Indria Febriansyah: "Efisiensi Elit, Eksklusi Rakyat: Bahaya di Balik Rangkap Jabatan"

Yogyakarta 30 Mei 2025— Fenomena "rangkap jabatan" atau penempatan pejabat negara pada dua posisi strategis dalam waktu bersamaan, misalnya sebagai wakil menteri sekaligus komisaris atau kepala lembaga pemerintah lainnya, kembali menjadi sorotan. Kali ini, Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, Indria Febriansyah, menyampaikan pandangan kritis namun konstruktif atas dinamika tersebut.

Dalam wawancara eksklusif, Indria menyatakan bahwa rangkap jabatan sejatinya bukan hal baru dalam sistem birokrasi Indonesia. “Penempatan jabatan ganda ini bisa dimaknai sebagai upaya membangun sinergisitas antara kementerian dengan badan usaha milik negara (BUMN),” ujarnya. “Tujuannya bisa jadi untuk memangkas birokrasi, mempercepat koordinasi, dan meningkatkan efisiensi anggaran.”

Gaji Satu, Privilege Dua

Indria mengakui bahwa secara administratif, pejabat yang menduduki dua jabatan hanya menerima satu gaji. Namun, ia menekankan bahwa privilege kekuasaan tetap melekat dari kedua jabatan tersebut. "Biar pun gaji hanya satu, akses kekuasaan dan pengaruh dari dua posisi tetap bisa dimainkan. Itu yang tidak bisa diukur hanya dari angka anggaran," tegasnya.

Sebagai pimpinan salah satu organ militansi yang mendukung Presiden Prabowo, Indria menyampaikan kritik internal terhadap tata kelola pemerintahan. Menurutnya, dalam situasi politik dan ekonomi nasional yang sedang tidak stabil, perlu kehati-hatian dalam menata struktur kekuasaan. Terutama agar tidak menimbulkan kesan konsolidasi kekuasaan demi kepentingan pemilu 2029 belaka.

Soal Pemerataan: Siapa yang Diuntungkan?

Indria menyayangkan bahwa dalam praktiknya, jabatan tambahan justru berpotensi mengukuhkan dominasi kelompok tertentu, baik yang berasal dari partai politik, universitas tertentu, hingga organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. “Akhirnya, akses terhadap sumber daya negara hanya dinikmati oleh orang-orang dari lingkaran itu-itu saja,” katanya.

Ia mencontohkan, bila seorang wakil menteri yang berafiliasi dengan ormas A mendapatkan jabatan tambahan, besar kemungkinan jaringan kerja atau staf yang digunakan pun akan berasal dari ormas A. “Begitu juga jika berasal dari kampus tertentu, yang dipakai ya alumni kampus itu juga. Padahal, problem kita sekarang bukan hanya soal efisiensi, tapi keadilan distribusi peran dan manfaat negara,” tegas Indria.

Miskin Ekstrim: Mereka Tidak Punya Akses Politik

Yang lebih disoroti oleh Indria adalah nasib rakyat miskin ekstrim, yang menurutnya sering kali diabaikan dalam diskursus elit. “Mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim tidak tergabung dalam partai politik, tidak aktif di ormas, apalagi punya akses ke lembaga akademik. Mereka terlalu sibuk mikirin beli beras untuk besok,” ujarnya dengan nada tegas.

Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem jika sistem penempatan jabatan masih dikuasai oleh elit politik dan oligarki sosial. “Kalau yang diberi jabatan selalu orang yang itu-itu saja, dan mereka juga yang mengakses anggaran dan program, lalu rakyat yang miskin ini kapan bisa ikut menikmati manfaat negara?”

Persiapan 2029: Sinergi atau Konsolidasi?

Indria menyampaikan bahwa narasi sinergi antarlembaga dan antara politik dengan birokrasi memang selalu terdengar indah. Tapi dalam konteks kekuasaan, ia mengingatkan bahwa sinergi itu bisa bermakna lain: konsolidasi kekuatan menuju pemilu 2029. "Apakah penempatan jabatan-jabatan ini memang untuk pelayanan publik ataukah untuk mengamankan struktur politik sebelum kontestasi berikutnya?"

Ia menutup dengan satu pertanyaan yang menurutnya masih menggantung dalam ruang publik:

"Sampai kapan rakyat miskin ekstrem harus menunggu giliran menikmati keadilan dan kesejahteraan dari negara?"

