Moment Bahagia Pejabat Publik Dalam Perayaan Pribadi Tak Perlu Diumbar Kepublik.

Ketika Kue Ulang Tahun Dipotong di Paris, Rakyat Memotong Pengeluaran di Rumah

Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.

Peristiwa perayaan ulang tahun Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya yang mendapat kejutan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Paris, pada satu sisi memang tampak sederhana sepotong kue, nyanyian singkat, dan suasana keakraban di tengah agenda kenegaraan. Namun pada sisi lain, momen itu justru membuka ruang refleksi yang jauh lebih besar tentang sensitivitas sosial, empati kekuasaan, dan jarak yang kian terasa antara elite negara dengan realitas hidup rakyat.

Bagi sebagian kalangan, ini mungkin hanya peristiwa kecil yang tidak perlu dipersoalkan. Akan tetapi, dalam konteks kondisi ekonomi masyarakat Indonesia tahun 2026, peristiwa semacam ini tidak bisa dilepaskan dari situasi yang sedang dihadapi rakyat. Ia menjadi simbol, bahkan metafora, dari ketimpangan rasa antara mereka yang berada di lingkar kekuasaan dan mereka yang berjuang di lapisan bawah kehidupan sosial.

Meskipun kehadiran presiden dan sekretaris Kabinet di Paris merupakan bagian dari diplomasi strategis demi kepentingan nasional publikasi moment personal ditengah agenda tersebut menciptakan distorsi pesan yang kontra produktif, Di saat pejabat negara merayakan ulang tahun di luar negeri, realitas di dalam negeri berbicara dengan nada yang berbeda. Kenaikan tarif listrik untuk golongan tertentu, terutama pelanggan 900 VA, telah menjadi beban baru bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kenaikan harga bahan baku industri, termasuk plastik, turut mendorong naiknya harga barang kebutuhan sehari-hari. Di saat yang sama, ketidakpastian geopolitik global, ancaman kelangkaan minyak, dan fluktuasi nilai tukar semakin mempersempit ruang gerak ekonomi rakyat.

Kondisi ini bukan sekadar angka dalam laporan statistik. Ia nyata, terasa, dan menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Seorang tetangga di lingkungan penulis, misalnya, mengeluhkan lonjakan tagihan listrik yang biasanya berkisar Rp270 ribu, kini tiba-tiba melonjak menjadi Rp400 ribu dalam satu bulan—tanpa ada penambahan penggunaan listrik yang signifikan. Ini bukan sekadar keluhan individu, melainkan gambaran kecil dari persoalan yang lebih luas.

Ketika pengeluaran meningkat tanpa diimbangi kenaikan pendapatan, yang terjadi adalah penyesuaian hidup. Rakyat mulai memotong kebutuhan, mengurangi konsumsi, bahkan menunda hal-hal penting demi bertahan. Dalam situasi seperti ini, empati dari para pemegang kekuasaan bukanlah sekadar nilai moral, melainkan kebutuhan sosial yang mendesak.

Persoalan utama bukan pada perayaan itu sendiri, melainkan pada bagaimana perayaan tersebut dipertontonkan di ruang publik. Di era digital, setiap momen yang dibagikan di media sosial tidak lagi bersifat privat. Ia menjadi konsumsi publik, membentuk persepsi, bahkan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya.

Ketika pejabat publik menampilkan kebahagiaan personal di tengah kesulitan kolektif, yang muncul bukan sekadar kecemburuan sosial, tetapi juga rasa ketidakadilan. Publik mulai mempertanyakan apakah para pemimpin benar-benar memahami kondisi rakyatnya? Apakah mereka masih memiliki kepekaan terhadap penderitaan yang terjadi di bawah?

Di sinilah pentingnya etika komunikasi publik. Seorang pejabat negara bukan hanya bertanggung jawab atas kebijakan, tetapi juga atas pesan yang ia sampaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini, membagikan momen perayaan pribadi di tengah situasi ekonomi yang sulit bisa dianggap sebagai bentuk ketidaksensitifan sosial.

