Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

REFLEKSI SATU TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO SUBIANTO

Opini Indria Febriansyah

Satu tahun sudah Presiden Prabowo Subianto memimpin bangsa ini. Banyak yang mengira transisi pasca-Jokowi akan melahirkan persatuan utuh di antara kekuatan politik. Faktanya, itu hanyalah ilusi. Sejak awal, politik kita hanya menampilkan wajah pura-pura bersatu di depan publik, sementara di balik layar, tangan-tangan lain terus bergerak menghajar pemerintah dengan cara yang lebih halus dan sistematis.

Prabowo datang dengan visi besar: Indonesia bangkit, rakyat sejahtera, dan negara berdiri tegak di hadapan kekuatan asing. Namun, jalan menuju cita-cita itu tidaklah mulus. Tidak mungkin ada satu pemimpin pun yang bisa merangkul sempurna semua kepentingan politik di negeri ini. Demokrasi Indonesia selalu hidup dalam tarik-menarik antara kepentingan rakyat dengan kepentingan kelompok yang hanya mencari panggung dan keuntungan.

Di tahun pertamanya, kita melihat pemerintahan berusaha menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kemandirian pangan dan energi, serta menjaga wibawa pertahanan nasional. Namun di luar itu, muncul pula suara-suara yang bersembunyi di balik jargon rakyat, padahal sesungguhnya hanya memperjuangkan ruang hidup bagi kelompoknya sendiri.

Di sinilah letak tantangan terbesar: bagaimana pemerintah tetap fokus melaksanakan amanah konstitusi, sembari tidak terjebak dalam jebakan opini buatan para pengganggu stabilitas nasional. Mereka sering tampil seolah-olah pro-demokrasi, padahal tujuannya melumpuhkan legitimasi pemerintahan.

Oleh karena itu, pemerintah harus terus menguatkan komunikasi publik. Rakyat harus diajak memahami bahwa kritik boleh ada, dialektika harus dijaga, tapi jangan sampai kita diperdaya oleh permainan politik bayangan yang menyamar sebagai suara rakyat. Yang lebih penting, jaringan logistik dan sumber daya bagi kelompok pengacau ini harus segera diputus.

Satu tahun pemerintahan ini mengajarkan kita satu hal: Prabowo tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak. Tetapi ukuran keberhasilan bukanlah pada berapa banyak elite yang dirangkul, melainkan seberapa teguh pemerintah melayani tuannya yang sejati: rakyat Indonesia.

Kini Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berlalu. Tahun pertama ini penuh dengan harapan sekaligus tantangan. Harapan, karena rakyat menunggu realisasi janji-janji besar: kedaulatan pangan, energi, pertahanan, dan kemandirian ekonomi. Tantangan, karena tidak mudah menakhodai kapal sebesar Indonesia di tengah riuh rendah kepentingan politik yang tidak pernah sepenuhnya bersatu.

Sejak hari pertama, banyak yang mengira semua kekuatan politik akan benar-benar menyatu. Kenyataannya, persatuan itu hanya kosmetik. Di depan publik seolah tampil kompak, tetapi di balik layar, banyak kelompok tetap menjalankan agendanya sendiri, bahkan ada yang memakai “tangan lain” untuk melemahkan pemerintahan. Inilah wajah asli demokrasi: perbedaan kepentingan, gesekan, bahkan intrik, yang tak akan pernah bisa dihapus.

Namun, di situlah justru keunggulan demokrasi dibanding sistem lain. Demokrasi tidak menghendaki keseragaman total, melainkan memberi ruang bagi oposisi untuk tetap hidup. Menurut Robert A. Dahl dalam konsep Polyarchy, keberadaan oposisi adalah jaminan agar pemerintahan tidak jatuh pada absolutisme. Begitu pula Samuel Huntington pernah menegaskan bahwa kekuatan oposisi yang sahih adalah indikator demokrasi yang sehat. Dengan kata lain, membiarkan oposisi tumbuh adalah kekuatan, bukan kelemahan.

Bagi saya, dialektika ini harus dijaga. Pemerintah jangan sampai memaksa semua orang tunduk pada kuasa. Justru kehadiran kelompok di luar pemerintahan menjadi cermin sekaligus pengingat agar pemerintah tetap melayani rakyat, bukan sekadar elite. Namun tentu saja, oposisi yang sehat berbeda dengan mereka yang berpura-pura mengatasnamakan rakyat padahal sejatinya memperjuangkan kepentingan sempit.

Di tahun pertamanya, Prabowo telah menunjukkan keseriusan pada program ketahanan pangan, penguatan pertahanan, dan perluasan akses kesejahteraan. Tetapi narasi tandingan yang mencoba mendeligitimasi pemerintah juga tak pernah berhenti. Mereka hadir di ruang publik, di media sosial, bahkan lewat jaringan logistik yang menopang gerakan mereka.

Di sinilah pekerjaan rumah terbesar pemerintah:

1. Menguatkan komunikasi publik, agar rakyat tahu mana kritik tulus dan mana manipulasi.

2. Memutus rantai logistik kelompok pengacau, yang sering tampil munafik dengan topeng pro-rakyat.

3. Tetap membuka ruang oposisi sehat, karena itu bagian dari roh demokrasi.

Satu tahun pemerintahan ini membuktikan satu hal: Presiden Prabowo tidak mungkin merangkul utuh semua pihak. Tetapi keberhasilan pemerintah bukan diukur dari seberapa banyak elite yang diajak duduk bersama, melainkan dari keteguhan dalam melayani rakyat Indonesia.

Maka, marilah kita melihat demokrasi ini apa adanya: ruang dialektika, bukan ruang seragam. Karena di sanalah ujian sekaligus keunggulan bangsa ini—bahwa kita kuat bukan karena semua sepakat, melainkan karena kita mampu mengelola perbedaan untuk kemajuan bersama.

Indria Febriansyah : Apakah Jargon Gerindra Masih Bisa Di Pertahankan???

Jargon Gerindra 2014 dan Refleksi Saat Ini

Pada tahun 2014, Gerindra menggaungkan sebuah seruan yang menggugah hati rakyat

“Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Jika orang baik diam, maka orang jahat yang akan berkuasa.”

Jargon ini bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah panggilan moral agar rakyat berani mengambil sikap, berani memperjuangkan kebenaran, dan tidak menyerahkan negeri ini pada tangan yang salah.

Namun kini, setelah lebih dari satu dekade, pertanyaan besar muncul kembali: jika Presiden masih saja mengandalkan orang-orang jahat di sekelilingnya, maka sampai kapan orang baik harus mengalah?

Apakah Indonesia akan terus dikuasai kepentingan pribadi, oligarki, dan pengkhianat rakyat? Sampai kapan bangsa ini bisa benar-benar menjadi baik secara utuh jika kursi kekuasaan masih dipenuhi oleh orang-orang yang mengabaikan nurani?

Rakyat menunggu jawaban nyata: apakah seruan 2014 itu hanya tinggal kenangan, ataukah benar-benar diwujudkan demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur?

Indria Febriansyah: “Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari”

Guru Bermesraan Sambil Karaokean Pakai Smart TV Sekolah, Indria Febriansyah: “Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari”

Pandeglang, Banten – Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan aksi tidak pantas oknum guru di SDN Ciodeng 2 Pandeglang. Rekaman tersebut menunjukkan dua orang berseragam guru, berinisial D dan A, tengah berkaraoke sambil bermesraan di ruang kantor sekolah, Rabu (24/9/2025).

Ironisnya, kegiatan itu dilakukan pada jam kerja sekolah, menggunakan fasilitas Smart TV bantuan Pemerintah Presiden Prabowo yang semestinya dipakai untuk sarana belajar siswa.

Menanggapi kejadian ini, Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia sekaligus Koordinator Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo, Indria Febriansyah, menyampaikan kritik keras.

"Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kejadian ini secara akhlak pendidik tak bisa dimaafkan. Guru adalah teladan, dan bila mereka merusak marwah profesi, dampaknya langsung ke anak didik,” tegas Indria.

Indria menegaskan bahwa tindakan kedua guru tersebut bukan hanya melanggar etika profesi, tetapi juga mencoreng nama baik dunia pendidikan serta mengkhianati amanah negara yang telah memberikan fasilitas sekolah.

"Kami mendesak Dinas Pendidikan Pandeglang memberikan sanksi tegas dan terbuka kepada kedua oknum guru ini. Jangan sampai ada pembiaran, karena jika dibiarkan akan menjadi contoh buruk bagi guru-guru lain dan mencederai kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa fasilitas pendidikan yang diberikan negara harus digunakan sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan dijadikan sarana hiburan pribadi para pendidik.

