IHSG JATUH, ELITE LARI, PASAR MODAL ATAU KOLONI FINANSIAL?

Oleh: Indria Febriansyah

Jangan bodohi rakyat dengan istilah teknis.

Jatuhnya IHSG dan mundurnya Direktur BEI serta Komisioner OJK adalah ledakan dari konflik laten antara kedaulatan negara dan kapital global pemangsa.

Ketika Presiden Prabowo mulai menjalankan kebijakan populis melindungi rakyat, menertibkan permainan kotor, dan mencurigai saham gorengan pasar langsung menjerit. Bukan karena ekonomi runtuh, tapi karena ladang spekulasi mereka terancam ditutup.

Selama bertahun-tahun, bursa saham Indonesia dijadikan meja judi elit. Saham gorengan dipelihara, manipulasi harga didiamkan, rakyat disuruh “literasi keuangan” sementara oligarki menghisap nilai dan kabur membawa cuan. Negara dipaksa pura-pura tidak tahu.

Hari ini topeng itu jatuh.

BEI dan OJK terlalu lama bersembunyi di balik jargon independensi, padahal praktiknya menjadi kepanjangan tangan kapitalis global. 

Setiap upaya negara menegakkan kedaulatan selalu ditakut-takuti pasar panik, investor pergi, IHSG jatuh. Seolah-olah Indonesia tidak boleh berdaulat karena takut pada indeks. Ini penjajahan gaya baru.

Pasar modal yang sehat tidak takut pada negara.

Yang takut hanyalah spekulan, bandar gorengan, dan investor oportunis yang selama ini mengeruk kekayaan Indonesia tanpa tanggung jawab sosial.

Maka jangan tangisi kejatuhan IHSG.

Tangisi jika negara terus tunduk pada moncong pasar global.

Lebih baik bursa saham berdarah sebentar daripada rakyat terus diperas seumur hidup. Lebih baik elit yang mundur daripada negara yang menyerah. Ini bukan krisis, ini operasi pembongkaran.

Indonesia punya Pancasila. Indonesia punya UUD 1945.

Pasal 33 jelas!!! Ekonomi disusun sebagai usaha bersama, bukan ladang bancakan segelintir orang.

Kini saatnya mengganti wasit, bukan menenangkan bandar.

Saatnya menghadirkan pejabat pasar modal nasionalis Merah Putih, yang berpihak pada rakyat, berani melawan spekulasi, dan tidak sujud pada rating asing.

Jika pasar global tidak suka Indonesia berdaulat, biarlah. Negara tidak dibangun untuk menyenangkan investor,

*Negara dibangun untuk melindungi rakyatnya.*

Keretakan Nato-AS, Bukan Hanya Israel-Palestina, Tapi Ada Greendland.

*Bukan Hanya Palestina-Israel, Retakan NATO-AS adalah Konteks Besarnya*

oleh: Indria Febriansyah

Penolakan Slovenia, Swedia, Prancis, Denmark, Norwegia, Jerman, dan Spanyol terhadap forum “perdamaian” bentukan AS tidak bisa dibaca semata sebagai solidaritas moral pada Gaza, apalagi disamakan dengan sikap Indonesia atau negara Arab.

Ada lapisan konflik yang lebih dalam, dan Greenland adalah simbol kuncinya.

*"Greenland"* Episentrum Retakan AS-Eropa

Ketegangan AS dan Eropa memuncak bukan hanya di Timur Tengah, tapi di Arktik.

Greenland adalah wilayah otonom Denmark

Kaya mineral strategis, jalur pelayaran Arktik, dan posisi militer, Donald Trump secara terbuka ingin “membeli” Greenland.

Pernyataan itu bukan candaan tapi sinyal ekspansi strategis AS

Bagi Eropa Ini bukan soal Palestina, tapi soal kedaulatan Eropa yang diremehkan sekutunya sendiri.

