Alasan Rakyat Mendukung Presiden Prabowo

 

Perbedaan kebijakan antara Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, Joko Widodo, dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) telah menjadi sorotan publik dan memicu berbagai respons dari masyarakat. Berikut adalah analisis berdasarkan perspektif Indria Febriansyah, Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, terhadap tulisan Muhammad Said Didu mengenai perbedaan kebijakan tersebut:

1. Pendekatan terhadap Pelanggaran Hukum dalam Pengelolaan SDA

• Era Jokowi: Pemerintahan Jokowi cenderung memberikan legalitas terhadap pelanggaran hukum oleh oligarki melalui regulasi yang memungkinkan negosiasi dan pemutihan atas pelanggaran tersebut. Hal ini terlihat dari pemberian izin kepada perusahaan yang sebelumnya melanggar hukum dalam sektor hutan, sawit, tambang, dan laut. Pendukung kebijakan ini berargumen bahwa langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi investor dan mempercepat pembangunan ekonomi.

• Era Prabowo: Sebaliknya, Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan menyita aset-aset yang dikuasai secara ilegal oleh oligarki dan menyerahkannya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam pendekatan ini. Contohnya, sekitar 1 juta hektar kebun sawit ilegal telah diserahkan kepada BUMN PT Agripalma Nusantara.

2. Pembentukan BUMN Khusus untuk Pengambilalihan Aset Negara

Presiden Prabowo membentuk BUMN khusus yang dipimpin oleh pensiunan Jenderal TNI Saptamargais untuk mengambil alih aset negara yang selama ini dikuasai secara ilegal oleh oligarki. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan mengembalikan aset negara demi kepentingan rakyat.

3. Respons Publik dan Dinamika Demonstrasi

Kebijakan tegas Prabowo dalam mengambil alih aset negara telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa kelompok yang merasa terganggu kepentingannya melakukan demonstrasi besar-besaran dengan tuntutan yang beragam. Awalnya, tuntutan demonstran berfokus pada penegakan hukum terhadap Jokowi dan perlawanan terhadap oligarki. Namun, seiring waktu, tuntutan tersebut bergeser menjadi desakan untuk menurunkan Prabowo dan mengembalikan TNI ke barak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai aktor-aktor di balik demonstrasi tersebut dan kemungkinan adanya upaya pengalihan isu dari penertiban aset negara yang sedang dilakukan.

4. Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah

Indria Febriansyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah dalam mengambil alih aset negara yang telah dirampok selama ini. Ia menekankan pentingnya tidak terpengaruh oleh upaya pengalihan isu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Penertiban aset negara merupakan langkah penting dalam memastikan pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dengan demikian, perbedaan pendekatan antara Prabowo dan Jokowi dalam pengelolaan SDA mencerminkan perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintah terhadap penegakan hukum dan pengelolaan aset negara. Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo menunjukkan komitmen untuk mengembalikan kedaulatan negara atas SDA dan memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan demi kepentingan rakyat.

MENJAGA KOTA SEBAGAI RUANG BERSAMA DALAM MEMBANGUN PALEMBANG BERDAYA

MENJAGA KOTA SEBAGAI RUANG BERSAMA DALAM MEMBANGUN PALEMBANG BERDAYA

*(_Ki Edi Susilo_)*

Palembang, seperti kota besar lainnya, bukan sekadar ruang geografis, tetapi juga wadah kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang harus dijaga bersama. Sebuah kota tidak hanya dibangun dari kebanggaan warganya, tetapi juga dari bagaimana masyarakatnya mampu mempertahankan harmoni dan keseimbangan antara identitas lokal, keamanan sosial, serta stabilitas ekonomi.

Kasus viralnya video Willie Salim tidak bisa dilihat secara simplistis hanya dalam bingkai demokrasi dan kebebasan berekspresi. Ada kepentingan yang lebih besar, yaitu bagaimana citra kota dan perilaku warganya dapat berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi, khususnya sektor jasa, UMKM, perhotelan, serta pariwisata. Kota bukan hanya milik individu, melainkan milik bersama yang harus dijaga demi kepentingan kolektif.

