Mantan Menkeu Sri Mulyani Salah Urus Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Inflasi Akibat Salah Urus Kebijakan Fiskal dan Moneter Sri Mulyani

Pandemi Covid-19 seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang sistem ekonomi nasional agar lebih tangguh, berdaulat, dan berpihak pada rakyat kecil. Namun yang terjadi justru sebaliknya: rakyat semakin tercekik oleh inflasi yang melonjak, sementara pendapatan stagnan. Harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi meroket tanpa kendali — rokok Marlboro merah yang dulu seharga Rp25.000 kini tembus Rp50.000, sebutir kelapa di pasar tradisional yang dulu Rp7.000 kini menjadi Rp15.000.

Kenaikan harga ini bukan semata akibat pandemi, melainkan buah dari salah urus kebijakan fiskal dan moneter di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alih-alih memperkuat ekonomi riil dan sektor produksi rakyat, pemerintah justru memilih kebijakan utang jangka panjang, menekan subsidi rakyat, dan memprioritaskan stabilitas makro yang semu demi menjaga kepercayaan pasar internasional.

Uang negara digelontorkan untuk bailout, proyek infrastruktur besar, dan insentif bagi korporasi besar, sementara petani, buruh, dan pelaku UMKM dibiarkan menghadapi badai inflasi sendirian. Akibatnya, kenaikan upah 10% yang dibanggakan pemerintah tak berarti apa-apa, karena nilai riilnya tergerus oleh lonjakan harga barang. Sejahtera menjadi ilusi; rakyat bekerja lebih keras hanya untuk bertahan hidup.

Kebijakan fiskal Sri Mulyani yang bertumpu pada utang dan defisit berkepanjangan telah gagal menjaga daya beli masyarakat. Sementara kebijakan moneter yang konservatif membuat peredaran uang di sektor riil kering, sehingga konsumsi melemah dan kesenjangan sosial makin melebar.

Inilah potret ekonomi hari ini — ketika rakyat membayar mahal akibat salah urus, dan ketika angka pertumbuhan hanya menjadi hiasan pidato, bukan kenyataan di dapur rakyat. Inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan cermin kegagalan pemerintah mengelola ekonomi dengan hati dan akal sehat.