Sejak momen itu, Denmark merasa diperlakukan seperti negara satelit

Negara Nordik sadar AS tidak selalu sejalan dengan kepentingan Eropa

NATO retak secara politis, meski tetap utuh secara militer

Maka Penolakan Eropa = Akumulasi Kecurigaan Strategis

Saat AS membentuk forum perdamaian sepihak (Trump-era style),

tanpa mandat PBB

tanpa konsultasi Eropa

dengan agenda yang menguntungkan kepentingan AS-Israel

Negara-negara Eropa membacanya sebagai pola lama AS memutuskan, lalu meminta Eropa mengamini

Dalam konteks ini, Palestina adalah isu, tapi bukan satu-satunya alasan.

Motif Eropa Bukan Emosional, Tapi Struktural

*Mari jujur dan adil.*

Negara-negara Eropa yang menolak tidak menghadapi tekanan domestik Palestina seperti Indonesia

tidak punya ikatan historis-emosional seperti dunia Arab,

tidak punya konstitusi anti-kolonial seperti Indonesia.

Motivasi mereka lebih ke Menolak kepemimpinan sepihak AS

Menjaga otonomi strategis Eropa

Mempertahankan multilateralisme PBB

Mencegah preseden bahwa konflik global bisa diselesaikan tanpa Eropa

Palestina penting, ya.

Tapi posisi tawar Eropa di dunia multipolar lebih penting bagi mereka.

_Indonesia & Negara Arab Motifnya Berbeda Berbeda dengan Eropa,_ Indonesia dan banyak negara Arab Terikat secara konstitusional dan historis dengan Palestina

Mengalami langsung warisan kolonialisme

Solidaritas pada Gaza bukan sekadar kebijakan, tapi identitas moral

*Indonesia membela Palestina karena penjajahan harus dihapuskan  titik.*

Negara Arab membela Palestina karena darah, tanah, dan sejarah.

Sedangkan Eropa membela Palestina selama sejalan dengan kepentingan strategis Eropa. Ini bukan tuduhan ini realitas politik internasional.

Maka Narasi Besarnya Jadi Jelas

*_Penolakan Slovenia, Swedia, Prancis, Denmark, Norwegia, Jerman, dan Spanyol tidak bisa dipersempit sebagai: “Eropa lebih bermoral dari Indonesia”_*

*Itu keliru.*

Yang lebih tepat:

Eropa sedang melawan dominasi AS dalam arsitektur global

Palestina menjadi medan ekspresi konflik geopolitik Barat itu sendiri

Forum perdamaian Trump dibaca sebagai alat hegemonik, bukan solusi

Indonesia Berbeda Posisi, Berbeda Risiko

Indonesia hadir bukan karena tunduk pada AS mengabaikan Gaza Tapi karena

Indonesia bukan bagian NATO

Indonesia tidak punya konflik struktural dengan AS seperti Eropa

Indonesia perlu menjaga ruang manuver Global South

Namun karena motif Indonesia lebih moral dan historis, maka beban etik Indonesia justru lebih berat daripada Eropa

Eropa bisa mundur tanpa dicap pengkhianat. Indonesia tidak.

Penolakan negara-negara Eropa bukan hanya soal nyawa rakyat Gaza,

tapi juga tentang perlawanan terhadap kepemimpinan sepihak Amerika dan retakan NATO pasca-Greenland.

Sementara Indonesia dan negara Arab berdiri pada Palestina karena sejarah, konstitusi, dan identitas anti-kolonial,

Eropa berdiri sejauh itu memperkuat posisi strategisnya sendiri.

Slovenia menjaga prinsip dari luar karena konflik mereka dengan AS bersifat struktural.

Indonesia bertarung dari dalam karena Palestina adalah soal moral bangsa.

Dan pada akhirnya Yang akan diingat sejarah bukan siapa yang hadir atau menolak,

tapi siapa yang benar-benar membela Palestina saat harganya mahal.

