kebanggaan warganya, tetapi juga kota yang menopang perekonomian rakyat melalui sektor jasa, UMKM, dan pariwisata. Keamanan, ketertiban, serta citra kota sangat menentukan keberlanjutan geliat ekonomi, terutama dalam menarik wisatawan lokal maupun internasional.

Oleh karena itu, bukan hanya soal membela kebebasan berpikir atau bersikap dalam demokrasi, tetapi juga bagaimana kita menjaga kepentingan masyarakat secara luas. Kejadian yang tampak sepele di media sosial bisa memiliki efek yang lebih dalam, merugikan banyak pihak jika tidak dikelola dengan baik. Kesadaran bersama untuk melindungi citra kota adalah bagian dari tanggung jawab sosial, bukan sekadar tuntutan kebanggaan lokal.

Masyarakat, pemerintah, dan pelaku ekonomi harus melihat kejadian ini sebagai refleksi bahwa kota bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sistem yang saling bergantung. Tidak cukup hanya mencintai dan berbangga dengan kota, tetapi harus ada kesadaran untuk menjaganya demi kepentingan bersama. Kemaslahatan rakyat harus menjadi prioritas, dan ini hanya bisa terwujud jika ada kebersamaan dalam membangun serta melindungi citra kota dari hal-hal yang bisa merusaknya.

Antara Demokrasi Ekonomi dan Potensi Korupsi Koperasi Desa Merah Putih

 

Dampak Kebijakan Instruktif terhadap Koperasi Desa: Antara Demokrasi Ekonomi dan Potensi Korupsi

Kebijakan pemerintah yang bersifat instruktif dalam membentuk Koperasi Desa Merah Putih menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait dengan prinsip dasar koperasi yang berbasis demokrasi ekonomi. Sejatinya, koperasi adalah organisasi yang lahir dari inisiatif dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek pemerintah. Ketika koperasi dibentuk secara top-down tanpa partisipasi aktif masyarakat, maka semangat gotong royong dan kemandirian yang menjadi ruh koperasi bisa ternodai.

1. Risiko Demokrasi Ekonomi yang Ternodai
Demokrasi ekonomi menempatkan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola koperasi. Namun, jika koperasi desa ini dibentuk atas dasar instruksi pemerintah, bukan dari kebutuhan riil masyarakat, maka ada potensi besar koperasi hanya menjadi alat formalitas yang dijalankan oleh segelintir elit desa atau pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Hal ini dapat mengakibatkan koperasi berjalan tidak efektif dan kehilangan fungsinya sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat.

2. Potensi Korupsi dan Kebocoran Dana
Pengelolaan dana desa sendiri masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kebocoran anggaran hingga kurangnya transparansi. Dalam beberapa kasus, dana desa sering kali tidak dikelola secara optimal dan cenderung terserap untuk proyek-proyek yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat. Ketika dana desa—yang rata-rata hanya Rp 1,3 miliar per desa per tahun—dialihkan sebesar Rp 1 miliar per tahun untuk permodalan koperasi, ada potensi besar dana ini justru menjadi celah baru bagi korupsi.

Jika sebelumnya dana desa saja masih banyak yang bocor, maka memasukkan dana tersebut ke dalam koperasi tanpa sistem pengawasan yang ketat hanya akan memperbesar potensi penyalahgunaan. SDM di tingkat desa yang selama ini masih lemah dalam pengelolaan keuangan dan bisnis bisa menjadi titik rawan bagi korupsi baru.

3. Mitigasi Risiko yang Dadakan & Potensi Kegagalan Program
Pemerintah tampak terburu-buru dalam menginstruksikan pembentukan koperasi desa ini, tanpa ada kajian mendalam tentang kesiapan SDM, mekanisme pengelolaan, serta sistem pengawasan. Mitigasi risiko yang sifatnya serentak dan dadakan bisa berujung pada gagalnya program ini di lapangan.

Kita bisa melihat contoh kebijakan lain, seperti program makan siang gratis, yang dalam konsep awalnya terlihat baik, tetapi dalam implementasi menemui berbagai kendala teknis dan anggaran. Jika pembentukan koperasi desa ini tidak dibarengi dengan perencanaan matang dan sistem akuntabilitas yang kuat, maka program ini bisa bernasib sama: sekadar wacana besar tanpa dampak nyata bagi masyarakat desa.

Kesimpulan: Perlu Evaluasi Sebelum Eksekusi

Pemerintah seharusnya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan besar seperti ini. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelum kebijakan ini diterapkan:

1. Kajian Kebutuhan Nyata: Apakah desa benar-benar membutuhkan koperasi, dan apakah model koperasi ini sesuai dengan karakter ekonomi lokal?
2. Peningkatan SDM Desa: Sebelum memberikan dana besar, SDM pengelola koperasi harus diberi pelatihan dan pemahaman tentang tata kelola koperasi yang baik.
3. Sistem Pengawasan Ketat: Harus ada transparansi dan mekanisme kontrol yang mencegah kebocoran dana atau korupsi di tingkat desa.
4. Pendekatan Bertahap, Bukan Serentak: Program ini sebaiknya diuji coba dulu di beberapa desa percontohan sebelum diterapkan secara nasional.

Tanpa langkah-langkah ini, kebijakan pembentukan koperasi desa hanya akan menjadi proyek politik sesaat yang tidak membawa manfaat nyata bagi rakyat, bahkan berpotensi menciptakan masalah baru dalam pengelolaan dana desa.