Andre Rosiade Ketua Panja BUMN

 

Kami berhasil menemukan beberapa draft / dokumen terkait RUU BUMN revisi (Perubahan Keempat atas UU No. 19/2003) serta dokumen pendukung seperti naskah akademik dan draf RUU versi Badan Keahlian DPR. Namun saya belum menemukan versi final lengkap yang sudah disepakati pasal demi pasal dalam publikasi terbuka (atau yang dapat diakses publik). Di bawah ini saya lampirkan dokumen yang bisa diakses + catatan pentingnya, dan nanti kita bisa lihat bersama bagian‐bagian pasal yang relevan dari draft tersebut.Dokumen yang Ditemukan & Relevansinya

Dokumen	Ringkasan / relevansi	Keterangan / catatan
“DRAF NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG BUMN”	Naskah akademik RUU perubahan (kemungkinan bagian dari RUU BUMN revisi) yang memaparkan latar belakang, tujuan, dan dasar logis perubahan undang-undang.	Naskah akademik bukan draf pasal final, tetapi bisa berguna untuk melihat alasan dasar dan kerangka perubahan.
“Draft RUU BUMN 030521_Badan Keahlian DPR RI”	Draf RUU yang disusun oleh Badan Keahlian DPR sebagai salah satu acuan legislatif terhadap perubahan UU BUMN.	Ini kemungkinan versi awal yang kemudian mengalami revisi melalui Panja / pembahasan DPR / pemerintah.
Berita & ringkasan “Disetujui Komisi VI DPR, Intip Isi Draft Hasil Laporan Panja”	Memuat ringkasan isi draft laporan Panja / substansi pokok dari draf yang telah disetujui Komisi VI DPR.	Ini bukan dokumen resmi pasal demi pasal, tapi sudah menggambarkan poin-poin yang disepakati Panja.
Berita “Panja RUU BUMN ubah 84 pasal, atur larangan rangkap jabatan, dsb.”	Menyebut bahwa revisi tersebut merubah 84 pasal, dan memuat ringkasan beberapa substansi pokok (larangan rangkap jabatan, kesetaraan gender, penghapusan “bukan penyelenggara negara”, pengaturan dividen, pengawasan BPK, dll.).	Sangat berguna untuk memahami cakupan perubahan, tetapi bukan dokumen hukum yang bisa dikutip sebagai teks final.

Berikut beberapa potongan yang menarik dari dokumen draft / akademik yang saya temukan:

• Dari Naskah Akademik RUU BUMN (draf akademik) terdapat bagian “Menimbang” dan dasar filosofis/konstitusional atas perubahan aturan BUMN.
• Dari Draf RUU versi Badan Keahlian DPR terdapat rumusan pasal‐pasal usulan dan istilah‐istilah seperti kewenangan, definisi BUMN, struktur organisasi, regulasi pengelolaan, pengawasan, hubungan antar badan, dan sebagainya.
• Dari berita “Disetujui Komisi VI DPR, … Intip Isi Draft Hasil Laporan Panja” disebut bahwa draf laporan Panja menyisipkan penyesuaian definisi BUMN agar lebih luas agar BUMN bisa melaksanakan tugas lebih optimal. Hambatan & Catatan Penting

• Versi final teks undang-undang (pasal demi pasal) belum saya temukan dalam sumber resmi publik yang saya akses.
• Draft yang tersedia kemungkinan belum mencerminkan hasil pembahasan terakhir Panja atau hasil “tingkat II / paripurna”.
• Beberapa berita menyebut bahwa telah disepakati perubahan terhadap 84 pasal dalam UU BUMN sebagai bagian dari RUU revisi.
• Ada perbedaan istilah (misalnya “lembaga” vs “badan”) yang masih dibahas di media, yang menunjukkan belum finalnya nomenklatur di semua dokumen publik.

penjelasan bukan komisaris bukan penyelenggara dihapus.

Kondisi Lama (UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU BUMN 2003 disebutkan:

> “Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.”

Artinya, sejak 2003 hingga sebelum revisi ini, direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN tidak diposisikan sebagai penyelenggara negara.

Implikasinya: mereka tidak tunduk pada aturan ketat seperti pejabat negara lain (misalnya kewajiban LHKPN, larangan rangkap jabatan tertentu, standar etik khusus).

Argumennya waktu itu: direksi/komisaris dipandang lebih sebagai profesional korporasi, bukan pejabat publik.

Perubahan dalam RUU Perubahan Keempat UU BUMN

Dalam pembahasan Panja Komisi VI DPR, ketentuan tersebut dihapus.

Pokok pikiran ke-5 RUU menyebut: “Menghapus ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan penyelenggara negara.”

(rctiplus.com)

Makna Penghapusan

Dengan penghapusan ini:

1. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dianggap penyelenggara negara.

→ Mereka masuk ke kategori pejabat publik yang wajib mematuhi aturan seperti LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), kode etik, dan standar integritas penyelenggara negara.

2. Pengawasan lebih ketat.

→ Posisi mereka tidak hanya sebagai manajer profesional perusahaan, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola negara.

3. Menutup celah konflik kepentingan.

→ Selama ini ada kritik bahwa banyak pejabat politik ditempatkan di BUMN tetapi tidak tercatat sebagai pejabat negara, sehingga akuntabilitasnya lemah.

4. Mendekatkan BUMN ke prinsip akuntabilitas publik.

→ Karena BUMN mengelola aset negara dan dana masyarakat, wajar jika direksi/komisarisnya dipandang sebagai pejabat negara.

Konteks Politik & Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XXIII/2025 juga menegaskan bahwa rangkap jabatan menteri/wamen sebagai komisaris BUMN bertentangan dengan UUD, sehingga logis bila status komisaris diperkuat sebagai penyelenggara negara.

Penghapusan klausul lama ini jadi bagian dari reformasi besar tata kelola BUMN (84 pasal diubah).

👉 Jadi intinya: dulu direksi/komisaris BUMN dianggap “bukan pejabat negara”, sekarang status itu dihapus, sehingga mereka resmi diperlakukan sebagai penyelenggara negara dengan segala kewajiban akuntabilitasnya.

Rocky Gerung : Qodari Anti Demokrasi

Rocky Gerung dengan tegas mengkritik tindakan Prabowo Subianto yang mengangkat Qodari sebagai KSP. Menurutnya, langkah ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak mengerti esensi demokrasi, mengingat Qodari adalah sosok yang pernah mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. 

Indria Febriansyah: Harusnya Rakyat Bukan Kadin yang Jadi Mitra Strategis Pemerintah!

 

Negara ini berdiri di atas keringat buruh, darah petani, dan jeritan kaum miskin. Namun kini pemerintah lebih sering menjadikan KADIN—wadah elit pengusaha—sebagai mitra strategis, sementara rakyat justru dikesampingkan.

Padahal konstitusi jelas: kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir konglomerat. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi komprador yang tunduk pada modal besar.

Apakah pantas rakyat yang memberi makan negeri ini—para petani, buruh, nelayan, dan kaum kecil—justru ditinggalkan, sementara segelintir elit pengusaha dijadikan rujukan utama kebijakan? Inilah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan.

Kami menegaskan:

👉 Mitra strategis pemerintah adalah rakyat pekerja, bukan elit KADIN.

👉 Kebijakan negara harus berpihak pada buruh, petani, dan kaum miskin, bukan pada pemodal rakus.

👉 Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi, bukan keuntungan segelintir pengusaha.

Jika pemerintah lebih tunduk pada KADIN daripada pada rakyat, maka sesungguhnya pemerintah telah berjalan menjauhi amanat konstitusi!

Indria Febriansyah: Petani Masih Menderita

Petani Berkeringat, Tubuh Negara Tak Mendengar: Aksi “Cor Badan” untuk Reforma Agraria

Jakarta, Rabu 24 September 2025 — Di tengah hiruk pikuk ibu kota, desingan krisis agraria dan ketidakadilan agraria kembali mencuat ke permukaan sebagai jeritan rakyat kecil. Sepuluh petani dari Riau, mewakili ratusan korban perampasan lahan, menggelar aksi ekstrem “cor badan dengan semen” di depan Istana Negara, menuntut agar Presiden Prabowo Subianto menerima mereka secara langsung dan segera mengembalikan tanah mereka yang dirampas. 

Aksi ini bukan hanya simbol keberingasan akibat keputusasaan, tetapi juga gambaran betapa relasi negara—khususnya aparat yang menangani pertanahan—dirasa menjauh dari rakyat kecil. Aktivis agraria Muhammad Ridwan, yang turut dalam aksi tersebut, menyebut bahwa konflik agraria di Indonesia saat ini telah memasuki tahapan darurat, karena banyak tanah petani yang dikapling dalam konsesi perusahaan dan tak kunjung diselesaikan. 

Ridwan menegaskan bahwa aksi “cor badan” bukanlah bentuk bunuh diri, melainkan simbol perjuangan rakyat yang tubuhnya menjadi taruhan atas peminggiran selama puluhan tahun. Dia menolak agar polisi menjerat petani dengan pasal-pasal KUHP yang menuduh tindakan tersebut sebagai percobaan bunuh diri. 