(*_KABEH SEDULUR TAMANSISWA INDONESIA_*)

Presiden Prabowo, Palestina dan Israel

Two State Solution, Prabowo, dan Fitnah Kemanusiaan yang Dipelintir

Oleh: Indria Febriansyah

Ada satu kebohongan besar yang hari-hari ini sengaja diproduksi, diulang, dan disebarluaskan oleh sebagian aktivis NGO dan para influenzer politik bahwa Presiden Prabowo Subianto disebut pro-Israel dan tidak berpihak pada Palestina. Narasi ini bukan hanya keliru, tetapi berbahaya karena memelintir isu kemanusiaan menjadi alat fitnah politik dengan agenda besar di belakangnya.

Mari kita luruskan secara jernih.

Presiden Prabowo secara konsisten menyuarakan Two State Solution sebagai jalan keluar konflik Palestina–Israel. Ini bukan narasi pro-Israel. Ini adalah sikap realistis diplomasi internasional yang diakui PBB dan komunitas global sebagai satu-satunya formula yang secara struktural dapat menghentikan pertumpahan darah yang terus berulang di Gaza dan wilayah Palestina lainnya.

Namun narasi ini dipotong, dimanipulasi, dan dibelokkan.

Para aktivis NGO tertentu dan influencer politik dengan sengaja menghilangkan konteks kemanusiaan dari Two State Solution, lalu membingkainya seolah Presiden Prabowo menjamin keamanan Israel dan mengabaikan penderitaan Palestina. Padahal justru sebaliknya tanpa jaminan keamanan timbal balik, tidak akan pernah ada penghentian korban sipil di Gaza. Fakta ini pahit, tetapi nyata.

Pertanyaannya sederhana!!

Jika bukan Two State Solution, lalu solusi apa yang benar-benar menghentikan kematian anak-anak Gaza??

Faktanya, jutaan nyawa Palestina telah melayang dari tahun ke tahun. Anak-anak kehilangan orang tua. Rumah-rumah diratakan. Ekonomi Palestina dihancurkan secara sistematis. Bantuan kemanusiaan yang datang dari berbagai negara termasuk negara-negara Muslim nyatanya hanya bersifat tambal sulam, tidak menghentikan perang, tidak menghentikan bom, tidak menghentikan blokade. Mengapa????

Karena Israel berdiri di bawah dukungan penuh aliansi Barat, dengan kekuatan militer, ekonomi, dan politik global yang tidak bisa dilawan hanya dengan slogan, poster, atau unggahan media sosial penuh emosi.

Ironisnya, mereka yang paling lantang menuduh Prabowo “pro-Israel” justru tidak pernah benar-benar berteriak atas nama kemanusiaan. Mereka tidak menawarkan solusi yang menghentikan korban. Mereka tidak berbicara soal struktur kekuasaan global. Mereka tidak membongkar peran aliansi Barat. Yang mereka lakukan hanyalah mengkapitalisasi penderitaan Palestina untuk menyerang lawan politik di dalam negeri.

Ini bukan solidaritas.

Ini eksploitasi tragedi.

Lebih menyedihkan lagi, fitnah ini dikemas seolah moral tinggi, seolah paling pro-Palestina, padahal substansinya kosong. Tidak ada seruan konkret untuk menghentikan perang. Tidak ada strategi diplomatik. Tidak ada keberanian menyentuh akar masalah. Yang ada hanya ujaran kebencian, framing jahat, dan penggiringan opini publik demi agenda besar yang tidak pernah jujur diungkapkan.

Maka saya katakan dengan tegas, 

Menuduh Presiden Prabowo pro-Israel karena mendorong Two State Solution adalah fitnah.

Dan memelintir isu Palestina demi kepentingan politik domestik adalah pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri.

Palestina tidak butuh kepalsuan moral.

Palestina butuh perdamaian yang menghentikan kematian.