Kita bisa berkaca dari kota-kota lain yang telah berhasil membangun citra positif dengan kesadaran publik yang tinggi, seperti Yogyakarta. Kota ini tetap dikenal sebagai kota wisata dan kota pelajar, meskipun di bawah permukaannya terdapat berbagai dinamika sosial yang kompleks. Keberhasilan ini bukan hanya karena peran pemerintah, tetapi juga kesadaran masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara realitas sosial dan wajah kota yang ingin mereka tunjukkan kepada dunia luar.

Palembang memiliki sejarah kejayaan Sriwijaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai adab dan kearifan lokal. Jika masyarakatnya tidak mampu menjaga nilai-nilai ini dalam menghadapi era digital, maka citra kota akan mudah tergerus oleh narasi-narasi yang kurang menguntungkan. Demokrasi dan kebebasan berpikir memang hak setiap individu, tetapi kebebasan ini tidak boleh mengorbankan kepentingan yang lebih luas, yaitu kemaslahatan rakyat.

Lebih dari sekadar membangun kebanggaan terhadap kota, kita perlu membangun kesadaran bahwa setiap tindakan, baik di dunia nyata maupun digital, memiliki konsekuensi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kota yang kuat bukan hanya kota yang megah secara infrastruktur, tetapi juga kota yang masyarakatnya memiliki kesadaran untuk saling menjaga, melindungi, dan membangun demi masa depan yang lebih baik.

Dalam kehidupan, ada batas yang jelas antara urusan spiritual dan sosial. Agama telah mengajarkan konsep Hablum minallah (hubungan dengan Tuhan), Hablum minannas (hubungan dengan sesama manusia), dan Hablum minal ‘alam (hubungan dengan lingkungan). Ketiga aspek ini harus berjalan seimbang agar suatu masyarakat dapat berkembang dengan baik. Cinta terhadap tanah air dan cinta terhadap manusia tidak bisa disamakan dengan cinta kepada Tuhan, tetapi ketiganya memiliki keterkaitan dalam menciptakan keharmonisan sosial.

Dalam konteks ini, viralnya video Willie Salim di Palembang tidak bisa dilihat sebagai sekadar peristiwa hiburan atau kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi. Ada dampak yang lebih besar, yaitu bagaimana peristiwa tersebut mencerminkan citra kota dan berpengaruh terhadap stabilitas sosial serta ekonomi masyarakat. Palembang bukan hanya kebanggaan warganya, tetapi juga kota yang menopang perekonomian rakyat melalui sektor jasa, UMKM, dan pariwisata. Keamanan, ketertiban, serta citra kota sangat menentukan keberlanjutan geliat ekonomi, terutama dalam menarik wisatawan lokal maupun internasional.

Oleh karena itu, bukan hanya soal membela kebebasan berpikir atau bersikap dalam demokrasi, tetapi juga bagaimana kita menjaga kepentingan masyarakat secara luas. Kejadian yang tampak sepele di media sosial bisa memiliki efek yang lebih dalam, merugikan banyak pihak jika tidak dikelola dengan baik. Kesadaran bersama untuk melindungi citra kota adalah bagian dari tanggung jawab sosial, bukan sekadar tuntutan kebanggaan lokal.

Masyarakat, pemerintah, dan pelaku ekonomi harus melihat kejadian ini sebagai refleksi bahwa kota bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sistem yang saling bergantung. Tidak cukup hanya mencintai dan berbangga dengan kota, tetapi harus ada kesadaran untuk menjaganya demi kepentingan bersama. Kemaslahatan rakyat harus menjadi prioritas, dan ini hanya bisa terwujud jika ada kebersamaan dalam membangun serta melindungi citra kota dari hal-hal yang bisa merusaknya.