Konflik Lahan: Riau, Lampung, dan Derita Petani Kecil

Riau: Lahan Direbut, Plasma Diperas

Kasus perampasan lahan dan konflik agraria di Riau bukan hal baru. Salah satu titik konflik muncul di Kabupaten Indragiri Hulu, di mana PT Alam Sari Lestari / PT Sinar Belilas Perkasa dituding merampas lahan rakyat dan mengkriminalisasi petani yang menuntut hak mereka. 

Para petani menuntut agar HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan dibatalkan, lahan direstitusi sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), kriminalisasi dihentikan, dan sertifikat tanah dikembalikan tanpa ancaman lelang. 

Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) menyatakan bahwa ribuan konflik agraria masih menggantung, dan perampasan tanah, tumpang tindih izin, serta kriminalisasi petani menjadi ujung tombak penderitaan rakyat akar rumput. 

Lampung: Harga Singkong Anjlok, Janji Pemerintah Tak Nyata

Sementara itu, di Lampung, petani singkong menghadapi realitas pahit: harga jual hasil panen jauh di bawah biaya produksi. Beberapa petani mengungkap bahwa mereka hanya menerima sekitar Rp 1.100 per kilogram setelah dipotong rafaksi (potongan kualitas) antara 30-40 persen. Padahal pemerintah daerah sempat menetapkan harga minimal Rp 1.350 per kg. 

Harga minimal tersebut diikuti oleh sekitar 30 perusahaan pengolahan singkong di Lampung yang menyatakan mereka akan mematuhi instruksi gubernur. 

Namun di lapangan, praktik potongan rafaksi yang melebihi batas dan sikap pabrik yang “sync” dengan penurunan harga global membuat janji stabilisasi harga tak kunjung terealisasi. 

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani bahkan mendorong agar pemerintah pusat mengatur larangan dan pembatasan impor singkong / tapioka agar industri lokal tidak tertekan oleh kompetisi impor. 

Meski demikian, para petani menyebut bahwa kebijakan “harga dasar” yang ditetapkan pemerintah belum menjamin harga real di sawah mereka — realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. 

Tuntutan Petani: Reforma Agraria, BUMN Pengolahan, dan Harga Wajar

Dalam aksi yang digerakkan oleh elemen seperti LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) dan aktivis agraria lokal, petani yang turun ke jalan tidak hanya menuntut pengembalian lahan, tapi juga merumuskan tuntutan struktural sebagai berikut:

1. Pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria yang langsung berada di bawah Presiden, agar agenda reforma agraria menjadi prioritas institusional, bukan tambahan tugas birokrasi. 

2. Redistribusi tanah kepada petani dan masyarakat adat yang telah dirampas atau diklaim perusahaan.

3. Jaminan harga minimum untuk komoditas hasil tani petani kecil — termasuk tuntutan agar harga singkong minimal Rp 13.000 (sebagai angka ideal menurut burung merpati aspirasi petani) — sehingga petani bisa menutup biaya hidup sehari-hari.

4. Penjaminan stabilitas harga kopra (kelapa kering) yang juga sering kali mengalami gejolak harga dan ketidakpastian pasar.

5. Pendirian BUMN pengolahan komoditas hasil petani seperti singkong, kopra, dan komoditas lokal lainnya, agar negara memiliki instrumen untuk membeli hasil panen petani dengan harga manusiawi dan mendorong hilirisasi di daerah.

Tuntutan ini menunjukkan bahwa petani tidak hanya ingin ‘tanah dikembalikan’ dan ‘harga ditingkatkan’, tetapi juga ingin negara mengambil peran aktif dalam menciptakan ekosistem agribisnis yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar menjadi fasilitator investasi.

Kritik Terhadap Satgas dan Perwakilan Elit

Di tengah gerakan petani, muncul kritik tajam terhadap satgas pangan, satgas PKH, dan satgas agraria yang dibentuk pemerintah. Menurut para petani, seringkali satgas tersebut menerima masukan dari elite dan pengusaha yang mengaku “mewakili petani”, sementara suara petani asli tak pernah didengar.

Mereka menuding bahwa satgas lebih memihak kepada kepentingan modal dan birokrat ketimbang rakyat yang sesungguhnya merana di lapangan. (Ini sesuai narasi aspiratif dari gerakan petani — meski belum banyak liputan media yang mengkonfirmasi langsung klaim representasi tersebut.)

Kehadiran petani di jalan — bukan melalui “perwakilan elite” — menjadi pembelaan terhadap kedaulatan rakyat kecil agar negara tidak lupa akar kemanusiaan dalam kebijakan pertanian dan agraria.

Tantangan dan Kendala Pemerintah

Tuntutan petani tidaklah ringan. Pemerintah tengah menghadapi sejumlah kendala struktural:

Tumpang tindih kewenangan dan izin (pertanahan, kehutanan, perizinan usaha) yang membuat penyelesaian konflik agraria menjadi kompleks.

Tekanan pasar global, terutama untuk komoditas seperti singkong/tapioka — harga ekspor yang melemah ikut menekan harga lokal. 

Kelemahan institusional reforma agraria, di mana instansi yang menangani pertanahan seringkali menjadi “tempat transit” antara kepentingan investor dan regulasi rakyat.

Minimnya partisipasi petani dalam pengambilan kebijakan, yang seringkali disalurkan melalui “wakil elite” bukan langsung dari akar rumput.

Andai Presiden Prabowo Konsisten: Peluang dan Harapan

Para petani yang turun aksi mengacu pada cita-cita almarhum Prof. Suhardi (mantan Ketua Umum Partai Gerindra) bahwa singkong harus diangkat menjadi bahan pangan pokok — sehingga negara punya kepentingan strategis untuk mengembangkan hilirisasi singkong dalam skala nasional. Dalam semangat itu, mereka mengharapkan Presiden Prabowo konsisten dengan visi tersebut dan mengambil langkah-langkah konkret:

Menyetujui pembentukan BUMN pengolahan pangan berbasis komoditas petani kecil sehingga rantai produksi dan distribusi berada di tangan negara, bukan hanya korporasi swasta.

Mempercepat reforma agraria dengan redistribusi lahan dan penghentian kriminalisasi petani.

Menjamin harga minimum nasional untuk komoditas strategis, bukan hanya di tingkat daerah — sehingga petani di semua provinsi mendapat perlakuan setara.

Mengintegrasikan petani ke dalam struktur pengambilan kebijakan agraria, agar satgas tidak hanya menjadi panggung elit, tetapi instrumen yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

Penutup: Antara Janji dan Realitas

Aksi “cor badan” hari ini di Jakarta adalah refleksi penderitaan petani yang telah lama terpinggirkan oleh sistem. Ketika negara berbicara revolusi industri, stabilitas pangan, dan kedaulatan ekonomi, rakyat kecil yang menanam bahan pokok justru dihadapkan pada harga jatuh, lahan direbut, dan representasi politik yang jauh dari realitas mereka.

Jika republik ini ingin kembali ke asas “kedaulatan rakyat”, maka reformasi agraria harus dijadikan agenda prioritas — tidak sebagai wacana politis semata, tetapi sebagai gerakan struktural yang mengubah relasi kepemilikan tanah, kekuasaan, dan distribusi kemakmuran. Dan jika petani hari ini meminta agar tanahnya dikembalikan dan hasil panennya dibeli dengan adil — itu bukan tuntutan berlebihan, melainkan tuntutan hak sebagai warga negara yang menyumbang kepada ketahanan pangan nasional.

Dalam beberapa hari ke depan, publik akan mencermati: apakah Presiden Prabowo akan membuka pintu dialog Lanjutan, seteah menerima perwakilan para petani?? dan bersedia mengubah struktur kelembagaan agraria, atau tetap membiarkan konflik yang menunggu bertahun-tahun tetap menggantung di langit demokrasi Indonesia.

Opini: Indria Febriansyah.

Basis Loyalis Prabowo, yang Terbesar dalam Dua Dekade Politik Indonesia

 

Opini Oleh: Indria Febriansyah

Sejarah politik Indonesia selalu ditandai dengan munculnya figur-figur yang mampu menghimpun loyalitas massa. Sejak era Reformasi, kita mengenal bagaimana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu memenangi dua kali pilpres dengan mayoritas solid, atau bagaimana Joko Widodo (Jokowi) menorehkan kemenangan telak pada 2014 dan mempertahankan kursinya pada 2019. Namun, fakta politik terbaru menunjukkan bahwa basis loyalis Prabowo Subianto saat ini lebih besar dibandingkan para pendahulunya maupun rival-rival terdekatnya

Kemenangan 2024: Bukti Kuantitatif Loyalitas

Pilpres 2024 menjadi ajang pembuktian. Prabowo–Gibran berhasil meraih sekitar 58–59% suara nasional, setara dengan lebih dari 96 juta suara rakyat. Ini bukan sekadar angka, melainkan manifestasi dukungan yang melintasi batas partai, kelas sosial, hingga generasi.