Catatan redaksi: Indria Febriansyah adalah Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, sebuah organisasi alumni dan aktivis Tamansiswa yang kini aktif menyuarakan reformasi sistem politik dan pendidikan nasional. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh muda progresif pendukung Presiden Prabowo yang kerap memberikan kritik internal secara terbuka.

Prestasi Tak Diakui, Wali Murid di Kabupaten Magelang Keluhkan Sistem Seleksi SMP Jalur Prestasi

 MAGELANG,– Setelah gelombang protes terjadi di Kota Magelang, kini keluhan terkait sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi juga mencuat di Kabupaten Magelang. Salah satu kasus dialami oleh Nindia Marcheilya, siswi SD Muhammadiyah di wilayah Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, yang piagam-piagam prestasinya tidak diakui oleh panitia seleksi SMP Negeri.

Menurut sang ibu, Heni Yuniarti, sebanyak tiga piagam prestasi yang dimiliki Nindia—termasuk juara 1 lomba Spelling Bee Bahasa Inggris tingkat SD se-Kabupaten Magelang—tidak diakui dalam proses seleksi oleh SMP Negeri 1 Muntilan dan SMP Negeri 2 Muntilan. Alasannya, panitia lomba bukan berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten.

"Padahal itu lomba antar-SD se-Kabupaten Magelang, pesertanya resmi, dan Nindia juara pertama. Tapi karena bukan dari Dinas, piagamnya tidak dianggap. Ini sangat mempengaruhi skor jalur prestasi dan akhirnya anak saya tidak diterima di dua SMP negeri terdekat dari rumah," kata Heni saat diwawancarai, Jumat (24/5/2025).

Heni mengaku kecewa terhadap proses penilaian jalur prestasi yang dinilai tidak adil dan terlalu kaku terhadap asal-usul penyelenggara lomba. Ia menilai, semestinya sebuah ajang akademik yang terbuka dan memiliki cakupan tingkat kabupaten tetap dihargai, meskipun tidak diselenggarakan langsung oleh Dinas Pendidikan.

"Harusnya pemerintah kabupaten melalui dinas pendidikannya bisa membuat regulasi yang lebih berpihak kepada anak-anak berprestasi, bukan menutup ruang hanya karena panitia lombanya bukan dari dinas," lanjutnya.

Kasus ini menambah deretan keluhan dari para wali murid yang merasa proses seleksi PPDB jalur prestasi masih belum transparan dan konsisten antara juknis (petunjuk teknis) dan pelaksanaannya. Heni berharap ada evaluasi segera dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang sebelum masa pendaftaran ditutup.

Dukungan Ketua Umum IRMEPSI terhadap Usulan RUU PPS

Jakarta — Menanggapi penyerahan resmi dokumen usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kepada Badan Keahlian DPR RI pada 20 Mei 2025, Ketua Umum IRMEPSI, H. Najamudin, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis tersebut. Menurutnya, perjuangan panjang masyarakat Pulau Sumbawa kini memasuki babak penting yang tidak hanya menyangkut urusan administratif, tetapi juga menyentuh aspek keadilan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan.

“Kami di IRMEPSI memandang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai solusi konkret dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Dengan wilayah yang lebih fokus dan tidak terlalu luas, maka tugas seorang gubernur akan menjadi lebih efektif dan terarah, khususnya dalam menangani kemiskinan ekstrem di desa-desa,” ujar H. Najamudin saat dimintai tanggapan oleh wartawan.

H. Najamudin menambahkan bahwa dukungan IRMEPSI sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo dalam menciptakan Indonesia Maju yang adil dan merata. Ia menyebutkan bahwa daerah-daerah kepulauan seperti Pulau Sumbawa memiliki tantangan unik, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi lokal, yang selama ini kurang terjangkau karena besarnya cakupan wilayah provinsi induk.

“Dengan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa, masyarakat di Bima, Dompu, dan Sumbawa akan memiliki akses yang lebih cepat terhadap layanan pemerintah dan program pembangunan. Ini adalah bentuk nyata desentralisasi yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi,” tegasnya.

Sebagai Ketua Umum Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia, ia juga menyerukan kepada seluruh elemen relawan untuk ikut mengawal proses legislasi RUU PPS ini, serta terus membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh nasional dan lokal agar perjuangan ini mencapai hasil definitif.