Antara Demokrasi Ekonomi dan Potensi Korupsi Koperasi Desa Merah Putih

 

Dampak Kebijakan Instruktif terhadap Koperasi Desa: Antara Demokrasi Ekonomi dan Potensi Korupsi

Kebijakan pemerintah yang bersifat instruktif dalam membentuk Koperasi Desa Merah Putih menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait dengan prinsip dasar koperasi yang berbasis demokrasi ekonomi. Sejatinya, koperasi adalah organisasi yang lahir dari inisiatif dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek pemerintah. Ketika koperasi dibentuk secara top-down tanpa partisipasi aktif masyarakat, maka semangat gotong royong dan kemandirian yang menjadi ruh koperasi bisa ternodai.

1. Risiko Demokrasi Ekonomi yang Ternodai
Demokrasi ekonomi menempatkan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola koperasi. Namun, jika koperasi desa ini dibentuk atas dasar instruksi pemerintah, bukan dari kebutuhan riil masyarakat, maka ada potensi besar koperasi hanya menjadi alat formalitas yang dijalankan oleh segelintir elit desa atau pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Hal ini dapat mengakibatkan koperasi berjalan tidak efektif dan kehilangan fungsinya sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat.

2. Potensi Korupsi dan Kebocoran Dana
Pengelolaan dana desa sendiri masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kebocoran anggaran hingga kurangnya transparansi. Dalam beberapa kasus, dana desa sering kali tidak dikelola secara optimal dan cenderung terserap untuk proyek-proyek yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat. Ketika dana desa—yang rata-rata hanya Rp 1,3 miliar per desa per tahun—dialihkan sebesar Rp 1 miliar per tahun untuk permodalan koperasi, ada potensi besar dana ini justru menjadi celah baru bagi korupsi.

Jika sebelumnya dana desa saja masih banyak yang bocor, maka memasukkan dana tersebut ke dalam koperasi tanpa sistem pengawasan yang ketat hanya akan memperbesar potensi penyalahgunaan. SDM di tingkat desa yang selama ini masih lemah dalam pengelolaan keuangan dan bisnis bisa menjadi titik rawan bagi korupsi baru.

3. Mitigasi Risiko yang Dadakan & Potensi Kegagalan Program
Pemerintah tampak terburu-buru dalam menginstruksikan pembentukan koperasi desa ini, tanpa ada kajian mendalam tentang kesiapan SDM, mekanisme pengelolaan, serta sistem pengawasan. Mitigasi risiko yang sifatnya serentak dan dadakan bisa berujung pada gagalnya program ini di lapangan.

Kita bisa melihat contoh kebijakan lain, seperti program makan siang gratis, yang dalam konsep awalnya terlihat baik, tetapi dalam implementasi menemui berbagai kendala teknis dan anggaran. Jika pembentukan koperasi desa ini tidak dibarengi dengan perencanaan matang dan sistem akuntabilitas yang kuat, maka program ini bisa bernasib sama: sekadar wacana besar tanpa dampak nyata bagi masyarakat desa.

Kesimpulan: Perlu Evaluasi Sebelum Eksekusi

Pemerintah seharusnya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan besar seperti ini. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelum kebijakan ini diterapkan:

1. Kajian Kebutuhan Nyata: Apakah desa benar-benar membutuhkan koperasi, dan apakah model koperasi ini sesuai dengan karakter ekonomi lokal?
2. Peningkatan SDM Desa: Sebelum memberikan dana besar, SDM pengelola koperasi harus diberi pelatihan dan pemahaman tentang tata kelola koperasi yang baik.
3. Sistem Pengawasan Ketat: Harus ada transparansi dan mekanisme kontrol yang mencegah kebocoran dana atau korupsi di tingkat desa.
4. Pendekatan Bertahap, Bukan Serentak: Program ini sebaiknya diuji coba dulu di beberapa desa percontohan sebelum diterapkan secara nasional.

Tanpa langkah-langkah ini, kebijakan pembentukan koperasi desa hanya akan menjadi proyek politik sesaat yang tidak membawa manfaat nyata bagi rakyat, bahkan berpotensi menciptakan masalah baru dalam pengelolaan dana desa.