Indria Febriansyah: Hoaks Harus Ditindak, AMPPP Nyatakan Dukungan Penuh untuk Presiden Prabowo

Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo Sampaikan Pernyataan Sikap di Monas

Jakarta, 28 September 2025 – Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo (AMPPP) kembali menggelar aksi damai di area parkiran IRTI Monas, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan pernyataan sikap rakyat sekaligus dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Aksi ini diwarnai pembagian bendera Merah Putih, selebaran ajakan dukungan, serta stiker pendukung Presiden kepada masyarakat.

Dalam pernyataannya, AMPPP menegaskan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo yang dinilai berhasil menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang disegani di dunia internasional, sekaligus konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Delapan Poin Sikap AMPPP

Aliansi menyampaikan delapan poin utama, antara lain:

1. Ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo.

2. Evaluasi terhadap oknum BGN dan mitra BGN yang dianggap lalai hingga menimbulkan kegaduhan.

3. Mendesak aparat menindak penyebar hoaks dan disinformasi.

4. Reformasi menyeluruh struktur komisaris dan direksi BUMN.

5. Stabilisasi harga sembako agar rakyat kecil tidak terbebani.

6. Evaluasi terhadap Kementerian ESDM dan Pertamina terkait kelangkaan BBM.

7. Dukungan penuh terhadap pemberantasan tambang ilegal serta penindakan aparat yang terlibat.

8. Apresiasi kepemimpinan Presiden yang dinilai mampu membawa Indonesia bukan hanya macan Asia, tetapi macan dunia.

Komentar Narasumber

Koordinator aksi, Indria Febriansyah (Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia), menegaskan bahwa penyebar hoaks harus segera ditindak. Ia juga meminta PPATK melakukan audit terhadap aliran dana NGO yang terindikasi menjadi proxy asing.

 “Jangan sampai bangsa ini dirusak dari dalam melalui propaganda. Aparat harus tegas,” ujarnya.

Sementara itu, Inov (Pendiri Gerindo) mengingatkan masyarakat agar mewaspadai simbol-simbol komprador penghasut yang berupaya menciptakan instabilitas keamanan.

 “Kami mendukung penuh sikap Presiden untuk tidak kompromi terhadap penjarah kekayaan alam Indonesia,” tegasnya.

Sahar, Sekjen Komando Relawan 08, menambahkan perlunya evaluasi serius terhadap pengelolaan BGN.

 “Siapa pun yang tidak merah putih, silakan keluar,” katanya.

Dari sisi ekonomi rakyat, Wawat, perwakilan masyarakat kecil Jakarta Pusat, menyampaikan keresahan atas kenaikan harga kebutuhan pokok.

 “Beberapa hari terakhir harga sembako naik terus. Kami berharap Presiden segera turun tangan,” ungkapnya.

Komitmen AMPPP

Aliansi menegaskan bahwa mereka akan terus berdiri teguh bersama Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan disegani dunia. Selain dukungan, AMPPP juga mendorong adanya evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya BUMN dan sektor energi, agar lebih berpihak kepada rakyat.

---

Kontak Media:

Sekretariat AMPPP

Call Centre: 082138393333

Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo Pernyataan Sikap Minggu Ke4

Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo

Jakarta (28/09/2025)– Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo (AMPPP) kembali menyampaikan pernyataan sikap sebagai wujud dukungan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta aspirasi untuk memperkuat jalannya pemerintahan. Aksi kali ini diisi dengan pembagian bendera Merah Putih, selebaran ajakan dukungan, dan stiker pendukung Presiden Prabowo kepada masyarakat.

Koordinator aksi Indria Febriansyah (Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia) menegaskan bahwa pelaku penyebaran hoaks dan disinformasi harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Ia juga meminta PPATK melakukan audit menyeluruh terhadap aliran keuangan NGO yang terindikasi sebagai proxy asing.

Sementara itu, Inov (Pendiri Gerindo) mengingatkan agar bangsa Indonesia waspada terhadap simbol-simbol komprador penghasut yang berupaya menciptakan instabilitas keamanan, sehingga memaksa pemerintah membuka keran kompromi terhadap kepentingan asing. “Kami mendukung penuh sikap Presiden untuk tidak kompromi terhadap penjarah kekayaan alam Indonesia,” tegasnya.

Sahar (Sekjen Komando Relawan 08) menambahkan bahwa perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan BGN. “Siapa pun yang tidak merah putih, silakan keluar,” ujarnya.

Dari sisi kebutuhan rakyat, Wawat, perwakilan masyarakat kecil Jakarta Pusat, menyampaikan harapan agar harga sembako segera dapat diturunkan. “Beberapa hari terakhir harga kebutuhan pokok terus beranjak naik, rakyat kecil semakin terbebani,” ungkapnya.

Aliansi menegaskan apresiasi setinggi-tingginya atas kepemimpinan Presiden Prabowo yang konsisten memperjuangkan kedaulatan bangsa, membela Palestina, serta membawa Indonesia dihormati di kancah internasional. Pada saat yang sama, AMPPP juga menyerukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan BUMN agar lebih berorientasi pada kepentingan rakyat.

Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo akan terus berdiri teguh, mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan disegani di dunia internasional.

---

Kontak Media:

Sekretariat AMPPP

Call Centre: 082138393333

Surat Terbuka Untuk Presiden Prabowo

 

Yth. Bapak Presiden,

Dulu kami percaya. Janji-janji yang pernah Bapak sampaikan — bahwa Indonesia akan bangkit menjadi "macan Asia" — memberi kami harapan besar. Kami menunggu, menaruh percaya pada kata-kata yang menggetarkan hati.

Namun, setelah 11 bulan ini, harapan itu berubah menjadi pedih. Kami merasa dikecewakan; bukan karena Bapak tidak bekerja, tetapi karena arah yang kami bayangkan tak kunjung menjadi nyata. Ada rasa kehilangan kepercayaan yang sulit dijelaskan, seperti lampu yang meredup perlahan di malam panjang.

Meski luka itu dalam, pidato Bapak di PBB kemarin membuktikan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bukan Menjadikan Indonesia "macan Asia" Tapi Kakak Bagi Asia, Membuat Indonesia telah menjelma menjadi Macan Dunia.

Kami menyimpan satu doa: semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Dunia ini membutuhkan pemimpin yang teguh — bukan demi nama besar semata, tetapi demi keadilan bagi mereka yang paling kecil. Semoga Bapak terus berjuang melawan mafia, koruptor, provokator, dan segala bentuk oportunisme yang merusak harapan rakyat.

Dengan hati yang berat, namun penuh harap,

Indria Febriansyah.

Jokowi Menghianati Sejarah bangsa Indonesia

Indonesia Tidak Akan Pernah Mengkhianati Palestina!

Ditulis oleh Indria Febriansyah, Ketua UMUM Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Jakarta (24/09/2025)– Bung Karno pernah menggetarkan dunia dengan kalimatnya:

“Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.”

Kalimat itu bukan sekadar slogan. Bung Karno tahu betul, tanpa solidaritas bangsa Palestina, Indonesia mungkin tidak bisa segera merdeka. Muhammad Ali Tahir, seorang warga Palestina, mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Indonesia. Palestina ada di garis depan membela kita ketika kita masih terjajah.

Hari ini, ketika rakyat Palestina mengalami genosida, ketika tanah dan darah mereka dirampas Israel, kita justru melihat Jokowi—mantan Presiden Indonesia—memilih duduk manis sebagai penasihat di Bloomberg, sebuah perusahaan yang jelas-jelas punya hubungan dengan kepentingan Israel. Sungguh sebuah ironi sekaligus pengkhianatan terhadap sejarah dan amanat Bung Karno.

Bandingkan dengan Presiden Prabowo. Dalam sidang PBB, Prabowo berdiri tegak, menegaskan bahwa Indonesia akan terus berada di pihak Palestina. Ia tahu betul sejarah, ia tahu jasa Palestina, dan ia tahu bahwa membela Palestina berarti menjaga kehormatan bangsa Indonesia. Sikap tegas ini adalah bukti bahwa Indonesia tidak tunduk pada kekuatan imperialis, tidak tunduk pada rezim penjajah, dan tidak pernah mendukung genosida.

Maka pertanyaannya: masih adakah yang ragu untuk membela Palestina? Masih adakah yang rela diam, sementara darah anak-anak Palestina tumpah di tanah yang mereka cintai?

Jokowi seharusnya sadar, seharusnya malu. Duduk di kursi Bloomberg sama artinya menginjak-injak jasa Palestina dan mengkhianati amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia.

Bangsa Indonesia tidak boleh diam. Kita harus lantang menyatakan: bersama Prabowo, bersama Bung Karno, bersama rakyat Palestina! Lawan penjajahan Israel! Lawan genosida!