Dan sejarah kelak akan mencatat siapa yang benar-benar berjuang untuk kemanusiaan, dan siapa yang hanya berteriak paling keras sambil menari di atas kuburan para korban.

https://kabehsedulurtamansiswa.online/two-state-solution-presiden-prabowo-di-plintir-menjadi-fitnah-kemanusiaan/

Perminas dan Danantara, Bukti Keberpihakan Negara pada Rakyat dan Kedaulatan Sumber Daya

Oleh: Indria Febriansyah

Keputusan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) untuk mengelola logam tanah jarang dan mineral strategis lainnya patut dibaca sebagai langkah korektif dan progresif negara dalam merebut kembali kendali atas sumber daya alam Indonesia. Ini bukan sekadar kebijakan bisnis, melainkan pernyataan politik-ekonomi yang tegas negara hadir, memimpin, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Selama puluhan tahun, sumber daya alam Indonesia dari emas, nikel, tembaga, hingga mineral strategis lebih banyak dinikmati oleh segelintir korporasi besar, termasuk asing. Rakyat sering kali hanya menjadi penonton, bahkan korban lingkungan rusak, konflik lahan, dan nilai tambah ekonomi yang menguap ke luar negeri. Maka, kehadiran Perminas di bawah payung Danantara harus dipahami sebagai upaya memutus mata rantai kolonialisme ekonomi gaya baru yang selama ini membelenggu kedaulatan nasional.

Mengembalikan Amanat Pasal 33 UUD 1945.Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks inilah Perminas menjadi instrumen strategis. Negara tidak lagi berperan sebagai regulator pasif, tetapi pelaku utama yang mengelola, mengonsolidasikan, dan memastikan hasil tambang kembali kepada rakyat Indonesia.

Mandat Perminas yang luas mulai dari logam tanah jarang, emas, nikel, bauksit, hingga mineral radioaktif menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun arsitektur kedaulatan mineral nasional. Terlebih, logam tanah jarang merupakan komoditas kunci bagi transisi energi, industri teknologi tinggi, pertahanan, dan manufaktur masa depan.

Strategi Geopolitik dan Nilai Tambah Nasional

Dunia saat ini sedang berebut logam tanah jarang. China menguasai lebih dari 80 persen rantai pasok global, sementara Amerika Serikat dan sekutunya pontang-panting mencari sumber alternatif. Indonesia, dengan cadangan besar dan posisi strategis, tidak boleh lagi hanya menjadi dapur bahan mentah bagi industri global. Kehadiran Perminas membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menguasai rantai nilai dari hulu ke hilir, tidak berhenti pada tambang, tetapi hingga pemurnian dan manufaktur bernilai tambah tinggi.

Memperkuat posisi tawar geopolitik nasional, tanpa tunduk pada tekanan negara maupun korporasi global.Menciptakan manfaat nyata bagi rakyat, melalui penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional.

Konsolidasi Aset Mengakhiri Pembiaran dan Kebocoran

Langkah Danantara mengambil alih aset dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut, termasuk wacana pengalihan Tambang Emas Martabe ke Perminas, menunjukkan keberanian negara menghentikan pembiaran dan kebocoran pengelolaan sumber daya alam. Ini adalah sinyal kuat bahwa kekayaan nasional tidak boleh dibiarkan menganggur, dikuasai secara tidak sah, atau dimanfaatkan tanpa optimalisasi untuk kepentingan publik.

Konsolidasi ini menjadi penting agar pengelolaan sumber daya alam

Lebih transparan

Lebih akuntabel

Lebih terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional.

Apresiasi Setinggi-Tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto

Langkah strategis ini tidak dapat dilepaskan dari arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan ekonomi, kemandirian bangsa, dan keberpihakan pada rakyat.