Sebagai perbandingan, Anies Baswedan hanya memperoleh sekitar 25% suara, sementara Ganjar Pranowo sekitar 16–17%. Artinya, total suara kedua rival utama masih belum mampu menandingi kekuatan loyalis Prabowo. Bahkan jika dikombinasikan, suara Anies dan Ganjar tetap lebih kecil daripada suara yang diperoleh Prabowo seorang diri.

Banyak yang mengira bahwa Jokowi adalah puncak fenomena loyalitas politik pasca-Reformasi. Pada Pilpres 2019, Jokowi berhasil mengamankan sekitar 55,5% suara. Namun, angka itu ternyata lebih kecil dibanding capaian Prabowo pada 2024 yang hampir menembus 59%. Secara kuantitatif, basis pendukung Prabowo lebih besar daripada loyalis Jokowi di masa puncak kekuasaannya.

Perbandingan ini penting. Jika Jokowi pernah disebut sebagai simbol politik kerakyatan yang menembus batas elit, maka Prabowo kini menandai babak baru: konsolidasi loyalitas lintas kubu, termasuk sebagian besar mantan loyalis Jokowi yang berpindah barisan.

faktor Yang Mempengaruhi:

1. Efek Jokowi dan Transfer Popularitas

Tidak bisa dipungkiri, endorsement dari Jokowi melalui masuknya Gibran sebagai cawapres memberi dampak besar. Banyak pemilih Jokowi pada 2019 akhirnya beralih mendukung Prabowo di 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa loyalitas politik tidak selalu statis, tetapi bisa berpindah, dan Prabowo menjadi penerima manfaat terbesar dari transfer popularitas tersebut.

2. Strategi Komunikasi Digital

Salah satu kekuatan Prabowo terletak pada adaptasi kampanye digital. TikTok, Instagram, dan platform media sosial digunakan bukan sekadar sebagai saluran promosi, tetapi sebagai ruang membangun citra humanis, jenaka, dan dekat dengan generasi muda. Efeknya terasa: suara milenial dan Gen Z banyak yang jatuh ke kubu Prabowo. Loyalitas yang lahir dari kedekatan emosional di dunia digital ini memperluas basis dukungan.

3. Koalisi Politik Besar

Koalisi partai-partai besar di belakang Prabowo, ditambah jaringan relawan yang masif, memberi legitimasi struktural pada loyalitas massa. Basis loyalis Prabowo tidak hanya terorganisasi melalui simpatisan organik, tetapi juga melalui mesin politik yang rapi dan menyebar di berbagai level.

4. Narasi Kontinuitas dan Stabilitas

Prabowo memainkan narasi yang cerdas: melanjutkan hal-hal baik dari Jokowi sekaligus menawarkan kepemimpinan yang lebih tegas. Narasi ini menjawab kerinduan publik akan kesinambungan, sekaligus menghindari ketidakpastian yang bisa lahir dari pergantian rezim total. Loyalitas politik tumbuh lebih kokoh ketika janji stabilitas menjadi tawaran utama.

Jika dilihat dari sebaran geografis, Prabowo menang di banyak provinsi penting. Sementara itu, Anies hanya dominan di kantong suara tertentu seperti Jakarta dan Aceh, sedangkan Ganjar lebih banyak bertumpu pada basis PDIP di Jawa Tengah. Kemenangan geografis yang luas adalah indikator kuat bahwa loyalis Prabowo bukan fenomena lokal, melainkan nasional.

Dari semua data dan analisis di atas, jelas bahwa:

1. Jumlah loyalis Prabowo lebih besar daripada Anies maupun Ganjar berdasarkan perolehan suara 2024.

2. Loyalis Prabowo bahkan melampaui capaian Jokowi pada 2019, baik dari segi persentase maupun jumlah suara.

3. Faktor transfer popularitas, strategi digital, koalisi besar, dan narasi kontinuitas menjadikan basis loyalitas ini tidak hanya besar, tetapi juga solid dan berlapis.

Dengan modal loyalis sebesar ini, Prabowo kini berdiri bukan hanya sebagai presiden terpilih, tetapi juga sebagai pemimpin dengan basis loyalitas politik terbesar dalam dua dekade terakhir. Sejarah Indonesia ke depan akan ditentukan oleh bagaimana ia mengelola kepercayaan tersebut: apakah akan dipertahankan dengan konsistensi kebijakan pro-rakyat, ataukah akan diuji oleh tantangan politik yang tak pernah sepi.

Indria Febriansah Sumary Profile

Indria Febriansah, lahir di Musi Rawas, adalah profesional di bidang keuangan, fintech, dan koperasi, serta aktivis organisasi rakyat. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta (2012) dan Magister Hukum di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (2025).

Memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di sektor jasa keuangan non-bank, fintech peer-to-peer lending, hingga industri konstruksi baja dan sipil. Saat ini menjabat sebagai:

Komisaris PT Akka Chindo Semare (konstruksi baja & sipil),

Ketua Koperasi Jasa Barisan Alumni Tamansiswa Nusantara,

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (sejak 2014, dengan perubahan nama organisasi beberapa kali).

Koordinator Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo

Presiden Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta (2010-2012)

Kariernya mencakup posisi strategis seperti Kepala Cabang, Manajer Area, Kepala Departemen Collection, hingga Koordinator Area di berbagai perusahaan pembiayaan dan fintech nasional, antara lain PT Finansia Multi Finance, PT Satustop Finansial Solusi, dan PT Finaccel Finance Indonesia (Kredivo).

Dengan latar belakang kuat di bidang keuangan, hukum, serta gerakan sosial, Indria Febriansah aktif mendorong model ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan fintech berbasis desa.

Candra Ketua DPD Relawan KSTI Kecewa Tantangan Duel Di Ring DiTanggapi Debat DiSosil Media

Eko Widodo Resdivis Penyebar Hoaks Kembali Berulah, Tantangan Duel Ditanggapi Tak Terduga

Jakarta – Nama Eko Widodo, residivis penyebar hoaks yang sempat dipenjara di era pemerintahan Presiden ke-7, kembali menjadi sorotan. Kali ini, ia ramai diperbincangkan karena gencar menyerang kinerja Kang Dedi Mulyadi (KDM), bahkan tidak segan menguliti sisi pribadi tokoh politik asal Jawa Barat tersebut.

Serangan pribadi yang dilontarkan Eko Widodo membuat para pendukung KDM naik pitam. Salah satunya datang dari Candra Assajadah, militan penggemar sekaligus relawan Kang Dedi Mulyadi dari Relawan Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (DPD Jawa Barat). Ia menantang Eko Widodo untuk menyelesaikan lewat duel tinju di atas ring.

Namun, jawaban Eko Widodo justru di luar dugaan. Alih-alih menyambut tantangan duel tinju,, Eko malah melontarkan kalimat yang dianggap "nyeleneh".

 “Nantang-nantang duel dipikir gue takut? jangankan satu orang 10 orang saya ladenin, Sini naik komal,” ujarnya.

Sayangnya, “komal” yang dimaksud Eko bukanlah ring tinju, melainkan forum debat di ruang daring. Hal ini pun memancing reaksi keras dari pendukung KDM. Mereka menilai Eko hanya pandai berbicara di media sosial, tetapi tidak berani mempertanggungjawabkan ucapannya secara langsung.

Sejumlah relawan KDM di Jawa Barat mendesak agar Eko berhenti membuat kegaduhan dengan menyerang sisi pribadi tokoh politik. Mereka menegaskan kritik seharusnya fokus pada ide dan kebijakan, bukan menjatuhkan martabat seseorang.

Kini, polemik Eko Widodo dan pendukung KDM terus bergulir di jagat media sosial. Publik menanti apakah tantangan duel ini akan benar-benar diwujudkan atau kembali berhenti hanya sebatas perang kata-kata di dunia maya.

Indri Febriansyah: Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo Tak Pernah Lelah Menggalang Dukungan Melawan Mafia, Koruptor, Provokator Dan Setia Berjuang Bersma Presiden Prabowo.

Konsolidasi Dukungan & Edukasi Publik untuk Bersama Presiden Prabowo Melawan Mafia, Koruptor, dan Provokator

Jakarta, 21 September 2025 –

Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo yang dikoordinatori oleh Indria Febriansyah kembali melaksanakan agenda rutin konsolidasi dukungan dan edukasi publik dalam rangka memperkuat soliditas masyarakat bersama Presiden Prabowo Subianto.

Setelah sebelumnya digelar pada:

Minggu pertama (7 September 2025) di Tugu Proklamasi,

Minggu kedua (14 September 2025) di Tugu Tani,

maka pada Minggu ketiga (21 September 2025) kegiatan dilaksanakan di Silang Monas, tepatnya pintu masuk Monas seberang Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

Kegiatan ini bertujuan menggalang kekuatan rakyat untuk:

1. Bersama Presiden Prabowo melawan mafia yang berusaha mencengkeram sektor-sektor strategis bangsa.

2. Melawan koruptor yang merampok kekayaan negara dan mengkhianati rakyat.

3. Melawan provokator yang berusaha merusak stabilitas bangsa dengan menyebar fitnah, hoaks, bahkan terindikasi makar terhadap Presiden Prabowo.