📍Hastags:

#savepalestine #shameisrael #freepalestine #indonesia🇮🇩 #standwithpalestine

Indria Febriansyah: Aksi AMPPP Minggu Ke Empat Tetap Di Monas

 PERNYATAAN SIKAP

ALIANSI MASYARAKAT PENDUKUNG PRESIDEN PRABOWO

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami, Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo, menyampaikan pernyataan sikap sebagai wujud aspirasi rakyat atas dinamika kebangsaan yang tengah berlangsung:

1. Apresiasi Kepemimpinan Presiden

Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah membawa Indonesia dihormati di kancah internasional serta konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

2. Evaluasi Oknum BGN dan Mitra BGN

Kami mendesak Presiden untuk mengevaluasi oknum di tubuh BGN maupun mitra BGN yang lalai menjalankan tugas, sehingga menimbulkan opini publik tentang dugaan sabotase dan kegaduhan yang tidak semestinya terjadi.

3. Penindakan Penyebar Hoaks

Kami meminta aparat negara bertindak tegas terhadap para penyebar berita bohong yang menyebarkan narasi subjektif dan menyesatkan publik, baik yang menyerang institusi negara, penyelenggara negara, maupun langsung kepada pimpinan negara.

4. Reformasi Manajemen BUMN

Kami mendorong Presiden melakukan perombakan menyeluruh pada struktur komisaris dan direksi BUMN, khususnya di BUMN yang mengalami kerugian, agar kembali sehat, produktif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

5. Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok

Kami meminta Presiden untuk menekan laju kenaikan harga sembako dengan mengevaluasi kementerian terkait, sehingga rakyat kecil tidak semakin terbebani oleh tingginya harga barang pokok.

6. Evaluasi Kementerian ESDM dan Pertamina

Kami menyoroti terjadinya kelangkaan BBM dan meminta Presiden untuk mengevaluasi oknum di Kementerian ESDM maupun Pertamina yang diduga terlibat dalam permasalahan distribusi energi tersebut.

7. Pemberantasan Tambang Ilegal

Kami mendukung langkah Presiden dalam memberantas aktivitas penambangan ilegal serta mendesak penindakan terhadap oknum aparat penegak hukum yang terbukti membekingi praktik tersebut. Namun demikian, kami berharap Presiden memberikan perhatian dan kelonggaran bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari tambang rumahan atau skala mikro, serta mendorong program pemberdayaan bagi mereka.

8. Apresiasi Atas Capaian Global

Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dalam 11 bulan kepemimpinannya telah mampu mengangkat Indonesia sebagai macan dunia, bukan sekadar macan Asia.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan.

Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo akan senantiasa berdiri teguh, mengawal pemerintahan, serta mendukung penuh visi besar Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan disegani di dunia internasional.

Andre Rosiade Ketua Panja BUMN

 

Kami berhasil menemukan beberapa draft / dokumen terkait RUU BUMN revisi (Perubahan Keempat atas UU No. 19/2003) serta dokumen pendukung seperti naskah akademik dan draf RUU versi Badan Keahlian DPR. Namun saya belum menemukan versi final lengkap yang sudah disepakati pasal demi pasal dalam publikasi terbuka (atau yang dapat diakses publik). Di bawah ini saya lampirkan dokumen yang bisa diakses + catatan pentingnya, dan nanti kita bisa lihat bersama bagian‐bagian pasal yang relevan dari draft tersebut.Dokumen yang Ditemukan & Relevansinya

Dokumen	Ringkasan / relevansi	Keterangan / catatan
“DRAF NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG BUMN”	Naskah akademik RUU perubahan (kemungkinan bagian dari RUU BUMN revisi) yang memaparkan latar belakang, tujuan, dan dasar logis perubahan undang-undang.	Naskah akademik bukan draf pasal final, tetapi bisa berguna untuk melihat alasan dasar dan kerangka perubahan.
“Draft RUU BUMN 030521_Badan Keahlian DPR RI”	Draf RUU yang disusun oleh Badan Keahlian DPR sebagai salah satu acuan legislatif terhadap perubahan UU BUMN.	Ini kemungkinan versi awal yang kemudian mengalami revisi melalui Panja / pembahasan DPR / pemerintah.
Berita & ringkasan “Disetujui Komisi VI DPR, Intip Isi Draft Hasil Laporan Panja”	Memuat ringkasan isi draft laporan Panja / substansi pokok dari draf yang telah disetujui Komisi VI DPR.	Ini bukan dokumen resmi pasal demi pasal, tapi sudah menggambarkan poin-poin yang disepakati Panja.
Berita “Panja RUU BUMN ubah 84 pasal, atur larangan rangkap jabatan, dsb.”	Menyebut bahwa revisi tersebut merubah 84 pasal, dan memuat ringkasan beberapa substansi pokok (larangan rangkap jabatan, kesetaraan gender, penghapusan “bukan penyelenggara negara”, pengaturan dividen, pengawasan BPK, dll.).	Sangat berguna untuk memahami cakupan perubahan, tetapi bukan dokumen hukum yang bisa dikutip sebagai teks final.

Berikut beberapa potongan yang menarik dari dokumen draft / akademik yang saya temukan:

• Dari Naskah Akademik RUU BUMN (draf akademik) terdapat bagian “Menimbang” dan dasar filosofis/konstitusional atas perubahan aturan BUMN.
• Dari Draf RUU versi Badan Keahlian DPR terdapat rumusan pasal‐pasal usulan dan istilah‐istilah seperti kewenangan, definisi BUMN, struktur organisasi, regulasi pengelolaan, pengawasan, hubungan antar badan, dan sebagainya.
• Dari berita “Disetujui Komisi VI DPR, … Intip Isi Draft Hasil Laporan Panja” disebut bahwa draf laporan Panja menyisipkan penyesuaian definisi BUMN agar lebih luas agar BUMN bisa melaksanakan tugas lebih optimal. Hambatan & Catatan Penting

• Versi final teks undang-undang (pasal demi pasal) belum saya temukan dalam sumber resmi publik yang saya akses.
• Draft yang tersedia kemungkinan belum mencerminkan hasil pembahasan terakhir Panja atau hasil “tingkat II / paripurna”.
• Beberapa berita menyebut bahwa telah disepakati perubahan terhadap 84 pasal dalam UU BUMN sebagai bagian dari RUU revisi.
• Ada perbedaan istilah (misalnya “lembaga” vs “badan”) yang masih dibahas di media, yang menunjukkan belum finalnya nomenklatur di semua dokumen publik.

penjelasan bukan komisaris bukan penyelenggara dihapus.

Kondisi Lama (UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU BUMN 2003 disebutkan:

> “Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.”

Artinya, sejak 2003 hingga sebelum revisi ini, direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN tidak diposisikan sebagai penyelenggara negara.

Implikasinya: mereka tidak tunduk pada aturan ketat seperti pejabat negara lain (misalnya kewajiban LHKPN, larangan rangkap jabatan tertentu, standar etik khusus).

Argumennya waktu itu: direksi/komisaris dipandang lebih sebagai profesional korporasi, bukan pejabat publik.

Perubahan dalam RUU Perubahan Keempat UU BUMN

Dalam pembahasan Panja Komisi VI DPR, ketentuan tersebut dihapus.

Pokok pikiran ke-5 RUU menyebut: “Menghapus ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan penyelenggara negara.”

(rctiplus.com)

Makna Penghapusan

Dengan penghapusan ini:

1. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dianggap penyelenggara negara.

→ Mereka masuk ke kategori pejabat publik yang wajib mematuhi aturan seperti LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), kode etik, dan standar integritas penyelenggara negara.

2. Pengawasan lebih ketat.

→ Posisi mereka tidak hanya sebagai manajer profesional perusahaan, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola negara.

3. Menutup celah konflik kepentingan.

→ Selama ini ada kritik bahwa banyak pejabat politik ditempatkan di BUMN tetapi tidak tercatat sebagai pejabat negara, sehingga akuntabilitasnya lemah.

4. Mendekatkan BUMN ke prinsip akuntabilitas publik.

→ Karena BUMN mengelola aset negara dan dana masyarakat, wajar jika direksi/komisarisnya dipandang sebagai pejabat negara.

Konteks Politik & Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XXIII/2025 juga menegaskan bahwa rangkap jabatan menteri/wamen sebagai komisaris BUMN bertentangan dengan UUD, sehingga logis bila status komisaris diperkuat sebagai penyelenggara negara.

Penghapusan klausul lama ini jadi bagian dari reformasi besar tata kelola BUMN (84 pasal diubah).

👉 Jadi intinya: dulu direksi/komisaris BUMN dianggap “bukan pejabat negara”, sekarang status itu dihapus, sehingga mereka resmi diperlakukan sebagai penyelenggara negara dengan segala kewajiban akuntabilitasnya.