Pembentukan Perminas di bawah Danantara mencerminkan keberanian politik Presiden Prabowo untuk mengoreksi praktik lama yang terlalu longgar terhadap penguasaan asing atas sumber daya strategis.

Di tengah tekanan global, kepentingan modal besar, dan dinamika geopolitik internasional, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara tidak boleh ragu memimpin, terutama dalam sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan ini adalah bentuk nyata dari kepemimpinan yang berpijak pada konstitusi, bukan pada kepentingan pasar semata.

Selamat untuk Rosan Roeslani dan Danantara

Saya juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Rosan Roeslani selaku Ketua Danantara. Di bawah kepemimpinannya, Danantara tidak hanya diposisikan sebagai pengelola aset, tetapi sebagai instrumen strategis negara dalam mengamankan dan mengoptimalkan kekayaan nasional.

Mengelola aset strategis negara tentu bukan tugas ringan. Tekanan datang dari berbagai arah, baik domestik maupun global. Namun sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani mengambil sikap. Jika dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pada rakyat, Danantara dan Perminas berpotensi menjadi tonggak baru kebangkitan ekonomi nasional berbasis kedaulatan sumber daya.

Negara Harus Tetap Memimpin

Perminas bukan tujuan akhir, melainkan alat perjuangan ekonomi nasional. Alat untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak lagi menjadi sumber konflik dan ketimpangan, tetapi menjadi sumber kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Rakyat tidak membutuhkan retorika pasar, melainkan kehadiran negara yang tegas, berani, dan konsisten. Dan langkah pembentukan Perminas di bawah Danantara merupakan bukti penting bahwa negara masih memiliki keberanian untuk memimpin, bukan sekadar mengikuti arus global.

https://kabehsedulurtamansiswa.online/perminas-dan-danantara-bukti-keberpihakan-negara-pada-rakyat-dan-kedaulatan-sumber-daya/

https://www.kompasiana.com/kabehsedulur7147/697d8cdd34777c3b4d6fa722/pembentukan-p-t-perminas-bukti-negara-menegakan-pasal-33-uud-1945?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sharing_Mobile

Refleksi Atas Tragedi “Soto Maut” SMA Negeri 2 Kudus

Catatan Kritis atas Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

(Indria Febriansyah)

Tragedi keracunan massal di SMA Negeri 2 Kudus bukan sekadar kecelakaan teknis dapur. Ia adalah alarm keras kegagalan tata kelola negara dalam mengelola program publik yang menyentuh aspek paling fundamental: keselamatan generasi muda. Ketika ratusan siswa tumbang, pertanyaan yang paling jujur bukan hanya “apa yang basi?”, melainkan “siapa yang lalai?” dan “sistem apa yang gagal?”

1. Kesiapan SPPG: Antara Sertifikat dan Kenyataan Lapangan

Pegawai dan pimpinan SPPG kerap disebut telah melewati pendidikan, pelatihan, dan dibekali kemampuan akademik. Namun tragedi ini membuktikan satu hal mendasar dalam ilmu kebijakan publik:

kompetensi di atas kertas tidak otomatis menjadi kesiapan di lapangan.

Tidak ada bukti bahwa pengetahuan akademik tersebut diterjemahkan menjadi:

sistem quality control pangan,

prosedur uji organoleptik (bau, rasa, warna),

atau mekanisme early warning sebelum makanan didistribusikan.

Ilmu tanpa etika tanggung jawab dan tanpa disiplin operasional hanyalah gelar kosong. Dalam konteks pangan massal, satu kelalaian kecil berdampak sistemik dan fatal.

2. BGN dan Kekeliruan Desain Kepemimpinan: Soal Usia dan Kematangan

Pihak BGN yang diwakili oleh Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan adalah aktor negara dengan gaji besar dan mandat strategis. Namun mandat besar harus disandingkan dengan kematangan psikologis dan filosofis.