Dengan dukungan IRMEPSI menambah legitimasi politik dan sosial terhadap perjuangan pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa. Langkah ini bukan hanya simbol identitas kedaerahan, tapi juga wujud strategi pembangunan nasional yang lebih inklusif dan terfokus.

Aktivis Lintas Generasi Nyatakan Dukungan untuk Presiden Prabowo

Sarasehan Memperingati Reformasi 1998: "Programnya Sosialis, Pro Rakyat"

Jakarta, 21 Mei 2025 — Dalam rangka memperingati 26 tahun Reformasi 1998, sejumlah tokoh aktivis lintas generasi berkumpul dalam sebuah sarasehan nasional bertajuk "Dari Demokrasi Politik Menuju Demokrasi Ekonomi". Acara ini tidak hanya menjadi ruang refleksi atas perjuangan reformasi, tetapi juga menjadi panggung konsolidasi pemikiran tentang arah baru demokrasi Indonesia—yang kini dinilai semakin berpihak kepada rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sarasehan ini dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menciptakan suasana khidmat yang membingkai semangat nasionalisme dan semangat reformasi. Hadir sebagai keynote speaker adalah tokoh legendaris gerakan mahasiswa 1974, Dr. Hariman Siregar, yang menyampaikan pentingnya transisi dari demokrasi politik semata menuju demokrasi ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan sosial.

Moderator acara, Eli Salomo, memandu jalannya diskusi yang menghadirkan berbagai pembicara lintas generasi dan latar belakang. Di antaranya adalah akademisi dan filsuf politik Rocky Gerung; Gubernur NTT Melki Laka Lena; Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman; politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu; ekonom kerakyatan Salamudin Daeng; aktivis HAM Ester Indahyani; serta tokoh pemuda dari Indonesia Timur, Wahab Talaohu.

Diskusi berkembang dinamis, namun satu suara yang mengemuka dari semua pembicara adalah dukungan terhadap visi dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai bahwa Prabowo tidak hanya melanjutkan proses demokratisasi, tetapi juga membawa warna baru berupa keberpihakan nyata kepada rakyat kecil melalui program-program yang berorientasi pada kesejahteraan, kemandirian pangan, energi, serta pembangunan nasional berbasis ekonomi kerakyatan.

“Kalau kita lihat semua programnya, Presiden Prabowo adalah presiden yang sosialis dalam pengertian pro rakyat. Ia mendorong distribusi sumber daya yang adil, penguatan ekonomi domestik, dan kedaulatan nasional. Ini arah baru yang patut didukung,” ungkap Indria Febriansyah, salah satu tokoh muda yang hadir dalam acara ini.

Indria adalah mantan Presiden Mahasiswa tahun 2010 dan salah satu pendiri Forum BEM DIY. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, sebuah organisasi kepemudaan eksternal Tamansiswa yang aktif dalam advokasi pendidikan dan pemberdayaan pemuda.

Lebih lanjut, Indria menyampaikan bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo bukan semata karena figurnya, tetapi karena substansi program-programnya yang berakar kuat pada nilai-nilai keadilan sosial dan kemandirian bangsa. “Prabowo adalah pemimpin yang membawa semangat ekonomi kerakyatan sebagai wujud konkret dari cita-cita reformasi itu sendiri,” tambahnya.

Para pembicara lainnya juga menyoroti bahwa demokrasi politik tanpa disertai demokrasi ekonomi hanya akan melahirkan ketimpangan dan oligarki baru. Oleh karena itu, keberanian Prabowo dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat, meski tidak selalu populer, dinilai sebagai bentuk kepemimpinan transformatif yang dibutuhkan Indonesia saat ini.

Sarasehan ini menjadi bukti bahwa narasi dukungan terhadap Presiden Prabowo tidak hanya datang dari partai politik atau kelompok pendukung formal, tetapi juga dari komunitas aktivis yang selama ini kritis terhadap kekuasaan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program-program pemerintah mulai diterima secara substansial oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di luar lingkar kekuasaan.

Acara ditutup dengan pernyataan bersama yang menyatakan komitmen untuk terus mengawal demokrasi Indonesia agar semakin inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta dukungan terhadap langkah-langkah strategis Presiden Prabowo dalam membangun ekonomi nasional yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan.

PR Besar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andianto: Kerusuhan Lapas Muara Beliti Picu Sorotan Tajam

 PR Besar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andianto: Kerusuhan Lapas Muara Beliti Picu Sorotan Tajam

Musi Rawas, Sumatera Selatan — Kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, menyita perhatian publik. Dalam potongan video yang diunggah oleh akun media sosial Portal Musi Rawas, terlihat para narapidana melakukan aksi protes yang diduga dipicu oleh tindakan arogansi petugas lapas.