Indria menegaskan bahwa seluruh gerakan ini dilakukan secara damai, terbuka, dan konstitusional, dengan semangat menjaga martabat Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa yang mengedepankan kepentingan rakyat, keadilan sosial, dan kedaulatan negara.

Koordinator Aliansi, Indria Febriansyah, menegaskan bahwa masyarakat harus berani berdiri bersama Presiden Prabowo untuk melawan setiap bentuk kejahatan politik maupun ekonomi yang mengancam bangsa.

 “Kami meyakini bahwa Presiden Prabowo adalah pemimpin rakyat, dengan program-program nyata yang selalu berpihak kepada wong cilik. Karena itu, kami berharap Presiden Prabowo bisa terus memimpin Indonesia untuk dua periode, agar cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera benar-benar terwujud,” ujar Indria Febriansyah.

Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk hadir, bersatu, dan ikut serta dalam agenda konsolidasi ini, demi Indonesia yang lebih kuat dan bebas dari cengkeraman mafia, koruptor, maupun provokator.

📍 Lokasi Kegiatan Minggu ke Tiga

Silang Monas, Pintu Masuk Monas (seberang Perpustakaan Nasional RI)

🗓️ Minggu, 21 September 2025

📞 Narahubung:

Indria Febriansyah – 0821-3839-3333

KENAPA KITA HARUS DUKUNG PRESIDEN PRABOWO

KENAPA ALIANSI MASYARAKAT PENDUKUNG PRESIDEN PRABOWO MENGAJAK MASYARAKAT BERDIRI SETIA MENJADI GARDA TERDEPAN MENGAWAL PEMERINTAHAN PRESIDEN PRABOWO???

Pemberantasan korupsi bukan hanya soal moral atau janji politik, tetapi tentang uang rakyat yang dicuri, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan yang merugikan generasi sekarang dan akan datang. Sejak 20 Oktober 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan berat dalam menangani korupsi mega-kasus. Berikut analisis beberapa kasus besar dan angka kerugian, sebagai dasar kenapa rakyat sebaiknya mendukung upaya ini, dengan syarat adanya transparansi dan keadilan.

Kasus-kasus Besar & Kerugian Negara

Kasus Angka Kerugian Negara / Estimasi Ringkasan Catatan Penting

"Kasus Timah (PT Timah Tbk, Bangka Belitung, 2015-2022)" "Sekitar Rp 300 triliun total kerugian. Rinciannya: • pembayaran bijih timah kepada mitra ± Rp 26,649 triliun; • kerugian lingkungan ± Rp 271,1 triliun; • kerja sama smelter swasta ≈ Rp 2,285 triliun." "Penambangan ilegal dalam wilayah IUP-PT Timah, kerja sama dengan smelter swasta, izin-izin bermasalah, dampak lingkungan besar." "Angka sangat besar terutama karena kerusakan lingkungan, bukan hanya uang yang hilang secara langsung. Belum semua aset berhasil disita; proses pemulihan lingkungan juga mahal dan panjang."

"Kasus Migas / Riza Chalid & Tata Kelola Pertamina, termasuk BBM, Terminal Merak" Rp 285.017.731.964.389 (sekitar Rp 285 triliun) Kerugian negara akibat praktik korupsi ini. "Dugaan manipulasi kontrak, intervensi kebijakan, sewa terminal BBM yang tidak dibutuhkan, penghilangan kepemilikan aset, dan harga kontrak yang tinggi, selama periode 2018-2023." "Kasus ini sedang dalam penyidikan; beberapa tersangka sudah ditetapkan. Belum jelas seberapa banyak aset negara sudah disita dan dikembalikan; namun angka kerugian sangat besar."

Kasus Chromebook / Pengadaan Laptop Pendidikan (Kemendikbudristek / Nadiem Makarim) "Nilai pengadaan sekitar Rp 9,9 triliun sebagai anggaran program yang sedang diselidiki." "Dugaan penyalahgunaan pengadaan Chromebook senilai besar; beberapa vendor lokal dan spesifikasi proyek yang dipertanyakan." "Ini adalah angka pengadaan. Belum ada rilis pasti berapa besar kerugian negara yang disebabkan oleh penyimpangan (mark-up, vendor yang tidak sesuai spesifikasi, distribusi tidak optimal) karena penyelidikan masih berjalan."

Kasus Kuota Haji Belum ditemukan angka kerugian negara yang dipublikasikan secara resmi dalam media dengan tingkat kejelasan tinggi. "Ada laporan penyalahgunaan kuota haji / mekanisme travel / tarif berlapis / oknum Kementerian, travel atau pihak terkait." "Karena kasus ini sedang dalam penyelidikan / investigasi media, perlu lebih banyak data resmi (KPK/Kemenag) untuk menyebut angka spesifik."

Kasus LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) "Media menyebut estimasi potensi kerugian mencapai ± Rp 11,7 triliun dalam salah satu kasus. Namun belum jelas angka final yg disidangkan atau aset yg dikembalikan." "Dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit / pembiayaan ekspor, potensi korupsi besar menurut pengusutan KPK." "Karena kasus masih berlangsung, angka dapat berubah, penyidik harus menetapkan dengan jelas kerugian, menetapkan tersangka, dan melakukan pemulihan aset."

Implikasi Data & Kenapa Ini Penting

Skala kerugian luar biasa besar

Dua kasus besar (Timah dan Migas/Riza Chalid) masing-masing diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 300 triliun dan Rp 285 triliun. Jika dibandingkan dengan APBN pengeluaran untuk bidang publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, angka-angka segini bisa mengganti sebagian besar anggaran tahunan di sektor-sektor tersebut.

Kerugian di kasus Timah sangat dominan karena kerusakan lingkungan — hutan, non-hutan, pemulihan lingkungan — bukan hanya kerugian keuangan langsung.

Kerugian ekologis & sosial sering dilupakan

Kerusakan lingkungan akibat korupsi (misal di Timah) bukan hanya soal uang: dampaknya terhadap mata pencaharian lokal, kualitas air, bencana terkait degradasi lahan, dan generasi mendatang juga signifikan, dan perbaikannya memerlukan waktu dan biaya besar.

Biaya pemulihan lingkungan (reklamasi, restorasi ekosistem, rehabilitasi sosial) bisa sangat mahal dan tak langsung, tetapi sangat nyata dirasakan masyarakat.

Pentingnya pemulihan aset & penegakan hukum

Memproses kasus (penyidikan, penetapan tersangka, pengambilan aset) saja tidak cukup; “uang yang diselamatkan” / aset yang dikembalikan harus dilacak dan dipublikasikan agar rakyat tahu manfaatnya — misalnya berapa dana bisa kembali dipakai untuk pelayanan publik.

Jika pemerintah dan aparat penegak hukum mampu secara konsisten mengejar aset, menyita rekening, memblokir transaksi, maka angka kerugian ini bisa diminimalisir di masa depan.

Kenapa dukungan rakyat sangat penting

Pemerintahan yang memiliki kepercayaan publik lebih kuat memiliki ruang politik yang lebih besar untuk menyelesaikan hambatan hukum, memperkuat institusi pengawas seperti KPK, Kejaksaan, mengubah regulasi agar perampasan aset lebih efektif.

Dukungan publik juga membuat kontrol sosial (jurnalis, LSM, masyarakat sipil) lebih berani dan efektif, sehingga korupsi bisa ditekan lebih jauh.

Berdasarkan data terkini:

Kasus Timah telah diketahui merugikan negara sekitar Rp 300 triliun akibat korupsi + kerusakan lingkungan.

Kasus Migas / Riza Chalid: kerugian diperkirakan ± Rp 285 triliun.

Chromebook: pengadaan senilai hampir Rp 9,9 triliun, meskipun kerugian belum dipastikan secara penuh.

LPEI: potensi kerugian ± Rp 11,7 triliun.

Kuota haji: data kerugian resmi kurang jelas sampai saat ini.

Dengan berdasar pada data ini, rakyat punya alasan kuat untuk mendukung Presiden Prabowo dan pemerintahan yang benar-benar memerangi korupsi besar dan mafia di sektor publik dan sumber daya alam. Namun:

Dukungan harus disertai syarat: transparansi penuh, publikasi rutin jumlah aset yang disita/pulih, aliran dana kembali ke kas negara, audit independen.

Pastikan pengadilan berjalan adil, tidak ada intervensi politik, tidak hanya fokus ke orang-orang kecil, tapi juga orang yang punya pengaruh & jaringan.

Dorong regulasi yang memperkuat perampasan aset, menghukum yang korup sampai akar, dan tidak hanya simbol.
 