Kebijakan pembatasan usia kepala SPPG maksimal 30 tahun patut dievaluasi secara ilmiah. Dalam psikologi perkembangan, usia di bawah 35 tahun umumnya masih berada pada fase:

pencarian jati diri,

fluktuasi orientasi hidup,

dan belum stabil dalam konsistensi tanggung jawab jangka panjang.

Mengelola pangan ribuan anak sekolah bukan ruang trial and error. Negara seharusnya membuka peluang bagi figur usia 35 tahun ke atas yang telah:

matang secara emosional,

selesai dengan ambisi personal,

dan mampu memandang tugas sebagai laku hidup, bukan sekadar jabatan.

3. Yayasan dan Bahaya Politisasi Program Gizi

Peran yayasan sebagai mitra negara seharusnya menjadi benteng moral, bukan sekadar perantara administratif. Tragedi ini menuntut satu hal krusial:

audit independen terhadap afiliasi politik personel SPPG dan yayasan.

Program MBG adalah program kemanusiaan, bukan ladang:

konsolidasi politik,

loyalitas partai,

atau pembuktian kekuasaan.

Ketika program gizi disusupi kepentingan politik, maka yang terjadi adalah politisasi perut anak-anak, dan itu adalah bentuk kekerasan struktural yang paling halus namun paling kejam.

4. Guru dan Kepala Sekolah: Hilangnya Etos Perlindungan Anak

Sekolah bukan sekadar penerima program, tetapi penjaga terakhir keselamatan siswa. Dalam etika pendidikan, guru memiliki kewajiban moral untuk melakukan:

double check kelayakan konsumsi,

pengawasan visual dan sensorik makanan,

serta keberanian menolak distribusi bila ada kejanggalan.

Ketergantungan penuh pada vendor dan negara tanpa sikap kritis adalah bentuk delegasi tanggung jawab yang keliru. Guru bukan operator kebijakan, tetapi wali kehidupan anak didik.

5. Usulan: Seminar dan Pendidikan Pangan bagi Sekolah

Negara tidak cukup hanya mengirim makanan; negara wajib mengirim pengetahuan. Setiap sekolah penerima MBG seharusnya diwajibkan mengikuti:

seminar pangan sehat dan keamanan konsumsi,

pelatihan deteksi dini makanan tidak layak,

serta protokol darurat kesehatan pangan.

Ini bukan tambahan beban, melainkan investasi keselamatan.

*Dari Tragedi Menuju Reformasi*

SMA Negeri 2 Kudus hari itu bukan gagal karena soto basi semata, tetapi karena sistem terlalu percaya pada prosedur, dan lupa pada nurani. Negara yang besar bukan negara yang banyak program, melainkan negara yang mampu mengoreksi dirinya sendiri sebelum rakyatnya menjadi korban berikutnya.

Tragedi ini harus menjadi titik balik reformasi total tata kelola MBG, agar makan gratis tidak lagi berakhir di ambulans, dan gizi tidak lagi berubah menjadi racun.

https://kabehsedulurtamansiswa.online/refleksi-atas-tragedi-soto-maut-sma-negeri-2-kudus/

Presiden Cabut 28 Izin, Siap-Siap Serangan Balik Para Pemilik Modal

Pencabutan izin 28 perusahaan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar keputusan administratif. Ini adalah deklarasi perang halus terhadap akumulasi modal yang selama puluhan tahun terlalu nyaman mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan lisensi kekuasaan.

Dan seperti hukum politik yang paling tua:

modal yang terusik tidak akan diam.

Ke depan, kritik terhadap program Presiden Prabowo akan membanjir. Bukan kritik tulus demi rakyat, melainkan kritik yang lahir dari kepentingan yang kehilangan akses. Kita akan menyaksikan fenomena yang menarik bahkan ironis. 

para influencer yang dulu jinak, mendadak kritis,

para analis yang dulu senyap, tiba-tiba lantang bicara demokrasi,

para buzzer yang dulu memuja stabilitas, kini mempersoalkan kebijakan.