Rocky Gerung : Qodari Anti Demokrasi

Rocky Gerung dengan tegas mengkritik tindakan Prabowo Subianto yang mengangkat Qodari sebagai KSP. Menurutnya, langkah ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak mengerti esensi demokrasi, mengingat Qodari adalah sosok yang pernah mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. 

Indria Febriansyah: Harusnya Rakyat Bukan Kadin yang Jadi Mitra Strategis Pemerintah!

 

Negara ini berdiri di atas keringat buruh, darah petani, dan jeritan kaum miskin. Namun kini pemerintah lebih sering menjadikan KADIN—wadah elit pengusaha—sebagai mitra strategis, sementara rakyat justru dikesampingkan.

Padahal konstitusi jelas: kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir konglomerat. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi komprador yang tunduk pada modal besar.

Apakah pantas rakyat yang memberi makan negeri ini—para petani, buruh, nelayan, dan kaum kecil—justru ditinggalkan, sementara segelintir elit pengusaha dijadikan rujukan utama kebijakan? Inilah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan.

Kami menegaskan:

👉 Mitra strategis pemerintah adalah rakyat pekerja, bukan elit KADIN.

👉 Kebijakan negara harus berpihak pada buruh, petani, dan kaum miskin, bukan pada pemodal rakus.

👉 Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi, bukan keuntungan segelintir pengusaha.

Jika pemerintah lebih tunduk pada KADIN daripada pada rakyat, maka sesungguhnya pemerintah telah berjalan menjauhi amanat konstitusi!

Indria Febriansyah: Petani Masih Menderita

Petani Berkeringat, Tubuh Negara Tak Mendengar: Aksi “Cor Badan” untuk Reforma Agraria

Jakarta, Rabu 24 September 2025 — Di tengah hiruk pikuk ibu kota, desingan krisis agraria dan ketidakadilan agraria kembali mencuat ke permukaan sebagai jeritan rakyat kecil. Sepuluh petani dari Riau, mewakili ratusan korban perampasan lahan, menggelar aksi ekstrem “cor badan dengan semen” di depan Istana Negara, menuntut agar Presiden Prabowo Subianto menerima mereka secara langsung dan segera mengembalikan tanah mereka yang dirampas. 

Aksi ini bukan hanya simbol keberingasan akibat keputusasaan, tetapi juga gambaran betapa relasi negara—khususnya aparat yang menangani pertanahan—dirasa menjauh dari rakyat kecil. Aktivis agraria Muhammad Ridwan, yang turut dalam aksi tersebut, menyebut bahwa konflik agraria di Indonesia saat ini telah memasuki tahapan darurat, karena banyak tanah petani yang dikapling dalam konsesi perusahaan dan tak kunjung diselesaikan. 

Ridwan menegaskan bahwa aksi “cor badan” bukanlah bentuk bunuh diri, melainkan simbol perjuangan rakyat yang tubuhnya menjadi taruhan atas peminggiran selama puluhan tahun. Dia menolak agar polisi menjerat petani dengan pasal-pasal KUHP yang menuduh tindakan tersebut sebagai percobaan bunuh diri. 

Konflik Lahan: Riau, Lampung, dan Derita Petani Kecil

Riau: Lahan Direbut, Plasma Diperas

Kasus perampasan lahan dan konflik agraria di Riau bukan hal baru. Salah satu titik konflik muncul di Kabupaten Indragiri Hulu, di mana PT Alam Sari Lestari / PT Sinar Belilas Perkasa dituding merampas lahan rakyat dan mengkriminalisasi petani yang menuntut hak mereka. 

Para petani menuntut agar HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan dibatalkan, lahan direstitusi sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), kriminalisasi dihentikan, dan sertifikat tanah dikembalikan tanpa ancaman lelang. 

Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) menyatakan bahwa ribuan konflik agraria masih menggantung, dan perampasan tanah, tumpang tindih izin, serta kriminalisasi petani menjadi ujung tombak penderitaan rakyat akar rumput. 

Lampung: Harga Singkong Anjlok, Janji Pemerintah Tak Nyata

Sementara itu, di Lampung, petani singkong menghadapi realitas pahit: harga jual hasil panen jauh di bawah biaya produksi. Beberapa petani mengungkap bahwa mereka hanya menerima sekitar Rp 1.100 per kilogram setelah dipotong rafaksi (potongan kualitas) antara 30-40 persen. Padahal pemerintah daerah sempat menetapkan harga minimal Rp 1.350 per kg. 

Harga minimal tersebut diikuti oleh sekitar 30 perusahaan pengolahan singkong di Lampung yang menyatakan mereka akan mematuhi instruksi gubernur. 

Namun di lapangan, praktik potongan rafaksi yang melebihi batas dan sikap pabrik yang “sync” dengan penurunan harga global membuat janji stabilisasi harga tak kunjung terealisasi. 

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani bahkan mendorong agar pemerintah pusat mengatur larangan dan pembatasan impor singkong / tapioka agar industri lokal tidak tertekan oleh kompetisi impor. 

Meski demikian, para petani menyebut bahwa kebijakan “harga dasar” yang ditetapkan pemerintah belum menjamin harga real di sawah mereka — realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. 

Tuntutan Petani: Reforma Agraria, BUMN Pengolahan, dan Harga Wajar

Dalam aksi yang digerakkan oleh elemen seperti LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) dan aktivis agraria lokal, petani yang turun ke jalan tidak hanya menuntut pengembalian lahan, tapi juga merumuskan tuntutan struktural sebagai berikut:

1. Pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria yang langsung berada di bawah Presiden, agar agenda reforma agraria menjadi prioritas institusional, bukan tambahan tugas birokrasi. 

2. Redistribusi tanah kepada petani dan masyarakat adat yang telah dirampas atau diklaim perusahaan.

3. Jaminan harga minimum untuk komoditas hasil tani petani kecil — termasuk tuntutan agar harga singkong minimal Rp 13.000 (sebagai angka ideal menurut burung merpati aspirasi petani) — sehingga petani bisa menutup biaya hidup sehari-hari.

4. Penjaminan stabilitas harga kopra (kelapa kering) yang juga sering kali mengalami gejolak harga dan ketidakpastian pasar.

5. Pendirian BUMN pengolahan komoditas hasil petani seperti singkong, kopra, dan komoditas lokal lainnya, agar negara memiliki instrumen untuk membeli hasil panen petani dengan harga manusiawi dan mendorong hilirisasi di daerah.

Tuntutan ini menunjukkan bahwa petani tidak hanya ingin ‘tanah dikembalikan’ dan ‘harga ditingkatkan’, tetapi juga ingin negara mengambil peran aktif dalam menciptakan ekosistem agribisnis yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar menjadi fasilitator investasi.

Kritik Terhadap Satgas dan Perwakilan Elit

Di tengah gerakan petani, muncul kritik tajam terhadap satgas pangan, satgas PKH, dan satgas agraria yang dibentuk pemerintah. Menurut para petani, seringkali satgas tersebut menerima masukan dari elite dan pengusaha yang mengaku “mewakili petani”, sementara suara petani asli tak pernah didengar.

Mereka menuding bahwa satgas lebih memihak kepada kepentingan modal dan birokrat ketimbang rakyat yang sesungguhnya merana di lapangan. (Ini sesuai narasi aspiratif dari gerakan petani — meski belum banyak liputan media yang mengkonfirmasi langsung klaim representasi tersebut.)

Kehadiran petani di jalan — bukan melalui “perwakilan elite” — menjadi pembelaan terhadap kedaulatan rakyat kecil agar negara tidak lupa akar kemanusiaan dalam kebijakan pertanian dan agraria.

Tantangan dan Kendala Pemerintah

Tuntutan petani tidaklah ringan. Pemerintah tengah menghadapi sejumlah kendala struktural:

Tumpang tindih kewenangan dan izin (pertanahan, kehutanan, perizinan usaha) yang membuat penyelesaian konflik agraria menjadi kompleks.

Tekanan pasar global, terutama untuk komoditas seperti singkong/tapioka — harga ekspor yang melemah ikut menekan harga lokal. 

Kelemahan institusional reforma agraria, di mana instansi yang menangani pertanahan seringkali menjadi “tempat transit” antara kepentingan investor dan regulasi rakyat.

Minimnya partisipasi petani dalam pengambilan kebijakan, yang seringkali disalurkan melalui “wakil elite” bukan langsung dari akar rumput.

Andai Presiden Prabowo Konsisten: Peluang dan Harapan

Para petani yang turun aksi mengacu pada cita-cita almarhum Prof. Suhardi (mantan Ketua Umum Partai Gerindra) bahwa singkong harus diangkat menjadi bahan pangan pokok — sehingga negara punya kepentingan strategis untuk mengembangkan hilirisasi singkong dalam skala nasional. Dalam semangat itu, mereka mengharapkan Presiden Prabowo konsisten dengan visi tersebut dan mengambil langkah-langkah konkret:

Menyetujui pembentukan BUMN pengolahan pangan berbasis komoditas petani kecil sehingga rantai produksi dan distribusi berada di tangan negara, bukan hanya korporasi swasta.