Menurut informasi yang beredar, kerusuhan bermula dari kebiasaan petugas lapas yang kerap memindahkan narapidana dari satu kamar ke kamar lainnya tanpa alasan yang jelas. Selain itu, razia rutin di dalam kamar narapidana dianggap mengganggu ketenangan mereka dalam menjalani masa hukuman.

Indria Febriansyah, Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI), menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut. Sebagai putra daerah Musi Rawas, ia menilai sudah saatnya sistem pemasyarakatan Indonesia meninggalkan pola pikir kolonial yang hanya menekankan efek jera.

"Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan hanya tempat penghukuman. Para narapidana bisa dilatih menjadi sumber daya manusia padat karya yang produktif," ujar Indria dalam keterangannya.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kecerdasan spiritual (SQ) dan kapasitas mental para petugas lapas. Menurutnya, para sipir bukan hanya bertugas melakukan razia terhadap barang-barang terlarang seperti ponsel, tetapi harus lebih memprioritaskan tindakan preventif dan pendekatan manusiawi.

Indria mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andianto untuk berani mengambil langkah revolusioner, meski tidak populer. Ia menyarankan agar Kepala Lapas (Kalapas) Muara Beliti dan jajaran atasnya diberi sanksi disipliner yang tegas.

"Demosi jabatan adalah langkah yang tepat. Dari video yang beredar, terlihat jelas bahwa kerugian negara akibat kerusuhan tersebut terjadi karena kelalaian kepemimpinan di lapas," tambahnya.

Kerusuhan ini menjadi ujian besar bagi komitmen reformasi di bidang pemasyarakatan. Publik kini menanti respons tegas dari Menteri Agus Andianto untuk memastikan peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Hari Pendidikan Nasional

 Selamat Hari Pendidikan Nasional

Dari Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Hari ini, 2 Mei, bangsa ini kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sebuah hari yang terpatri dari kelahiran tokoh agung, Ki Hadjar Dewantara—Bapak Pendidikan Nasional, pendiri Perguruan Tamansiswa, dan pejuang sejati kemerdekaan melalui jalan pendidikan.

Ki Hadjar tak hanya mendirikan sekolah. Ia mendirikan harapan. Melalui Tamansiswa, beliau memperjuangkan pembebasan rakyat dari belenggu kebodohan dan kemiskinan, menyatukan semangat kebangsaan dengan kebudayaan, dan menjadikan pendidikan sebagai alat perjuangan, bukan alat komersialisasi.

Namun kini, di tengah arus deras globalisasi budaya dan gempuran kapitalisme pendidikan, Tamansiswa terengah. Esensi perjuangan Ki Hadjar yang berakar pada nilai-nilai budaya, kemandirian, dan pembebasan, perlahan terkikis oleh sistem pendidikan yang cenderung menjadikan manusia sebagai komoditas. Pendidikan telah berubah menjadi pasar. Sekolah menjadi pabrik. Guru menjadi operator. Murid menjadi produk.

Tamansiswa yang dulu menjadi pionir kini nyaris menjadi artefak—sekadar cerita masa lalu yang diperingati setahun sekali. Hari Pendidikan Nasional lebih sering menjadi ajang seremonial, mengagungkan nama Ki Hadjar tanpa sungguh-sungguh menjalankan nilai yang ia perjuangkan: Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.

Kami, kabeh sedulur Tamansiswa Indonesia, mengajak seluruh anak bangsa untuk tidak hanya memperingati, tapi merenungi: Apakah pendidikan kita hari ini telah benar-benar memerdekakan manusia? Apakah kita masih berjalan di jalan kebudayaan, atau tersesat di lorong gelap industrialisasi pendidikan?

Sudah saatnya Tamansiswa bangkit, bukan sebagai institusi semata, tapi sebagai gerakan kebudayaan. Sebuah perlawanan terhadap sistem pendidikan yang menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan.

Ki Hadjar telah menyalakan obor, jangan biarkan padam hanya karena kita memilih untuk nyaman dalam gelap.

Selamat Hari Pendidikan Nasional.

Hidup Pendidikan yang Memerdekakan!

Hidup Tamansiswa!

Ketua Umum

Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia

Indria Febriansyah