Indria Febriansyah: Pejabat Harus Belajar Pada Para Pendiri Bangsa, Agar Tak Dihinakan

Hari Ini Banyak Pejabat Malas Berinteraksi Dengan Rakyat, Bahkan Relawan Yang Membantu Perjuangan Meski Sedikit Tapi Ada Kontribusinyapun Kadang Pesan Whatsappnya Saja Tidak Pernah Dibalas, Insya Allah Suatu Saat Nanti Mereka Dihinakan oleh Hukum Sebab Akibat, Yang Ditetapkan Allah Dengan Apa Yang Kita Kenal Karma.

Menjadi pejabat bukanlah perkara fasilitas, kemewahan, atau gengsi. Jabatan adalah amanah, dan amanah itu berat. Para pendiri bangsa kita telah memberi teladan nyata tentang arti pengorbanan, kesederhanaan, dan keberpihakan pada rakyat.

Bung Hatta, Wakil Presiden pertama, hingga akhir hayatnya tidak mampu membeli sepatu impian. Pernikahannya pun sederhana, hanya bermahar buku tulisannya sendiri.

Haji Agus Salim, diplomat ulung, hidup berpindah-pindah kontrakan, sering makan nasi kecap, bahkan tak mampu membeli kain kafan yang layak untuk anaknya yang wafat.

Mohammad Natsir, pernah menjadi Perdana Menteri, namun begitu sederhana hingga stafnya harus patungan untuk membelikannya baju kerja. Saat pensiun, ia hanya membawa satu koper pakaian.

Sutan Sjahrir, perdana menteri pertama, bahkan harus menjual mesin jahitnya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mereka semua mengajarkan bahwa “Leiden is Lijden” — memimpin adalah menderita. Jabatan bukan tempat mencari enak, bukan ruang untuk memperkaya diri dan kelompok, melainkan amanah yang menuntut pengorbanan.

Karena itu, Tak kalah penting juga janganlah seorang pemimpin hanya peduli pada basis massanya saja. Basis politik memang penting, tetapi jika hanya mengurus kelompok sendiri sambil mengabaikan masyarakat lainnya, maka cepat atau lambat citra baik akan runtuh. Sebab, kelompok sendiri tidak pernah cukup kuat untuk menopang kepemimpinan yang besar. Seorang pemimpin harus merangkul semua, hadir untuk seluruh rakyat, dan menjaga keadilan.

Jika belum siap menderita, jangan terburu-buru ingin memegang amanah. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapa pun yang dipercaya memimpin negeri ini, agar benar-benar amanah dan berpihak pada seluruh rakyat, bukan hanya pada golongan tertentu.

Indria Febriansyah: Sterilisasi BGN, Jaga Program Makan Bergizi Gratis untuk Rakyat

 

---

Indria Febriansyah: Sterilisasi BGN, Jaga Program Makan Bergizi Gratis untuk Rakyat

Jakarta 18 September 2025– koordinator Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo Indria Febriansyah yang juga ketua umum relawan Prabowo Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia menegaskan pentingnya sterilisasi program Makan Bergizi Nasional (BGN) senilai Rp71 triliun dari infiltrasi oknum yang berpotensi merusak program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, meski anggaran BGN terbilang besar, nilainya tidak sebanding dengan potensi kerugian negara akibat mafia migas yang mencapai Rp9.900 triliun, serta korupsi di sektor timah, tambang, perkebunan, hingga sejumlah kementerian.

“Presiden Prabowo justru sedang menyelamatkan uang negara dari cengkeraman oligarki hitam dan mafia rakus. Anggaran BGN harus dipandang sebagai investasi untuk generasi bangsa, bukan sebagai beban,” ujar Indria, Kamis (18/9).

Indria mengakui adanya persoalan teknis di lapangan, mulai dari penyerapan anggaran yang lambat, dugaan kelalaian hingga kasus keracunan siswa. Ia mendesak agar setiap persoalan diusut tuntas, tidak berhenti pada level permukaan.

Ia juga menyoroti adanya potensi infiltrasi di pengelolaan dapur BGN, mengingat program ini terbuka untuk berbagai kelompok masyarakat, yayasan, hingga dapur TNI/Kodim. Indria menduga ada pihak-pihak yang sengaja menghambat pelaksanaan agar nama Presiden jatuh di mata rakyat.

“Ada upaya pembusukan, penggembosan, supaya program makan bergizi gratis ini gagal. Maka BGN harus disterilisasi. Bersihkan semua oknum pengkhianat, jangan beri ruang bagi mafia anggaran,” tegasnya.

Indria menambahkan, sejak awal pemerintah membuka kemitraan dengan masyarakat melalui model dapur mandiri. Negara hanya menanggung biaya operasional harian dan menyediakan akses pinjaman Himbara, tanpa memberi modal pembangunan dapur. Konsep ini disebutnya sebagai bentuk pemberdayaan rakyat yang revolusioner.

“BGN bukan sekadar soal makan. Ini soal keadilan sosial dan penyelamatan generasi bangsa. Siapa pun yang merusak program ini berarti sedang berkhianat kepada republik,” pungkas Indria.

Indria Febriansyah: Mirzha Mustaqim Polisi Yang Humanis

---

Mengenang Kepemimpinan Brigjen Mirzha Mustaqim

Saya, Indria Febriansyah, masih mengingat dengan jelas pengalaman bersama Brigjen Mirzha Mustaqim ketika beliau menjabat sebagai Kapolresta Yogyakarta. Sosok beliau begitu berkesan, terutama dalam cara kepemimpinan yang merangkul, terjun langsung ke lapangan, dan memilih jalan kekeluargaan dalam menghadapi mahasiswa yang sedang berunjuk rasa.

Kala itu, kami dari BEM Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) menggelar aksi menutup perempatan Sentul, Kota Yogyakarta. Situasi sudah memanas. Massa aksi telah bersiap membakar pom bensin dan berhadapan dengan pasukan Sabhara serta Brimob. Namun, di tengah ketegangan itu, Brigjen Mirzha Mustaqim justru menerobos masuk ke barisan massa dan meminta bertemu langsung dengan koordinator aksi—saya sendiri.

Beliau sempat menanyakan asal daerah saya. Saat saya menjawab Musi Rawas, Sumatera Selatan, beliau langsung menimpali dengan logat daerah dan menyebutkan bahwa dirinya berasal dari Jambi. Saya masih ingat kata-kata yang begitu menenangkan dari beliau:

“Tolong dek, tolong bantu kakak.”

Sekilas, kata-kata itu melemahkan hati saya. Namun, di sisi lain, tuntutan rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM kala itu terasa begitu berat di pundak mahasiswa. Akhirnya, setelah berdiskusi, kami menyepakati syarat: pasukan Brimob ditarik kembali ke markas, sementara kami tetap menutup perempatan hingga pukul 18.00 WIB dengan komitmen untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Kesepakatan itu dijalankan, dan aksi berakhir damai. Bahkan, setelahnya kami saling bertukar nomor telepon dengan Brigjen Mirzha Mustaqim (dulu masih AKBP)

Keesokan harinya, aksi kembali berlanjut. Kali ini di rumah Wares Budiono, lalu beralih menuju kantor DPD Partai Demokrat DIY, karena saat itu Presiden masih dijabat Susilo Bambang Yudhoyono. Massa mahasiswa DIY bersatu, dan tujuan utama kala itu hanya satu: melakukan pembakaran sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya respons pemerintah.

Namun, sekali lagi Brigjen Mirzha Mustaqim hadir. Beliau datang menemui kami dengan syarat sederhana: tolong jangan ada pembakaran. Permintaan itu kembali kami hormati. Aksi pun hanya berakhir dengan pelemparan kecil tanpa merusak fasilitas secara besar-besaran.

Kenangan itu begitu membekas bagi saya pribadi. Brigjen Mirzha Mustaqim adalah sosok yang mampu meredam gejolak mahasiswa dengan sentuhan kekeluargaan, bukan semata-mata dengan pendekatan represif. Di tengah situasi bangsa yang kini juga menghadapi tantangan stabilitas nasional, pengalaman itu menjadi relevan untuk dikenang.

Seandainya Presiden Prabowo menanyakan kepada kami, para aktivis mahasiswa, siapa sosok yang layak menduduki jabatan Kapolri, maka kami tidak ragu untuk merekomendasikan Brigjen Mirzha Mustaqim. Jika pun meritokrasinya belum sampai ke posisi itu, Paling tidak beliau pantas menempati jabatan penting lain seperti Kabareskrim atau posisi strategis setingkatnya.

Sebab, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang bukan hanya tegas, tetapi juga mampu merangkul dengan hati. Dan Brigjen Mirzha Mustaqim adalah contoh nyata dari sosok tersebut.

Indria Febriansyah: Purbaya menguasai data sehingga kebijakannya cerdas, solutif dan terukur.

 

Indria Febriansyah: Kebijakan Purbaya Cerdas, Terukur, dan Berbasis Data

Purbaya, sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, adalah Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam kapasitas itu, beliau telah membuktikan kompetensinya menjaga stabilitas keuangan nasional. LPS sendiri memiliki cadangan dana sekitar Rp200 triliun untuk menjamin simpanan masyarakat di bank-bank peserta. Artinya, kepercayaan publik terhadap sistem perbankan sudah memiliki jaminan kuat dan terukur.