Pertanyaannya sederhana....

siapa yang merasa terganggu?

Dua puluh delapan izin dicabut, artinya dua puluh delapan pemilik modal kehilangan karpet merah. Dan pemilik modal tidak pernah benar-benar percaya pada hukum mereka percaya pada negosiasi ulang, kompensasi uang, dan jalan belakang kekuasaan.

Serangan opini ini bukan bertujuan menjatuhkan Presiden semata. Target sejatinya adalah melemahkan posisi tawar negara, agar pemerintah kembali duduk di meja perundingan dengan satu kalimat klasik:

“Kalau mau investasi jalan, ya harus ada kompromi.”

Kompromi versi siapa?

Kompromi versi modal, tentu saja.

Di sinilah publik harus waspada. Jangan terkecoh oleh kritik yang dibungkus jargon lingkungan, demokrasi, atau ekonomi. Tidak semua kritik lahir dari kepedulian sebagian besar lahir dari rasa kehilangan kehilangan konsesi, kehilangan konsesi tambang, kehilangan konsesi hutan, kehilangan ladang rente.

Negara hari ini sedang diuji...

apakah pencabutan izin ini benar-benar menjadi awal kedaulatan sumber daya alam,

atau hanya alat tawar-menawar baru untuk harga yang lebih mahal?

Sejarah Indonesia mencatat, kekayaan alam bukan habis karena rakyat serakah, melainkan karena modal terlalu lama dimanjakan. Jika hari ini negara mulai berdiri tegak, maka wajar bila modal menggertak.

Dan bagi Presiden Prabowo, satu hal harus dipahami...

yang paling berisik ke depan belum tentu paling benar.

Bisa jadi, mereka hanya sedang menghitung ulang kerugian dan menyiapkan balas dendam dengan wajah kritik.

Negara tidak boleh gentar.

Karena setiap langkah berani pasti dibalas perlawanan.

Dan setiap perlawanan modal adalah bukti

kebijakan itu tepat sasaran.

SELAYANG PANDANG KEGIATAN PILPRES 2024

  

Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) adalah organisasi yang dibangun atas semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam mendukung pembangunan bangsa. Sebagai wujud komitmen terhadap kepemimpinan yang kokoh, KSTI telah mengambil peran aktif dalam mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden 2024. Dukungan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari tingkat pusat hingga daerah.bahkan dukungan ini sudah dimulai sejak Bapak Prabowo mencalonkan dari 2014,- 2019,- hingga kini 2024.

Selama periode kampanye yang berlangsung dari tanggal 11 November 2023 hingga 14 Februari 2024, KSTI mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk melaksanakan kegiatan kampanye tatap muka, kampanye digital, serta berbagai acara sosial dan kebudayaan. Kegiatan-kegiatan ini tersebar di 22 provinsi, melibatkan ribuan relawan yang tersebar di setiap wilayah, termasuk di daerah-daerah terpencil. Dukungan yang diberikan mencakup penyebaran informasi tentang visi dan misi Prabowo Subianto, memperkuat basis dukungan di tingkat akar rumput, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi terhadap kemajuan bangsa.

Selain itu, KSTI juga berfokus pada pendidikan politik bagi masyarakat melalui berbagai program pelatihan relawan dan diskusi publik. Tujuan dari program-program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilu dan pentingnya partisipasi aktif dalam memilih pemimpin yang tepat. Melalui pendekatan yang holistik ini, KSTI berharap dapat mendorong peningkatan kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan Presiden 2024, serta mendukung terciptanya pemilu yang jujur dan adil.

Kampanye tatap muka dilakukan dengan menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah, sementara kampanye digital dimanfaatkan secara maksimal untuk menyebarkan pesan kampanye secara luas melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Kegiatan sosial, seperti bakti sosial dan pengobatan gratis, juga dilakukan untuk menunjukkan komitmen nyata dari KSTI terhadap kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, acara kebudayaan yang digelar turut menjadi sarana untuk mengangkat nilai-nilai kearifan lokal serta mempererat hubungan antara relawan dan masyarakat.