Mempercepat reforma agraria dengan redistribusi lahan dan penghentian kriminalisasi petani.

Menjamin harga minimum nasional untuk komoditas strategis, bukan hanya di tingkat daerah — sehingga petani di semua provinsi mendapat perlakuan setara.

Mengintegrasikan petani ke dalam struktur pengambilan kebijakan agraria, agar satgas tidak hanya menjadi panggung elit, tetapi instrumen yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

Penutup: Antara Janji dan Realitas

Aksi “cor badan” hari ini di Jakarta adalah refleksi penderitaan petani yang telah lama terpinggirkan oleh sistem. Ketika negara berbicara revolusi industri, stabilitas pangan, dan kedaulatan ekonomi, rakyat kecil yang menanam bahan pokok justru dihadapkan pada harga jatuh, lahan direbut, dan representasi politik yang jauh dari realitas mereka.

Jika republik ini ingin kembali ke asas “kedaulatan rakyat”, maka reformasi agraria harus dijadikan agenda prioritas — tidak sebagai wacana politis semata, tetapi sebagai gerakan struktural yang mengubah relasi kepemilikan tanah, kekuasaan, dan distribusi kemakmuran. Dan jika petani hari ini meminta agar tanahnya dikembalikan dan hasil panennya dibeli dengan adil — itu bukan tuntutan berlebihan, melainkan tuntutan hak sebagai warga negara yang menyumbang kepada ketahanan pangan nasional.

Dalam beberapa hari ke depan, publik akan mencermati: apakah Presiden Prabowo akan membuka pintu dialog Lanjutan, seteah menerima perwakilan para petani?? dan bersedia mengubah struktur kelembagaan agraria, atau tetap membiarkan konflik yang menunggu bertahun-tahun tetap menggantung di langit demokrasi Indonesia.

Opini: Indria Febriansyah.

Basis Loyalis Prabowo, yang Terbesar dalam Dua Dekade Politik Indonesia

 

Opini Oleh: Indria Febriansyah

Sejarah politik Indonesia selalu ditandai dengan munculnya figur-figur yang mampu menghimpun loyalitas massa. Sejak era Reformasi, kita mengenal bagaimana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu memenangi dua kali pilpres dengan mayoritas solid, atau bagaimana Joko Widodo (Jokowi) menorehkan kemenangan telak pada 2014 dan mempertahankan kursinya pada 2019. Namun, fakta politik terbaru menunjukkan bahwa basis loyalis Prabowo Subianto saat ini lebih besar dibandingkan para pendahulunya maupun rival-rival terdekatnya

Kemenangan 2024: Bukti Kuantitatif Loyalitas

Pilpres 2024 menjadi ajang pembuktian. Prabowo–Gibran berhasil meraih sekitar 58–59% suara nasional, setara dengan lebih dari 96 juta suara rakyat. Ini bukan sekadar angka, melainkan manifestasi dukungan yang melintasi batas partai, kelas sosial, hingga generasi.

Sebagai perbandingan, Anies Baswedan hanya memperoleh sekitar 25% suara, sementara Ganjar Pranowo sekitar 16–17%. Artinya, total suara kedua rival utama masih belum mampu menandingi kekuatan loyalis Prabowo. Bahkan jika dikombinasikan, suara Anies dan Ganjar tetap lebih kecil daripada suara yang diperoleh Prabowo seorang diri.

Banyak yang mengira bahwa Jokowi adalah puncak fenomena loyalitas politik pasca-Reformasi. Pada Pilpres 2019, Jokowi berhasil mengamankan sekitar 55,5% suara. Namun, angka itu ternyata lebih kecil dibanding capaian Prabowo pada 2024 yang hampir menembus 59%. Secara kuantitatif, basis pendukung Prabowo lebih besar daripada loyalis Jokowi di masa puncak kekuasaannya.

Perbandingan ini penting. Jika Jokowi pernah disebut sebagai simbol politik kerakyatan yang menembus batas elit, maka Prabowo kini menandai babak baru: konsolidasi loyalitas lintas kubu, termasuk sebagian besar mantan loyalis Jokowi yang berpindah barisan.

faktor Yang Mempengaruhi:

1. Efek Jokowi dan Transfer Popularitas

Tidak bisa dipungkiri, endorsement dari Jokowi melalui masuknya Gibran sebagai cawapres memberi dampak besar. Banyak pemilih Jokowi pada 2019 akhirnya beralih mendukung Prabowo di 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa loyalitas politik tidak selalu statis, tetapi bisa berpindah, dan Prabowo menjadi penerima manfaat terbesar dari transfer popularitas tersebut.

2. Strategi Komunikasi Digital

Salah satu kekuatan Prabowo terletak pada adaptasi kampanye digital. TikTok, Instagram, dan platform media sosial digunakan bukan sekadar sebagai saluran promosi, tetapi sebagai ruang membangun citra humanis, jenaka, dan dekat dengan generasi muda. Efeknya terasa: suara milenial dan Gen Z banyak yang jatuh ke kubu Prabowo. Loyalitas yang lahir dari kedekatan emosional di dunia digital ini memperluas basis dukungan.

3. Koalisi Politik Besar

Koalisi partai-partai besar di belakang Prabowo, ditambah jaringan relawan yang masif, memberi legitimasi struktural pada loyalitas massa. Basis loyalis Prabowo tidak hanya terorganisasi melalui simpatisan organik, tetapi juga melalui mesin politik yang rapi dan menyebar di berbagai level.

4. Narasi Kontinuitas dan Stabilitas

Prabowo memainkan narasi yang cerdas: melanjutkan hal-hal baik dari Jokowi sekaligus menawarkan kepemimpinan yang lebih tegas. Narasi ini menjawab kerinduan publik akan kesinambungan, sekaligus menghindari ketidakpastian yang bisa lahir dari pergantian rezim total. Loyalitas politik tumbuh lebih kokoh ketika janji stabilitas menjadi tawaran utama.

Jika dilihat dari sebaran geografis, Prabowo menang di banyak provinsi penting. Sementara itu, Anies hanya dominan di kantong suara tertentu seperti Jakarta dan Aceh, sedangkan Ganjar lebih banyak bertumpu pada basis PDIP di Jawa Tengah. Kemenangan geografis yang luas adalah indikator kuat bahwa loyalis Prabowo bukan fenomena lokal, melainkan nasional.

Dari semua data dan analisis di atas, jelas bahwa:

1. Jumlah loyalis Prabowo lebih besar daripada Anies maupun Ganjar berdasarkan perolehan suara 2024.

2. Loyalis Prabowo bahkan melampaui capaian Jokowi pada 2019, baik dari segi persentase maupun jumlah suara.

3. Faktor transfer popularitas, strategi digital, koalisi besar, dan narasi kontinuitas menjadikan basis loyalitas ini tidak hanya besar, tetapi juga solid dan berlapis.

Dengan modal loyalis sebesar ini, Prabowo kini berdiri bukan hanya sebagai presiden terpilih, tetapi juga sebagai pemimpin dengan basis loyalitas politik terbesar dalam dua dekade terakhir. Sejarah Indonesia ke depan akan ditentukan oleh bagaimana ia mengelola kepercayaan tersebut: apakah akan dipertahankan dengan konsistensi kebijakan pro-rakyat, ataukah akan diuji oleh tantangan politik yang tak pernah sepi.

Indria Febriansah Sumary Profile

Indria Febriansah, lahir di Musi Rawas, adalah profesional di bidang keuangan, fintech, dan koperasi, serta aktivis organisasi rakyat. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta (2012) dan Magister Hukum di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (2025).

Memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di sektor jasa keuangan non-bank, fintech peer-to-peer lending, hingga industri konstruksi baja dan sipil. Saat ini menjabat sebagai:

Komisaris PT Akka Chindo Semare (konstruksi baja & sipil),

Ketua Koperasi Jasa Barisan Alumni Tamansiswa Nusantara,

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (sejak 2014, dengan perubahan nama organisasi beberapa kali).

Koordinator Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo

Presiden Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta (2010-2012)

Kariernya mencakup posisi strategis seperti Kepala Cabang, Manajer Area, Kepala Departemen Collection, hingga Koordinator Area di berbagai perusahaan pembiayaan dan fintech nasional, antara lain PT Finansia Multi Finance, PT Satustop Finansial Solusi, dan PT Finaccel Finance Indonesia (Kredivo).

Dengan latar belakang kuat di bidang keuangan, hukum, serta gerakan sosial, Indria Febriansah aktif mendorong model ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan fintech berbasis desa.