Dengan latar belakang itu, keputusan Purbaya sebagai Menteri Keuangan untuk menarik Rp200 triliun dari Bank Indonesia dan menyetorkannya ke bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) bukanlah langkah spekulatif, melainkan kebijakan yang rasional, terukur, dan memiliki landasan pengalaman serta data.

Ada beberapa alasan mendasar mengapa langkah ini bisa dikatakan cerdas:

Pengalaman dan Kredibilitas

Sebagai mantan Ketua LPS, Purbaya memahami peta risiko perbankan nasional. Ia tahu bagaimana menjaga likuiditas agar perbankan tetap sehat.

Dana Rp200 triliun bukan angka acak, tetapi sesuai dengan cadangan yang pernah dikelola LPS untuk melindungi simpanan masyarakat.

Penempatan dana di bank-bank Himbara memperkuat modal kerja mereka agar mampu menyalurkan kredit produktif ke sektor riil, khususnya UMKM, pertanian, dan infrastruktur desa. serta koperasi desa merah putih.

Hal ini mendorong perputaran ekonomi nyata, bukan hanya angka di neraca moneter.

Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter

Langkah menarik dana dari BI ke Himbara membantu menyeimbangkan likuiditas antara bank sentral dan bank komersial, sehingga arus uang dapat lebih cepat masuk ke masyarakat.

Kebijakan ini sekaligus mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dengan memanfaatkan sumber likuiditas domestik.

Perlindungan Dana Masyarakat Tetap Terjaga

LPS tetap memiliki cadangan dan mekanisme untuk menjamin simpanan masyarakat. Dengan demikian, langkah Purbaya tidak mengganggu keamanan tabungan rakyat, justru memperkuat daya tahan perbankan nasional.

Tindakan Purbaya bukan spekulasi, melainkan strategi keuangan negara yang cerdas, terukur, dan berbasis pengalaman nyata. Dengan latar belakang sebagai Ketua LPS yang sudah terbukti menjaga dana masyarakat, kebijakan ini menjadi bukti bahwa ia mengedepankan kehati-hatian, perlindungan publik, dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Insria Febriansyah: KPU Jadi Kepanjangan Tangan Elite Bukan Rakyat, Saatnya Rakyat Turun Menuntut KPU dibersihkan.

 

---

Indria Febriansyah: Ijazah Capres-Cawapres Harus Jadi Informasi Publik, Jangan Beli Kucing dalam Karung

Jakarta, 15 September 2025 – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang menetapkan dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik menuai kritik keras dari berbagai kalangan.

Salah satu suara tegas datang dari Indria Febriansyah, aktivis demokrasi dan Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia. Ia menilai keputusan KPU tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi pemilu dan hak rakyat untuk memperoleh informasi.

“Harusnya semua dokumen boleh diakses publik, termasuk KTP (dengan nomor yang bisa ditutup) maupun ijazah. Ijazah adalah dokumen penting yang harus bisa dicek kebenarannya. Itu bagian dari referensi buat pemilih. Rakyat tidak mau membeli kucing dalam karung,” tegas Indria, Senin (15/9).

Menurutnya, justru ijazah capres-cawapres harus dipublikasikan secara terbuka, bahkan bisa diunggah resmi di laman KPU agar masyarakat dapat melakukan verifikasi secara mandiri.

“Kalau KPU menutup dokumen itu, publik bisa curiga ada yang disembunyikan. Transparansi adalah pondasi demokrasi. Maka, ijazah wajib diumumkan dan diverifikasi,” tambahnya.

Indria juga menilai keputusan KPU ini semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Ia menegaskan perlu ada langkah tegas untuk mengembalikan integritas lembaga tersebut.

“Kami mendesak agar seluruh komisioner KPU diganti. Mereka sudah gagal menjaga prinsip keterbukaan dan keadilan pemilu. Kalau dibiarkan, ke depan demokrasi hanya akan jadi sandiwara,” ujarnya.

Keputusan KPU yang ditandatangani pada 21 Agustus 2025 oleh Kepala Biro Hukum KPU Novy Hashby Munawar dan Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin ini memang mengecualikan 16 jenis dokumen, termasuk fotokopi ijazah, dari akses publik selama lima tahun, kecuali pemilik dokumen memberi izin.

Kebijakan tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat keterbukaan informasi publik yang dijamin oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Indria menegaskan pihaknya bersama jaringan relawan dan aktivis akan menggalang dukungan luas untuk menolak keputusan ini.

“Kami akan menginisiasi gerakan rakyat untuk menuntut keterbukaan dan mendesak pergantian seluruh komisioner KPU. Pemilu adalah milik rakyat, bukan milik elite politik,” pungkasnya.

---

Indria Febriansyah: Analisi Peristiwa Politik Agustus 2025

 

Analisis Peristiwa Politik Agustus 2025

Oleh: Indria Febriansyah

1. Pendahuluan

Memasuki tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dinamika politik nasional menunjukkan gejolak yang cukup signifikan. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap kepemimpinan baru ternyata beriringan dengan ketegangan internal, terutama dalam relasi legislatif dan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Agustus 2025 menjadi periode krusial di mana simbol, isu, dan gerakan massa berpadu membentuk rangkaian peristiwa politik yang memengaruhi stabilitas nasional.

2. Kronologi Peristiwa

a. Awal Agustus: Simbol Politik Bendera One Piece dan Isu Pemakzulan Gibran. 

Bendera One Piece yang muncul dalam sejumlah aksi menjadi simbol ketidakpuasan generasi muda. Dalam teori political symbolism (Edelman, 1985), simbol budaya populer dapat menjadi wahana ekspresi politik. Bersamaan dengan itu, muncul isu pemakzulan Wapres Gibran di MPR RI. Namun isu ini terhambat karena tidak ada konsensus mengenai pengganti Gibran. 

b. Amnesti dan Abolisi Hasto Kristiyanto & Tom Lembong. 

Keputusan Presiden Prabowo memberi amnesti dan abolisi ditafsirkan berbeda oleh kelompok politik. Kelompok pro-Jokowi–Gibran menilainya sebagai manuver politik. Faktanya, Presiden berhasil mengungkap mafia migas, perkebunan, dan beras dengan nilai rampasan Rp3.300 triliun. Namun framing media membuat langkah ini dimaknai negatif. 

c. Pidato Tahunan Presiden di DPR RI. 

Insiden simbolik terjadi ketika seluruh pejabat menggunakan dasi biru muda, sementara Wapres Gibran mengenakan dasi merah. Situasi ini dianalisis dengan pendekatan symbolic interactionism, di mana simbol kecil merepresentasikan isolasi politik. Spekulasi publik berkembang bahwa Gibran tidak lagi solid dengan Presiden RI.

d. Serangan Kader PSI Dj Cs dan Pertemuan di Solo. 

Ketegangan meningkat setelah Kader PSI menyerang Presiden Prabowo, khususnya figur DJ. Publik mengaitkan hal ini dengan pertemuan Konten Kreator Nusantara dan Jokowi di Solo, yang ditafsirkan sebagai konsolidasi politik diam-diam.

e. Gelombang Aksi 25 Agustus. 

Aksi massa muncul di Jakarta tanpa kepemimpinan jelas, berlangsung siang hingga malam. Fenomena ini mirip dengan konsep leaderless movement (Gerbaudo, 2012). Ketiadaan struktur justru membuka celah bagi infiltrasi kelompok politik lain.

f. Aksi Buruh 28 Agustus dan Tragedi Afan. 

Aksi buruh bergulir normal hingga sore, namun masuk massa tambahan hingga malam. Tragedi terjadi ketika mobil rantis Brimob melindas Afan, pengemudi ojek online, hingga meninggal. Dalam teori gerakan sosial, peristiwa ini dikenal sebagai moral shock (Jasper, 1997) yang memicu solidaritas luas.

g. Aksi Solidaritas Ojol dan Titik Pecah. 

Ribuan ojol melakukan aksi solidaritas, bergeser ke Mako Brimob dan Polda Metro Jaya. Kelompok tak dikenal tetap bertahan di depan DPR RI hingga malam. Bahkan terjadi eskalasi dengan aksi Penjarahan di kediaman pejabat Legislatif.

h. Aksi Menyebar Nasional. 

Gelombang aksi meluas ke berbagai daerah, termasuk Makassar, Yogyakarta, Bali, dan Jawa Tengah. Pembakaran kantor DPRD di sejumlah daerah menjadi simbol perlawanan.

i. Penunggang Politik dan Blunder. 

Tampak adanya penunggangan politik dari kelompok yang terprovokasi oleh Dj Cs untuk memberi tekanan kepada DPR RI. Namun strategi ini menjadi blunder karena aksi lepas kendali. Fokus massa bergeser dari isu Bubarkn DPR RI menjadi serangan terhadap institusi kepolisian, yang selama ini dianggap sebagai representasi 'partai coklat' setelah terlindasnya pengemudi ojol almarhum afan oleh rantis Brimob.

3. Analisis Politik

Dari kronologi di atas, terdapat beberapa poin analisis penting: 

1. Konflik Pendukung Jokowi–legislatif semakin jelas dengan wacana pemakzulan Gibran. 

2. Mobilisasi massa menunjukkan adanya aktor politik di balik layar, namun aksi leaderless movement membuat arah gerakan sulit dikendalikan. 

3. Simbol-simbol politik (bendera One Piece, dasi merah, tragedi Afan) berfungsi sebagai pemicu emosi publik dan memperluas solidaritas. 

4. Blunder politik kelompok yang Menyerang DPR RI  memperlihatkan lemahnya kontrol elite terhadap basis massa. 

4. Kesimpulan

Periode Agustus 2025 mencerminkan dinamika politik Indonesia yang kompleks. Dimulai dari isu simbolik dan pemakzulan, melebar ke tragedi sosial, hingga eskalasi nasional. Dari perspektif ilmiah, peristiwa ini menunjukkan keterkaitan erat antara simbol politik, framing media, dan mobilisasi massa dalam menentukan arah krisis politik. Kegagalan elite dalam mengendalikan massa justru memperburuk legitimasi politik dan membuka ruang konflik horizontal. Dengan kecanggihan alat para aparat pengakan hukum dewasa ini ada kesan pembiaran atau disinyalir kemubgjinan besar para elite juga menunggangi.

PRESIDEN PRABOWO DIDUKUNG MASYARAKAT, ALIANSI MASYARAKAT PENDUKUNG PRESIDWN PRABOWO BAGI BAGI BROSUR EDUKASI MASYARAKAT, STICKER DAN BENDERA

Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo Gelar Deklarasi Setia, Bagikan Ribuan Selebaran & Bendera Merah Putih

Jakarta, 14 September 2025 – Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo (AMPPP) menggelar deklarasi sumpah setia pada Minggu, 7 September 2025 di Tugu Proklamasi, Jakarta. Dalam kegiatan perdana tersebut, relawan membagikan 1.000 selebaran ajakan kepada masyarakat untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam melawan praktik mafia dan oligarki yang dinilai berusaha melemahkan kepemimpinan nasional.

Selain selebaran, aksi ini juga diwarnai dengan pembagian 1.000 bendera Merah Putih kepada pengguna jalan sebagai simbol semangat persatuan dan tekad menjaga stabilitas bangsa.

Memasuki pekan kedua, pada Minggu, 14 September 2025, AMPPP kembali menggelar aksi serupa di Tugu Tani, Jakarta. Pada kegiatan ini, relawan membagikan 1.000 selebaran tambahan, 1.000 bendera Merah Putih, serta stiker bertema dukungan kepada Presiden Prabowo. Pesan utama aksi minggu kedua ini adalah menolak segala bentuk provokasi dan kampanye hitam yang bertujuan mengkerdilkan kepemimpinan Presiden Prabowo.

Koordinator AMPPP, Indria Febriansyah, S.E., M.H., menegaskan bahwa kegiatan ini akan digelar secara rutin setiap hari Minggu. Menurutnya, gerakan ini merupakan bentuk konsistensi rakyat dalam mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo dari ancaman mafia, oligarki, dan provokasi yang mengganggu stabilitas nasional.

"Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo berdiri tegak mendukung Presiden dalam menjalankan agenda besar bangsa. Kami ingin masyarakat tetap bersatu, tidak mudah terprovokasi, dan bersama menjaga Indonesia dari rongrongan mafia serta oligarki,” ujar Indria.

Aksi ini dimotori oleh Relawan Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia dan Relawan Generasi Emas Rakyat Indonesia, yang menyatakan komitmennya untuk terus berada di garda terdepan dalam mendukung Presiden Prabowo.

Sesi Wawancara dengan Indria Febriansyah

Dalam wawancara seusai aksi, Indria Febriansyah memberikan pandangan terkait dinamika pemerintahan dan harapan masyarakat setelah adanya perombakan kabinet.

"Kami melihat ada apresiasi nyata dari masyarakat ketika beberapa posisi menteri diganti, seperti Menkeu, Menkopolhukam, Menteri Koperasi, hingga Menpora. Masyarakat merasakan optimisme baru dan harapan cerah dalam mencari kehidupan yang lebih baik di bangsa ini. Penyegaran ini memang penting, karena program dan visi Asta Cita Presiden Prabowo yang menjadi program prioritas cepat terasa berjalan lambat dalam implementasinya,” ungkap Indria.

Indria menambahkan bahwa banyak masyarakat menantikan percepatan program ekonomi kerakyatan.

"Hingga saat ini, perputaran ekonomi di lapisan bawah masih belum terasa signifikan. Dapur ekonomi rakyat belum banyak yang terbangun, sehingga daya dorong ke arah perbaikan ekonomi belum sesuai harapan. Misalnya, program Koperasi Desa Merah Putih yang sudah diluncurkan pertengahan tahun ini, ternyata baru sebatas seremonial. Implementasinya di lapangan belum berjalan sesuai target,” jelasnya.

AMPPP berharap ke depan ada langkah nyata pemerintah dalam mempercepat implementasi program, sehingga dampaknya dapat segera dirasakan langsung oleh rakyat.

Dengan gerakan ini, AMPPP menegaskan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah mandat rakyat yang harus dijaga bersama, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menjaga stabilitas dan arah pembangunan nasional.

Reformasi Komisaris BUMN: Dari Beban Menjadi Mesin Kemakmuran Rakyat

 *Fakta dari gambar tersebut:*

Total: 1.046 BUMN

Hanya 8 BUMN profitable → kontribusi 97% dividen

52% BUMN rugi → kerugian Rp 50 triliun/tahun

_Artinya lebih dari 1.000 BUMN jadi beban_

*Mengapa bisa begini?*

1. Penempatan Komisaris & Direksi politis

Banyak jabatan komisaris dijadikan “hadiah politik” atau “parkir elite”, bukan karena kompetensi bisnis. Akibatnya fungsi pengawasan hanya formalitas.

2. Minimnya kapasitas membaca data & proyeksi

Komisaris seharusnya mampu menganalisis laporan keuangan, membaca tren pasar, dan membuat proyeksi profitabilitas. Kalau sekadar hadir di rapat tanpa skill Excel atau analisis finansial, mereka tidak bisa jadi watchdog.

3. BUMN jadi ‘alat kepentingan’

Alih-alih jadi mesin profit negara, sebagian BUMN hanya jadi kendaraan politik, proyek mercusuar, atau ajang bagi-bagi rente.

4. Tidak ada konsolidasi & restrukturisasi serius

Dengan 1.046 entitas, seharusnya sudah lama ada merger, efisiensi, atau penutupan yang tidak layak. Tapi sering kali restrukturisasi mentok di lobi politik.

*Solusi Reformasi Komisaris BUMN*

Rekrut komisaris independen yang kompeten (akuntan, analis, profesional sektor terkait).

Terapkan transparansi kinerja via dashboard publik → misalnya KPI, laba rugi, target tahunan.

Wajibkan fit and proper test berbasis keahlian data → minimal kemampuan analisis Excel, membaca laporan keuangan, dan membuat proyeksi profit.

Bentuk Dewan Etik Komisaris agar jabatan tidak jadi bancakan politik.

Reformasi Komisaris BUMN: Dari Beban Menjadi Mesin Kemakmuran Rakyat

Dari 1.046 BUMN yang ada di Indonesia, hanya 8 BUMN yang menyumbang 97% dividen untuk negara. Sementara itu, lebih dari 52% BUMN merugi dengan kerugian mencapai Rp 50 triliun per tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas BUMN tidak menjalankan fungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat, melainkan justru menjadi beban negara.

Pertanyaannya: ke mana peran Komisaris BUMN yang seharusnya mengawasi kinerja dan memastikan profitabilitas?

Apakah mereka tidak mampu membaca data dan prospek bisnis, atau justru sengaja membiarkan BUMN menjadi ladang rente?

Kami menilai saatnya dilakukan reformasi total dalam pengelolaan BUMN, khususnya dalam penunjukan Komisaris.

Tuntutan Kami:

1. Kompetensi wajib di atas kepentingan politik.

Komisaris BUMN harus dipilih berdasarkan keahlian, bukan sekadar balas budi politik.

2. Kemampuan analisis finansial minimal.

Setiap komisaris wajib mampu membaca laporan keuangan, mengolah data dengan perangkat sederhana (minimal Excel), serta menyusun proyeksi profitabilitas.

3. Transparansi kinerja BUMN.

Pemerintah wajib membuka dashboard kinerja BUMN secara publik, termasuk target laba, kerugian, dan dividen.

4. Penataan ulang BUMN.

Lakukan merger, restrukturisasi, atau penutupan BUMN yang tidak memiliki prospek, agar tidak terus membebani negara.

BUMN bukan milik segelintir elite, tetapi milik rakyat Indonesia.

Komisaris BUMN bukan tempat parkir jabatan, melainkan ujung tombak pengawasan dan perbaikan.

