Desember Batas Akhir Evaluasi Menteri Dan Wamen di 2025

“Desember, Waktu yang Tepat untuk Membersihkan Kabinet Merah Putih”

(Indria Febriansyah)

Dalam teori governance modern, sebuah kabinet pemerintahan idealnya beroperasi sebagai sistem organisasi berorientasi kinerja, di mana setiap menteri ibarat komponen mesin nasional yang harus bergerak sinkron, presisi, dan bebas dari “bunyi-bunyi aneh”. Namun dalam praktiknya, beberapa kementerian di Kabinet Merah Putih tampaknya lebih memilih berperan sebagai pemain cadangan yang merasa dirinya penyerang utama, tetapi gol pun tak masuk, gawang malah bocor.

Kinerja kementerian seharusnya dapat diukur melalui tiga indikator utama:

1. Capaian KPI (Key Performance Indicators)
2. Efektivitas penyerapan anggaran
3. Keselarasan kebijakan dengan janji Presiden saat kampanye

Sayangnya, temuan lapangan menunjukkan adanya menteri-menteri yang tampaknya baru paham bahwa KPI bukanlah singkatan dari “Kita Pikirkan Iya Nanti”, melainkan indikator nyata yang harus dicapai. Penyerapan anggaran pun ada yang seperti diet ekstrem: diserap sedikit sekali seakan takut kalori fiskal naik.

Sementara itu, beberapa kebijakan yang dirumuskan justru seperti makanan restoran mahal yang tampilannya mewah tapi rasanya hambar—cantik di kertas, tapi tidak terasa dampaknya di dompet dan keseharian rakyat.

Dalam teori kepemimpinan kontemporer yang ditegaskan oleh Prabowo sejak awal, seorang presiden harus memakai pendekatan “decisive leadership”, alias pemimpin yang tidak segan-segan menendang kursi kosong dan mengganti pemain yang tidak lari di lapangan. Oleh karena itu, bulan Desember menjadi momentum strategis. Selain karena masyarakat sedang sibuk diskon akhir tahun dan tidak terlalu sensitif terhadap drama politik, Desember juga momennya melakukan:

Reshuffle Besar-Besaran

Sebuah tindakan korektif yang secara akademik disebut sebagai “policy recalibration through ministerial reorganization”, namun dalam bahasa rakyat dikenal sebagai:

“Mengganti menteri yang bodoh dan yang pura-pura bodoh.”

Kategori pertama ini adalah menteri yang sudah jelas tidak paham tugasnya, tapi tetap nekat tampil percaya diri. Kategori kedua lebih berbahaya: sudah tidak paham, pura-pura paham, dan tersenyum di kamera seolah semua baik-baik saja.

Padahal, presiden butuh menteri yang bekerja, bukan menteri yang kerjaannya merapikan rambut sebelum konferensi pers.

Reshuffle ini bukan semata tindakan politis, melainkan konsekuensi logis dari prinsip akuntabilitas demokratis. Karena dalam pemerintahan modern, seorang menteri tidak hanya menjabat, tetapi harus menjawab.

Penutup

Dengan demikian, dari perspektif akademik sekaligus satir ringan, Desember menjadi waktu yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk bertindak tegas, memastikan Kabinet Merah Putih kembali solid dan responsif.

Lagipula, kalau di rumah saja kita ganti bohlam yang redup, masa di negara tidak ganti menteri yang “lampunya sering mati hidup”