Melalui berbagai kegiatan ini, KSTI tidak hanya berusaha memenangkan hati masyarakat, tetapi juga menciptakan perubahan positif yang berdampak pada pembangunan sosial dan budaya. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan tersebut, memberikan gambaran menyeluruh mengenai upaya KSTI dalam mendukung pencalonan Prabowo Subianto, serta mengevaluasi dampak dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh relawan dan masyarakat yang telah memberikan dukungan tak terhingga dalam perjuangan kami mendukung pencalonan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Harapan kami, momentum yang telah tercipta dari berbagai kegiatan kampanye, baik secara tatap muka maupun digital, dapat terus berlanjut hingga kemenangan diraih.

Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) berkomitmen untuk tidak hanya mendukung pencalonan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024, tetapi juga memastikan bahwa setelah terpilih, KSTI akan terus mengawal suara rakyat yang telah mempercayakan masa depan bangsa ini kepada mereka. Kami percaya bahwa kepemimpinan yang kuat dan tegas di bawah Prabowo-Gibran akan mampu membawa perubahan besar bagi Indonesia, mengangkat martabat bangsa, serta memajukan kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke.

"Tanah air tidak akan dibangun dengan hanya berdiam diri, tetapi melalui tangan-tangan yang berjuang keras demi kejayaan bangsa!" Kutipan ini mengingatkan kita semua bahwa perjuangan untuk bangsa dan negara tidak berhenti pada pemilu semata, namun harus dilanjutkan dengan pengawasan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam proses pemerintahan. KSTI, dengan jaringan relawannya yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, siap untuk menjadi pengawal demokrasi, memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan sesuai amanat rakyat.

Kami juga bercita-cita untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan program-program nasional yang pro-rakyat, seperti pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, pengentasan kemiskinan, pendidikan yang lebih merata, serta pemerataan layanan kesehatan. Di masa depan, KSTI berharap dapat terus berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan untuk mendukung visi besar pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat.

"Perjuangan kita tidak berhenti pada hari pemungutan suara, tetapi terus berlanjut untuk membangun Indonesia yang lebih baik." KSTI memandang bahwa kemenangan dalam pemilu hanyalah langkah awal dari perjuangan panjang yang harus dilanjutkan dengan kerja nyata. Kami ingin memastikan bahwa suara rakyat yang diamanahkan kepada Prabowo-Gibran akan terwujud dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, bukan golongan tertentu. Dengan komitmen ini, kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan nasional.

"Kebersamaan adalah kekuatan kita, gotong royong adalah jiwa kita!" Dengan semangat gotong royong, KSTI percaya bahwa setiap tantangan yang dihadapi bangsa ini dapat diatasi. Di masa mendatang, kami berencana untuk memperkuat koordinasi antar wilayah dan meningkatkan sinergi antara relawan di berbagai daerah. Program-program pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan bagi relawan juga akan terus kami lakukan, agar tercipta generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.

"Demi tanah air, mari kita bersatu dalam satu barisan, menyongsong Indonesia yang lebih baik!" Kutipan ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota KSTI untuk tetap teguh dan bersatu dalam memperjuangkan kepentingan bangsa. Perjalanan kita belum selesai, dan jalan menuju Indonesia yang kita impikan masih panjang. Namun, dengan semangat juang yang terus menyala, serta kebersamaan yang kita pelihara, kami yakin bahwa perjuangan ini akan membawa hasil yang gemilang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam setiap kegiatan kampanye ini. Harapan kami, semoga upaya ini tidak hanya memberikan kemenangan bagi Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, tetapi juga membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Bersama, kita kuat. Bersatu, kita menang!"

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI)