“NEGARA TAK BOLEH DISEWAKAN!”
Di tengah harapan rakyat untuk hidup aman dan berdaulat di tanah sendiri, hari ini publik dikejutkan oleh terungkapnya fakta pahit: bandara yang diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo di kawasan PT IMIP, Morowali, ternyata beroperasi tanpa otoritas penuh dari negara. Bandara berdiri, pesawat hilir mudik, tetapi negara—pemilik kedaulatan itu sendiri—justru seolah hanya menjadi penonton.
Tak heran, pemerintahan Presiden Prabowo melalui Menteri Pertahanan Syafri Samsudin kini menggugat dan membuka opsi penutupan bandara tersebut. Bukan soal sentimen politik, tetapi masalah martabat negara.
Bagaimana mungkin ruang udara—wilayah paling sakral kedaulatan—digunakan tanpa kendali penuh pemerintah?
Rakyat pun bertanya-tanya:
Mengapa saat itu Presiden Jokowi membiarkan fasilitas strategis sekelas bandara berdiri tanpa regulasi yang memastikan kedaulatan negara?
Mengapa negara seolah kalah oleh korporasi?
Sejak kapan tanah air ini bisa disewakan atas nama investasi?
Aktivis rakyat melihat ini sebagai gejala lama yang terus dibiarkan: ketika kepentingan pemodal lebih didahulukan daripada keselamatan dan kedaulatan bangsa. Setiap jengkal bumi Indonesia, setiap inci ruang udara, bukan untuk dijadikan karpet merah bagi oligarki, tetapi untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.
Karena itu, langkah pemerintah saat ini untuk meninjau dan bahkan menutup bandara tersebut adalah pelurusan sejarah, bukan permusuhan.
Ini adalah pesan tegas bahwa:
Kedaulatan tidak bisa dinegosiasi.
Keamanan negara bukan proyek yang bisa diprivatisasi.
Investasi tidak boleh mengalahkan daulat rakyat.
Jika bandara itu benar beroperasi tanpa kontrol negara, maka itu bukan sekadar kelemahan administrasi. Itu adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar berdirinya Republik ini.
Dan hari ini rakyat bersuara:
“Kami bukan anti-investasi,
kami anti penjajahan model baru!”
Negara harus kuat, tetapi kekuatan itu bukan untuk tunduk pada raksasa industri, melainkan untuk berdiri di belakang rakyat kecil—para pekerja, petani, nelayan, dan warga Morowali sendiri.
Perjuangan ini bukan soal siapa presiden ke-7 atau presiden ke-8.
Ini perjuangan agar anak cucu kita hidup di negeri yang tak bisa dibeli oleh korporasi.
Indonesia terlalu besar untuk dikecilkan oleh kepentingan segelintir orang.
Dan terlalu berharga untuk dilepaskan kendalinya atas nama “kemudahan investasi”.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terima kasih atas komentar anda