Kebebasan Mahasiswa Tergerus: Lembaga Kemahasiswaan UST Dikebiri Birokrasi, Alumni MMU Soroti Kemunduran Ajaran Tamansiswa

Yogyakarta, 19 Juni 2025 – Lembaga kemahasiswaan di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), yang seharusnya menjadi inkubator pemikiran kritis dan politik kampus, kini dinilai kehilangan ruh perjuangannya. Kebebasan berpendapat, berpikir, dan berkegiatan yang seharusnya dijamin oleh konstitusi, justru terkungkung oleh tekanan birokrasi kampus. Hal ini terungkap dalam dialog terbuka bertajuk "Refleksi Gerakan Mahasiswa: Dari Tamansiswa untuk Indonesia", yang digelar oleh sekelompok mahasiswa lintas angkatan dan menghadirkan dua mantan Ketua MMU (Majelis Mahasiswa Universitas), Indria Febriansyah (2010–2012) dan Dino (2018).

Dalam dialog tersebut, Indria Febriansyah dengan tegas menyuarakan kekecewaannya atas kondisi lembaga mahasiswa di UST saat ini. Ia menilai bahwa lembaga mahasiswa yang seharusnya menjadi wadah perjuangan kepentingan mahasiswa, kini justru menjadi perpanjangan tangan birokrasi.

"Lembaga mahasiswa adalah inkubator politik kampus. Mereka harusnya bebas, merdeka, dan mampu menjadi corong kepentingan mahasiswa serta rakyat. Tapi hari ini, di UST, lembaga mahasiswa dipaksa tunduk. Mereka diintimidasi, ruang geraknya dipersempit, hingga kehilangan keberanian untuk bersuara. Ini bukan hanya kemunduran demokrasi kampus, tapi juga penghianatan terhadap ajaran Ki Hadjar Dewantara," tegas Indria dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, Indria menyinggung filosofi pendidikan Tamansiswa yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama. Dalam pandangannya, kondisi terkini UST justru bertolak belakang dengan prinsip dasar pendidikan yang diajarkan Ki Hadjar Dewantara.

 "Ki Hadjar mengajarkan bahwa anak didik itu merdeka. Opor bebek mateng seko awaké déwé. Artinya, anak didik harus dibebaskan untuk tumbuh dan berkembang dari potensi dirinya sendiri. Pamong — dalam hal ini birokrasi kampus — mestinya menghamba kepada anak didik, bukan sebaliknya. Ketika hari ini lembaga mahasiswa dibatasi, dikekang, bahkan ditakuti, itu berarti kampus sedang mundur dari nilai-nilai Tamansiswa," lanjut Indria.

Sementara itu, Dino, Ketua MMU periode 2018, turut mengulas sejarah gerakan mahasiswa di UST. Ia menyoroti bagaimana lembaga mahasiswa,  MMU pernah memainkan peran strategis dalam pengawalan kebijakan kampus dan isu-isu nasional. Namun, kondisi itu kini dinilainya telah berubah drastis.

 "Dulu, lembaga mahasiswa punya keberanian, mereka bicara soal UKT, soal fasilitas kampus, bahkan soal kebijakan nasional. Tapi sekarang, suara-suara kritis itu nyaris hilang. Banyak yang takut, bukan karena tak peduli, tapi karena ruangnya ditutup rapat. Banyak kader lembaga diperingatkan, bahkan diancam secara administratif. Ini alarm bahaya bagi demokrasi kampus," ungkap Dino.

Dialog ini menjadi momentum reflektif yang penting bagi mahasiswa UST untuk meninjau kembali arah gerakan mahasiswa di lingkungan kampus. Terutama dalam konteks menjaga integritas lembaga mahasiswa sebagai benteng terakhir kebebasan akademik dan agen perubahan sosial. 

Acara ini ditutup dengan seruan untuk menghidupkan kembali semangat kedaulatan mahasiswa dan menolak segala bentuk pembungkaman. Beberapa peserta diskusi juga menyuarakan pentingnya konsolidasi antar-angkatan dan alumni untuk mengawal demokratisasi kampus secara berkelanjutan.

Presiden Harus Tindak Tegas Perbekel Baturiti atas Ujaran Kebencian terhadap Partai Politik

 Oleh: Indria Febriansyah – Aktivis dan Relawan Demokrasi (Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia) 

Saya, Indria Febriansyah, menyatakan dengan tegas bahwa Perbekel Baturiti, I Made Suryana, wajib ditindak secara hukum dan administratif oleh negara, bahkan langsung oleh Presiden, atas pernyataannya yang mengandung unsur ujaran kebencian terhadap partai politik tertentu. Ini bukan lagi sekadar persoalan lokal, melainkan sudah menyentuh sendi utama dalam sistem demokrasi kita.

🛑 Jabatan Kepala Desa Bukan Alat untuk Mempolitisasi Bantuan

Sebagai seorang kepala desa—pejabat publik yang digaji oleh negara dan dipercaya oleh rakyat—Suryana seharusnya merangkul semua elemen masyarakat tanpa pandang latar belakang politik. Namun apa yang terjadi? Ia terang-terangan menyatakan tidak akan menandatangani proposal apapun yang ada label Partai Gerindra. Ini adalah bentuk diskriminasi politik yang berbahaya.

