Suharto Dan Legitimasi Sebagai Pahlawan Nasional

 

Soeharto dan Legitimasi Sebagai Pahlawan Pembangunan Nasional

Oleh: Indria Febriansyah. S.E., M.H.

Wacana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Besar (Purn.) H. M. Soeharto kembali memantik perdebatan. Sejumlah akademisi dan aktivis menolak dengan alasan pelanggaran HAM, korupsi, dan otoritarianisme selama Orde Baru. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang menilai bahwa Soeharto tetap layak menyandang predikat Pahlawan Pembangunan Nasional karena jasa-jasanya yang nyata dalam membangun fondasi ekonomi dan infrastruktur Indonesia modern.

1. Pahlawan Bukan Malaikat, Tapi Tokoh yang Mengubah Bangsa

Pahlawan Nasional bukanlah gelar untuk manusia tanpa cela, melainkan untuk sosok yang memberi dampak besar bagi bangsa. Tidak ada pahlawan yang steril dari kontroversi—baik Sukarno, Tan Malaka, Hatta, maupun Diponegoro, semuanya memiliki sisi kelam dalam sejarahnya. Maka menolak Soeharto semata karena kesalahannya adalah mengabaikan konteks sejarah yang lebih luas.

Soeharto bukanlah sosok sempurna, tetapi dalam tiga dekade pemerintahannya, ia berhasil membawa Indonesia keluar dari jurang inflasi 650% pada tahun 1966 menuju stabilitas ekonomi dan swasembada pangan di tahun 1980-an. Ia membangun jalan, waduk, sekolah, rumah sakit, hingga proyek transmigrasi yang membuka akses bagi jutaan rakyat.

2. Arsitek Ekonomi Modern Indonesia

Era Orde Baru melahirkan infrastruktur dasar yang kini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia: tol Jagorawi, bendungan Jatiluhur, dan listrik yang menerangi desa-desa. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang paling sukses mengendalikan inflasi dan meningkatkan pendapatan per kapita.

Bahkan lembaga internasional seperti Bank Dunia pada dekade 1980-an menobatkan Indonesia sebagai “the Asian success story” karena kemampuannya menurunkan angka kemiskinan dari 60% menjadi 15%. Itu bukan sekadar pencitraan, melainkan hasil nyata dari kebijakan ekonomi yang terukur.

3. Pembangunan Politik Stabil di Tengah Badai Dunia

Bagi banyak kalangan, stabilitas politik selama Orde Baru menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Dalam konteks Perang Dingin dan ancaman disintegrasi nasional pasca-G30S, Soeharto berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang kuat dan efisien — meski tentu dengan harga kebebasan yang mahal.

Namun demikian, kestabilan itu memungkinkan pembangunan ekonomi berjalan tanpa guncangan besar. Bandingkan dengan situasi negara-negara berkembang lain di Asia atau Afrika yang gagal membangun karena konflik internal yang tiada henti.

4. Kesalahan Bukan Alasan Menghapus Jasa

Tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi terhadap Soeharto tidak bisa dijadikan alasan tunggal untuk menolak penghargaan negara. Banyak dari tuduhan itu tidak pernah diuji secara hukum hingga tuntas, dan sebagian telah menjadi perdebatan sejarah yang memerlukan konteks zamannya. Yang pasti, jasa Soeharto terhadap pembangunan Indonesia adalah fakta yang tak terbantahkan.

Menolak Soeharto sebagai pahlawan pembangunan sama saja menolak tiga dekade pencapaian bangsa Indonesia di bidang ekonomi, pertanian, dan infrastruktur.

5. Gelar “Pahlawan Pembangunan Nasional” Sebagai Kompromi Historis

Maka, memberi gelar Pahlawan Pembangunan Nasional bukan berarti menghapus dosa masa lalu, tetapi mengakui kontribusi besar Soeharto terhadap modernisasi Indonesia. Gelar ini bisa menjadi jalan tengah yang adil antara pengakuan jasa dan catatan sejarah, antara kebanggaan nasional dan refleksi kritis.

Soeharto, dengan segala kontroversinya, adalah arsitek utama kebangkitan ekonomi Indonesia di abad ke-20. Ia layak dikenang bukan sebagai sosok sempurna, tetapi sebagai pembangun bangsa yang mengubah wajah Indonesia dari negara agraris miskin menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara.

Penutup

Sejarah tidak seharusnya dibaca dengan kacamata moral hitam-putih. Ia adalah mosaik dari keberhasilan dan kesalahan. Dalam mosaik itu, nama Soeharto menempati ruang besar — sebagai simbol pembangunan, stabilitas, dan kebangkitan ekonomi nasional.

Memberinya gelar Pahlawan Pembangunan Nasional bukan bentuk pemutihan sejarah, melainkan pengakuan terhadap kenyataan bahwa tanpa kepemimpinannya, mungkin Indonesia tidak akan mencapai pondasi ekonomi yang kita nikmati hari ini.