Candra Ketua DPD Relawan KSTI Kecewa Tantangan Duel Di Ring DiTanggapi Debat DiSosil Media

Eko Widodo Resdivis Penyebar Hoaks Kembali Berulah, Tantangan Duel Ditanggapi Tak Terduga

Jakarta – Nama Eko Widodo, residivis penyebar hoaks yang sempat dipenjara di era pemerintahan Presiden ke-7, kembali menjadi sorotan. Kali ini, ia ramai diperbincangkan karena gencar menyerang kinerja Kang Dedi Mulyadi (KDM), bahkan tidak segan menguliti sisi pribadi tokoh politik asal Jawa Barat tersebut.

Serangan pribadi yang dilontarkan Eko Widodo membuat para pendukung KDM naik pitam. Salah satunya datang dari Candra Assajadah, militan penggemar sekaligus relawan Kang Dedi Mulyadi dari Relawan Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (DPD Jawa Barat). Ia menantang Eko Widodo untuk menyelesaikan lewat duel tinju di atas ring.

Namun, jawaban Eko Widodo justru di luar dugaan. Alih-alih menyambut tantangan duel tinju,, Eko malah melontarkan kalimat yang dianggap "nyeleneh".

 “Nantang-nantang duel dipikir gue takut? jangankan satu orang 10 orang saya ladenin, Sini naik komal,” ujarnya.

Sayangnya, “komal” yang dimaksud Eko bukanlah ring tinju, melainkan forum debat di ruang daring. Hal ini pun memancing reaksi keras dari pendukung KDM. Mereka menilai Eko hanya pandai berbicara di media sosial, tetapi tidak berani mempertanggungjawabkan ucapannya secara langsung.

Sejumlah relawan KDM di Jawa Barat mendesak agar Eko berhenti membuat kegaduhan dengan menyerang sisi pribadi tokoh politik. Mereka menegaskan kritik seharusnya fokus pada ide dan kebijakan, bukan menjatuhkan martabat seseorang.

Kini, polemik Eko Widodo dan pendukung KDM terus bergulir di jagat media sosial. Publik menanti apakah tantangan duel ini akan benar-benar diwujudkan atau kembali berhenti hanya sebatas perang kata-kata di dunia maya.

Indri Febriansyah: Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo Tak Pernah Lelah Menggalang Dukungan Melawan Mafia, Koruptor, Provokator Dan Setia Berjuang Bersma Presiden Prabowo.

Konsolidasi Dukungan & Edukasi Publik untuk Bersama Presiden Prabowo Melawan Mafia, Koruptor, dan Provokator

Jakarta, 21 September 2025 –

Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo yang dikoordinatori oleh Indria Febriansyah kembali melaksanakan agenda rutin konsolidasi dukungan dan edukasi publik dalam rangka memperkuat soliditas masyarakat bersama Presiden Prabowo Subianto.

Setelah sebelumnya digelar pada:

Minggu pertama (7 September 2025) di Tugu Proklamasi,

Minggu kedua (14 September 2025) di Tugu Tani,

maka pada Minggu ketiga (21 September 2025) kegiatan dilaksanakan di Silang Monas, tepatnya pintu masuk Monas seberang Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

Kegiatan ini bertujuan menggalang kekuatan rakyat untuk:

1. Bersama Presiden Prabowo melawan mafia yang berusaha mencengkeram sektor-sektor strategis bangsa.

2. Melawan koruptor yang merampok kekayaan negara dan mengkhianati rakyat.

3. Melawan provokator yang berusaha merusak stabilitas bangsa dengan menyebar fitnah, hoaks, bahkan terindikasi makar terhadap Presiden Prabowo.

Indria menegaskan bahwa seluruh gerakan ini dilakukan secara damai, terbuka, dan konstitusional, dengan semangat menjaga martabat Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa yang mengedepankan kepentingan rakyat, keadilan sosial, dan kedaulatan negara.

Koordinator Aliansi, Indria Febriansyah, menegaskan bahwa masyarakat harus berani berdiri bersama Presiden Prabowo untuk melawan setiap bentuk kejahatan politik maupun ekonomi yang mengancam bangsa.

 “Kami meyakini bahwa Presiden Prabowo adalah pemimpin rakyat, dengan program-program nyata yang selalu berpihak kepada wong cilik. Karena itu, kami berharap Presiden Prabowo bisa terus memimpin Indonesia untuk dua periode, agar cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera benar-benar terwujud,” ujar Indria Febriansyah.

Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk hadir, bersatu, dan ikut serta dalam agenda konsolidasi ini, demi Indonesia yang lebih kuat dan bebas dari cengkeraman mafia, koruptor, maupun provokator.

📍 Lokasi Kegiatan Minggu ke Tiga

Silang Monas, Pintu Masuk Monas (seberang Perpustakaan Nasional RI)

🗓️ Minggu, 21 September 2025

📞 Narahubung:

Indria Febriansyah – 0821-3839-3333

KENAPA KITA HARUS DUKUNG PRESIDEN PRABOWO

KENAPA ALIANSI MASYARAKAT PENDUKUNG PRESIDEN PRABOWO MENGAJAK MASYARAKAT BERDIRI SETIA MENJADI GARDA TERDEPAN MENGAWAL PEMERINTAHAN PRESIDEN PRABOWO???

Pemberantasan korupsi bukan hanya soal moral atau janji politik, tetapi tentang uang rakyat yang dicuri, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan yang merugikan generasi sekarang dan akan datang. Sejak 20 Oktober 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan berat dalam menangani korupsi mega-kasus. Berikut analisis beberapa kasus besar dan angka kerugian, sebagai dasar kenapa rakyat sebaiknya mendukung upaya ini, dengan syarat adanya transparansi dan keadilan.

Kasus-kasus Besar & Kerugian Negara

Kasus Angka Kerugian Negara / Estimasi Ringkasan Catatan Penting

"Kasus Timah (PT Timah Tbk, Bangka Belitung, 2015-2022)" "Sekitar Rp 300 triliun total kerugian. Rinciannya: • pembayaran bijih timah kepada mitra ± Rp 26,649 triliun; • kerugian lingkungan ± Rp 271,1 triliun; • kerja sama smelter swasta ≈ Rp 2,285 triliun." "Penambangan ilegal dalam wilayah IUP-PT Timah, kerja sama dengan smelter swasta, izin-izin bermasalah, dampak lingkungan besar." "Angka sangat besar terutama karena kerusakan lingkungan, bukan hanya uang yang hilang secara langsung. Belum semua aset berhasil disita; proses pemulihan lingkungan juga mahal dan panjang."

"Kasus Migas / Riza Chalid & Tata Kelola Pertamina, termasuk BBM, Terminal Merak" Rp 285.017.731.964.389 (sekitar Rp 285 triliun) Kerugian negara akibat praktik korupsi ini. "Dugaan manipulasi kontrak, intervensi kebijakan, sewa terminal BBM yang tidak dibutuhkan, penghilangan kepemilikan aset, dan harga kontrak yang tinggi, selama periode 2018-2023." "Kasus ini sedang dalam penyidikan; beberapa tersangka sudah ditetapkan. Belum jelas seberapa banyak aset negara sudah disita dan dikembalikan; namun angka kerugian sangat besar."

Kasus Chromebook / Pengadaan Laptop Pendidikan (Kemendikbudristek / Nadiem Makarim) "Nilai pengadaan sekitar Rp 9,9 triliun sebagai anggaran program yang sedang diselidiki." "Dugaan penyalahgunaan pengadaan Chromebook senilai besar; beberapa vendor lokal dan spesifikasi proyek yang dipertanyakan." "Ini adalah angka pengadaan. Belum ada rilis pasti berapa besar kerugian negara yang disebabkan oleh penyimpangan (mark-up, vendor yang tidak sesuai spesifikasi, distribusi tidak optimal) karena penyelidikan masih berjalan."

Kasus Kuota Haji Belum ditemukan angka kerugian negara yang dipublikasikan secara resmi dalam media dengan tingkat kejelasan tinggi. "Ada laporan penyalahgunaan kuota haji / mekanisme travel / tarif berlapis / oknum Kementerian, travel atau pihak terkait." "Karena kasus ini sedang dalam penyelidikan / investigasi media, perlu lebih banyak data resmi (KPK/Kemenag) untuk menyebut angka spesifik."

Kasus LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) "Media menyebut estimasi potensi kerugian mencapai ± Rp 11,7 triliun dalam salah satu kasus. Namun belum jelas angka final yg disidangkan atau aset yg dikembalikan." "Dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit / pembiayaan ekspor, potensi korupsi besar menurut pengusutan KPK." "Karena kasus masih berlangsung, angka dapat berubah, penyidik harus menetapkan dengan jelas kerugian, menetapkan tersangka, dan melakukan pemulihan aset."