Lebih jauh, fenomena ini juga mencerminkan pergeseran orientasi citra dalam politik. Alih-alih menonjolkan capaian konkret dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, atau stabilitas ekonomi, yang justru muncul ke permukaan adalah narasi-narasi personal yang tidak memiliki relevansi langsung dengan kepentingan publik.

Padahal, yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah cerita tentang siapa yang merayakan ulang tahun di mana, tetapi tentang bagaimana pemerintah bekerja mengatasi persoalan nyata. Rakyat ingin melihat bukti, bukan simbol. Mereka membutuhkan kebijakan yang berdampak, bukan sekadar citra yang dipoles.

Program-program seperti bantuan sosial, subsidi energi, atau pengendalian harga bahan pokok harus menjadi fokus utama komunikasi pemerintah. Di tengah tekanan ekonomi, setiap kebijakan yang mampu meringankan beban rakyat akan memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar momen seremonial.

Ironi yang terjadi hari ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari pola yang berulang dalam hubungan antara negara dan rakyat. Ketika jarak komunikasi semakin lebar, kepercayaan publik pun perlahan terkikis. Dan ketika kepercayaan itu hilang, legitimasi kekuasaan akan ikut tergerus.

Sejarah telah menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Kepercayaan itu dibangun melalui konsistensi antara kata dan tindakan, antara janji dan realisasi, antara empati dan kebijakan.

Dalam konteks ini, setiap tindakan pejabat publik, sekecil apa pun, memiliki makna yang lebih besar. Ia bisa menjadi simbol kepedulian, tetapi juga bisa menjadi simbol ketidakpekaan.

Indonesia hari ini berada pada persimpangan penting. Di satu sisi, negara ini memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Namun di sisi lain, tantangan ekonomi global dan domestik menuntut kebijakan yang tepat, cepat, dan berpihak pada rakyat.

Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga sensitif secara sosial. Pemimpin yang mampu merasakan apa yang dirasakan rakyatnya, memahami apa yang mereka hadapi, dan bertindak sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Empati bukanlah kelemahan dalam kepemimpinan. Sebaliknya, ia adalah kekuatan yang mampu menghubungkan pemimpin dengan rakyatnya. Tanpa empati, kebijakan akan kehilangan arah. Tanpa empati, kekuasaan akan kehilangan makna.

Perayaan ulang tahun di Paris mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Namun dampak persepsinya bisa jauh lebih panjang. Ia menjadi pengingat bahwa di balik setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap unggahan di media sosial, ada jutaan mata yang melihat, menilai, dan merasakan.

Rakyat tidak menuntut kesempurnaan dari pemimpinnya. Mereka hanya berharap adanya kepekaan, kejujuran, dan komitmen untuk benar-benar memperjuangkan kesejahteraan bersama. Dalam situasi sulit, hal-hal kecil yang menunjukkan kepedulian bisa memiliki arti yang sangat besar.

Sebaliknya, hal-hal kecil yang menunjukkan ketidakpedulian bisa meninggalkan luka yang dalam.

Peristiwa ini seharusnya menjadi refleksi bersama, bukan hanya bagi pejabat yang terlibat, tetapi juga bagi seluruh elemen pemerintahan. Bahwa dalam setiap langkah, ada tanggung jawab moral yang melekat. Bahwa dalam setiap kebijakan, ada harapan rakyat yang dititipkan.

Dan bahwa dalam setiap momen, sekecil apa pun, ada kesempatan untuk menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir untuk rakyatnya.

Karena pada akhirnya, yang akan diingat oleh sejarah bukanlah di mana sebuah ulang tahun dirayakan, tetapi bagaimana sebuah bangsa memperlakukan rakyatnya di saat mereka paling membutuhkan.