Jika kita ingin BUMN menjadi mesin kemakmuran rakyat, reformasi komisaris adalah pintu pertama.

Indria Febriansyah: Koordinator Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo, Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia.

Opini Indria Febriansyah: Menakar Kekuatan Elektoral Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024

 

Opini Indria Febriansyah: Menakar Kekuatan Elektoral Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024

Pendahuluan

Pasca Pilpres 2024, muncul narasi dari sebagian pihak bahwa kemenangan Prabowo Subianto hanya mungkin terjadi karena faktor Jokowi dan Gibran. Klaim tersebut cenderung mengabaikan realitas politik elektoral Indonesia dalam satu dekade terakhir, di mana Prabowo telah memiliki basis suara yang relatif konsisten. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menganalisis kekuatan elektoral Prabowo dengan menggunakan data historis pemilu dan perspektif teori politik.

Data Empiris

• Pilpres 2014: Jokowi–JK (53,13%) vs Prabowo–Hatta (46,84%).
• Pilpres 2019: Jokowi–Ma’ruf (55,50%) vs Prabowo–Sandiaga (44,50%).
• Pilpres 2024: Prabowo–Gibran (58,59%), Anies–Muhaimin (24,95%), Ganjar–Mahfud (16,47%).

Data ini menunjukkan bahwa sejak 2014, Prabowo telah memiliki “investasi elektoral” di atas 44%. Dengan kata lain, ada basis suara yang stabil, independen dari siapa pun calon wakilnya.

Jika dibandingkan hasil 2024 dengan 2019, terdapat kenaikan sekitar 14,09%. Angka ini dapat diasosiasikan dengan tambahan pengaruh Jokowi–Gibran, ditambah faktor-faktor eksternal seperti:

1. Mobilisasi birokrasi (melalui bansos dan kebijakan populis),
2. Keputusan Mahkamah Konstitusi dan KPU yang kontroversial,
3. Fragmentasi oposisi (Ganjar dan Anies membagi basis suara anti-Prabowo).

Analisis Teoritis

1. Teori Modal Politik (Political Capital)
   Pierre Bourdieu menyebut modal politik sebagai akumulasi kepercayaan, reputasi, dan basis sosial yang bisa diwariskan. Prabowo sejak 2014 telah memiliki modal politik berupa jaringan militer, partai Gerindra, serta loyalitas pemilih nasionalis. Modal ini yang menjelaskan mengapa elektabilitasnya konsisten di atas 44%.

2. Teori Pemilih Rasional (Anthony Downs, 1957)
   Pemilih akan memilih kandidat yang dianggap paling memberikan manfaat bagi kepentingan mereka. Lonjakan suara Prabowo 2024 lebih banyak dipengaruhi persepsi publik akan kebutuhan stabilitas politik dan ekonomi, ketimbang faktor personal Gibran.

3. Teori Koalisi Politik (Riker, 1962)
   Kemenangan dalam sistem presidensial ditentukan oleh kemampuan membangun koalisi minimal menang (minimum winning coalition). Koalisi Indonesia Maju di bawah Prabowo jauh lebih solid dan besar daripada blok pendukung Ganjar maupun Anies, sehingga secara struktural lebih unggul.

Diskusi

Klaim bahwa tanpa Jokowi–Gibran Prabowo tidak akan menang di 2024 bersifat reduksionis. Faktanya, “pengaruh tambahan” Jokowi–Gibran hanya sekitar 14,09%. Selebihnya adalah basis Prabowo yang sudah eksis sejak 2014.

Sebagai pembanding, PSI yang menjual branding Jokowi bahkan gagal lolos ke Senayan (di bawah 4%). Artinya, personalisasi politik Jokowi tidak otomatis transferable ke partai politik lain. Hal yang sama bisa terjadi pada Gibran di 2029: tanpa mesin dan figur Prabowo, daya tahannya dipertanyakan.

Kesimpulan

Dari perspektif ilmiah, kemenangan Prabowo 2024 adalah hasil dari:

1. Basis elektoral yang stabil sejak 2014 (di atas 44%).
2. Penambahan suara sekitar 14% akibat faktor Jokowi–Gibran dan dinamika politik kontemporer.
3. Keunggulan koalisi besar (Koalisi Indonesia Maju) dibanding oposisi yang terfragmentasi.

Dengan demikian, narasi bahwa Prabowo “hanya menang karena Jokowi–Gibran” tidak sepenuhnya akurat. Basis kekuatan Prabowo bersifat mandiri, berkelanjutan, dan berakar pada investasi politik jangka panjang.

PRABOWO DITEMANI JOKOWI GIBRAN SIAPA LEBIH KUAT

Opini: Kekuatan Politik Presiden Prabowo Subianto Pasca Pilpres 2024

Indria Febriansyah. S.E., M.H.

Tulisan Gus Din di Retizen menggambarkan kekuatan politik Jokowi dan Gibran yang seakan-akan dominan dan menentukan arah pemerintahan. Namun analisa ini kurang memberikan ruang untuk membaca secara objektif kekuatan politik Presiden Prabowo Subianto sendiri. Faktanya, Prabowo bukan hanya presiden formal, tetapi juga pemimpin politik dengan basis militer, partai, jaringan relawan, hingga jejaring internasional yang jauh lebih luas dan berlapis.

Berikut adalah peta kekuatan politik Presiden Prabowo Subianto:

1. Partai Politik dan Basis KIM (Koalisi Indonesia Maju)

Gerindra sebagai tulang punggung kekuasaan, dengan kader solid yang menguasai pos-pos strategis di kabinet dan DPR.

Golkar, PAN, Demokrat, PKB, dan partai-partai KIM yang punya kepentingan besar menjaga stabilitas pemerintahan.

Tidak hanya bertumpu pada Jokowi-Gibran, tetapi KIM lahir sebagai konsensus lebih luas demi menjaga keberlangsungan nasional.

2. Jaringan Militer dan Pertahanan

Prabowo adalah Menteri Pertahanan terlama (2019–2024) yang kemudian naik sebagai Presiden. Ia punya basis legitimasi kuat di TNI dan komunitas veteran.

Tokoh-tokoh senior militer seperti Jenderal Gatot Nurmantyo, Jenderal Djoko Santoso (alm), Letjen Sjafrie Sjamsoeddin, hingga perwira menengah-tinggi banyak yang menjadi loyalis.

Modernisasi pertahanan dan visi menjadikan Indonesia swasembada pangan-energi memberi tambahan legitimasi ke kalangan nasionalis.

3. Relawan dan Basis Rakyat Prabowo

Jauh sebelum relawan Jokowi terbentuk, Prabowo sudah memiliki jaringan relawan akar rumput sejak Pilpres 2014.

Organisasi seperti PPIR, SATRIA, Gerakan Emak-Emak Prabowo, Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, dan jaringan lain terbukti loyal bahkan ketika Prabowo kalah di 2014 dan 2019.

Ini menunjukkan basis relawan Prabowo lebih ideologis dan militansi, bukan sekadar pragmatis.

4. Tokoh Politik Senior dan Jaringan Nasionalis

Prabowo dikelilingi tokoh nasionalis-lintas ideologi, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Fadli Zon, Ferry Juliantono, Ahmad Muzani, Edhy Prabowo (alm), dan kader muda Gerindra.

Hubungan personal dengan tokoh-tokoh nasional seperti Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, bahkan tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah menjadikan Prabowo lebih fleksibel membangun konsensus.

5. Jejaring Internasional

Kedekatan Prabowo dengan Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, hingga negara-negara Timur Tengah memberi posisi strategis bagi Indonesia di geopolitik global.

Hal ini membuat investor dan negara lain lebih nyaman menjalin kerja sama langsung dengan kepemimpinan Prabowo, bukan sekadar melalui figur Jokowi-Gibran.

6. Karakter dan Kepemimpinan

Prabowo punya legitimasi pribadi sebagai pemimpin nasionalis, tegas, dan berkarakter kuat.

Ia bukan hanya hasil kompromi politik, tetapi figur sentral yang sudah terbukti konsisten berjuang di jalur demokrasi sejak 2009.

Figur Presiden–Panglima ini menambah kharisma tersendiri yang tidak bisa digantikan oleh sekadar jaringan relawan.

Kekuatan politik Presiden Prabowo Subianto jauh melampaui sekadar ketergantungan pada jaringan Jokowi-Gibran. Ia memiliki:

Partai utama (Gerindra) dan KIM,

Basis militer dan pertahanan,

Relawan militan yang loyal sejak lama,

Tokoh politik senior nasionalis,

Jejaring internasional yang strategis,

dan legitimasi kepemimpinan pribadi.

Dengan modal ini, Prabowo berdiri sebagai pemimpin yang mandiri dan berdaulat. Koalisi dengan Jokowi-Gibran tentu bermanfaat, tetapi bukan satu-satunya penentu. Justru stabilitas dan keberhasilan pemerintahan Prabowo akan ditentukan oleh kemampuannya merangkul, mengendalikan, sekaligus memastikan reformasi berjalan.