Implikasi Data & Kenapa Ini Penting

Skala kerugian luar biasa besar

Dua kasus besar (Timah dan Migas/Riza Chalid) masing-masing diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 300 triliun dan Rp 285 triliun. Jika dibandingkan dengan APBN pengeluaran untuk bidang publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, angka-angka segini bisa mengganti sebagian besar anggaran tahunan di sektor-sektor tersebut.

Kerugian di kasus Timah sangat dominan karena kerusakan lingkungan — hutan, non-hutan, pemulihan lingkungan — bukan hanya kerugian keuangan langsung.

Kerugian ekologis & sosial sering dilupakan

Kerusakan lingkungan akibat korupsi (misal di Timah) bukan hanya soal uang: dampaknya terhadap mata pencaharian lokal, kualitas air, bencana terkait degradasi lahan, dan generasi mendatang juga signifikan, dan perbaikannya memerlukan waktu dan biaya besar.

Biaya pemulihan lingkungan (reklamasi, restorasi ekosistem, rehabilitasi sosial) bisa sangat mahal dan tak langsung, tetapi sangat nyata dirasakan masyarakat.

Pentingnya pemulihan aset & penegakan hukum

Memproses kasus (penyidikan, penetapan tersangka, pengambilan aset) saja tidak cukup; “uang yang diselamatkan” / aset yang dikembalikan harus dilacak dan dipublikasikan agar rakyat tahu manfaatnya — misalnya berapa dana bisa kembali dipakai untuk pelayanan publik.

Jika pemerintah dan aparat penegak hukum mampu secara konsisten mengejar aset, menyita rekening, memblokir transaksi, maka angka kerugian ini bisa diminimalisir di masa depan.

Kenapa dukungan rakyat sangat penting

Pemerintahan yang memiliki kepercayaan publik lebih kuat memiliki ruang politik yang lebih besar untuk menyelesaikan hambatan hukum, memperkuat institusi pengawas seperti KPK, Kejaksaan, mengubah regulasi agar perampasan aset lebih efektif.

Dukungan publik juga membuat kontrol sosial (jurnalis, LSM, masyarakat sipil) lebih berani dan efektif, sehingga korupsi bisa ditekan lebih jauh.

Berdasarkan data terkini:

Kasus Timah telah diketahui merugikan negara sekitar Rp 300 triliun akibat korupsi + kerusakan lingkungan.

Kasus Migas / Riza Chalid: kerugian diperkirakan ± Rp 285 triliun.

Chromebook: pengadaan senilai hampir Rp 9,9 triliun, meskipun kerugian belum dipastikan secara penuh.

LPEI: potensi kerugian ± Rp 11,7 triliun.

Kuota haji: data kerugian resmi kurang jelas sampai saat ini.

Dengan berdasar pada data ini, rakyat punya alasan kuat untuk mendukung Presiden Prabowo dan pemerintahan yang benar-benar memerangi korupsi besar dan mafia di sektor publik dan sumber daya alam. Namun:

Dukungan harus disertai syarat: transparansi penuh, publikasi rutin jumlah aset yang disita/pulih, aliran dana kembali ke kas negara, audit independen.

Pastikan pengadilan berjalan adil, tidak ada intervensi politik, tidak hanya fokus ke orang-orang kecil, tapi juga orang yang punya pengaruh & jaringan.

Dorong regulasi yang memperkuat perampasan aset, menghukum yang korup sampai akar, dan tidak hanya simbol.
 

Indria Febriansyah: Pejabat Harus Belajar Pada Para Pendiri Bangsa, Agar Tak Dihinakan

Hari Ini Banyak Pejabat Malas Berinteraksi Dengan Rakyat, Bahkan Relawan Yang Membantu Perjuangan Meski Sedikit Tapi Ada Kontribusinyapun Kadang Pesan Whatsappnya Saja Tidak Pernah Dibalas, Insya Allah Suatu Saat Nanti Mereka Dihinakan oleh Hukum Sebab Akibat, Yang Ditetapkan Allah Dengan Apa Yang Kita Kenal Karma.

Menjadi pejabat bukanlah perkara fasilitas, kemewahan, atau gengsi. Jabatan adalah amanah, dan amanah itu berat. Para pendiri bangsa kita telah memberi teladan nyata tentang arti pengorbanan, kesederhanaan, dan keberpihakan pada rakyat.

Bung Hatta, Wakil Presiden pertama, hingga akhir hayatnya tidak mampu membeli sepatu impian. Pernikahannya pun sederhana, hanya bermahar buku tulisannya sendiri.

Haji Agus Salim, diplomat ulung, hidup berpindah-pindah kontrakan, sering makan nasi kecap, bahkan tak mampu membeli kain kafan yang layak untuk anaknya yang wafat.

Mohammad Natsir, pernah menjadi Perdana Menteri, namun begitu sederhana hingga stafnya harus patungan untuk membelikannya baju kerja. Saat pensiun, ia hanya membawa satu koper pakaian.

Sutan Sjahrir, perdana menteri pertama, bahkan harus menjual mesin jahitnya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mereka semua mengajarkan bahwa “Leiden is Lijden” — memimpin adalah menderita. Jabatan bukan tempat mencari enak, bukan ruang untuk memperkaya diri dan kelompok, melainkan amanah yang menuntut pengorbanan.

Karena itu, Tak kalah penting juga janganlah seorang pemimpin hanya peduli pada basis massanya saja. Basis politik memang penting, tetapi jika hanya mengurus kelompok sendiri sambil mengabaikan masyarakat lainnya, maka cepat atau lambat citra baik akan runtuh. Sebab, kelompok sendiri tidak pernah cukup kuat untuk menopang kepemimpinan yang besar. Seorang pemimpin harus merangkul semua, hadir untuk seluruh rakyat, dan menjaga keadilan.

Jika belum siap menderita, jangan terburu-buru ingin memegang amanah. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapa pun yang dipercaya memimpin negeri ini, agar benar-benar amanah dan berpihak pada seluruh rakyat, bukan hanya pada golongan tertentu.

Indria Febriansyah: Sterilisasi BGN, Jaga Program Makan Bergizi Gratis untuk Rakyat

 

---

Indria Febriansyah: Sterilisasi BGN, Jaga Program Makan Bergizi Gratis untuk Rakyat

Jakarta 18 September 2025– koordinator Aliansi Masyarakat Pendukung Presiden Prabowo Indria Febriansyah yang juga ketua umum relawan Prabowo Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia menegaskan pentingnya sterilisasi program Makan Bergizi Nasional (BGN) senilai Rp71 triliun dari infiltrasi oknum yang berpotensi merusak program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, meski anggaran BGN terbilang besar, nilainya tidak sebanding dengan potensi kerugian negara akibat mafia migas yang mencapai Rp9.900 triliun, serta korupsi di sektor timah, tambang, perkebunan, hingga sejumlah kementerian.

“Presiden Prabowo justru sedang menyelamatkan uang negara dari cengkeraman oligarki hitam dan mafia rakus. Anggaran BGN harus dipandang sebagai investasi untuk generasi bangsa, bukan sebagai beban,” ujar Indria, Kamis (18/9).

Indria mengakui adanya persoalan teknis di lapangan, mulai dari penyerapan anggaran yang lambat, dugaan kelalaian hingga kasus keracunan siswa. Ia mendesak agar setiap persoalan diusut tuntas, tidak berhenti pada level permukaan.

Ia juga menyoroti adanya potensi infiltrasi di pengelolaan dapur BGN, mengingat program ini terbuka untuk berbagai kelompok masyarakat, yayasan, hingga dapur TNI/Kodim. Indria menduga ada pihak-pihak yang sengaja menghambat pelaksanaan agar nama Presiden jatuh di mata rakyat.

“Ada upaya pembusukan, penggembosan, supaya program makan bergizi gratis ini gagal. Maka BGN harus disterilisasi. Bersihkan semua oknum pengkhianat, jangan beri ruang bagi mafia anggaran,” tegasnya.

Indria menambahkan, sejak awal pemerintah membuka kemitraan dengan masyarakat melalui model dapur mandiri. Negara hanya menanggung biaya operasional harian dan menyediakan akses pinjaman Himbara, tanpa memberi modal pembangunan dapur. Konsep ini disebutnya sebagai bentuk pemberdayaan rakyat yang revolusioner.

“BGN bukan sekadar soal makan. Ini soal keadilan sosial dan penyelamatan generasi bangsa. Siapa pun yang merusak program ini berarti sedang berkhianat kepada republik,” pungkas Indria.