⚠️ Ini Ujaran Kebencian, Bukan Kritik

Kita perlu bedakan antara kritik dan ujaran kebencian. Kritik adalah bagian sehat dari demokrasi. Tapi yang dilakukan Suryana adalah membatasi akses masyarakat terhadap hak-haknya hanya karena keterkaitan dengan partai tertentu. Ini tidak hanya mencederai demokrasi, tapi juga memecah belah masyarakat desa.

🔥 Kepala Desa Harus Jadi Perekat, Bukan Pemecah

Sebagai relawan yang turun langsung ke lapangan, saya geram. Karakter kepemimpinan seperti ini tidak mencerminkan seorang pemimpin desa yang mengayomi. Bukannya merangkul, ia justru memusuhi. Bukannya menjadi perekat sosial, ia justru memprovokasi perpecahan. Ini sangat berbahaya jika dibiarkan.

🏛️ Presiden Harus Turun Tangan

Sebagai kepala pemerintahan tertinggi, Presiden tidak boleh tutup mata. Ini bukan hanya soal partai Gerindra, tapi soal pembiaran terhadap oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk menyebarkan kebencian. Jika dibiarkan, akan jadi preseden buruk bagi kepala desa di daerah lain.

✅ Tuntutan Kami:

1. Penindakan hukum tegas terhadap Perbekel Baturiti sesuai UU ITE dan KUHP tentang ujaran kebencian.

2. Evaluasi menyeluruh terhadap netralitas kepala desa di seluruh Indonesia.

3. Presiden perlu membuat instruksi khusus agar pejabat desa menjaga sikap profesional dan netral terhadap partai politik.

Demokrasi kita lahir dari pengakuan bahwa semua warga negara—termasuk yang berafiliasi dengan partai politik—mempunyai hak yang sama untuk dilayani dan dihormati. Jika kepala desa mulai memusuhi warganya hanya karena label partai, maka demokrasi telah dikoyak dari akar rumputnya.

Saya menyerukan kepada Presiden dan seluruh pihak berwenang: Jangan biarkan pejabat desa seperti ini menghancurkan kepercayaan publik. Tindak sekarang, atau kita akan menyaksikan runtuhnya etika kepemimpinan di tingkat paling dasar.

— Indria Febriansyah

Aktivis dan Relawan Demokrasi

1 Juni dan Luka Sosial: Ketika Pancasila Dilantunkan, Ketimpangan Dibiarkan

 

Oleh: Indria Febriansyah

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Relawan Pemenangan Prabowo Presiden

Setiap 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momen historis ketika Bung Karno, dengan jiwa kenegarawanannya, menyampaikan dasar negara yang menjadi titik temu dari keberagaman dan cita-cita luhur bangsa: keadilan, persatuan, dan kemanusiaan.

Namun, mari kita jujur: apa arti Pancasila hari ini jika ketimpangan ekonomi justru semakin nyata? Apa makna “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” jika akses terhadap tanah, pendidikan, pekerjaan, dan modal hanya bisa dinikmati oleh segelintir elite ekonomi-politik?

Sebagai ketua umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, saya dan ribuan relawan lainnya telah bekerja tanpa pamrih memenangkan Prabowo Subianto dalam kontestasi presiden 2024. Kami percaya, Prabowo bukan hanya simbol kekuatan militer atau nasionalisme, tapi juga harapan atas perubahan nyata bagi wong cilik — rakyat yang selama ini hanya dijadikan angka dalam statistik.

Tapi perjuangan kami tidak selesai di TPS. Justru setelah kemenangan itulah perjuangan relawan sejati dimulai: mengawal, mengingatkan, dan kadang harus bersuara keras agar pemerintahan tetap berada di jalan ideologis Pancasila.

Sayangnya, pola lama masih terlihat: ketika kekuasaan diraih, relawan dilupakan. Akar rumput yang dulu menjadi mesin perubahan malah ditinggalkan. Yang diangkat justru mereka yang punya modal, kedekatan elite, atau kepentingan pragmatis. Ini adalah luka sosial yang tak boleh dianggap biasa. Ini pengkhianatan terhadap semangat Pancasila itu sendiri.

Kami tidak anti pembangunan. Tapi pembangunan yang tidak memihak kepada petani, buruh, nelayan, UMKM, dan kaum miskin kota, hanya akan melanggengkan struktur kolonialisme ekonomi dalam wujud baru: ketimpangan yang dilembagakan.

Untuk itu, kami menyerukan agar pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan hanya menggaungkan Pancasila dalam pidato, tapi melaksanakannya dalam kebijakan.

Kami, para relawan yang lahir dari keringat perjuangan dan semangat Tamansiswa, akan tetap konsisten mengawal pemerintah. Tapi jangan anggap diam kami sebagai setuju. Dan jangan paksa kami untuk membungkam nurani demi menjaga citra. Karena kesetiaan sejati adalah mengingatkan, bukan menjilat.

Selamat Hari Lahir Pancasila.

Jangan biarkan ia hanya jadi nyanyian,

sementara ketimpangan terus berjalan.