Indria Febriansyah: Mirzha Mustaqim Polisi Yang Humanis

---

Mengenang Kepemimpinan Brigjen Mirzha Mustaqim

Saya, Indria Febriansyah, masih mengingat dengan jelas pengalaman bersama Brigjen Mirzha Mustaqim ketika beliau menjabat sebagai Kapolresta Yogyakarta. Sosok beliau begitu berkesan, terutama dalam cara kepemimpinan yang merangkul, terjun langsung ke lapangan, dan memilih jalan kekeluargaan dalam menghadapi mahasiswa yang sedang berunjuk rasa.

Kala itu, kami dari BEM Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) menggelar aksi menutup perempatan Sentul, Kota Yogyakarta. Situasi sudah memanas. Massa aksi telah bersiap membakar pom bensin dan berhadapan dengan pasukan Sabhara serta Brimob. Namun, di tengah ketegangan itu, Brigjen Mirzha Mustaqim justru menerobos masuk ke barisan massa dan meminta bertemu langsung dengan koordinator aksi—saya sendiri.

Beliau sempat menanyakan asal daerah saya. Saat saya menjawab Musi Rawas, Sumatera Selatan, beliau langsung menimpali dengan logat daerah dan menyebutkan bahwa dirinya berasal dari Jambi. Saya masih ingat kata-kata yang begitu menenangkan dari beliau:

“Tolong dek, tolong bantu kakak.”

Sekilas, kata-kata itu melemahkan hati saya. Namun, di sisi lain, tuntutan rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM kala itu terasa begitu berat di pundak mahasiswa. Akhirnya, setelah berdiskusi, kami menyepakati syarat: pasukan Brimob ditarik kembali ke markas, sementara kami tetap menutup perempatan hingga pukul 18.00 WIB dengan komitmen untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Kesepakatan itu dijalankan, dan aksi berakhir damai. Bahkan, setelahnya kami saling bertukar nomor telepon dengan Brigjen Mirzha Mustaqim (dulu masih AKBP)

Keesokan harinya, aksi kembali berlanjut. Kali ini di rumah Wares Budiono, lalu beralih menuju kantor DPD Partai Demokrat DIY, karena saat itu Presiden masih dijabat Susilo Bambang Yudhoyono. Massa mahasiswa DIY bersatu, dan tujuan utama kala itu hanya satu: melakukan pembakaran sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya respons pemerintah.

Namun, sekali lagi Brigjen Mirzha Mustaqim hadir. Beliau datang menemui kami dengan syarat sederhana: tolong jangan ada pembakaran. Permintaan itu kembali kami hormati. Aksi pun hanya berakhir dengan pelemparan kecil tanpa merusak fasilitas secara besar-besaran.

Kenangan itu begitu membekas bagi saya pribadi. Brigjen Mirzha Mustaqim adalah sosok yang mampu meredam gejolak mahasiswa dengan sentuhan kekeluargaan, bukan semata-mata dengan pendekatan represif. Di tengah situasi bangsa yang kini juga menghadapi tantangan stabilitas nasional, pengalaman itu menjadi relevan untuk dikenang.

Seandainya Presiden Prabowo menanyakan kepada kami, para aktivis mahasiswa, siapa sosok yang layak menduduki jabatan Kapolri, maka kami tidak ragu untuk merekomendasikan Brigjen Mirzha Mustaqim. Jika pun meritokrasinya belum sampai ke posisi itu, Paling tidak beliau pantas menempati jabatan penting lain seperti Kabareskrim atau posisi strategis setingkatnya.

Sebab, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang bukan hanya tegas, tetapi juga mampu merangkul dengan hati. Dan Brigjen Mirzha Mustaqim adalah contoh nyata dari sosok tersebut.

Indria Febriansyah: Purbaya menguasai data sehingga kebijakannya cerdas, solutif dan terukur.

 

Indria Febriansyah: Kebijakan Purbaya Cerdas, Terukur, dan Berbasis Data

Purbaya, sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, adalah Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam kapasitas itu, beliau telah membuktikan kompetensinya menjaga stabilitas keuangan nasional. LPS sendiri memiliki cadangan dana sekitar Rp200 triliun untuk menjamin simpanan masyarakat di bank-bank peserta. Artinya, kepercayaan publik terhadap sistem perbankan sudah memiliki jaminan kuat dan terukur.

Dengan latar belakang itu, keputusan Purbaya sebagai Menteri Keuangan untuk menarik Rp200 triliun dari Bank Indonesia dan menyetorkannya ke bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) bukanlah langkah spekulatif, melainkan kebijakan yang rasional, terukur, dan memiliki landasan pengalaman serta data.

Ada beberapa alasan mendasar mengapa langkah ini bisa dikatakan cerdas:

Pengalaman dan Kredibilitas

Sebagai mantan Ketua LPS, Purbaya memahami peta risiko perbankan nasional. Ia tahu bagaimana menjaga likuiditas agar perbankan tetap sehat.

Dana Rp200 triliun bukan angka acak, tetapi sesuai dengan cadangan yang pernah dikelola LPS untuk melindungi simpanan masyarakat.

Penempatan dana di bank-bank Himbara memperkuat modal kerja mereka agar mampu menyalurkan kredit produktif ke sektor riil, khususnya UMKM, pertanian, dan infrastruktur desa. serta koperasi desa merah putih.

Hal ini mendorong perputaran ekonomi nyata, bukan hanya angka di neraca moneter.

Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter

Langkah menarik dana dari BI ke Himbara membantu menyeimbangkan likuiditas antara bank sentral dan bank komersial, sehingga arus uang dapat lebih cepat masuk ke masyarakat.

Kebijakan ini sekaligus mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dengan memanfaatkan sumber likuiditas domestik.

Perlindungan Dana Masyarakat Tetap Terjaga

LPS tetap memiliki cadangan dan mekanisme untuk menjamin simpanan masyarakat. Dengan demikian, langkah Purbaya tidak mengganggu keamanan tabungan rakyat, justru memperkuat daya tahan perbankan nasional.

Tindakan Purbaya bukan spekulasi, melainkan strategi keuangan negara yang cerdas, terukur, dan berbasis pengalaman nyata. Dengan latar belakang sebagai Ketua LPS yang sudah terbukti menjaga dana masyarakat, kebijakan ini menjadi bukti bahwa ia mengedepankan kehati-hatian, perlindungan publik, dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Insria Febriansyah: KPU Jadi Kepanjangan Tangan Elite Bukan Rakyat, Saatnya Rakyat Turun Menuntut KPU dibersihkan.

 

---

Indria Febriansyah: Ijazah Capres-Cawapres Harus Jadi Informasi Publik, Jangan Beli Kucing dalam Karung

Jakarta, 15 September 2025 – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang menetapkan dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik menuai kritik keras dari berbagai kalangan.

Salah satu suara tegas datang dari Indria Febriansyah, aktivis demokrasi dan Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia. Ia menilai keputusan KPU tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi pemilu dan hak rakyat untuk memperoleh informasi.

“Harusnya semua dokumen boleh diakses publik, termasuk KTP (dengan nomor yang bisa ditutup) maupun ijazah. Ijazah adalah dokumen penting yang harus bisa dicek kebenarannya. Itu bagian dari referensi buat pemilih. Rakyat tidak mau membeli kucing dalam karung,” tegas Indria, Senin (15/9).

Menurutnya, justru ijazah capres-cawapres harus dipublikasikan secara terbuka, bahkan bisa diunggah resmi di laman KPU agar masyarakat dapat melakukan verifikasi secara mandiri.

“Kalau KPU menutup dokumen itu, publik bisa curiga ada yang disembunyikan. Transparansi adalah pondasi demokrasi. Maka, ijazah wajib diumumkan dan diverifikasi,” tambahnya.

Indria juga menilai keputusan KPU ini semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Ia menegaskan perlu ada langkah tegas untuk mengembalikan integritas lembaga tersebut.

“Kami mendesak agar seluruh komisioner KPU diganti. Mereka sudah gagal menjaga prinsip keterbukaan dan keadilan pemilu. Kalau dibiarkan, ke depan demokrasi hanya akan jadi sandiwara,” ujarnya.

Keputusan KPU yang ditandatangani pada 21 Agustus 2025 oleh Kepala Biro Hukum KPU Novy Hashby Munawar dan Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin ini memang mengecualikan 16 jenis dokumen, termasuk fotokopi ijazah, dari akses publik selama lima tahun, kecuali pemilik dokumen memberi izin.

Kebijakan tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat keterbukaan informasi publik yang dijamin oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Indria menegaskan pihaknya bersama jaringan relawan dan aktivis akan menggalang dukungan luas untuk menolak keputusan ini.

“Kami akan menginisiasi gerakan rakyat untuk menuntut keterbukaan dan mendesak pergantian seluruh komisioner KPU. Pemilu adalah milik rakyat, bukan milik elite politik,” pungkasnya.

---